Pertanyaan:
Pada tanggal 23/12/2008, di Conakry, ibu kota Guinea, diumumkan terjadinya pemberontakan oleh unit-unit militer, empat jam setelah pengumuman wafatnya Presiden Republik Guinea, Jenderal Lansana Conté. Keesokan harinya, para pelaku kudeta mengumumkan pembentukan dewan penasihat dengan nama "Dewan Nasional untuk Pembangunan dan Demokrasi". Diumumkan pula penunjukan militer yang menyiarkan pernyataan kudeta pada hari pertama melalui radio resmi negara, yaitu Kapten Moussa Camara, sebagai ketua dewan tersebut. Awalnya, Perdana Menteri menentang kudeta tersebut, dan Panglima Angkatan Bersenjata mendukung Perdana Menteri serta menyerukan para pelaku kudeta untuk setia kepada pemerintah... Namun, Perdana Menteri akhirnya menyerah kepada para pelaku kudeta dalam waktu kurang dari tiga hari!
Lantas, apa hakikat dari peristiwa ini? Apakah yang terjadi adalah masalah lokal di mana para pelaku kudeta memanfaatkan kematian presiden, ataukah ini merupakan peristiwa regional atau internasional?
Jawaban:
Penelusuran terhadap apa yang terjadi, serta posisi internasional yang diumumkan terhadap kudeta tersebut, semuanya menunjukkan bahwa persaingan internasional di Afrika tidak jauh dari peristiwa kudeta ini. Untuk menjelaskan hal tersebut, kami sampaikan poin-poin berikut:
Pemimpin kudeta, Kapten Moussa Camara, atas nama para pelaku kudeta, menyatakan bahwa mereka "tidak berniat untuk terus berkuasa lebih dari dua tahun hingga diadakannya pemilihan presiden pada akhir tahun 2010" (Radio BBC, 24/12/2008). Ia juga menyebutkan bahwa alasan-alasan yang mengharuskan kudeta adalah, sebagaimana katanya, "institusi-institusi republik telah menunjukkan ketidakmampuannya dalam menghadapi krisis yang ada di negara ini, dan mulai hari ini konstitusi akan ditangguhkan serta kegiatan politik dan serikat pekerja dihentikan." Ia menambahkan: "bahwa negara ini hidup dalam kondisi keputusasaan yang sangat parah dan harus dilakukan sesuatu untuk menghentikan korupsi serta memperbaiki ekonomi" (Radio BBC, 24/12/2008). Hal ini menunjukkan bahwa kudeta tersebut telah direncanakan sebelumnya dan bukan merupakan hasil dari empat jam setelah kematian presiden, juga bukan merupakan reaksi spontan atas wafatnya presiden. Apalagi kapten yang memimpin pemberontakan terakhir ini telah memimpin lebih dari satu kali pemberontakan, yang terakhir terjadi pada bulan Mei tahun ini.
Adapun reaksi internasional, pertama-tama datang dari Prancis, yang dianggap sebagai pemegang pengaruh di Guinea, bekas koloninya: "Prancis menyatakan bahwa mereka akan melawan setiap upaya kudeta" (Radio BBC, 23/12/2008). Juru bicara Kementerian Luar Luar Negeri Prancis, Eric Chevallier, mengatakan dalam sebuah konferensi pers: "Kami tidak akan menerima situasi apa pun yang tidak menghormati konstitusi." Ia menambahkan: "Tampaknya otoritas yang sah sedang mengendalikan situasi di negara tersebut saat ini, kami memiliki klaim (kudeta) namun tampaknya fakta-fakta tidak mendukungnya" (Al-Jazeera, 23/12/2008). Dari pernyataan-pernyataan ini terlihat bahwa Prancis merasa khawatir dengan keberhasilan para pelaku kudeta dan menolak gerakan mereka, bahkan menyatakan akan melawannya! Surat kabar Prancis menyerang para pelaku kudeta dan terus melontarkan kritik kepada mereka, bahkan beberapa di antaranya mengejek mereka, seperti yang dilakukan oleh Le Figaro yang menyatakan "bahwa tentara Guinea yang berpatroli di kota Conakry telah menempatkan seorang mayor misterius, mantan kepala departemen bahan bakar, sebagai pemimpin negara mereka!"
Sementara Amerika Serikat, juru bicara Gedung Putih, Tony Fratto, menyatakan: "Kami bekerja sama dengan mitra-mitra kami di kawasan ini, negara-negara lain, dan Uni Afrika untuk mendorong institusi-institusi di Guinea guna mengambil semua langkah yang diperlukan demi mewujudkan transisi kekuasaan yang damai dan demokratis di Guinea." Ia menambahkan: "Jelas bahwa kawasan ini sedang bergejolak dan sejarahnya seringkali tidak melihat jenis transisi kekuasaan yang damai dan demokratis seperti ini" (Al-Jazeera, 23/12/2004). Ini menunjukkan bahwa pernyataan Amerika Serikat yang mengeklaim mendukung transisi kekuasaan secara damai dan demokratis adalah pernyataan bohong untuk konsumsi jargon demokrasi, karena pada saat yang sama mereka mengatakan bahwa kawasan tersebut tidak mengenal transisi kekuasaan dengan metode damai dan demokratis! Maka, tidak ada jalan lain yang tersisa selain jalur kudeta militer yang sering kali diterapkan oleh Amerika Serikat untuk mengantarkan agen-agennya ke tampuk kekuasaan...!
Selain itu, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Amerika merasa puas dengan apa yang terjadi dan mendukungnya secara implisit. Namun, Amerika tidak bisa mendukung para pelaku kudeta secara terang-terangan karena jargon demokrasinya dan cara-cara damai yang selalu digembar-gemborkannya. Sudah maklum bahwa hal-hal tersebut tidak bernilai bagi Amerika kecuali jika dapat mewujudkan kepentingannya.
Kepuasan Amerika terhadap kudeta dan dukungannya yang tersirat dipertegas oleh pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Robert Wood. Ia menyebutkan kepada radio Sawa milik Amerika "bahwa Amerika Serikat ingin Guinea segera kembali ke pemerintahan sipil yang demokratis. Ia mengatakan bahwa Washington kecewa karena tidak adanya unsur sipil dalam proses transisi kekuasaan di Guinea pada tahap ini. Ia juga menyatakan bahwa Amerika Serikat belum mengambil keputusan mengenai kudeta di Guinea dan sedang berkonsultasi dengan sekutu-sekutunya dalam upaya untuk mengambil posisi yang terkoordinasi" (Situs Al-Moheet, 25/12/2008). Kata-kata juru bicara resmi Amerika ini menunjukkan bahwa Amerika tidak menentang kudeta, dan secara implisit mendukungnya. Hal ini dikarenakan ia mengatakan bahwa Amerika kecewa dengan "tidak adanya unsur sipil" dalam proses transisi kekuasaan, dan tidak mengatakan bahwa Amerika kecewa dengan "kudeta" itu sendiri. Selain itu, ucapannya bahwa negaranya "belum mengambil keputusan" berarti persetujuannya terhadap kudeta namun sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya secara eksplisit. Jika kudeta tersebut tidak menguntungkannya, Amerika pasti sudah membuat kegaduhan besar terhadap para pelaku kudeta sebagaimana yang dilakukannya terhadap banyak kudeta yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Ditambah lagi, Amerika Serikat telah meminta diadakannya pemilihan pada bulan Mei mendatang (Al-Jazeera, 26/12/2008), yang menunjukkan dukungan implisit Amerika terhadap kudeta.
Adapun Inggris, komentar Radio BBC pada 24/12/2008 saat menyampaikan berita tersebut menyatakan: "bahwa perpecahan (di militer Guinea) mungkin akan membawa konsekuensi yang mengerikan mengingat adanya perpecahan etnis dalam militer dan di negara tersebut." Radio tersebut menambahkan: "bahwa perpecahan ini akan memengaruhi negara-negara tetangga mulai dari Sierra Leone, Liberia, hingga Pantai Gading." Ditambahkan pula: "Para pengamat juga menegaskan adanya kekhawatiran bahwa perkembangan di Guinea ini akan memengaruhi situasi di Afrika Barat, di mana negara-negara tetangga seperti Liberia, Sierra Leone, dan Pantai Gading baru-baru ini menikmati stabilitas relatif setelah bertahun-tahun konflik." Mereka juga menyindir pemimpin kudeta dengan mengutip rekan-rekannya yang mengatakan "bahwa dia bukanlah siswa yang cerdas." Hal ini menunjukkan bahwa Inggris tidak senang dengan kudeta tersebut, dan mereka menyadari bahwa kudeta tersebut tidak menguntungkan mereka. Perubahan akan terjadi di kawasan tersebut, dan perubahan ini tidak menguntungkan pengaruh Eropa; jika tidak, mereka tidak akan mengatakan bahwa kudeta tersebut membawa konsekuensi mengerikan dan akan memengaruhi negara-negara tetangga...
Pada Rabu malam 24/12/2008, pemimpin pemberontak Moussa Camara mengumumkan dirinya sebagai presiden negara tersebut dengan berkata: "Saya yakin, dan saya ingin menegaskan bahwa saya adalah Presiden Republik dan Pemimpin Dewan Nasional untuk Demokrasi dan Pembangunan." Perdana Menteri Ahmed Tidiane Souaré menanggapi hal tersebut dengan pernyataan kepada Radio France Internationale yang mengatakan bahwa pemerintahannya masih ada dan akan tetap ada selama masa transisi (Al-Jazeera, 25/12/2008). Sumber yang sama menyebutkan bahwa Panglima Staf Angkatan Bersenjata, Diarra Camara, berupaya berdialog dengan para pemberontak untuk meyakinkan mereka agar mematuhi aturan konstitusi yang menetapkan bahwa Ketua Majelis Nasional (Parlemen) menjadi presiden sementara negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada dua pihak yang berbeda atau bersaing; yang satu terdiri dari militer di bawah pimpinan Moussa Camara, dan yang lainnya di bawah pimpinan Panglima Angkatan Bersenjata bersama pemerintah dan parlemen. Pemimpin kudeta segera mengumumkan dirinya sebagai Presiden Republik untuk mengukuhkan kekuasaannya dan mencegah orang lain mengumumkan dirinya sebagai presiden, seperti Panglima Angkatan Bersenjata misalnya, serta mencegah penunjukan Ketua Parlemen sebagai presiden sementara. Perlu dicatat bahwa mendiang Presiden Lansana Conté juga menguasai pemerintahan melalui kudeta militer pada tahun 1984, satu minggu setelah wafatnya Presiden sebelumnya, Ahmed Sékou Touré.
Dari semua paparan di atas, jelaslah bahwa: Apa yang terjadi merupakan bagian dari persaingan internasional antara Amerika di satu sisi, dan Eropa "Prancis dan Inggris"—khususnya Prancis—di sisi lain. Amerika Serikat berada di belakang para pelaku kudeta dan mendukung mereka, sementara Prancis dan Inggris menentang kudeta tersebut. Pengaruh mereka di Afrika Barat akan terancam jika Amerika berhasil di Guinea Conakry.
Ini mengenai fakta bahwa apa yang terjadi berada dalam lingkaran persaingan internasional. Adapun mengenai menyerahnya Perdana Menteri kepada pemimpin kudeta setelah sebelumnya menentang, maka hakikat masalahnya adalah sebagai berikut:
a. Ya, Perdana Menteri Ahmed Tidiane Souaré bersama 30 menterinya telah menyerah kepada para pelaku kudeta dan mengumumkan kesetiaannya kepada pemimpin mereka dengan berkata kepadanya: "Kami berterima kasih dan kami menempatkan diri kami di bawah wewenang Anda" (Al-Jazeera, 26/12/2008). Ia juga memujinya dengan menyebutnya sebagai orang yang bijaksana (CNN Amerika, 26/12/2008). Sebelumnya, PM Ahmed Souaré sempat menentang para pelaku kudeta. Panglima Angkatan Bersenjata Diarra Camara juga mendukung Perdana Menteri dan menganggapnya sebagai representasi negara saat ini serta meminta para pemberontak untuk menyerah. Dengan menyerahnya Perdana Menteri, ini menunjukkan bahwa para pelaku kudeta telah berhasil memegang kendali urusan.
b. Di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa Prancis dan Inggris telah menyadari bahwa kudeta telah berhasil atau hampir berhasil, dan menentangnya tidak akan membuahkan hasil. Mereka lebih memilih untuk menerima "remah-remah" dari Amerika sebagai imbalan atas perintah kepada Perdana Menteri dan Panglima Angkatan Bersenjata untuk menyerah kepada para pelaku kudeta. Seolah-olah Prancis dan Inggris telah mendapatkan jaminan dari Amerika untuk tetap menjaga sebagian kepentingan mereka di Guinea, sementara kepentingan Amerika tetap berada di barisan terdepan di negara tersebut. Begitulah proses penyerahan diri itu terjadi.
Sudah diketahui bahwa Bush dalam kunjungan terakhirnya pada bulan Februari tahun ini telah mengunjungi lima negara di Afrika, beberapa di antaranya di Afrika Barat. Ini menunjukkan bahwa Amerika memberikan prioritas pada Afrika Barat dalam upaya untuk memperluas pengaruhnya di seluruh negara Afrika, dari barat ke timur dan dari utara ke selatan. Kami ingatkan pada pernyataan Bush sebelum keberangkatannya ke sana, di mana ia berkata: "Afrika sangat penting bagi strategi Amerika, dan situasi di Afrika memberikan dampak langsung terhadap keamanan Amerika itu sendiri" (Surat Kabar Renmin Ribao/People's Daily Tiongkok, 25/2/2008). Ia menjadikan Afrika sebagai masalah yang menentukan (qadhiyah mashiriyyah) bagi Amerika Serikat, di mana ia menyebutkan bahwa hal itu memengaruhi keamanan Amerika secara langsung! Seolah-olah ia ingin menjadikan pantai Atlantik Timur Selatan (Afrika Barat) dan wilayah di belakangnya ke arah timur sebagai masalah internal Amerika yang bersifat khusus bagi Amerika, serupa dengan Doktrin Monroe yang menjadikan pantai Atlantik Barat sebagai masalah menentukan bagi Amerika Serikat, dan bahwa setiap serangan terhadapnya adalah serangan langsung terhadap Amerika Serikat. Posisi Bush ini seperti posisi Monroe terhadap sekutu sekaligus musuhnya, yakni para penjajah Eropa.
Kekayaan Afrika sangat melimpah, termasuk minyak, karena Afrika memiliki cadangan minyak besar yang sangat menggiurkan bagi "kakak tertua" para penjajah Barat! Dalam laporan Al-Ahram International pada 16/6/2007, disebutkan bahwa Dewan Komunikasi Nasional AS memprediksi bahwa pantai Guinea akan memasok Amerika Serikat dengan sekitar 24-25% dari total impor minyaknya pada tahun 2020. Pusat Kebijakan Internasional Afrika juga memprediksi bahwa keuntungan minyak pantai Guinea akan mencapai satu triliun dolar pada tahun 2020 jika harga per barel tetap di atas 50 dolar. Guinea adalah pengekspor bahan baku bauksit terbesar di dunia yang digunakan untuk membuat aluminium, dan lokasinya sangat strategis di Samudra Atlantik. Hal ini membuat pengiriman energi dari sana ke Amerika lebih cepat dan lebih aman dibandingkan dari kawasan Timur Tengah yang terancam jatuh ke tangan umat Islam dari tangan Amerika dan Barat penjajah. Selain itu, biayanya lebih murah karena jaraknya relatif dekat dengan Amerika. Wilayah ini juga diproyeksikan untuk menyalurkan minyak dari banyak negara Afrika di masa depan melalui teluknya jika Amerika berhasil menguasai kawasan tersebut.