Pertanyaan:
Media televisi dan massa di Sudan pada tanggal 5/12/2022 menyiarkan cuplikan penandatanganan Perjanjian Kerangka Kerja (Framework Agreement) di Istana Kepresidenan antara pihak militer yang diwakili oleh panglima militer sekaligus Ketua Dewan Kedaulatan beserta wakilnya, dengan 52 partai dan blok politik. Perjanjian ini membuka jalan bagi pemerintahan transisi selama dua tahun menuju pemilihan umum, di bawah naungan internasional, khususnya dari Amerika Serikat (AS), Inggris, dan perwakilan PBB yang bertindak sebagai sutradara perjanjian ini dalam bentuk yang ditandatangani tersebut. Meski demikian, terdapat penolakan terhadap perjanjian ini dan meletus demonstrasi pada tanggal 8 dan 9/12/2022. Apa makna dari perjanjian ini? Siapa yang diuntungkan? Bagaimana dengan oposisi terhadap perjanjian tersebut? Dan apakah perjanjian ini diperkirakan akan bertahan lama?
Jawaban:
Untuk memperjelas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan meninjau hal-hal berikut:
Pertama: Sebagian Teks Perjanjian:
Bagian pertama teks perjanjian menyatakan bahwa "Sudan adalah negara dengan keragaman budaya, etnis, dan agama", padahal faktanya lebih dari 96% penduduk Sudan memeluk agama Islam. Dengan demikian, agama mereka satu dan budaya mereka satu terlepas dari keragaman suku. Perjanjian ini adalah tipu daya dan penyesatan untuk menjauhkan Islam dari kehidupan dan dari kewajiban penerapannya dalam pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sistem sosial, sistem sanksi, politik dalam dan luar negeri, militer, industri, serta seluruh urusan kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perjanjian tersebut disebutkan: "Sudan adalah negara sipil (madani), demokratis, federal, dan parlementer; kedaulatan berada di tangan rakyat dan rakyat adalah sumber kekuasaan." Semua ini bertentangan dengan Islam, karena menjadikan Sudan sebagai negara sipil, yang berarti negara sekuler (ilmaniyah) yang memisahkan agama dari kehidupan; dan demokrasi yang menjadikan hak legislasi di tangan manusia, bukan menjadikan kedaulatan di tangan Syara' yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Perjanjian ini juga menjadikan negara berbentuk federal, sebuah sistem pemerintahan yang bertentangan dengan Islam dan menjadikan negara rentan terfragmentasi serta wilayah-wilayahnya berpotensi memisahkan diri, sebagaimana yang terjadi di Sudan Selatan! Tampaknya perjanjian ini memang bertujuan untuk menghapus pengaruh Islam di Sudan, sebagaimana dinyatakan: "Negara tidak memaksakan agama pada siapa pun, dan negara bersikap tidak memihak dalam urusan agama, keyakinan, dan hati nurani. Negara menjamin kebebasan dan komitmen terhadap piagam hak asasi manusia internasional, khususnya piagam hak-hak perempuan." Artinya, kekuatan-kekuatan yang merancang perjanjian ini sengaja menjauhkan Islam dari kaum Muslim di negeri Muslim ini.
Bagian kedua perjanjian menyatakan: "Penyerahan otoritas transisi kepada otoritas sipil penuh... negara dipimpin oleh seorang presiden dengan tugas seremonial... kemudian tingkat eksekutif yang dipimpin oleh seorang perdana menteri sipil yang dipilih oleh kekuatan penandatangan perjanjian, ditambah dewan legislatif, serta dewan keamanan dan pertahanan yang dipimpin oleh perdana menteri dan beranggotakan para pemimpin lembaga reguler serta gerakan perjuangan bersenjata penandatangan perdamaian Juba." Perjanjian itu juga menyatakan: "Militer harus menjauh dari politik dan dari praktik kegiatan ekonomi serta perdagangan investasi; pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) dan pasukan gerakan bersenjata harus dilebur ke dalam militer sesuai dengan pengaturan yang akan disepakati kemudian di komisi integrasi dan demobilisasi dalam rencana reformasi keamanan dan militer yang mengarah pada satu tentara profesional dan nasional." Juga disebutkan: "Melaksanakan Perjanjian Perdamaian Juba... dan menyelesaikan perdamaian dengan gerakan bersenjata yang belum menandatanganinya." Dinyatakan pula: "Meluncurkan proses komprehensif pembuatan konstitusi di bawah pengawasan komisi pembuatan konstitusi untuk dialog dan kesepakatan mengenai dasar-dasar dan isu-isu konstitusional dengan partisipasi seluruh wilayah Sudan." Serta: "Menyelenggarakan proses pemilihan umum yang komprehensif di akhir masa transisi selama 24 bulan yang dimulai sejak tanggal penunjukan perdana menteri."
Kedua: Sikap-Sikap Lokal:
Panglima militer dan Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, mengisyaratkan hal tersebut selama upacara penandatanganan dengan mengatakan, "Kami berkomitmen pada keluarnya institusi militer dari proses politik secara final, menyelenggarakan pemilu di akhir masa transisi, dan melaksanakan poin-poin yang diajukan dalam perjanjian kerangka kerja... Negara sedang melewati kondisi luar biasa. Kita telah berada dalam situasi disharmoni antara kekuatan politik dan militer, dan ini berdampak negatif pada negara. Kami berupaya mengubah militer menjadi institusi konstitusional yang jauh dari keberpihakan pada partai, kelompok, atau ideologi tertentu." Wakilnya, Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti), mengatakan, "Penandatanganan perjanjian kerangka politik merupakan awal dari fase baru yang luar biasa dalam sejarah negara Sudan. Penandatanganan ini diharapkan mengakhiri krisis politik saat ini dan mempersiapkan masa transisi baru untuk menghindari kesalahan masa lalu. Sejak awal masa transisi pada Agustus 2019, terdapat perselisihan di antara komponen transisi dan praktik politik yang salah yang menyebabkan peristiwa 25 Oktober. Itu juga merupakan kesalahan politik yang membuka pintu kembalinya kekuatan kontra-revolusi... Oleh karena itu, prioritas pemerintah mendatang adalah melaksanakan Perjanjian Juba, menyelesaikan perdamaian dengan gerakan yang belum menandatanganinya, memulangkan pengungsi ke desa asal mereka, serta menangani masalah lahan dan isu-isu nomaden." (Suna News Agency, 5/12/2022). Perjanjian ini menyelamatkan kepemimpinan militer yang dipimpin oleh Al-Burhan, wakilnya, dan kroninya dari kesulitan mereka karena rakyat mulai menolak kekuasaan mereka dan mereka tidak memiliki dukungan internal. Perjanjian ini memberikan kekebalan dan perlindungan bagi kepemimpinan militer dari penuntutan hukum atas kejahatan yang mereka lakukan sehingga mereka lolos dari hukuman. Mereka telah gagal mengelola urusan negara dan gagal memecahkan masalahnya; yang mereka lakukan hanyalah menjaga kepentingan Amerika setelah jatuhnya sekutu mereka, Umar al-Bashir. Perlu diketahui bahwa pihak lain, yaitu apa yang disebut sebagai Pasukan Kebebasan dan Perubahan (Forces of Freedom and Change/FFC) dan partai-partai pembentuk pemerintahan, juga gagal mengelola negara, menyelesaikan masalahnya, dan menjamin kebutuhan dasar hidup rakyat. Yang mereka lakukan hanyalah menjaga pengaruh Inggris di negara tersebut serta menghalangi perubahan sistem secara mendasar.
Terdapat oposisi terhadap perjanjian ini, dan demonstrasi pecah pada 8 dan 9/12/2022 untuk menolaknya. Di antara mereka ada kekuatan yang tidak jujur dalam beroposisi, sebagaimana mereka memang tidak ikhlas kepada umat dan rakyat Sudan, seperti Gerakan Keadilan dan Kesetaraan pimpinan Gibril Ibrahim dan Gerakan Pembebasan Sudan pimpinan Minni Arko Minnawi, serta partai-partai politik yang beraliansi dengan FFC yang mengikuti penjajah Inggris. Inggris telah menyiapkan jalan keluar dan kekuatan yang bekerja sebagai oposisi paralel. Jika perjanjian ini gagal, kekuatan-kekuatan ini bergerak sebagai komponen oposisi untuk menutupi penghambaan mereka agar bisa memimpin rakyat yang belum mampu membebaskan diri dari dominasi agen-agen Amerika atau Inggris. Jika mereka lepas dari satu pihak, mereka jatuh ke jeratan pihak lainnya, demikian seterusnya. Hal ini terus berlanjut sejak negara ini diberikan kemerdekaan semu dan keluarnya penjajah secara militer namun tetap eksis secara politik, pemikiran, ekonomi, dan lainnya.
Perjanjian ini tampak bagi sebagian orang seolah-olah menyelesaikan krisis kekuasaan yang kronis di negara itu, yaitu perselisihan antara militer dan komponen politik, untuk menyerahkan kekuasaan kepada kekuatan politik dan menjauhkan militer dari pemerintahan dan politik. Padahal itu tidak lain adalah perselisihan antar-agen demi kursi kekuasaan, dan tidak menyelesaikan masalah ekonomi Sudan yang merupakan alasan utama rakyat melakukan revolusi. Perjanjian ini juga tidak menyelesaikan masalah pemerintahan karena ia merupakan konflik antara alat-alat agen demi kepentingan negara-negara besar yang memperebutkan Sudan. Masalah-masalah ini tidak mungkin terselesaikan karena perjanjian ini berpijak pada asas yang rusak dan batil, yaitu pemisahan agama dari kehidupan, negara, dan masyarakat. Perjanjian ini hanyalah solusi kompromi sementara antara militer dan kekuatan politik tertentu yang tidak ikhlas dan mengikuti kekuatan asing. Perjanjian sebelumnya antara kedua pihak untuk masa transisi juga pernah ditandatangani namun kemudian runtuh melalui kudeta 25 Oktober. Masalahnya bukan pada pembentukan pemerintahan sipil atau tidak, karena hal itu tidak memberikan apa pun. Tidak ada jaminan keberhasilannya karena setiap tim saling mengintai satu sama lain dan masing-masing diperintah oleh negara-negara besar yang saling bersaing.
Ketiga: Sikap-Sikap Internasional:
Amerika memuji perjanjian tersebut. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melalui Twitter pada 6/12/2022 menyatakan: "Penandatanganan perjanjian kerangka politik awal di Sudan adalah langkah penting menuju pembentukan pemerintahan sipil dan penetapan pengaturan konstitusional untuk memandu Sudan melalui masa transisi yang berpuncak pada pemilihan umum." Departemen Luar Negeri AS merilis pernyataan di situs webnya pada 7/12/2022 yang menyebutkan bahwa mereka "mendukung pihak-pihak sipil Sudan dan militer untuk melakukan dialog inklusif mengenai isu-isu yang belum terselesaikan sebelum mencapai kesepakatan final dan pengalihan kekuasaan ke pemerintahan transisi yang dipimpin sipil." AS memperingatkan sanksi bagi siapa pun yang merusak perjanjian: "Departemen hari ini memutuskan untuk memperluas kebijakan pembatasan visa terhadap pejabat Sudan saat ini atau mantan pejabat, atau individu lain yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam merusak transisi demokrasi di Sudan melalui penindasan hak asasi manusia dan kebebasan dasar." Perjanjian ini adalah langkah penting bagi Amerika untuk menjaga pengaruhnya di Sudan guna mencegah jatuhnya otoritas militer yang setia kepadanya di bawah kepemimpinan Al-Burhan, Dagalo, dan kawan-kawan. Terutama karena mereka melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil setahun yang lalu pada 25/10/2021 dan menghentikan masa transisi yang telah disepakati pada 21/8/2019, yang semula menetapkan militer memimpin Dewan Kedaulatan selama 21 bulan kemudian sipil selama 18 bulan (yang kemudian diperpanjang menjadi 53 bulan setelah perjanjian Juba pada 3/10/2020). Kudeta 25 Oktober 2021 datang untuk menggagalkan kesempatan bagi agen-agen Inggris dan mencegah mereka memimpin Dewan Kedaulatan. Perjanjian terakhir ini menyelamatkan agen-agen Amerika dari kejatuhan dan tuntutan hukum, sehingga menjaga pengaruh Amerika di Sudan dan mencegah dominasi total agen-agen Inggris yang menguasai panggung politik.
Inggris, melalui Menteri Urusan Afrika dan Pembangunan Internasional Andrew Mitchell, menyambut baik perjanjian tersebut dengan mengatakan: "Kelompok Quad dan negara-negara Troika menyambut langkah penting ini menuju kesepakatan yang dipimpin sipil di Sudan. Inggris berharap dapat bekerja sama erat dengan pemerintahan tersebut setelah terbentuk. Kami mendesak semua aktor untuk segera bersatu demi mencapai kesepakatan final." (Sudan Today, 6/12/2022). Duta Besar Inggris untuk Dewan Keamanan James Kariuki memperingatkan "konsekuensi mengerikan dari penundaan mencapai kesepakatan final di Sudan" dan menyatakan "dukungan Inggris untuk pemerintahan sipil mendatang melalui koordinasi dengan mitra internasional," serta menyinggung "situasi rapuh di sejumlah wilayah Sudan, khususnya wilayah Nil Biru dan negara bagian Kordofan Barat." (Sudan News, 6/12/2022). Inggris ikut campur secara langsung di Sudan seperti halnya Amerika, dan menyatakan dukungannya terhadap perjanjian tersebut karena mereka termasuk pihak yang mengawasi perumusan dan penyajiannya bersama Amerika melalui utusan PBB. Inggris mendukung pemerintahan sipil mendatang yang diharapkan mayoritasnya terdiri dari agen-agen mereka, sehingga Inggris tetap menjaga pengaruhnya di panggung politik sebagai persiapan untuk mengambil alih kekuasaan dan mencoba menggoyang pengaruh militer dalam pemerintahan.
Keempat:
Kesimpulannya adalah bahwa dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung di Sudan, jelas bahwa konflik internasional di sana tidak berubah. Konflik ini bahkan tidak lagi tersembunyi, melainkan terang-terangan antara Amerika yang mengendalikan Al-Burhan, wakilnya, dan kelompoknya di satu sisi, dengan FFC serta partai-partai koalisinya yang merupakan agen-agen Inggris dan pengikutnya di sisi lain. Karena baik Amerika maupun Inggris belum mampu memperluas pengaruhnya secara bersamaan di komponen militer dan sipil, maka Amerika dan Inggris beralih ke kesepakatan, sebagaimana yang terjadi sejak awal penggulingan Bashir hingga perselisihan mereka memuncak pada 25 Oktober, lalu mereka kembali bersepakat sekarang! Ini adalah kesepakatan sementara sampai salah satu pihak mampu menguasai pengaruh secara penuh baik militer maupun sipil. Kami telah mengisyaratkan hal ini sejak awal pemerintahan Al-Burhan hingga terjadinya kudeta, di mana kami telah memperingatkan dalam dua rilis:
- Kami katakan dalam Jawab Sual sebelumnya tertanggal 23/9/2019, yaitu sejak awal keikutsertaan kedua pihak dalam pemerintahan, mengenai kesepakatan komponen militer dengan komponen sipil untuk berbagi kekuasaan: "Adapun yang diperkirakan adalah bahwa Amerika dan Inggris tidak akan hidup berdampingan dengan tenang; kepentingan mereka berbeda dan alat-alat lokal mereka mengikuti mereka. Oleh karena itu, masing-masing pihak akan bekerja untuk menggagalkan langkah pihak lainnya! Dari pemantauan peristiwa yang sedang berlangsung, memperhatikan keterkaitannya, dan mencermati pernyataan luar negeri maupun lokal, khususnya pejabat Amerika dan Eropa... maka dapat dikuatkan sarana-sarana yang akan digunakan masing-masing pihak untuk menyudutkan lawannya, menguasainya, kemudian menyingkirkannya dari kekuasaan..." dan kami telah menyebutkannya di sana. Inilah yang sebenarnya terjadi.
Kemudian kami katakan dalam Jawab Sual berikutnya pada 25/10/2021: "...Melihat situasi di Sudan dan jalan-jalan busuk yang didorong oleh agen-agen Amerika serta jalan-jalan busuk lainnya yang coba ditempuh oleh agen-agen Inggris dan Eropa, yang semuanya mengandung tumpahan darah, kezaliman, kelaparan, dan krisis, maka saudara-saudara di Sudan harus menyadari urusan mereka, memalingkan punggung dari semua penguasa gagal yang merupakan agen Amerika, Inggris, dan Eropa yang menempatkan darah rakyat Sudan serta potensinya demi melayani negara-negara kafir ini. Hendaknya mereka bersikap tegas dan menyatukan barisan melawan semua agen ini..."
Adapun mengenai pertanyaan apakah perjanjian ini akan bertahan dan diterapkan? Hal ini sangat diragukan. Apakah akan menyelamatkan negara? Itu sangat mustahil, karena dibangun di atas kebatilan dan lahir dari kekuatan kolonial yang saling bersaing yang bersepakat sementara. Perjanjian ini ditandatangani oleh pihak-pihak agen yang tidak peduli kecuali pada kursi, jabatan, menjaga keuntungan finansial, dan meraup lebih banyak harta. Mereka tidak peduli pada urusan negara dan rakyat, tidak pula pada kebangkitan dan pembebasan dari belenggu penjajahan, karena mereka sendiri tidak tahu jalan menuju kebangkitan. Mereka bekerja untuk kepentingan kolonial yang berupaya memperkuat pengaruhnya secara pemikiran dan politik. Penjajah tersebut, khususnya Amerika dan Inggris, saling bersaing memperebutkan pengaruh di Sudan. Campur tangan asing sangat nyata bagi semua orang, di mana orang-orang asing hadir saat penandatanganan di Istana Kepresidenan. Bahkan, yang merancang perjanjian adalah orang asing, yaitu utusan PBB dengan pengawasan langsung dari Amerika dan Inggris, kedua pihak konflik internasional di Sudan, atas nama Quad dan Troika. Quad adalah Amerika bersama agennya Saudi, dan Inggris bersama agennya Emirat; Amerika menggunakan agennya Saudi untuk mempengaruhi pihak-pihak lokal dan menyuap, demikian pula Inggris menggunakan Emirat untuk kepentingan mereka. Adapun Troika adalah Amerika, Inggris, dan bersama mereka Norwegia sebagai pihak Eropa yang tidak memiliki pengaruh kecuali saat diperlukan dalam melakukan pembicaraan rahasia yang sering dilakukan di ibu kotanya, Oslo, yang terkenal sebagai tempat "memasak" perjanjian rahasia sebelum diumumkan. Amerika mengancam siapa pun yang menggagalkan perjanjian dengan sanksi, sementara Inggris memperingatkan konsekuensi mengerikan jika perjanjian gagal.
Adapun utusan PBB asal Jerman, Volker Perthes, yang berusaha menyenangkan kedua pihak yang berkonflik (Amerika dan Inggris), memperingatkan kegagalan perjanjian. Ia mengatakan dalam pengarahan di depan Dewan Keamanan PBB: "Seiring Sudan mendekati kesepakatan politik final, mereka yang tidak melihat dukungan bagi kepentingan mereka melalui penyelesaian politik mungkin akan meningkatkan upaya untuk merusak proses politik yang sedang berlangsung." (Al-Rakoba Sudan, 8/12/2022). Jadi, ini adalah kesepakatan sementara antara kedua pihak, yang mungkin berfungsi sebagai "jeda bagi petarung," untuk kemudian konflik dilanjutkan kembali hingga salah satu pihak menang atas yang lain. Jika satu pihak menang, pihak lainnya tidak akan menyerah; ia akan menciptakan masalah di timur, barat, utara, selatan, maupun di pusat ibu kota, karena ia memiliki alat-alat agennya. Jika negeri ini tidak dibersihkan dari mereka, situasi tidak akan tenang dan rakyat tidak akan melihat secercah harapan serta tidak akan merasakan kehidupan yang mulia dan baik; mereka akan kehilangan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, wajib bagi setiap orang yang jujur dan ikhlas untuk bergegas serius berjuang bersama mereka yang bekerja untuk menegakkan Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwwah yang telah dikabarkan oleh Rasulullah ﷺ:
ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ
"Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti metode kenabian." (HR Ahmad dan ath-Thayalisi)
وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
"Dan pada hari (kemenangan) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Mahaperkasa, Maha Penyayang." (QS Ar-Rum [30]: 4-5)
17 Jumadil Ula 1444 H 11 Desember 2022 M