Jawab Soal: Konflik Panas di Turki antara Sekuleris Inggris Kemalis dan Sekuleris Amerika Liberal

Jawab Soal

Konflik Panas di Turki antara Sekuleris Inggris Kemalis dan Sekuleris Amerika Liberal

Pertanyaan:

Apa yang sebenarnya terjadi di Turki? Ada pemilihan presiden di parlemen, kemudian pemilihan oleh rakyat, lalu pemilihan parlemen, serta pergerakan mencolok di kalangan militer dan pemerintah. Ada pernyataan dan pernyataan balasan, keterlibatan Mahkamah Konstitusi, persetujuan dan ketidaksetujuan Presiden Republik... Apa peran konflik Amerika-Inggris dalam masalah ini? Apakah Partai Kurdistan (PKK) memiliki peran, terutama setelah terlihat aksi pengeboman dan lainnya yang dinisbatkan kepadanya selama kekacauan ini, sementara kita tahu bahwa Amerikalah yang mendirikannya? Terakhir, bagaimana peta kekuatan partai-partai Turki dalam pemilihan parlemen bulan depan?

Jawaban:

Agar gambaran menjadi jelas, perlu merujuk pada sejarah berdirinya Turki sekuler:

Pertama: Sejak kriminal Mustafa Kemal melaksanakan rencana Inggris untuk menghancurkan Khilafah setelah Perang Dunia I, ia berjalan menentang Islam: baik pemikiran maupun perasaan umatnya. Ia berjalan di garis (sekuler) yang lebih benci terhadap Islam dan Muslim daripada kaum sekuler lainnya. Ia dan kelompoknya juga sangat berhasrat menjadikan Turki sebagai pilar bagi Inggris di kawasan tersebut. Artinya, ia berjalan di dua garis yang dijadikan sebagai manhajnya:

Memerangi Islam, dan loyalitas kepada Inggris.

Hal ini terus berlanjut hingga Amerika muncul ke pentas dunia setelah Perang Dunia II. Amerika memanfaatkan kemenangannya untuk menjadi negara adidaya dominan yang menggantikan penjajah sebelumnya (Inggris dan Prancis) di daerah jajahan mereka. Dari sinilah kemudian diadakan pertemuan duta besar Amerika di Timur Tengah yang bertempat di Istanbul pada tahun 1950.

Amerika telah berusaha keras untuk menembus Turki dengan menginfiltrasi militer yang dianggapnya sebagai kekuatan efektif yang memegang kendali negara. Namun, Amerika tidak berhasil karena militer telah dipenuhi oleh manhaj Mustafa Kemal (Inggris). Amerika pun melihat bahwa satu-satunya cara adalah mendekati perasaan kaum Muslim yang membenci militer dan kaum sekuler. Hal ini terjadi pada tahun 50-an melalui Adnan Menderes, tahun 80-an melalui Ozal, dan di antara keduanya pada tahun 70-an serta 90-an melalui Demirel, meskipun di akhir masa jabatannya ia mulai mahir memainkan permainan tarik ulur antara Amerika dan Inggris. Bagaimanapun, Amerika setiap kali membentur kudeta militer terhadap pemerintahan jika para antek Amerika melanggar—bukan hanya garis merah—bahkan jika mereka melanggar atau mendekati garis kuning! Demikianlah militer melakukan kudeta pada tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997 dengan argumen mereka di setiap waktu adalah menjaga sistem sekuler (Inggris).

Amerika belajar hal baru dari setiap kudeta. Amerika mulai yakin akan ketidakmungkinan menembus militer. Maka pada masa Ozal, Amerika mencoba menciptakan kekuatan penyeimbang. Ozal mulai mempersenjatai polisi dengan senjata yang kuat, mengingat ia memiliki perasaan Islam yang jelas karena ia mengikuti tarekat Naqsabandiyah yang membuatnya dicintai oleh khalayak Muslim. Namun, ia tidak puas hanya dengan jabatan Perdana Menteri pada tahun 1983, melainkan menjadi Presiden Republik pada tahun 1989. Ini adalah posisi yang sensitif bagi kaum sekuler dan militer, dan mereka tidak menerima orang lain mendudukinya. Yang memperparah keadaan adalah di awal masa kepresidenannya, ia menerima mahasiswi yang memprotes larangan masuk universitas karena memakai kerudung dan ia bersimpati kepada mereka... Semua ini mempercepat kemarahan kaum sekuler dan militer.

Ozal telah mendirikan Partai Tanah Air (Anavatan Partisi) dan mendapatkan opini umum karena ia tampak di mata rakyat, khususnya penduduk desa, berdiri di pihak Islam yang mereka anut dalam menghadapi sekularisme yang dibawa oleh orang-orang militer. Ia mulai bekerja dengan lihai dengan bantuan Amerika, dan hampir berhasil memperlemah otoritas militer dengan menciptakan kekuatan militer penyeimbang. Namun, ia meninggal atau dibunuh melalui konspirasi kaum sekuler bentukan Inggris, sebagaimana berita yang bocor saat itu.

Kedua: Setelah itu, pemerintahan menjadi tidak stabil bagi salah satu pihak. Orang-orang Inggris bekerja di lingkungan politik, begitu pula orang-orang Amerika. Militer mulai mengatur posisi Partai Tanah Air (partai Ozal), lalu mereka menempatkan Mesut Yilmaz sebagai pemimpinnya. Partai itu pun menjadi loyal kepada Inggris karena Mesut Yilmaz adalah orang mereka. Ia mengeluarkan kelompok Ozal dari partai tersebut. Sebaliknya, elemen-elemen yang dikeluarkan dari Partai Tanah Air karena loyalitas mereka kepada Ozal dan Amerika, bergabung dengan Partai Kesejahteraan (Refah Partisi) karena kecenderungan Islam mereka. Mereka menjadi memiliki pengaruh kuat di partai Erbakan, dan pengaruh Amerika lebih dominan di dalamnya meskipun Erbakan sendiri lebih dekat dengan orang-orang Inggris. Inilah yang membuat pemerintahan koalisi pada tahun 90-an—antara Partai Jalan Kebenaran (DYP - Ciller) yang loyal kepada Amerika, dan Partai Kesejahteraan (Erbakan) yang terpengaruh oleh masuknya elemen Ozal—tampak seolah-olah dikendalikan oleh Amerika. Militer khawatir Amerika kembali memegang kendali kekuasaan sebagaimana pada masa Ozal. Oleh karena itu, militer melakukan intervensi, mengakhiri pemerintahan koalisi, dan mengambil alih kekuasaan. Peristiwa itu terjadi pada 28 Februari 1997, yang masuk dalam sejarah dengan nama Gerakan 28 Februari (post-modern coup). Salah satu tindakan awalnya adalah membubarkan Partai Kesejahteraan, lalu dibentuk kembali dengan nama Partai Kebajikan (Fazilet Partisi) setelah mengeluarkan semua kelompok Amerika, baik yang bergabung dari partai Ozal maupun yang asalnya ada di sana tetapi berjalan bersama Amerika seperti Abdullah Gul dan Erdogan. Setelah runtuhnya pemerintahan koalisi, militer mempercayakan Bulent Ecevit untuk membentuk pemerintahan. Ia adalah salah satu gembong politik Inggris di Turki, dan istrinya berasal dari Yahudi Dunamah. Ia membentuk pemerintahan koalisi dengan partai Mesut Yilmaz, pemimpin Partai Tanah Air yang telah berjalan bersama Inggris. Demikianlah kaum sekuler Inggris kembali memegang kekuasaan setelah peristiwa 28 Februari.

Ketiga: Amerika menyadari bahwa menghadapi militer secara langsung adalah hal yang sulit, dan menciptakan kekuatan penyeimbang adalah hal yang berisiko. Maka Amerika melihat metode lain, yaitu berupaya menyingkirkan militer melalui jalur "demokrasi" dengan menempatkan salah satu orangnya di tampuk kekuasaan dengan mayoritas parlemen sehingga mampu membuat undang-undang yang membatasi otoritas militer. Begitulah yang terjadi; pilihannya jatuh pada Erdogan dan Gul, keduanya telah dikeluarkan dari Partai Kebajikan setelah peristiwa 28 Februari dan mulai bekerja di lingkungan mereka. Mereka membentuk Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin oleh Erdogan. Ia memiliki karakter yang mirip dengan Ozal; Erdogan adalah seorang sufi tarekat dan menampakkan perasaan Islam meskipun ia seorang sekuler. Ia termasuk orang Amerika yang loyal kepadanya, ia telah berjalan bersamanya sejak menjadi Walikota Istanbul. Meskipun ia dikejar secara hukum oleh militer karena puisi yang ia gubah dan ditekan secara politik, ia tetap aktif dalam loyalitasnya kepada Amerika dan bekerja ke arah tersebut.

Setelah itu, panggung mulai disiapkan untuk kedatangan Erdogan. Amerika menarik 5-7 miliar dolar dari Bank Sentral Turki pada tahun 2001. Keistimewaan ekonomi yang fondasinya diletakkan pada masa Ozal memungkinkan Amerika melakukan operasi ini dengan mudah. Hal ini menciptakan guncangan ekonomi, dan rakyat mulai mengeluh karena daya beli Lira merosot tajam. Kemarahan rakyat terhadap Ecevit dan pemerintahannya pun meningkat.

Pada saat yang sama, Amerika berhasil masuk ke sebuah partai kecil yang berkoalisi dengan partai Yilmaz dan partai Ecevit, yaitu Partai Gerakan Nasionalis (MHP) pimpinan Devlet Bahceli. Amerika menginstruksikannya untuk menuntut pemilu dini dan mengancam akan mundur jika pemilu tidak dilakukan. Akhirnya, pemilu dini diumumkan pada 3 November 2002. Ketika kaum sekuler Inggris tidak mampu menunda pemilu, mereka menggerakkan grup bisnis Cem Uzan, salah satu pilar finansial sekuler (Inggris), untuk melakukan kampanye negatif yang intensif terhadap pemilihan partai AKP. Uzan menghabiskan jutaan dolar dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun demikian, AKP menang telak dalam pemilu tersebut, terutama karena dalam propaganda pemilunya mereka mencampurkan antara sekularisme dengan sedikit nuansa Islam. Meskipun sedikit, hal itu menarik suara kaum Muslim karena permusuhan provokatif kaum sekuler militer dan Kemalis terhadap Islam. AKP menang dan mengamankan mayoritas parlemen, lalu membentuk pemerintahan sendiri. Partai oposisi di parlemen saat itu adalah faksi yang memisahkan diri dari Ecevit dengan nama Partai Rakyat Republik (CHP - Deniz Baykal), sementara partai Ecevit tetap dengan nama Partai Demokrat Kiri (DSP). Begitu Erdogan berkuasa, ia memberikan pukulan mematikan bagi grup Uzan yang telah berusaha keras menjegal kemenangan AKP, dengan tuduhan korupsi... seluruh aset mereka pun masuk ke ranah hukum.

Keempat: Erdogan mulai melaksanakan rencana yang telah disusun dengan memperkuat ikatan dengan Amerika dan memperlemah pengaruh Inggris, khususnya militer. Salah satu kerja awalnya adalah mengajukan undang-undang ke parlemen untuk mengurangi kewenangan intervensi Dewan Keamanan Nasional (MGK) dalam pemerintahan, serta menjadikan dewan tersebut bersifat campuran antara anggota militer dan sipil. Militer merasa terganggu dengan hal itu hingga muncul berita yang bocor bahwa pengeboman Istanbul akhir 2003 didalangi oleh "militer" untuk menciptakan kekacauan keamanan yang bisa mereka manfaatkan untuk intervensi seperti gerakan Februari sebelumnya, namun mereka gagal. Langkah selanjutnya adalah penandatanganan dokumen Visi Bersama (Shared Vision) antara pemerintah Turki dan pemerintah Amerika Serikat yang ditandatangani oleh Abdullah Gul bersama Condoleezza Rice pada 5 Juli 2006. Garis besarnya, sebagaimana muncul dalam siaran pers di situs resmi Departemen Luar Negeri AS, diawali dengan pendahuluan: "Kami berbagi nilai dan ide terkait tujuan regional dan global: perkembangan perdamaian, demokrasi, kebebasan, kemakmuran." Setelah pendahuluan, disebutkan poin-poin utamanya sebagai berikut:

(Amerika Serikat dan Turki berkomitmen untuk bekerja sama dalam semua masalah berikut:

• "Mengembangkan perdamaian dan stabilitas melalui jalan demokrasi di Timur Tengah Raya (Greater Middle East)."
• "Mendukung upaya global untuk mewujudkan solusi permanen bagi konflik Arab-'Israel', dan upaya global untuk mewujudkan solusi permanen bagi konflik Palestina-'Israel' berdasarkan solusi dua negara."
• "Mendukung pengembangan stabilitas, demokrasi, dan kemakmuran di Irak yang bersatu."
• "Mendukung upaya diplomatik terhadap program nuklir Iran dan (5P+1)."
• "Berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas, demokrasi, dan kemakmuran di kawasan Laut Hitam, Kaukasus, Asia Tengah, dan Afghanistan."
• "Mendukung solusi akhir yang terintegrasi, komprehensif, dan memuaskan bagi kedua pihak di bawah naungan PBB terkait masalah Siprus, serta mengakhiri boikot terhadap Siprus Utara Turki."
• "Meningkatkan tingkat keamanan di sekitar sumber energi melalui diversifikasi sumber dan jalur, termasuk jalur yang datang dari Laut Kaspia."
• "Memperkuat hubungan Trans-Atlantik dan perubahan dalam NATO."
• "Memerangi terorisme dan dampaknya, termasuk Partai Pekerja Kurdistan (PKK)."
• "Mencegah penyebaran senjata pemusnah massal."
• "Melarang penyelundupan: manusia, senjata, narkoba."
• "Meningkatkan tingkat pemahaman, penghormatan, dan penghargaan antar dan di dalam agama serta budaya."
• "Mengembangkan dan mendukung upaya yang berkelanjutan, berpengaruh, dan bersama guna menemukan solusi bagi krisis yang menjadi keprihatinan bersama, serta tantangan internasional.")

Kelima: Mengenai PKK dan perannya bersama militer dan pemerintah:

1. Partai ini didirikan tahun 1979, tetapi benar-benar menonjol atas arahan Amerika tahun 1984 di masa Ozal (1983-1993) di mana mereka melakukan operasi pertama melawan militer di Siirt (kota Kurdi di timur Turki). Tujuannya adalah untuk menekan militer dari sisi keamanan secara bersamaan dengan tekanan Ozal kepada militer secara militeristik dengan membentuk "polisi bersenjata yang dipersenjatai dengan senjata berat yang kuat." Hal ini berlanjut pada masa Ozal hingga masa jabatannya berakhir, kemudian militer menyita senjata berat milik aparat keamanan tersebut.

Kondisi PKK terus seperti ini—sebagai senjata keamanan di tangan Amerika untuk menghadapi militer Turki—hingga akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998, di mana muncul dua faktor:

Pertama: Gerakan 28 Februari 1997 yang mengembalikan Ecevit, orang kepercayaan Inggris, ke tampuk kekuasaan sebagai Perdana Menteri. Ia mengumumkan dalam programnya untuk menumpas PKK secara tegas.

Kedua: Ancaman Turki terhadap Suriah dengan pengumuman perang, yang menyatakan bahwa "Suriah melancarkan perang yang tidak diumumkan terhadap Turki melalui dukungan mereka kepada PKK." Kemudian Turki mengumumkan akan membalas perang Suriah tersebut. Salah satu jenderal Turki menyatakan: "Kami mampu masuk ke Suriah dari satu sisi dan keluar dari sisi lainnya." Masalah ini menjadi sangat serius, maka Amerika memutuskan: pertama, demi menjaga Suriah tetap di bawah pengaruhnya; kedua, menyadari kegagalan metode keamanan untuk menembus Turki; dan ketiga, keharusan mengubah metode ini menjadi kerja politik dengan konsep demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia di Turki. Amerika memutuskan untuk melakukan kesepakatan dengan militer Turki melalui pemerintahan Turki yang baru, karena otoritas politik dan militer di Turki sudah dari jenis yang sama, dengan meninggalkan PKK sebagai organisasi (militer) dan mengakhiri krisis dengan Suriah. Hal ini berdampak pada Suriah sehingga terjadi pembicaraan damai antara Turki dan Suriah yang memuncak pada penandatanganan Perjanjian Adana pada Oktober 1998. Berdasarkan perjanjian tersebut, Suriah setuju untuk menghentikan dukungannya kepada PKK, mengusir Abdullah Ocalan, dan menyerahkan sejumlah pemimpin lainnya yang ada di Suriah ke Turki.

Ocalan keluar dari Suriah ke Rusia namun Rusia menolak suakanya, ia lalu pergi ke Yunani kemudian Italia dan akhirnya menetap di Kenya. Di sanalah sebuah unit pasukan khusus militer Turki pergi ke Kenya dan menangkapnya melalui pengaturan intelijen Amerika.

Setelah itu, Amerika mengaktifkan kerja politik, kemasyarakatan, dan demokratis... hingga berhasil mengantarkan Erdogan dan partainya ke tampuk kekuasaan pada tahun 2002 sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.

Adapun PKK kemudian terpecah: satu faksi berjalan sesuai manhaj kerja Amerika yang baru, yaitu kerja politik di bawah kepemimpinan Osman Ocalan. Faksi lainnya dikuasai oleh Inggris dan sebagian besar pemimpinnya berasal dari Yahudi. Faksi ini berada di bawah naungan militer Turki, dipimpin oleh Zubir Aydar. Faksi ini dimanfaatkan untuk menciptakan gangguan terhadap pemerintahan Erdogan yang loyal kepada Amerika, dan pada saat yang sama memberikan pembenaran bagi militer untuk memaksakan eksistensinya kapan pun diperlukan dengan alasan menumpas kekacauan. Dengan demikian, kebijakan Amerika terhadap PKK, khususnya di bawah pemerintahan AKP, adalah menjadikan masalah Kurdi sebagai masalah politik. Sedangkan kebijakan Inggris terhadap PKK, khususnya di bawah pemerintahan AKP, adalah menjadikan masalah Kurdi sebagai masalah keamanan; yakni kebalikan dari situasi sebelum Perjanjian Adana. Ini menjelaskan aksi-aksi bersenjata yang dilancarkan saat ini oleh PKK faksi Inggris.

Keenam: Amerika melalui langkah-langkah "demokratis" yang dilakukan oleh AKP mampu melewati garis-garis merah yang tidak bisa didiamkan oleh sekuleris Kemalis.

Militer, yang menganggap dirinya sebagai pelindung sekularisme Kemalis, memegang kendali negara melalui empat institusi negara yang tidak boleh ditembus:

Pertama: Jabatan Presiden Republik. Meskipun saat ini lebih condong sebagai simbol moral negara, mereka menganggapnya sebagai corak "Ataturkisme" bagi negara.

Kedua: Mahkamah Konstitusi. Melalui lembaga ini mereka memegang pembenaran hukum untuk intervensi militer dan untuk membatalkan undang-undang yang mereka anggap melanggar konstitusi sesuai kepentingan mereka.

Ketiga: Institusi Pendidikan. Ini penting bagi mereka untuk mengendalikan tsaqofah generasi.

Keempat: Dewan Keamanan Nasional. Melalui lembaga ini mereka memegang pembenaran keamanan untuk intervensi militer.

Yang terjadi adalah pemerintahan AKP dengan menggunakan sarana demokrasi dan legislasi undang-undang di parlemen, mampu menembus Mahkamah Konstitusi dengan dua orangnya saat ini. Hakim mahkamah berjumlah 11 orang, dua di antaranya bukan pendukung militer, dan pemerintah terus bekerja di bidang ini.

Di Dewan Keamanan Nasional, pemerintah berhasil memasukkan anggota sipil hingga jumlahnya hampir seimbang dengan militer.

Pemerintah juga mencoba, dan masih mencoba, terhadap institusi pendidikan tinggi (YOK). Meskipun belum mampu menembusnya secara signifikan hingga kini, mereka terus berupaya.

Hingga saat ini, pemerintahan AKP sudah cukup dengan bekerja di tiga bidang di atas, namun hari ini mereka merambah ke kursi Presiden Republik. Simbol ini sangat penting dan sensitif bagi militer pelindung sistem sekuler. Pemerintah melalui metode demokrasi dengan mayoritas di parlemen mencoba mengantarkan Abdullah Gul ke kursi kepresidenan. Namun militer menganggap hal ini sebagai pelanggaran garis merah terbesar. Militer pun berdiri tegak menentangnya dengan menggunakan metode ancaman dan gertakan berdampingan dengan metode demokrasi... Oleh karena itu, militer mengerahkan massanya dari mana-mana untuk menggerakkan opini umum sekuler. Pada saat yang sama, militer mengeluarkan pernyataan atas nama Staf Umum pada pukul 23:15 malam hari Jumat, 27 April 2007—saat parlemen Turki berkumpul untuk sesi pertama pemilihan Abdullah Gul sebagai presiden, namun tidak mencapai kuorum dua pertiga, yang mendorong CHP untuk memprotes sesi tersebut dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi—militer mengeluarkan pernyataan bercorak memorandum militer melalui situs resmi Staf Umum di internet. Pernyataan tersebut diumumkan dengan cara yang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana kalangan media diberitahu untuk melihat situs web Staf Umum. Hal terpenting yang ditekankan dalam pernyataan itu: "Masalah yang muncul sebagai prioritas dalam beberapa hari terakhir mengenai kursi presiden berpusat pada menjadikan sekularisme sebagai bahan perdebatan. Situasi ini dipandang oleh Angkatan Bersenjata Turki dengan keprihatinan mendalam. Jangan lupa bahwa Angkatan Bersenjata Turki adalah pelindung sekularisme dan menentang perdebatan serta catatan negatif ini. Oleh karena itu, Angkatan Bersenjata Turki akan meletakkan bobot dan manhajnya pada waktu yang tepat secara jelas dan nyata, dan tidak ada yang boleh meragukan hal ini." Pada paragraf terakhir pernyataan tersebut terdapat ancaman terbuka dengan mengisyaratkan kudeta militer: "Kesimpulannya, siapa pun yang menentang semboyan 'Betapa bahagianya orang yang mengatakan saya adalah orang Turki' yang digariskan untuk kita oleh pendiri Republik Ataturk yang terhormat, maka ia adalah musuh Republik Turki dan akan tetap demikian. Angkatan Bersenjata Turki tetap pada ketetapannya yang tidak tergoyahkan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya secara hukum terkait penjagaan sifat-sifat ini (sifat republik dan fondasi berdirinya) dan keterikatan serta keyakinannya pada ketetapan ini adalah hal yang pasti."

Pernyataan ini ditujukan bagi kaum sekuler yang mengeluh atas keberadaan AKP di pemerintahan, di mana mereka tidak mampu berbuat apa-apa selain mengamati. Pernyataan itu menjadi faktor kepercayaan diri bagi mereka bahwa militer mampu mengancam, bukan sekadar mengamati dan berdiri sebagai penonton. Maka setelah pernyataan/memorandum itu keluar, tampak jelas tingkat "keangkuhan" dan kekuatan yang menyelimuti kalangan sekuler.

Seandainya Amerika dan pemerintah tidak memenuhi suasana dengan "demokrasi" dan "penolakan terhadap kudeta," serta memanfaatkan suasana pembicaraan Uni Eropa, kebebasan, dan hak asasi manusia... yang membantu menciptakan kondisi yang mencegah atau membatasi kudeta militer, niscaya militer sudah melakukan kudeta seperti biasanya di masa lalu.

Menyadari hal itu, pemerintah tidak membiarkan pernyataan Staf Umum berlalu begitu saja. Sebaliknya, pada pukul 15:00 tanggal 28 April 2007, pemerintah mengeluarkan siaran pers dengan nada keras menanggapi apa yang tertuang dalam memorandum militer tersebut. Dalam siaran persnya muncul kalimat-kalimat mencolok seperti "Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Turki dari sisi legislatif berada di bawah perintah/otoritas Perdana Menteri," dan semacamnya. Pemerintah ingin merusak "keangkuhan" militer yang tertuang dalam pernyataan militernya, dan memberi tahu militer bahwa ancamannya hanyalah ancaman moral, bukan ancaman aktual, karena militer tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kudeta militer seperti hari-hari sebelumnya. Selain itu, pernyataan pemerintah berfungsi sebagai pesan pemulihan wibawa bagi basis partai yang terguncang setelah keluarnya memorandum militer, dengan memberi kesan kepada basis tersebut bahwa pemerintah masih mampu berdiri tegak. Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi akan berpihak pada tuntutan militer untuk membatalkan sesi tersebut, karena mahkamah terdiri dari orang-orang Inggris kecuali dua orang. Begitulah yang terjadi, gugatan yang diajukan oleh CHP diputus oleh Mahkamah pada 1 Mei 2007 dengan membatalkan putaran pertama pemilihan presiden, dan menetapkan syarat kehadiran dua pertiga anggota parlemen di setiap putaran dari tiga putaran pemilihan.

Erdogan dan orang-orang di sekitarnya pada awalnya menyatakan bahwa mereka menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah mempelajari realitas, mereka menunjukkan kemarahan atas keputusan tersebut setelah merasakan kerasnya tamparan yang diarahkan kepada mereka. Hal yang paling menonjol adalah apa yang dinyatakan oleh Erdogan ketika menyifati keputusan tersebut sebagai: "peluru yang ditembakkan ke jantung demokrasi." Pernyataan itu tidak berkurang dampaknya meski Erdogan mencoba meralatnya dengan mengatakan bahwa pernyataannya tidak ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi melainkan kepada ketua CHP Deniz Baykal yang berusaha memprovokasi Mahkamah!

Walaupun demikian, Erdogan tidak "menyerah." Ia memberikan pernyataan pada 1 Mei setelah pengumuman keputusan Mahkamah, bahwa ia akan mengajukan draf keputusan ke parlemen untuk pemilihan Presiden Republik secara langsung oleh rakyat, dengan rincian sebagai berikut:

• Melakukan amendemen konstitusi yang memungkinkan rakyat memilih presiden secara langsung, bukan seperti yang terjadi saat ini melalui parlemen.
• Mengubah masa jabatan presiden dari satu periode selama tujuh tahun menjadi dua periode dengan durasi masing-masing lima tahun.
• Mengubah waktu pemilihan umum menjadi sekali setiap empat tahun, bukan setiap lima tahun seperti sekarang.
• Mengubah usia calon anggota parlemen sehingga boleh mencalonkan diri jika telah mencapai usia 25 tahun dari sebelumnya 30 tahun.
• Menurunkan jumlah anggota parlemen yang harus hadir di semua sesi parlemen termasuk sesi pemilihan presiden, dari dua pertiga menjadi mayoritas mutlak saja.

Poin terpenting dalam reformasi/perubahan konstitusi yang dinyatakan oleh Erdogan adalah memungkinkan rakyat memilih presiden secara langsung, di samping penurunan jumlah kuorum kehadiran dari dua pertiga menjadi mayoritas.

Maka Erdogan mengajukan proyek tersebut ke parlemen. Karena pengesahannya di parlemen membutuhkan dua pertiga suara yakni 367 kursi, sementara AKP meskipun mayoritas namun tidak memiliki dua pertiga suara, maka mulailah pencarian untuk mengamankan jumlah tersebut. Ia mendekati Partai Tanah Air (ANAP) yang memiliki 20 kursi, yang jika disepakati akan mencukupi kuorum dua pertiga.

Partai Tanah Air didirikan oleh Ozal, namun setelah insiden pembunuhannya, militer melakukan kampanye penghancuran terhadap partai tersebut dan menyingkirkan elemen-elemen yang menentang, serta menempatkan kepemimpinannya di bawah Mesut Yilmaz yang loyal kepada militer (Inggris). Ketika partai tersebut kalah dalam pemilu 2002 yang dimenangkan AKP, Mesut Yilmaz mengundurkan diri dari kepemimpinan partai karena kekalahannya. Setelah itu, Partai Tanah Air mengalami krisis kepemimpinan hingga dipimpin oleh Erkan Mumcu, mantan anggota terkenal Partai Tanah Air di era Mesut Yilmaz, yang telah mengundurkan diri dan ikut pemilu 2002 di bawah AKP. Ia pun menjadi anggota parlemen dari AKP dan menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Ketika krisis kepemimpinan di Partai Tanah Air memuncak, berdasarkan negosiasi dengannya mengenai kepemimpinan partai, ia mundur dari AKP dan kembali ke Partai Tanah Air sebagai ketua. Meskipun sebelumnya ikut pemilu dalam daftar AKP, ia tidak mampu mendukung AKP dalam sesi pemungutan suara pemilihan Gul sebagai presiden karena tekanan kelompok Mesut Yilmaz di Partai Tanah Air yang berlatar belakang Inggris. Seandainya ia melakukan itu bersama 20 anggotanya, niscaya kuorum dua pertiga dalam pemilihan Gul akan tercapai.

Akibat hal itu, kalangan yang memilihnya saat ia dicalonkan melalui AKP marah besar kepadanya dan menganggap tindakannya tidak ikut serta dalam pemungutan suara sebagai tikaman dari belakang. Karena pemilu legislatif sudah di depan mata (22 Juli 2007), ia menggunakan kewenangannya sebagai ketua partai dan meyakinkan manajemen partai untuk memberikan suara mendukung proyek AKP dalam hal pemilihan presiden oleh rakyat demi memenangkan pemilu mendatang, serta untuk menyenangkan basis massa AKP yang memilihnya dulu. Akhirnya, proyek AKP untuk pemilihan presiden oleh rakyat menang di parlemen dengan mengamankan kuorum dua pertiga pada pemungutan suara tanggal 10 Mei 2007.

Ini adalah upaya lain untuk menyudutkan militer dan kaum sekuler Inggris. Pasalnya, republik sekuler sejak didirikan di Turki tidak mampu memasarkan dirinya kepada rakyat Muslim yang terus-menerus menolak untuk mengadopsi manhaj yang dijalankannya. Meskipun telah menggunakan segala jenis kekerasan dan penindasan dengan tangan besi agar rakyat menerima dan mengadopsi sistem ini, dan meskipun telah melakukan empat kudeta militer selama hampir lima puluh tahun sejak keterbukaan politik pasca Perang Dunia II hingga sekarang, namun republik sekuler tidak mampu membuat rakyat Muslim ini merangkul dan mengadopsinya dengan cara apa pun. Karena itu, militer dan kaum sekuler Inggris tidak menerima jika presiden dipilih oleh rakyat, juga tidak menerima disahkannya amendemen konstitusi tersebut pada saat ini. Oleh karena itu, mereka menggunakan garis pertahanan terakhir mereka, yakni perlunya tanda tangan Sezer agar undang-undang yang dikeluarkan parlemen dengan dua pertiga suara itu berlaku. Sebagaimana diketahui, Sezer yang menjabat presiden pada tahun 2000 berasal dari Mahkamah Konstitusi—ia pernah menjadi ketuanya. Karena itu, mereka berharap ia memanfaatkan kewenangan tanda tangan ini semaksimal mungkin: baik untuk tidak meloloskan undang-undang tersebut atau mengubahnya. Meskipun presiden hanya memiliki hak keberatan dua kali, ia memiliki sarana lain untuk menghambat, seperti mengembalikan masalah ke Mahkamah Konstitusi melalui pengaturan hukum yang bisa dibuat celahnya oleh para pengacara dengan "permainan" mereka. Atau jika keadaan mendesak, militer mungkin akan menggunakan PKK faksi Inggris untuk menciptakan eskalasi keamanan yang dimanfaatkan militer untuk menciptakan keadaan darurat militer guna mempengaruhi jalannya pemilihan presiden langsung oleh rakyat, atau kembali lagi ke parlemen jika proyek reformasi Erdogan gagal... Di sisi lain, upaya pemerintah dan Amerika tidak akan mendiamkan kesempatan hukum yang terbuka bagi mereka... Artinya, persaingan ini adalah persaingan panas di mana setiap tim menggunakan senjata maksimal yang mereka miliki.

Ketujuh: Setelah itu, hal-hal berjalan sebagai berikut:

1. Keputusan parlemen mengenai reformasi dan pemilihan presiden langsung oleh rakyat diajukan kepada Presiden Republik. Presiden menolaknya dan mengembalikannya ke parlemen setelah 15 hari, yaitu periode yang diizinkan oleh undang-undang.
2. Parlemen berkumpul pada 29 Mei 2007 dan kembali mengesahkan proyek tersebut untuk kedua kalinya dengan memperoleh 369 suara, di mana Partai Tanah Air ikut memberikan suara mendukung, artinya memperoleh mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk kedua kalinya.
3. Kemudian proyek itu dikembalikan lagi kepada Presiden Republik. Sekarang, setelah kali kedua ini, Presiden Republik tidak bisa lagi menolak dan mengembalikannya. Ia harus menyetujuinya, atau menempuh jalur referendum namun dengan cara "berliku" untuk memastikan kegagalan referendum, atau mencari jalan keluar melalui Mahkamah Konstitusi, atau menciptakan keadaan darurat militer dengan memicu aksi-aksi militer memanfaatkan aksi faksi Inggris di PKK, khususnya mereka yang bersandar pada Masoud Barzani di Irak yang memiliki latar belakang Inggris.

Tanda-tanda pergerakan militer yang diberitakan baru-baru ini muncul dalam konteks ini. Terjadi pengeboman di timur Ankara pada 22 Mei 2007 yang dinisbatkan militer kepada PKK yang menyebabkan tujuh orang tewas. Kemudian dikerahkan sekitar 60 ribu tentara dengan senjata berat termasuk tank, dan jumlahnya terus meningkat menuju perbatasan Irak (Kurdistan). Militer mendramatisir masalah ini untuk mempengaruhi suasana pemilu mendatang, khususnya dengan melakukan latihan militer di provinsi Sirnak yang berbatasan dengan Turki pada 7 Juni 2007 menggunakan peluru tank. Namun, sikap pemerintah berusaha menenangkan suasana agar pemilu berjalan tenang. Artinya, militer dan pemerintah sedang dalam manuver panas: militer mencoba melakukan eskalasi militer dan membesar-besarkan bahaya PKK terhadap eksistensi negara untuk menyudutkan pemerintah agar memberikan payung politik bagi situasi militer yang tegang, sehingga pemilihan parlemen dan presiden tertunda prioritasnya dan situasi tetap berada di tangan militer. Pemerintah mencoba meredam kegarangan militer dan menurunkan tensi bahaya PKK, sambil pada saat yang sama berusaha tidak tampak tidak peduli terhadap keamanan negara. Demikian seterusnya. Adapun Amerika, di sisi lain, menekankan agar militer Turki tidak melakukan intervensi di Kurdistan. Bahkan lebih dari itu, pesawat-pesawatnya melintasi perbatasan Turki untuk memantau pengerahan militer Turki. Sikap Amerika ini "menggemboskan" aksi militer bagi militer Turki, yang membuat Kepala Staf Militer Turki, Yasar Buyukanit, geram dan menyatakan pada 31 Mei 2007: "(Sebagian sekutu) negara kami memberikan bantuan kepada pemberontak Kurdi di wilayah Anatolia." Ia menambahkan dalam sebuah seminar di Istanbul, "Mereka yang memberi kami pelajaran tentang hak asasi manusia justru mendukung 'terorisme'," sebagaimana dikutip oleh kantor berita Prancis dan disiarkan oleh saluran televisi NTV Turki. Menteri Pertahanan AS menanggapi hal itu secara tidak langsung dalam pidatonya di konferensi keamanan di Singapura pada 3 Juni 2007, dengan mengingatkan militer Turki agar tidak melakukan aksi militer apa pun di perbatasan Irak.

Diperkirakan Sezer akan mencoba dengan segala sarana yang ia dan militer miliki untuk tidak meloloskan undang-undang pemilihan presiden oleh rakyat karena alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Krisis ini mungkin akan terus tarik ulur sampai pemilu parlemen dilaksanakan. Jika AKP mampu memenangkan dua pertiga kursi, maka ia mampu memilih presiden di parlemen. Jika tidak mampu meraih dua pertiga, Turki mungkin akan mengalami periode ketidakstabilan (presidensi) dan kedua pihak mungkin akan menempuh solusi kompromi:

Militer mengalah dalam memaksakan presiden yang diinginkannya. Pemerintah mengalah dalam hal pemilihan presiden oleh rakyat.

Solusi ini hanyalah penenang sementara. Militer tidak akan mudah menerima untuk tidak menempatkan presiden yang diinginkannya. Karena kudeta saat ini sulit dilakukan, militer mungkin akan memicu aksi militer untuk mempengaruhi jalannya peristiwa.

Demikian pula pemerintah tidak akan membiarkan kesempatan yang terbuka berlalu tanpa dimanfaatkan.

Ini berarti bahwa krisis politik diperkirakan akan terjadi kecuali jika AKP mendapatkan dua pertiga suara sendirian dalam pemilu parlemen mendatang pada 22 Juli.

Kedelapan: Mengenai peta kekuatan dalam pemilu mendatang adalah sebagai berikut:

Kemungkinan besar ada tiga partai yang mampu masuk ke parlemen, yakni memperoleh ambang batas 10% atau lebih: yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Partai Rakyat Republik (CHP), dan Partai Demokrat (DP) yang dibentuk melalui penggabungan Partai Jalan Kebenaran (DYP) dan Partai Tanah Air (ANAP).

AKP akan menang mayoritas dan mungkin memperoleh dua pertiga jika mampu memposisikan diri di depan rakyat sebagai pihak yang "dizalimi," bahwa kaum sekuler Inggris tidak memungkinkannya memilih Presiden Republik dengan mayoritasnya di parlemen, juga penolakan Sezer untuk menandatangani pemilihan presiden oleh rakyat padahal undang-undang sudah disahkan dua pertiga anggota dewan, dan seterusnya... di samping dukungan politik dan ekonomi yang diberikan Amerika kepadanya... Kemudian jika AKP mampu mengatasi keterbukaan identitasnya di hadapan basis massa Islam yang memilihnya pada kali pertama, di mana terbukti bagi basis ini bahwa AKP tidak melakukan apa pun yang bersifat islami bagi mereka, bahkan kerudung pun tidak mampu dicabut larangannya... Saya katakan, jika AKP mampu menguasai metode-metode ini, ia mungkin akan menang dua pertiga. Namun, apa yang tampak baru-baru ini dengan dikeluarkannya tokoh-tokoh berhaluan Islam dari daftar kandidat untuk menyenangkan kaum sekuler, hal itu akan mempengaruhi persentase kemenangan partai.

Adapun CHP tidak akan menghadapi masalah dalam melewati ambang batas pemilu (10%) untuk masuk parlemen. Namun, jumlah kursi yang mampu diraih di parlemen bergantung pada kemampuannya membangun aliansi elektoral (sebagaimana yang diinginkan militer) dengan Partai Demokrat Kiri (DSP) dan partai-partai kiri lainnya. Artinya, kembalinya CHP seperti sediakala sebelum faksi Deniz Baykal memisahkan diri dari Ecevit. Hanya saja yang menghambat hal itu adalah Rahshan Ecevit (istri Bulent Ecevit dan pemimpin moral DSP). Namun diperkirakan tujuannya adalah menunda kesepakatan bukan menghalanginya; tujuannya adalah menggerakkan opini umum terhadap DSP sebagai bentuk propaganda, serta agar mampu bernegosiasi dengan CHP dari posisi kuat mengenai pembagian kursi yang diraih aliansi dalam pemilu. Meskipun CHP setuju memberikan 20 kursi parlemen kepada DSP, namun ada 60 pejabat partai di DSP yang berharap menjadi anggota parlemen! Bagaimanapun, jika militer mampu menyatukan kembali dua faksi yang pecah ini, maka peluang mereka akan relatif besar, dan itu akan menggerus perolehan dua pertiga kursi yang diharapkan AKP.

Sedangkan aliansi baru antara Partai Jalan Kebenaran dan Partai Tanah Air dengan nama Partai Demokrat—yang merupakan nama partai Adnan Menderes dulu di mana mereka memilih nama tersebut sebagai taktik dramatis untuk menyentuh perasaan rakyat—aliansi ini kemungkinan tidak akan lebih dari sekadar aliansi elektoral. Ia mirip dengan partai-partai yang berdiri berdasarkan momentum darurat. Aliansi ini diperkirakan akan melewati persentase yang dibutuhkan sehingga masuk ke parlemen. Itu jika aliansi kedua partai ini tetap bertahan (belakangan muncul keretakan dalam aliansi ini padahal baru dimulai; jika keretakan menjadi perpisahan, maka peluang setiap partai masing-masing akan melemah secara signifikan).

Setelah itu ada partai-partai lain yang kemungkinannya lebih kecil:

Partai Gerakan Nasionalis (MHP), diperkirakan akan mencapai ambang batas pemilu dan menjadi partai keempat yang masuk parlemen, jika ia mampu memanfaatkan operasi-operasi PKK untuk menggerakkan perasaan nasionalisme dan patriotisme rakyat. Jika tidak, ia mungkin tidak mencapai persentase yang memungkinkannya masuk parlemen.

Partai orang Kurdi yang bernama Partai Masyarakat Demokratik (DTP), ini kecil kemungkinan mencapai persentase yang dibutuhkan karena pendukung dan pemilihnya tidak lebih dari 7% menurut perkiraan para ahli. Karena menyadari hal itu, mereka mencoba berpartisipasi dalam pemilu melalui kandidat independen.

Partai Persatuan Besar (BBP) dan partai Erbakan yaitu Partai Kebahagiaan (Saadet Partisi - SP) yang menyasar basis massa Islam. Selama keduanya tidak berkoalisi, kemungkinan kecil bagi salah satu dari mereka untuk mendapatkan persentase yang ditetapkan.

Perlu dicatat bahwa setiap perkembangan baru baik militer, keamanan, ekonomi, maupun politik yang terjadi akan mengubah data-data yang disebutkan di atas.

Apa pun yang terjadi, baik sekuleris Kemalis Inggris maupun sekuleris Amerika yang membungkus sekularisme mereka dengan sedikit "retouch" islami, semuanya saat ini berada dalam pusaran konflik aktual. Inilah tabiat negara-negara yang dikendalikan oleh otoritas militer dan otoritas politik yang berbeda loyalitasnya, di mana negara-negara seperti ini menghadapi dua jenis krisis politik:

1. Krisis pemerintahan koalisi: Dalam kondisi ini, krisis bisa terjadi di antara mitra koalisi karena satu atau lebih perbedaan di antara mereka, atau krisis terjadi karena ketidakpahaman antara pemerintahan koalisi dan militer. Jika krisis terjadi di antara mitra koalisi dan tidak dapat dihindari, maka pemerintahan akan goyah dan jatuh, krisis berakhir dengan pembentukan pemerintahan baru atau dengan menuju kotak suara untuk pemilu dini. Jika krisis terjadi antara pemerintahan koalisi dan militer serta tidak dapat dihindari, maka terjadi kudeta atau intervensi militer, sebagaimana terjadi pada kudeta militer putih pada 28 Februari 1997, dan kudeta-kudeta militer sebelumnya pada 1960, 1971, 1980.

2. Krisis pemerintahan partai tunggal: Dalam kondisi ini, partai yang berkuasa bisa mengalami krisis internal yang tampak dalam perpecahan di dalam partai, atau krisis terjadi antara pemerintahan partai tunggal dan militer. Jika krisis bersumber dari dalam partai dan tidak dapat dihindari, maka krisis berakhir dengan mengakhiri faktor-faktor negatif di dalam partai atau melalui perpecahan partai sehingga faksi terkuat membentuk pemerintahan baru atau menuju pemilu dini. Namun, jika krisis terjadi antara pemerintahan partai tunggal dan militer, ini adalah jenis krisis yang paling berbahaya. Krisis ini akan disertai konflik panas yang berujung pada kudeta militer jika tidak ada kondisi yang menekan militer baik secara lokal maupun internasional. Inilah krisis yang terjadi saat ini karena krisis ini terjadi antara pemerintahan partai tunggal (AKP) dengan militer dan para pengikutnya. Krisis ini akan terus bergejolak panas sampai muncul perimbangan kekuatan yang baru atau pengukuhan perimbangan kekuatan saat ini sesuai dengan kemampuan militer dalam manuver militer untuk menciptakan kondisi darurat, atau kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan kondisi internasional untuk menggagalkan kondisi darurat militer yang dicoba diciptakan oleh militer.

Kesimpulan:

1. Realitas yang terjadi adalah konflik panas antara sekuleris Inggris Kemalis, yang dipimpin oleh militer untuk menjaga posisi Presiden di tangan mereka, mencoba merebut kembali kendali Dewan Keamanan Nasional, dan menjaga agar Mahkamah Konstitusi tidak ditembus; melawan sekuleris Amerika yang membungkus sekularisme mereka dengan sedikit "retouch" islami untuk menarik khalayak Muslim—mengingat permusuhan sekuleris Inggris terhadap Islam yang sangat provokatif bagi perasaan kaum Muslim—hal ini bertujuan untuk memperlemah kendali militer (Inggris) atas simpul-simpul kekuatan di Turki, terus memperluas intervensi pemerintah di Dewan Keamanan Nasional, dan kemudian menciptakan celah meskipun sempit untuk masuk ke "benteng" Inggris di militer, sambil memperluas jumlah orang-orang pemerintah di Mahkamah Konstitusi, serta menyingkirkan kendali militer dalam memegang Presiden Republik.

2. PKK terpecah menjadi dua faksi: faksi Inggris yang dimanfaatkan oleh militer untuk memanaskan suasana keamanan saat militer perlu menciptakan status darurat militer akibat tersudut secara politik oleh pemerintah, guna memindahkan masalah ke ranah militer, sebagaimana yang terjadi sekarang dengan pengerahan militer Turki ke arah perbatasan Irak. Sedangkan faksi kedua bersama Amerika dan garis besarnya saat ini adalah agar masalah Kurdi tetap menjadi masalah politik yang selaras dengan garis Amerika untuk jalannya pemerintahan.

3. Masalah kepresidenan negara kemungkinan besar akan tetap menggantung hingga setelah pemilu parlemen dini pada 22 Juli 2007, dan berdasarkan hasilnya, masalah pemilihan presiden akan diputuskan.

22 Jumadil Ula 1428 H. 08 Juni 2007 M.