Jawaban Pertanyaan
Pertanyaan:
Baru-baru ini ketegangan dalam hubungan antara Aljazair dan Maroko meningkat. Aljazair melontarkan tuduhan kepada Maroko terkait pemicuan kebakaran hutan dan dukungan terhadap gerakan separatis, sehingga Aljazair memutuskan hubungan diplomatik dan menutup perbatasan di antara keduanya. Aljazair juga mengumumkan tidak akan memperpanjang kontrak pasokan gas alam ke Spanyol melalui Maroko dan menuduh Maroko atas tewasnya tiga warga Aljazair. Lantas, apa penyebab ketegangan yang meningkat ini padahal loyalitas keduanya kepada pihak yang sama, yaitu Inggris? Apa yang diharapkan dari eskalasi ini? Mungkinkah keadaan akan meningkat hingga terjadi perang atau justru akan kembali tenang? Terima kasih.
Jawaban:
Mari kita tinjau hubungan antara Aljazair dan Maroko, dan melalui tinjauan tersebut kita akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini:
Allah telah mengaruniakan Islam kepada negeri-negeri Maghrib pada abad pertama Hijriah. Penduduknya yang mulia memeluk Islam secara sukarela, mengibarkan panjinya, dan berjihad di jalannya. Negeri mereka menjadi wilayah-wilayah di bawah naungan Daulah Khilafah. Para penjajah kemudian mendudukinya ketika mereka merasakan kelemahan Daulah Khilafah. Prancis menjajah Aljazair pada tahun 1830 M dan menyatakan bahwa Aljazair adalah bagian dari Prancis. Penduduknya pun bangkit melawan penjajah. Penjajah menggunakan segala bentuk penindasan dan penyiksaan, membunuh jutaan penduduk Aljazair dalam upaya untuk mem-Prancis-kan mereka dan mencabut identitas Islam mereka, namun mereka tidak berhasil. Penjajah akhirnya keluar dalam keadaan terhina pada tahun 1962 M. Selama masa itu, para pejuang mendapatkan dukungan dari penduduk Maroko. Adapun Maroko, Prancis memaksakan kendalinya atas nama Perjanjian Protectorate Prancis atas Maroko dari tahun 1912 M hingga 1956 M, dan di sana didirikan sistem monarki gaya Barat yang terikat dengan penjajah.
Setelah keluarnya penjajah Prancis dari Aljazair, presidennya, Ahmed Ben Bella, terikat dengan Amerika yang mendukungnya melalui rezim Mesir di era Abdul Nasser. Abdul Nasser memberikan dukungan kepada para revolusioner untuk mengamankan perluasan pengaruh Amerika di Aljazair, dengan cara menggantikan satu penjajah dengan penjajah lainnya. Terjadi bentrokan antara Aljazair dan Maroko pada tahun 1963 M yang disebut dengan "Sand War" (Perang Pasir). Secara lahiriah, ini adalah sengketa perbatasan, namun sebenarnya merupakan bagian dari konflik kolonial karena rezim Aljazair di bawah Ben Bella mengikuti Amerika, sementara Maroko mengikuti Inggris sejak Hassan II berkuasa pada tahun 1961 M. Demikianlah para antek saling bertikai satu sama lain demi kepentingan negara-negara kolonial yang mereka ikuti, tanpa rasa malu kepada Allah, Rasul-Nya, maupun kaum mukminin.
Namun Inggris, melalui Maroko di bawah Hassan II, merancang sebuah kudeta dan mendatangkan agennya, Houari Boumédiène, sehingga berhasil menggulingkan agen Amerika, Ahmed Ben Bella, pada tahun 1965 M. Sejak itu, hubungan antara Aljazair dan Maroko menjadi baik. Setelah Inggris memastikan loyalitas Aljazair melalui kepemimpinan Boumédiène, sebagaimana halnya di Maroko, kedua negara menandatangani perjanjian demarkasi perbatasan dan hubungan bertetangga yang baik dalam dua tahap pada tahun 1969 dan 1972 M. Sengketa perbatasan pun berhenti, dan keduanya menegaskan pemeliharaan negara nasional yang merdeka sebagaimana yang diinginkan penjajah. Namun, pada tahun 1976 M, Maroko memutuskan hubungan dengan Aljazair sebagai protes atas pengakuan Aljazair terhadap Front Polisario yang pendiriannya didukung oleh Amerika. Meskipun rezim Aljazair, seperti halnya rezim Maroko, mengikuti Inggris, namun Inggris ingin Aljazair merangkul Polisario untuk menempatkannya di bawah pengawasan dan mengepungnya di kamp-kamp serta wilayah kecil guna mencegahnya mendirikan negara di Sahara Maroko demi kepentingan Amerika. Dengan demikian, Inggris melindungi antek-anteknya di Maroko dan mempertahankan pengaruhnya di sana.
Kemudian diumumkan pembentukan Uni Maghrib Arab antara Maroko, Aljazair, dan Tunisia pada tahun 1989 M. Salah satu poinnya adalah "menjaga kemerdekaan setiap negara anggota" dalam Uni Maghrib Arab. Sebagai pembuka perjanjian ini, diumumkan pemulihan hubungan diplomatik dan normalisasi antara rezim Aljazair dan Maroko pada tahun 1988 M, dengan persetujuan Maroko agar Aljazair tetap merangkul Front Polisario demi mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mencegah Amerika mendirikan negara di Sahara Barat Maroko dan mencegah jatuhnya rezim di Maroko. Namun, Inggris tidak mampu melaksanakan proyek Uni Maghrib Arab maupun proyek lainnya karena meningkatnya pengaruh Amerika di kawasan tersebut serta keunggulan dan hegemoni internasional Amerika yang mampu menghambat proyek-proyek Inggris.
Pada akhir tahun 1991 M, diadakan pemilu di Aljazair. Rakyat Aljazair diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pendapat dan keberpihakan mereka pada agama mereka serta keinginan mereka untuk dipimpin dengan Islam. Front Penyelamatan Islam (FIS) menang dengan perolehan sekitar 82% suara. Para pemimpin militer sekuler, terutama mereka yang terdidik dengan tsaqofah Prancis di Aljazair, melakukan kudeta terhadap Presiden Chadli Bendjedid yang mengizinkan front ini ikut pemilu pada awal tahun 1992 M dan memaksanya mengundurkan diri. Para pemimpin kudeta mulai melakukan pembantaian terhadap rakyat Aljazair yang menolak kudeta dan dirampas haknya untuk mengatur negaranya sesuai agama mereka yang lurus. Loyalitas rezim Aljazair hampir beralih ke Prancis, jika saja para pemimpin kudeta tidak melakukan pembantaian demi pembantaian di negeri itu, yang kemudian dimanfaatkan oleh Inggris untuk mengembalikan agennya, Abdelaziz Bouteflika, sebagai presiden pada tahun 1999 M dengan imbalan para pemimpin kudeta sebelumnya tetap pada posisi mereka dan tidak diadili. Inilah yang terjadi, Aljazair kembali ke pelukan Inggris, dan Bouteflika memulai tugasnya dengan mengupayakan normalisasi hubungan dengan Maroko. Bouteflika mengunjungi Maroko untuk menghadiri pemakaman Hassan II pada tahun 1999 M, dan Mohammed VI, raja baru, mengikuti jejak ayahnya dalam loyalitas kepada Inggris. Muncul tanda-tanda perbaikan hubungan antara kedua rezim pada tahun 2005 M, di mana kedua rezim mendekat dalam melayani Inggris yang memegang loyalitas di kedua negara, sesuai dengan peran yang dirancang untuk masing-masing dalam fluktuasi yang dikendalikan oleh Inggris demi kepentingannya sebagai prioritas utama di atas kepentingan kedua negara tersebut!
Situasi ini terus berlanjut hingga muncul kondisi internal yang sensitif di kedua negara yang mengungkap hakikat para penguasanya. Hal ini menuntut adanya penciptaan masalah eksternal di antara keduanya untuk menyibukkan rakyat dan mengalihkan pandangan mereka dari kondisi internal tersebut. Dari sanalah muncul perselisihan buatan dan ketegangan panas ini! Dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, tampak hal-hal berikut:
a. Situasi di Aljazair tidak kunjung tenang, bahkan masih bergolak sejak meletusnya gerakan Hirak tahun 2019 M. Meskipun telah diadakan pemilihan presiden dan legislatif baru, serta amandemen konstitusi, ketegangan internal tetap panas di Aljazair dan menjadi sumber tekanan terus-menerus bagi rezim baru. Oleh karena itu, rezim merasa perlu menciptakan ketegangan eksternal, khususnya dengan Maroko, untuk mengalihkan pandangan rakyat dari masalah internal ke masalah eksternal. Di sisi lain, Aljazair melalui eskalasi dengan Maroko berupaya memulihkan sebagian posisi regionalnya yang relatif menurun akibat kondisi internal yang tidak stabil.
b. Adapun Maroko, kondisi internalnya jauh lebih mendesak untuk dialihkan pandangan rakyatnya melalui keterlibatan dalam masalah eksternal guna menutupi normalisasi hubungannya dengan entitas Yahudi yang menjajah tanah diberkati Palestina. Hubungan ini telah mengarah pada kemesraan dan ketundukan kepada entitas Yahudi, yang merupakan manusia yang paling keras permusuhannya terhadap Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin. Rezim Maroko telah melampaui batas dalam memperkuat hubungannya dengan entitas Yahudi di segala bidang. Kementerian Pertahanan entitas Yahudi menyatakan: ("Gantz, Menteri Pertahanan Yahudi, dan Menteri Delegasi Maroko untuk Kepala Pemerintahan yang membidangi Pertahanan Nasional, Abdellatif Loudiyi, menandatangani nota kesepahaman pertahanan... Perjanjian ini menyediakan kerangka kerja yang solid yang meresmikan hubungan pertahanan antara kedua negara dan meletakkan dasar bagi kerja sama di masa depan... Perjanjian ini memungkinkan lembaga pertahanan di kedua negara menikmati peningkatan kerja sama di bidang intelijen, kerja sama industri, pelatihan militer, dan lain-lain...". Situs berita Times of Israel menyebutnya sebagai "perjanjian pertama dari jenisnya antara Israel dan negara Arab mana pun"... Anadolu, 24/11/2021). Rezim Maroko membenarkan kehinaan ini dengan dalih bahwa itu adalah imbalan atas deklarasi Trump (Amerika) yang mengakui otonomi Maroko atas Sahara Barat: ("Hari ini saya menandatangani proklamasi yang mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Proposal otonomi Maroko yang serius, kredibel, dan realistis adalah satu-satunya dasar bagi solusi yang adil dan langgeng untuk perdamaian dan kemakmuran yang abadi!" Assahifa, 10/12/2020). Ini adalah alasan yang batil dan sebuah uzur yang lebih buruk daripada dosanya itu sendiri. Oleh karena itu, Maroko juga perlu menciptakan masalah eksternal, khususnya dengan Aljazair, untuk mengalihkan pandangan dari kerendahan dan kehinaannya terhadap entitas Yahudi!
Demikianlah peristiwa-peristiwa mulai berkobar tanpa pola yang beraturan, yang penting bagi kedua rezim adalah mengalihkan pandangan dari situasi internal mereka dan dari dosa-dosa serta kejahatan yang mereka lakukan berupa penghambaan kepada penjajah Barat yang kafir selangkah demi selangkah! Dengan meninjau beberapa peristiwa ini, tampak hal-hal berikut:
- Kementerian Luar Negeri Aljazair memanggil duta besar Maroko sebagai protes atas pernyataan Konsul Maroko di kota Oran, Aljazair, pada Mei 2020 M yang menyebut Aljazair sebagai negara musuh, dan menganggap konsul tersebut sebagai orang yang tidak diinginkan (persona non grata).
- Pada 13/11/2020 M, di wilayah perbatasan Guerguerat, tentara Maroko mengusir sekelompok demonstran Sahara yang menghalangi perlintasan penumpang melalui pos perbatasan dengan Mauritania ini. Kemudian Aljazair menuntut penarikan pasukan Maroko.
- Pada 15/7/2021 M, duta besar Maroko untuk PBB menyerukan kemerdekaan bagi rakyat Kabylie di Aljazair, sehingga Aljazair memanggil duta besarnya di Maroko untuk berkonsultasi. Pada 23/7/2021 M, Aljazair mengklaim bahwa Maroko menggunakan program mata-mata Yahudi, Pegasus, terhadap para pejabatnya, sementara Maroko membantah klaim tersebut.
- Sejak pembentukan pemerintahan baru Aljazair di bawah pimpinan Ayman Benabderrahmane dan pertemuan pertamanya pada 25 Juli 2021 M, kebijakan luar negeri Aljazair menunjukkan sikap eskalasi terhadap Maroko yang dimulai saat pemerintah Aljazair menangani krisis kebakaran hutan. Maroko dituduh terlibat dalam kebakaran yang melanda bagian utara negara itu dan dituduh mendukung dua organisasi separatis yang dianggap Aljazair sebagai pemicu kebakaran.
- Menteri Luar Negeri entitas Yahudi melakukan kunjungan ke Maroko, dan dari sana ia menuduh Aljazair pada 11/8/2021 M melakukan provokasi terhadap entitasnya dan mendekat kepada Iran, yang semakin meningkatkan ketegangan hubungan antara Aljazair dan Maroko.
- Pada 24/8/2021 M (Menteri Luar Negeri Aljazair, Ramtane Lamamra, mengumumkan pemutusan hubungan dengan Maroko. Ia berkata, "Telah terbukti secara historis bahwa Kerajaan Maroko tidak pernah berhenti melakukan tindakan tidak bersahabat, permusuhan, dan tindakan rendah terhadap negara kami sejak kemerdekaan Aljazair tahun 1962"... Agence France-Presse, 24/8/2021). Pada 22/9/2021 M, Aljazair menutup ruang udaranya bagi semua pesawat militer dan sipil Maroko.
- Kantor berita Aljazair menyiarkan pada 31/10/2021 M bahwa ("Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune memerintahkan perusahaan nasional Sonatrach untuk menghentikan hubungan komersial dengan Maroko dan tidak memperpanjang kontrak pasokan gas alam ke Spanyol melalui Maroko yang berakhir pada tengah malam 31 Oktober 2021" dan membenarkan hal itu karena "praktik-praktik yang bersifat agresif dari Kerajaan Maroko terhadap Aljazair").
- Segera setelah pengumuman Aljazair, Kantor Nasional Listrik dan Air Minum Maroko mengumumkan bahwa ("Keputusan yang diumumkan oleh otoritas Aljazair untuk tidak memperbarui perjanjian mengenai pipa gas Maghrib-Eropa saat ini hanya akan berdampak kecil pada kinerja sistem kelistrikan nasional... dan bahwa Maroko sedang mempelajari opsi lain untuk alternatif yang berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang"... BBC, 31/10/2021).
- Kantor kepresidenan Aljazair mengumumkan pada 3/11/2021 M tuduhannya terhadap Maroko atas pembunuhan tiga pengemudi Aljazair dengan menargetkan truk komersial saat melakukan perjalanan antara ibu kota Mauritania, Nouakchott, dan kota Ouargla di selatan Aljazair. (Aljazair hari ini, Rabu 3 November 2021, mengatakan bahwa tiga warganya tewas dalam pemboman Maroko di perbatasan antara Sahara Barat dan Mauritania. Sementara Aljazair mengancam bahwa kematian mereka "tidak akan berlalu tanpa hukuman", Deutsche Welle, 3/11/2021). Agence France-Presse menyebutkan (bahwa mereka tewas pada hari Senin yang lalu 1/11/2021, sementara Maroko membantah hal itu... Agence France-Presse, 3/11/2021).
Siapa pun yang meneliti peristiwa-peristiwa ini dan dampak yang diumumkannya akan melihat bahwa banyak hal serupa terjadi di antara negara-negara lain namun diselesaikan melalui negosiasi dan pembicaraan, bukan dengan memutus hubungan, menghentikan truk dan pesawat, bahkan aliran gas! Kecuali jika tujuannya adalah menciptakan masalah untuk mengalihkan pandangan dari kejahatan domestik! Terlebih lagi, kedua rezim tersebut setia kepada satu penjajah yang sama, yaitu Inggris, yang mendorong mereka untuk memainkan peran berbeda demi kepentingan penjajah ini. Oleh karena itu, meskipun ada perselisihan ini, posisi mereka terhadap isu-isu kawasan di Afrika Utara tetap bersatu, baik itu terkait masalah Libya maupun masalah Tunisia. Tidak tampak perselisihan di antara keduanya terkait isu-isu kawasan di sana; mereka berselisih di sini dan sepakat di sana sesuai dengan peran yang dirancang oleh Inggris bagi mereka, sebagaimana halnya antek-antek Inggris lainnya. Misalnya, Qatar dan Emirat, loyalitas keduanya adalah kepada Inggris, tetapi Inggris memberikan peran yang berbeda bagi masing-masing. Terkadang kepentingannya menuntut rekonsiliasi keduanya sehingga mereka berjalan bersama dalam satu isu, dan terkadang menuntut pertentangan mereka dan masing-masing menyusup di samping agen Amerika lainnya! Begitu pula pembagian peran antara Maroko dan Aljazair; kesepakatan mereka tampak demi kepentingan Inggris dalam masalah Libya dan Tunisia, sementara perselisihan tampak pada mereka saat ini!
Adapun apa yang diharapkan, pecahnya perang panas di antara keduanya saat ini sangat kecil kemungkinannya, karena sebab-sebab ketegangan tersebut bukan merupakan sebab yang mengharuskan perang menurut faktanya. Namun, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gesekan kecil dalam waktu singkat untuk menjaga wibawa terkait pernyataan Presiden Aljazair menanggapi pembunuhan tiga warga Aljazair dengan ucapannya "kejadian ini tidak akan berlalu tanpa hukuman". Hal ini berlaku jika kedua belah pihak tidak menempuh jalur negosiasi dan kesepahaman ala Inggris dalam solusi jalan tengah sehingga mengembalikan ketenangan seperti semula. Namun, hal itu baru akan terjadi setelah kedua belah pihak merasa bahwa masalah internal mereka: (normalisasi Maroko dengan entitas Yahudi, dan protes rakyat terhadap rezim baru Aljazair) tidak lagi memicu kemarahan rakyat di kedua negara! Artinya, hilangnya alasan yang membuat kedua rezim melakukan eskalasi buatan tersebut.
Sebagai penutup, sungguh menyakitkan bahwa seluruh rezim yang ada di dunia Islam saat ini perannya dibagi-bagi dalam ketundukan kepada negara-negara kolonial yang membebankan tugas dan membagi peran sesuai dengan kepentingan kolonial mereka. Mereka bekerja untuk mengukuhkan keterpecahan kaum Muslim dan mencegah persatuan mereka dalam satu negara yang menerapkan Islam atas mereka sebagaimana keadaan mereka sebelum era penjajahan. Situasi ini mengharuskan kaum Muslim untuk bekerja demi mengembalikan ikatan di antara mereka dan mempersatukan mereka dalam satu negara, Khilafah Rasyidah, yang memimpin mereka dengan agama mereka yang lurus. Maka tidak ada perpecahan di antara mereka dan tidak ada perselisihan, melainkan sebagaimana firman Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." (QS. Al-Hujurat [49]: 10)
Dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:
مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشتكِي مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى
"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya akan ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam." (HR. Muslim)
14 Jumadil Ula 1443 H 18 Desember 2021 M