Jawab Soal
Pertanyaan:
(Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat gagal mencapai kesepakatan gencatan senjata di wilayah Tigray, Ethiopia... France24/AFP 20/11/2021). Sekitar setahun yang lalu, tentara Ethiopia berhasil menumpas pemberontakan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) dan memberlakukan kendali penuh atas wilayah tersebut. Namun kemudian, TPLF kembali dengan kuat dan memperluas kendalinya hingga ke luar wilayah Tigray, bahkan mengancam akan mencapai ibu kota Addis Ababa. Apakah peristiwa-peristiwa ini merupakan masalah lokal yang dihasilkan dari konflik nasionalisme internal, ataukah dipicu oleh konflik internasional?
Jawaban:
Agar jawabannya menjadi jelas, kita harus mempelajari sudut pandang internasional dan sudut pandang nasionalisme lokal dari konflik di Ethiopia, serta pengaruhnya terhadap peristiwa tersebut:
Pertama: Sudut Pandang Internasional:
Dari sisi internasional, Ethiopia berada di bawah pendudukan langsung Italia sampai akhirnya Italia diusir dari negara itu dengan bantuan Inggris pada tahun 1941. Dengan penobatan kembali Kaisar Haile Selassie pada tahun 1941, Ethiopia berada di bawah pengaruh Inggris. Ketika Amerika berhasil meruntuhkan pengaruh Inggris melalui seruan sosialis kiri lewat kudeta perwira kiri pada tahun 1974, Ethiopia beralih ke bawah pengaruh Amerika. Setelah konflik di antara para perwira kudeta, kekuasaan di Ethiopia stabil pada tahun 1977 di bawah kepemimpinan perwira Mengistu Haile Mariam, dan banyak pintu ditutup bagi kembalinya pengaruh Inggris. Hingga saat ini, pemerintahan di Ethiopia tetap menjadi pengikut Amerika meskipun penguasanya berganti-ganti.
Wilayah Tigray di Ethiopia dianggap sebagai daerah terisolasi, karena dikelilingi oleh Eritrea dan Sudan di utara dan barat, serta oleh negara-negara bagian Ethiopia lainnya di sisi lain. Oleh karena itu, pemberian dukungan militer besar bagi para pemberontak di wilayah ini tidak mungkin terjadi kecuali melalui antek-antek Amerika, baik itu dari dalam Ethiopia sendiri atau melalui Sudan maupun Eritrea. Ini berarti bahwa negara-negara Eropa, meskipun memiliki kemauan politik, mereka tidak mampu memberikan dukungan militer yang berarti bagi wilayah yang memberontak tersebut. Selain itu, kepemimpinan TPLF yang menentang pemerintah pusat di Addis Ababa tidak jauh dari hubungan langsung dengan Amerika. Jika kita mengecualikan beberapa dukungan politik Eropa untuk wilayah tersebut dan beberapa pernyataan Eropa yang mengkritik kendali tentara Ethiopia atas Tigray pada tahun 2020, maka konflik antara pemerintah pusat dan TPLF sebenarnya tidak memiliki dimensi Eropa yang signifikan.
Adapun masalah Bendungan Renaissance (Grand Ethiopian Renaissance Dam) yang mencuatkan Ethiopia di panggung regional dan internasional dalam beberapa tahun terakhir, hal itu berkaitan dengan Mesir dan Sudan. Para penguasa di sana adalah antek Amerika. Fakta bahwa Abdalla Hamdok, Perdana Menteri Sudan yang digulingkan, dianggap sebagai antek Inggris dan Eropa tidak mengubah keadaan, karena pusat kekuatan militer yang sebenarnya di Sudan masih berada di tangan Amerika. Artinya, antek-antek baru Inggris dan Eropa di Sudan tidak berdaya untuk campur tangan di wilayah Tigray demi kepentingan Inggris dan Eropa; mereka sendiri sedang berjuang dengan harapan masih mendapatkan porsi dalam pemerintahan Sudan. Sedangkan entitas Yahudi, mereka menghasut pemerintah Ethiopia dari balik layar untuk terus membangun dan mengoperasikan Bendungan Renaissance guna menciptakan titik lemah dan konflik yang menyibukkan Mesir. Ini juga tidak mungkin dilakukan entitas Yahudi secara melampaui kebijakan Amerika. Artinya, konflik seputar masalah Bendungan Renaissance sebagian besar dipegang oleh Amerika dan dikelola sesuai kepentingannya.
Kedua: Sudut Pandang Nasionalisme Lokal:
Ethiopia dianggap sebagai negara yang terbelakang dari sisi pemikiran dan sisi lainnya. Meskipun diperintah oleh perwira kiri dari tahun 1974 hingga 1991, tidak ada ideologi yang benar-benar tersebar di Ethiopia meskipun ada kebisingan tentang sosialisme. Keadaan kaum sosialis antek Amerika ini sama seperti keadaan Gamal Abdel Nasser di Mesir. Meskipun perkiraan resmi memberikan mayoritas kepada umat Kristiani, statistik tidak resmi memperkirakan persentase umat Islam di Ethiopia sekitar 60% (Al-Jazeera Center for Studies, 15/4/2015). Namun karena kecenderungan internasional untuk memberikan identitas Nasrani pada Ethiopia, pengaruh Islam di negara tersebut sangat kecil dan tetap di bawah permukaan. Artinya, negara tersebut kosong dari pemikiran apa pun yang dapat memperkuat persatuan di antara rakyatnya.
Karena kekosongan pemikiran yang efektif, maka fanatisme kesukuan (ashabiyah) dan pandangan nasionalisme tetap mendominasi seluruh aspek kehidupan politik, mulai dari negara, partai-partai, formasi, entitas, hingga aliansi. Dengan demikian, fanatisme kesukuan dan pandangan nasionalisme menjadi pintu lebar bagi pengaruh politik di Ethiopia. Dari sinilah masuk konflik kesukuan, perang nasionalisme, dan perselisihan perbatasan antar wilayah/negara bagian. Berdasarkan pandangan nasionalisme, negara bagian Oromia yang menjadi lokasi ibu kota Addis Ababa adalah rumah bagi etnis terbesar Ethiopia, "Oromo", yang merupakan sekitar 40% dari populasi Ethiopia. Kemudian etnis Amhara sebesar 20%, etnis Somalia di wilayah Ogaden sebesar 6%, diikuti oleh etnis Tigray sebesar 5%, ditambah dengan puluhan etnis kecil lainnya.
Selain perselisihan perbatasan, sosok penguasa dipandang sebagai puncak dominasi nasionalisme di negara itu. Misalnya, Kaisar Haile Selassie (antek Inggris) dan Mengistu Haile Mariam (antek Amerika) berasal dari etnis Amhara. Selama masa pemerintahan mereka yang panjang, budaya Amhara dipaksakan pada negara dan bahasa Amhara dijadikan bahasa resmi negara, meskipun Addis Ababa sendiri terletak di Oromia. Etnis Oromo yang mayoritas Muslim mengeluhkan marginalisasi sepanjang sejarah modern Ethiopia. Karena perselisihan nasionalisme dan pandangan Kristiani terhadap Ethiopia, etnis Tigray berhasil menguasai pemerintahan sejak tahun 1991 ketika Meles Zenawi memerintah Ethiopia hingga kematiannya pada tahun 2012, meskipun mereka mewakili minoritas secara jumlah. Dominasi Tigray berlanjut setelah penunjukan wakil Zenawi, Hailemariam Desalegn sebagai Perdana Menteri, meskipun ia berasal dari etnis kecil lainnya, karena Tigray tetap mengendalikan posisi-posisi vital di militer dan dinas keamanan. Setelah protes luas dari etnis Oromo di sekitar Addis Ababa yang pecah pada tahun 2015 dan berlanjut hingga pengunduran diri Desalegn pada tahun 2018, setelah itu Abiy Ahmed dinobatkan sebagai Perdana Menteri pertama Ethiopia modern dari etnis Oromo.
Perdana Menteri Abiy Ahmed mulai mengeluarkan etnis Tigray dari posisi-posisi vital negara. Pada Juni 2018, ia mencopot Kepala Staf Angkatan Darat dan Direktur Badan Keamanan dan Intelijen Nasional, yang keduanya berasal dari Tigray. TPLF memandang hal itu sebagai penargetan terhadap etnis mereka, terutama karena Tigray telah memegang posisi vital ini sejak tahun 1991. Namun yang aneh adalah Perdana Menteri Abiy Ahmed tidak bekerja untuk kepentingan etnisnya yang termarginalkan secara historis, "Oromo". Ia justru bersekutu dengan etnis Amhara. Barangkali fakta bahwa ia seorang Oromo dari ayah Muslim dan ibu Amhara Nasrani, serta menikah dengan seorang Amhara Nasrani, telah membentuk realitas nasionalisme dalam dirinya yang cenderung ke arah Amhara. Oleh karena itu, etnisnya sendiri (Oromo) segera merasakan kecenderungan ini dan mereka bersekutu melawan Abiy Ahmed bersama dengan TPLF.
Ketiga: Dengan mencermati sudut pandang internasional dan lokal ini, kita menemukan bahwa konflik nasionalisme dan etnis di Ethiopia adalah faktor utama dalam menciptakan peristiwa lokal, sementara negara-negara besar pemilik pengaruh mengeksploitasi dan mengarahkannya sesuai dengan kebijakan dan kepentingan mereka. Begitulah konflik Ethiopia sepanjang sejarah modern. Jika kita kembali ke tahun-tahun sebelumnya, kita akan menemukan bahwa kemunculan etnis Tigray dimulai sejak berdirinya TPLF pada tahun 1975. Setelah sekitar 15 tahun, pemimpin TPLF, Meles Zenawi, menguasai seluruh kekuasaan di Ethiopia pada tahun 1991. Ia kemudian melakukan amandemen konstitusi untuk menjamin hak Tigray memisahkan diri dari Ethiopia jika keadaan di Addis Ababa berbalik melawan Tigray. Demikianlah Pasal 39 dari Konstitusi Ethiopia tahun 1995, yang memberikan hak kepada bangsa mana pun di Ethiopia untuk menentukan nasib sendiri dan memisahkan diri tanpa syarat. Namun, Tigray tidak membutuhkan pasal ini selama mereka mendominasi negara. Dominasi tersebut hancur dengan berkuasanya Abiy Ahmed di Addis Ababa. Ketika pemerintahan Abiy Ahmed menunda pemilihan parlemen yang seharusnya diadakan pada Agustus 2020 dengan dalih penyebaran virus Corona, TPLF menolak penundaan ini dan mengadakan pemilihan di Tigray secara sepihak. Hal ini memposisikan Tigray sebagai pemberontak yang menempatkan dirinya di jalur pemisahan diri dari negara. Karena kecenderungan separatis TPLF dan tindakannya mengambil alih kamp-kamp militer pusat Ethiopia di wilayah tersebut, serta penolakan pemerintah pusat terhadap pemilihan sepihak, perang pecah antara wilayah yang memberontak dan pemerintah pusat pada 4/11/2020. Tentara Ethiopia dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh wilayah tersebut dan ibu kotanya, Mekelle, dengan bantuan tentara Eritrea, sementara TPLF melarikan diri ke pegunungan.
Keempat: Namun, pemerintah pusat di Addis Ababa mulai mundur beberapa bulan kemudian secara tidak terduga. Dimulai dengan pengumuman penarikan pasukan Eritrea setelah sebelumnya Addis Ababa tidak mengakui keberadaan tentara Eritrea di Tigray (Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukan Eritrea akan ditarik dari wilayah Tigray di utara negaranya. France24, 26/3/2021). Kemudian diumumkan penarikan tentara Ethiopia sendiri dari wilayah tersebut, (Menteri Luar Negeri Ethiopia mengumumkan penarikan pemerintah dari Tigray, menegaskan bahwa itu adalah keputusan politik, seraya menambahkan: "Kami tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Tigray." Al-Masry Al-Youm, 30/6/2021). Demikian pula menurut sumber yang sama, (Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengumumkan bahwa "keluarnya kami dari Tigray memberi rakyat Tigray kesempatan untuk berpikir jernih tentang berbagai hal." Abiy Ahmed melanjutkan: "Kami telah menghabiskan sekitar 100 miliar bir di wilayah Tigray, yang setara dengan lebih dari 13 kali anggaran tahunan kami untuk wilayah tersebut, tetapi mulai sekarang, kami tidak ingin melanjutkan pengeluaran yang tidak berguna ini"). Penarikan tentara Ethiopia ini terjadi meskipun partai Perdana Menteri Abiy Ahmed menang telak dalam pemilihan parlemen 10/7/2021, yang ia anggap sebagai dukungan rakyat besar-besaran terhadap kampanye militernya di Tigray. Untuk membenarkan penarikan tentara setelah kemenangan mutlak atas TPLF, pemerintah Addis Ababa berdalih bahwa prioritasnya adalah melindungi Bendungan Renaissance setelah beberapa bentrokan dengan tentara Sudan untuk menguasai jalur perbatasan, segitiga al-Fashaga. (Al-Quds Al-Arabi, 2/7/2021).
Kelima: Dengan pencermatan, kita menemukan bahwa tentara Ethiopia yang asalnya lemah tidak akan mungkin menduduki wilayah yang memberontak pada akhir 2020 dengan kemudahan tersebut tanpa dukungan Amerika. Bukti dukungan Amerika ini adalah partisipasi tentara Eritrea bersama tentara Ethiopia dalam pertempuran di wilayah tersebut, dan Presiden Eritrea Isaias Afwerki adalah antek lama Amerika. Dengan pencermatan pula, kita menemukan bahwa Amerika-lah yang mengizinkan keluarnya tentara Eritrea dari Tigray setelah pemerintah Addis Ababa sebelumnya tidak mengakui partisipasinya. Kemudian pernyataan Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri di Ethiopia semuanya menunjukkan penarikan sukarela tentara Ethiopia dari wilayah tersebut, dan mengosongkan lapangan bagi TPLF kembali. Hal ini tidak akan pernah terjadi kecuali atas permintaan Amerika.
Keenam: Dengan merenungkan apa yang telah dan sedang terjadi di Ethiopia, tampak jelas adanya perubahan rencana Amerika untuk Ethiopia dan Tanduk Afrika secara keseluruhan, untuk memperjelas hal itu:
Ketika Amerika mendukung pemerintahan Abiy Ahmed dan menyokongnya melalui Arab Saudi dan kontak-kontak Bin Salman dengannya, awalnya Amerika berasumsi ia mampu menciptakan stabilitas di Ethiopia. Namun kemudian terbukti bahwa ia tidak mampu melakukan itu. Barangkali aliansi Tentara Pembebasan Oromo (OLA) dengan TPLF untuk menggulingkan pemerintah Addis Ababa adalah sinyal jelas bahwa Abiy Ahmed gagal bahkan untuk menarik etnisnya sendiri. Di sisi lain, pemerintahan Trump sebelumnya yang memberikan dukungan bagi kampanye tentara Ethiopia ke Tigray akhir 2020 dan menjamin kekalahan TPLF dengan partisipasi tentara anteknya, Presiden Eritrea, dalam pertempuran tersebut; pemerintahan Trump saat itu hanya melihat dengan satu mata, yaitu mata entitas Yahudi yang melihat dedikasi Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed dalam rencana Bendungan Renaissance sebagai ancaman besar dan strategis bagi Mesir. Begitulah, pemerintahan Trump karena alasan pemilihan umum dan keselarasan dengan entitas Yahudi telah mendukung rencana Abiy Ahmed di Ethiopia untuk memaksakan kembali kendalinya atas Tigray pada akhir 2020.
Ketika pemerintahan Biden datang menggantikan Trump, rencana Amerika untuk Ethiopia dan Tanduk Afrika berubah. Kebijakan Amerika mulai menuntun Ethiopia menuju disintegrasi. Inilah yang menjelaskan mengapa pemerintahan Biden mengizinkan keluarnya tentara Eritrea dari Tigray dan setelah itu penarikan tentara Ethiopia dari wilayah tersebut, artinya menempatkan wilayah itu pada jalur pemisahan diri dari Ethiopia. Dari menelusuri pernyataan para pejabat Amerika mengenai peristiwa di Ethiopia, kita menemukan bahwa mata Amerika terbuka sepenuhnya untuk membubarkan Ethiopia. Anda akan menemukan mereka banyak berbicara tentang "integritas wilayah Ethiopia", padahal TPLF dan kelompok-kelompok lain yang bersekutu dengannya tidak menyebutkan hal itu secara terbuka! Tren Amerika dalam membubarkan Ethiopia ini diperkuat oleh hal-hal berikut:
a- Apa yang terjadi secara praktis adalah atas perencanaan Amerika. 9 faksi telah bersekutu dengan TPLF melawan pemerintah pusat, salah satunya adalah Tentara Pembebasan Oromo yang mengancam ibu kota itu sendiri. Aliansi faksi-faksi ini dibentuk di ibu kota Amerika, Washington. (Aliansi yang terdiri dari sembilan faksi yang menentang pemerintah Ethiopia mengatakan pada hari Jumat "5 November 2021", bahwa aliansi tersebut bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed, baik melalui kekuatan maupun negosiasi, dan membentuk pemerintahan transisi... Para pemimpin faksi mengumumkan aliansi tersebut di Washington meskipun ada seruan dari para pemimpin Afrika dan Barat untuk gencatan senjata dalam perang yang sedang berlangsung antara pemerintah pusat dan Front Pembebasan Rakyat Tigray serta sekutunya. Deutsche Welle Jerman, 5/11/2021). Jelas dari pengumuman di Washington ini bahwa Amerika-lah yang membina kekuatan-kekuatan separatis ini dan bekerja untuk melemahkan pemerintahan Abiy Ahmed.
b- Majalah Amerika Foreign Affairs menerbitkan artikel panjang tentang perang di Ethiopia yang menyatakan: (Bahkan jika memungkinkan untuk menghentikan pertempuran dan peperangan, tidak adanya identitas yang bersatu untuk negara tersebut dan perselisihan sengit tentang siapa yang harus memerintah dan bagaimana kelanjutannya, membuat Ethiopia sulit untuk selamat dari disintegrasi. Ditambahkan bahwa tanpa visi yang meyakinkan dan dimiliki secara luas untuk negara Ethiopia, Abiy Ahmed tidak akan mampu mencegah kekuatan disintegrasi bangkit dengan mengorbankan kekuatan pemersatu dan kohesi. Al-Jazeera Net, 6/11/2021).
Ketujuh: Kesimpulannya adalah bahwa Amerika-lah yang berusaha melemahkan pemerintahan pusat Abiy Ahmed di Addis Ababa, dan dialah yang melapangkan jalan bagi kemenangan berturut-turut pemberontak Tigray dan pemberontak wilayah Ethiopia lainnya. Semua itu berjalan sesuai rencana yang diadopsi oleh pemerintahan Biden untuk membubarkan Ethiopia dan membaginya menjadi negara-negara kecil. Pembagian ini mungkin tidak terjadi dalam jangka pendek, tetapi inilah rencana Amerika saat ini berdasarkan jalannya peristiwa. Ini adalah rencana Amerika yang sama untuk Sudan, yang dengannya Sudan Selatan dipisahkan. Semua ini menunjukkan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam mentalitas politik Amerika. Amerika dan kekuatan internasional penjajah lainnya tidak peduli dengan pertumpahan darah demi melaksanakan kebijakan mereka dan mencapai kepentingan mereka, terutama karena rakyat yang lemah (mustadh'afin) lah yang membayar harganya. Di Ethiopia, umat Islam sering kali menjadi pihak pertama yang membayar harga tersebut, khususnya penduduk Oromia yang mengelilingi ibu kota Addis Ababa, yang merupakan salah satu rakyat Ethiopia yang paling termarginalkan. Berbagai kekuatan Ethiopia setuju dengan tuan-tuan mereka dari negara-negara kafir penjajah bahwa umat Islam tidak memiliki bagian dalam kekuasaan di Ethiopia, dan mereka sepakat untuk mempertahankan wajah Nasrani Ethiopia serta mencegah Islam muncul di panggung politik Ethiopia meskipun persentase umat Islam sangat besar di negara ini.
Afrika telah mewakili model kriminalitas Barat seperti yang terjadi dalam pembantaian Rwanda dan lainnya. Biasanya, umat Islam adalah korban pertama dari perang-perang tersebut. Tidak akan ada yang mampu berdiri tegak menghadapi kekuatan internasional yang buas ini kecuali Negara Islam, Daulah Khilafah, yang menyebarkan hidayah di antara manusia untuk menggantikan fanatisme suku dan nasionalisme yang busuk, mengungkap kejahatan negara-negara besar tersebut, dan menjadikan mereka pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Kemudian dunia akan bergema dengan firman Dzat Yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia:
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً
"Dan katakanlah: 'Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap'. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." (QS. Al-Isra' [17]: 81)
16 Rabi'ul Akhir 1443 H 21 November 2021 M