1- Pada 6/8/2008, diumumkan terjadinya kudeta militer di Mauritania yang dilakukan oleh tentara di bawah kepemimpinan Kepala Pengawal Presiden, Jenderal Mohamed Ould Abdel Aziz, terhadap Presiden Republik Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi dan Perdana Menterinya, Yahya Ould Ahmed El Waghef. Kudeta ini terjadi 16 bulan setelah pemilu yang diizinkan militer pada Maret 2007, kurang dari dua tahun setelah kudeta militer tahun 2005 terhadap Maaouya Ould Taya yang menggulingkannya dari kekuasaan. Saat itu, militer mengambil alih kekuasaan di bawah kepemimpinan Kolonel Ely Ould Mohamed Vall, yang memenuhi janjinya untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah terpilih. Lantas, apa hakikat dari kudeta ini dan apa motif di baliknya?
Jawab: Prancis sang penjajah mengalahkan kaum Muslim di Mauritania setelah perlawanan yang sengit pada tahun 1920 M, ketika Prancis menyatakannya sebagai koloni Prancis. Pada tahun 1946, mereka menyatakannya sebagai provinsi seberang laut milik Prancis. Para penjajah ini tetap berada di sana secara nyata hingga tahun 1960 M saat mereka memberikan kemerdekaan formalitas. Namun, mereka tetap mengendalikan urusan di sana, membangun tentara sesuai dengan akidah mereka, dan meluluskan para perwira sesuai dengan tsaqofah mereka. Kudeta mulai terjadi di sana sejak tahun 1978 M terhadap presiden pertama yang ditunjuk Prancis, Moktar Ould Daddah. Kudeta terus berlanjut hingga mencapai lima kali hingga saat ini, belum termasuk upaya kudeta yang mencapai sembilan kali dalam kurun waktu tiga puluh tahun.
Kudeta terakhir datang di bawah kepemimpinan Jenderal Mohamed Ould Abdel Aziz setelah Presiden Republik Ould Cheikh Abdallahi mengeluarkan dekrit yang memecat jenderal tersebut dari jabatan Kepala Pengawal Presiden, memecat Kepala Staf Ould Ghazouani, serta memecat komandan gendarmerie. Perlu diketahui bahwa Presiden Ould Cheikh Abdallahi-lah yang menaikkan pangkat mereka dari Kolonel menjadi Jenderal. Artinya, dia merasa puas dengan mereka, atau hidup di bawah tekanan mereka, atau berusaha mengambil hati mereka dengan kenaikan pangkat tersebut guna mendapatkan loyalitas mereka, dan kemungkinan terakhir adalah yang paling kuat.
Oleh karena itu, sungguh mengherankan jika dia berbalik memecat para pemimpin militer tersebut dengan begitu mudah dan cepat! Padahal mereka adalah pihak yang memegang kendali kekuasaan, sementara dia adalah presiden yang baru terpilih dan untuk pertama kalinya seorang presiden datang melalui jalur pemilu! Seolah-olah dia menyangka telah menjadi kuat dan mendapatkan dukungan lokal serta internasional karena apa yang disebut sebagai proses demokrasi, serta menyangka bahwa Prancis tidak akan berani mendorong para perwira untuk melakukan kudeta, terutama setelah dia merasakan adanya dukungan Amerika terhadapnya.
Respons awal Prancis disampaikan melalui juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri, Romain Nadal, yang menyatakan: "Kami menjalin kontak terus-menerus dengan kedutaan kami di Nouakchott dan memantau situasi dengan penuh perhatian dalam koordinasi dengan semua mitra kami." Dia juga mengatakan bahwa terlalu dini untuk menggambarkan situasi tersebut. Prancis adalah negara pertama yang mengumumkan adanya kudeta di Mauritania. Duta besar pertama yang diterima oleh pemimpin kudeta adalah Duta Besar Prancis. Hal ini menunjukkan pengetahuan Prancis tentang kudeta tersebut. Laporan berita menyebutkan bahwa Prancis telah mengetahui rencana kudeta tersebut setidaknya dua jam sebelum terjadi.
Adapun respons Amerika melalui Departemen Luar Negeri Amerika Serikat adalah mengutuk kudeta tersebut dan meminta negara-negara di dunia untuk mengutuknya. Amerika juga menyambut baik kecaman dari Komisi Eropa dan Uni Afrika, serta menuntut pembebasan Presiden terpilih Ould Cheikh Abdallahi dan Perdana Menterinya, Yahya Ould Ahmed, serta mendesak pemulihan segera pemerintahan terpilih. Selain itu, Amerika mengumumkan penangguhan bantuan non-kemanusiaan ke Mauritania.
Namun, sehari kemudian, Kepresidenan Prancis mengeluarkan pernyataan dalam kapasitasnya sebagai Presiden Uni Eropa bahwa kepresidenan Dewan Uni Eropa mengutuk dengan sangat tegas kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Mohamed Ould Abdel Aziz di Mauritania. Tampaknya kecaman ini datang terlambat dan bukan atas nama Prancis secara pribadi, melainkan atas nama Uni Eropa yang menunjukkan kebijakan mendukung pemilu dan demokrasi sebagai garis pemikiran umum yang berbeda dari posisi masing-masing negara anggotanya. Terlebih lagi setelah Amerika mengutuk kudeta dan menuntut semua pihak untuk ikut mengutuknya. Eropa tidak mungkin mengatakan bahwa kami mendukung kudeta, karena itu akan terlihat kontradiktif dengan demokrasi yang mereka dengung-dengungkan.
Tidak ada pernyataan apa pun dari Inggris, maupun dari pers dan medianya. Hal ini menunjukkan bahwa Inggris tidak merasa terganggu dengan proses kudeta tersebut; mereka tidak mengutuknya, tidak mendukungnya, dan tidak mempromosikan penolakan atau dukungan terhadapnya, agar tidak dipermalukan sehingga tampak seolah-olah menentang demokrasi dan mendukung kudeta!
Kudeta Mauritania ini terjadi setelah muncul perselisihan antara militer dan Presiden Republik beserta Perdana Menterinya. Militer menciptakan kekacauan ketika mereka meminta anggota parlemen dan senat untuk mengundurkan diri dari partai penguasa yang dikenal dengan singkatan partai Adel. Sebanyak 48 anggota mengundurkan diri dari partai ini pada 5/8/2008. Setelah itu, Presiden memecat para pemimpin militer dan atasan mereka, pemimpin kudeta terakhir, Ould Abdel Aziz. Para pemimpin militer kemudian melakukan kudeta, menolak keputusan pemecatan mereka, dan menganggapnya batal dalam pernyataan pertama mereka. Pemimpin kudeta, Ould Abdel Aziz, menyatakan kepada stasiun televisi Al-Jazeera hari ini, 9-8-2008, bahwa kudeta tersebut merupakan reaksi terhadap tindakan gagal dari presiden sebelumnya. Adapun juru bicara resmi kepresidenan sebelumnya, Abdoulaye Mamadou Ba, mengatakan: "Militer memandang presiden sebagai boneka, namun kenyataan menunjukkan sebaliknya bagi mereka. Maka mereka menebar kekacauan di dalam partai penguasa, dan ketika presiden mencoba membentuk mayoritas baru dengan partai-partai lain, para perwira menggerakkan mesin militer."
Krisis parlemen dimulai pada 30/6/2008, di mana para anggota parlemen menuduh pemerintah gagal dan menuntut mosi tidak percaya untuk menjatuhkannya. Pada 1/7/2008, muncul laporan yang menyebutkan bahwa Prancis berada di balik gerakan para anggota parlemen tersebut karena Prancis tidak puas dengan kinerja pemerintah dan kepresidenan serta langkah-langkah yang mereka ambil. Disebutkan beberapa alasan ketidakpuasan Prancis, seperti pembebasan tahanan Muslim dari arus Salafi, izin pendirian partai yang mewakili kelompok yang dianggap Islamis, serta kecenderungan religius presiden yang membangun masjid di istana kepresidenan. Selain itu, presiden menunjukkan sensitivitas terhadap hubungan dengan negara Yahudi dan menyatakan akan membawa masalah hubungan ini ke referendum rakyat agar bisa memutusnya. Ia juga mengizinkan peningkatan kehadiran Amerika di Mauritania, yang merupakan faktor paling menonjol.
Kesimpulannya, berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa ada kecenderungan politik baru yang mulai muncul dari Presiden yang tidak disukai oleh Prancis. Kecenderungan inilah yang mendorong para perwira untuk melakukan kudeta terhadapnya. Amerika rida dengan kecenderungan presiden yang menentang keberadaan Prancis dan mengizinkannya (Amerika) meningkatkan keberadaannya di Mauritania sebagai persiapan untuk menyingkirkan pengaruh Prancis dan menggantikannya dengan pengaruh Amerika. Presiden juga ingin melepaskan diri dari kekuasaan militer dengan mendatangkan perwira yang bisa dia kendalikan dan menjauhkan perwira yang loyal kepada Prancis.
2- Apa yang mendorong Georgia untuk memulai serangan ke Ossetia Selatan? Bukankah mereka memperkirakan adanya reaksi keras dari Rusia? Lalu, ke mana arah perang ini?
Jawab: Jelas sekali bahwa Amerika Serikatlah yang menyulut api peperangan di Georgia. Pasukan Georgia yang melakukan invasi ke Ossetia Selatan tidak mungkin melakukan tindakan besar seperti itu jika tidak ada lampu hijau (green light) dari Amerika.
Serangan Georgia telah direncanakan dan mengejutkan Rusia, serta mungkin menjadi awal dari perang panjang di mana penduduk Kaukasus, baik dari kalangan Georgia maupun Ossetia, akan menjadi bahan bakarnya di tingkat pertama. Rusia tidak akan tinggal diam terhadap serangan ini karena jika diam, wibawanya akan jatuh. Rusia juga tidak akan menyerahkan kedaulatan Ossetia Selatan kepada Georgia, terutama karena sebagian besar penduduknya yang berjumlah sekitar tujuh puluh ribu jiwa adalah orang Rusia atau pendukung Rusia, memegang paspor Rusia, dan dianggap sebagai perpanjangan alami dari Ossetia Utara yang merupakan bagian dari Rusia.
Georgia tidak akan menyerah begitu saja atas Ossetia Selatan karena wilayah itu adalah bagian dari tanah airnya menurut peta resmi internasional. Di sisi lain, Georgia ingin membalas dendam kepada orang-orang Ossetia yang telah mengalahkan Georgia dalam perang tahun 1992 M dan memisahkan diri dengan dukungan Rusia selama enam belas tahun terakhir. Kemungkinan besar perang juga akan meluas ke wilayah Abkhazia, sebuah wilayah yang lebih besar dari Ossetia Selatan dalam hal luas dan jumlah penduduk, yang juga memisahkan diri dari Georgia pada tahun dan kondisi yang sama.
Pernyataan-pernyataan Amerika yang muncul segera setelah pecahnya pertempuran menunjukkan bahwa Amerika memang berdiri di samping Georgia. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Gonzalo Gallegos, mengatakan: "Kami menjalin kontak dengan pejabat senior di Rusia dan Georgia." Ia menambahkan: "Kami menyerukan Moskow untuk menekan para pemimpin de facto di Ossetia Selatan agar mereka menghentikan tembakan." Ia menyebut para pemimpin separatis sebagai pemimpin de facto. Dalam pernyataan lain, seorang pejabat pemerintah AS mengatakan bahwa penyelesaian masalah Ossetia Selatan harus didasarkan pada integritas wilayah Georgia, sebuah isyarat bahwa wilayah Ossetia Selatan harus bergabung kembali dengan Georgia.
Adapun Rusia, setelah kemerdekaan wilayah Kosovo dan pemisahannya dari Serbia, mereka telah mengancam bahwa tanggapannya adalah dengan kemerdekaan wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia serta pemisahan keduanya dari Georgia. Beberapa pengamat berpendapat bahwa masuknya Georgia ke dalam NATO bergantung pada penyelesaian masalah Abkhazia dan Ossetia Selatan. Tampaknya Presiden Georgia, Saakashvili, terburu-buru dan berpacu dengan waktu untuk bergabung dengan aliansi tersebut, sehingga dia melancarkan perang ini dengan bersandar pada janji-janji Amerika untuk menyingkirkan campur tangan Rusia dalam urusan dalam negeri negaranya, agar bisa mencapai level negara-negara seperti Latvia, Lithuania, dan Estonia yang telah lepas sepenuhnya dari pengaruh Rusia. Oleh karena itu, kedua belah pihak, Rusia dan Georgia, tidak diharapkan mencapai solusi akhir, terutama karena pihak Georgia sudah bosan menunggu penyelesaian masalah tersebut, sementara Rusia menganggap masalah itu berkaitan dengan wilayah regionalnya dan tidak membayangkan akan melepaskan para separatis. Karena itu, solusi maksimal yang bisa diharapkan hanyalah sebatas gencatan senjata atau "istirahat sejenak bagi petarung", bukan solusi final.
Amerika akan menjadi pihak pertama yang diuntungkan dari perang ini dan tidak ada ruginya bagi mereka. Sebab, setidaknya Amerika akan membiarkan masalah ini menjadi duri dalam daging bagi Rusia, yang akan menguras banyak energinya dan menyibukkannya dalam waktu lama dengan mengorbankan isu-isu lainnya.
10 Sya'ban 1429 H 09/08/2008 M