Pertanyaan:
Penduduk Sudan terbangun hari ini, 25/10/2021, dengan pergerakan militer yang memanas. Pihak militer melakukan penangkapan terhadap beberapa menteri serta sejumlah partisipan dalam pemerintahan transisi sipil, kemudian menangkap Perdana Menteri Hamdok sendiri... Setelah itu, Al-Burhan menyampaikan pidato di televisi yang mengumumkan keadaan darurat, pembubaran Dewan Kedaulatan dan Dewan Menteri, serta pemecatan para gubernur negara bagian dan wakil menteri. Ia meminta para direktur jenderal untuk mengelola urusan kementerian... Ia menyatakan bahwa ia tidak membatalkan Dokumen Konstitusi, namun ia menghapus pasal-pasal mendasar di dalamnya sebagaimana disebutkan dalam pidatonya, dan bahwa ia ingin mengoreksi jalur revolusi, bukan membatalkan revolusi! Semua itu terjadi secara tiba-tiba seolah-olah komponen sipil dalam kekuasaan tidak mengetahuinya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan apakah Sudan akan terus berada dalam tarik-ulur selama bertahun-tahun yang selama itu rakyat merasakan kesengsaraan dan penderitaan? Terima kasih.
Jawaban:
Saya akan mulai, wahai saudaraku, dari bagian akhir. Pernyataan Anda bahwa "semua itu terjadi secara tiba-tiba", sebenarnya tidaklah demikian. Siapa pun yang memperhatikan masalah ini sejak awal partisipasi militer dan sipil dalam kekuasaan akan menyadari bahwa kemitraan ini tidak akan bertahan lama. Kedua belah pihak mengikuti dua pihak yang berbeda; Al-Burhan, Hemedti, dan para pendukung mereka berada di belakang Amerika, sedangkan Hamdok dan kelompoknya berada di belakang Eropa, khususnya Inggris. Al-Burhan dan Hamdok masing-masing bekerja demi kepentingan pihak yang mereka ikuti, dan mereka sangat jauh dari kepentingan rakyat karena ri’ayatu syu’un (pengurusan urusan rakyat) yang diserukan oleh Islam tidak ada dalam agenda keduanya! Ini dari satu sisi. Di sisi lain, pemerintahan dijalankan dengan satu kepala, bukan dengan dua kepala yang saling bertolak belakang! Kami sebelumnya telah mengeluarkan jawaban mengenai masalah ini sejak awal pada 23/9/2019, yaitu sekitar awal partisipasi kedua pihak dalam pemerintahan, yang di dalamnya disebutkan mengenai kesepakatan komponen militer dengan komponen sipil untuk berbagi kekuasaan sebagai berikut: ("Adapun yang diperkirakan adalah bahwa Amerika dan Inggris tidak akan hidup berdampingan secara damai; kepentingan mereka berbeda dan alat-alat lokal mereka mengikuti mereka. Oleh karena itu, masing-masing pihak akan bekerja untuk menggagalkan pergerakan pihak lainnya! Dari pemantauan peristiwa yang sedang berlangsung, memperhatikan keterkaitannya, dan mencermati pernyataan-pernyataan secara internasional maupun lokal, khususnya pejabat Amerika dan Eropa... maka dapat dikuatkan sarana-sarana yang akan digunakan oleh masing-masing pihak untuk menyulitkan lawannya, menguasainya, kemudian menyingkirkannya dari kekuasaan..."). Kami telah menyebutkannya di sana. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Untuk menjelaskan jalannya berbagai perkara, kami paparkan hal-hal berikut:
Pertama: Situasi Sudan dan Konflik di Dalamnya:
1- Sudan adalah negeri Islam yang bersejarah, namun dikendalikan oleh Amerika dengan pengaruh internasional dan alat-alat regionalnya, dan yang terpenting melalui antek-antek lokalnya. Sementara rezim pemerintahan di Sudan melayani kebijakan Amerika dengan cara yang murah, penduduk Sudan menanggung penderitaan akibat kezaliman, kelaparan, perampasan, dan pengangguran. Setiap kali penduduk Sudan bangkit dengan pemberontakan atau revolusi yang menginginkan perubahan dan menginginkan Islam, para penguasa ini meletakkan rintangan, barikade, dan kekhawatiran di hadapan mereka untuk mencegah mereka mencapai tujuan mereka, yang merupakan tujuan penduduk Sudan dan tujuan umat Islam seluruhnya. Kemudian mereka mengubah konflik dari konflik umat melawan para penguasa anteknya menjadi konflik antara antek-antek Amerika yang merupakan pemilik pengaruh baru (relatif) di Sudan, dengan antek-antek Inggris pemilik pengaruh lama sejak penjajahannya atas Sudan. Dengan persamaan konflik ini, antek-antek Amerika menjamin jauhnya umat di Sudan dari hakikat konflik antara Islam dan antek-antek negara-negara kafir.
2- Karena antek-antek Amerika (Dewan Militer) dikendalikan oleh apa yang disebut "Dokumen Konstitusi" bersama antek-antek Inggris dan Eropa (kepemimpinan Kekuatan Kebebasan dan Perubahan/Forces of Freedom and Change (FFC) dan intinya Asosiasi Profesional, partai-partai yang loyal, serta gerakan bersenjata), dokumen tersebut telah ditandatangani oleh kedua pihak pada 21 Agustus 2019. Telah dijadwalkan bahwa militer akan memimpin Dewan Kedaulatan (presidensial) selama 21 bulan, kemudian dipimpin oleh sipil selama 18 bulan, terhitung sejak Mei lalu, yang berarti durasinya adalah 39 bulan. Namun terjadi perubahan setelah perjanjian Juba yang ditandatangani pada 3/10/2020 di mana durasinya menjadi 53 bulan, sehingga pihak sipil akan memulai kepemimpinan pada November mendatang. Dengan demikian, jelaslah bahwa kesepakatan yang dibuat tahun 2019 antara pihak sipil dalam FFC dan Dewan Militer adalah jebakan yang dipasang oleh Dewan Militer dan di belakangnya adalah Amerika bagi kekuatan-kekuatan ini, dengan cara menjadikan kepemimpinan Dewan Kedaulatan periode pertama untuk militer dan kedua untuk sipil. Pihak FFC diberikan ilusi bahwa mereka akan diserahi kepemimpinan dewan, yaitu pemerintahan Sudan setelah 21 bulan pertama. Jika ini mungkin terjadi, maka akan memungkinkan antek-antek Inggris dan Eropa untuk melakukan perubahan luas yang menyentuh kepemimpinan tentara dan pendanaannya dengan cara yang mengancam pengaruh Amerika di Sudan, dan ini tidak akan diizinkan oleh Amerika.
3- Adapun Inggris, mereka berada dalam posisi terang-terangan bersama antek-antek mereka. ("Inggris pada hari Rabu menyatakan kesiapannya untuk membantu menyelesaikan krisis politik saat ini di Sudan, dalam kerangka inisiatif perdana menterinya, Abdalla Hamdok... Hamdok bertemu di Khartoum pada Rabu dengan Menteri Negara Inggris untuk Urusan Afrika, Vicky Ford, dengan dihadiri oleh Utusan Inggris untuk Sudan Robert Fairweather, dan Duta Besar Inggris untuk Khartoum, Giles Lever. Ford menegaskan dukungan negaranya terhadap proses transisi di Sudan, seraya menyatakan keprihatinannya atas krisis politik saat ini... Ia melanjutkan bahwa London juga prihatin dengan 'krisis penghidupan akibat penutupan jalan nasional di Sudan Timur'..., Ford mengatakan bahwa pemerintah Inggris siap untuk 'bekerja sama dengan pemerintah Sudan untuk menyelesaikan masalah ini dalam konteks penyelesaian krisis politik di negara tersebut, dalam kerangka peta jalan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Sudan'." Anadolu Agency Turki, 21/10/2021). Demikian pula, arus utusan Eropa terus berdatangan ke Khartoum untuk mendukung pemerintahan Hamdok dan menyerukan pembukaan blokade yang mencekik di Sudan Timur yang mengancam akan memicu kemarahan rakyat terhadap pemerintah karena kekurangan pangan, bahan bakar, dan kenaikan harga.
4- Inilah kerangka umum perjalanan peristiwa di Sudan, dan dari sini jelas terlihat kondisi ketidakharmonisan, konflik, dan upaya menjatuhkan lawan yang diprakarsai oleh antek-antek Amerika terhadap antek-antek Inggris dan Eropa. Semua ini adalah persiapan bagi apa yang telah terjadi berupa penyingkiran komponen sipil Eropa dari panggung di Sudan dan penguasaan tunggal komponen militer yang berafiliasi dengan Amerika atas kekuasaan di Sudan. Di antara tindakan persiapan ini adalah:
a- Kudeta Militer yang Gagal: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Yassin Ibrahim pada 21/9/2021, mengumumkan penggagalan upaya kudeta yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Abdel Baqi Al-Hassan Othman Bakrawi, bersamanya 22 perwira lainnya dengan berbagai pangkat serta bintara dan prajurit. Dengan meneliti upaya kudeta ini, kami menemukan bahwa hal itu dibuat-buat (fabricated), karena pergerakan sektor-sektor tentara Sudan di Khartoum yang loyal kepada kepemimpinan militer (Al-Burhan dan Hemedti) tidak menunjukkan bahwa kepemimpinan militer merasakan bahaya. Di sisi lain, rekam jejak pemimpin upaya ini dan keberadaannya di Kairo menunjukkan bahwa kepemimpinan tentara mengetahui gambaran semua yang terjadi sebelum itu terjadi. Pemimpin upaya kudeta tersebut adalah rekan sejawat Al-Burhan dalam dinas militernya di operasi Bahr al-Jabal dan rekan sejawat Shams al-Din Kabbashi di Darfur Barat (Arabi21, 22/9/2021). Mereka ini adalah para pemimpin militer di tentara Sudan dan Dewan Kedaulatan. Pada tahun 2016 ia dipromosikan ke pangkat Mayor Jenderal, yaitu pada masa Presiden Bashir, dan pada tahun 2018 kepemimpinan memindahkannya ke Khartoum, yang menunjukkan kepercayaan besar antara dia dan kepemimpinan militer. Kepemimpinan militer di sekitar Bashir inilah yang menjadi pimpinan Dewan Kedaulatan hari ini, artinya orang ini dekat dan dipercaya oleh antek-antek besar Amerika di kepemimpinan tentara. Anggapan bahwa upaya kudetanya adalah nyata tidaklah tepat, melainkan hal yang telah diatur antara dia dan pimpinan untuk tujuan penataan pemerintahan sebelum tiba waktu penyerahan kepemimpinan Dewan Kedaulatan yang seharusnya kepada sipil. Anggapan ini tidak berubah sedikit pun oleh fakta bahwa orang ini menyatakan ketidakharmonisannya dengan Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces) dan pada tahun 2020 dituduh menghina pemimpinnya, Hemedti. Kemudian orang ini pergi ke Kairo untuk menjalani operasi pemotongan sebagian kakinya, dan kembali ke Khartoum hanya sekitar lima hari sebelum upaya kudeta yang diklaim tersebut!
b- Gangguan di Sudan Timur: Demi memanaskan suasana melawan pemerintahan Hamdok atau komponen sipil di Dewan Kedaulatan, pecahlah protes di Sudan Timur yang dimulai pada 17/9/2021 di Pelabuhan Port Sudan, yang dengan cepat meluas hingga menutup seluruh Sudan Timur mulai dari pelabuhan, pipa minyak, dan jalan "nasional" yang menghubungkan dengan ibu kota Khartoum. Pergerakan truk komersial terhenti dan mencuatlah nama Dewan Tertinggi Nazir Beja dan Kegubernuran Independen yang dipimpin oleh Muhammad Al-Amin Turk, yang mulai mengumumkan syarat-syaratnya yang keras dan mustahil kepada pemerintahan Hamdok untuk membuka "pengepungannya terhadap Khartoum dan wilayah Sudan lainnya".
Adapun indikasi yang menunjukkan bahwa penutupan yang luas dan menyeluruh ini dibuat-buat adalah bahwa hal itu dimulai pada 17/9/2021 sebagai protes terhadap perjanjian Juba yang merugikan hak-hak Sudan Timur dan ditandatangani dengan kelompok-kelompok bersenjata yang sebagian darinya berjuang demi hak-hak wilayah tersebut. Namun penandatanganan perjanjian itu terjadi pada Oktober 2020, yaitu sekitar setahun sebelumnya, dan saat itu protes tersebut tidak muncul dengan momentum yang mematikan seperti ini. Maka itu dibuat-buat dari sisi ketidaksesuaian waktunya dengan penandatanganan perjanjian. Adapun bahwa komponen militer berada di balik protes tersebut adalah bahwa Abdel Fattah Al-Burhan menyifatkannya sebagai masalah "politik", ia berkata: ("Apa yang terjadi berupa penutupan di Timur... adalah urusan politik, dan harus ditangani secara politik." Independent Arabia, 30/9/2021), artinya tentara berlepas tangan dari tanggung jawabnya untuk menyelesaikan krisis ini meskipun hal itu bersifat keamanan dan menyentuh kehidupan hampir seluruh rakyat Sudan.
c- Tuntutan Pembubaran Pemerintah dan Penghentian Pertemuan di Dewan Kedaulatan: Pemanasan situasi yang dipimpin oleh komponen militer semakin meningkat dan tuntutan pembubaran pemerintah semakin nyaring. Tuntutan ini tidak lagi hanya dari kekuatan politik dan demonstran, melainkan dari komponen militer di Dewan Kedaulatan. Setelah pembekuan mekanisme kemitraan antara komponen sipil dan militer pasca upaya kudeta, komponen militer menyerang rekan sipilnya. (Televisi Asharq menyebutkan bahwa Al-Burhan mengatakan dalam pidato kepada para militer di wilayah militer "Khartoum Bahri" kemarin, bahwa solusi apa pun bagi situasi politik saat ini di negara tersebut tidak akan lewat kecuali melalui "pembubaran pemerintah saat ini", seraya menambahkan: "Tidak ada solusi bagi situasi saat ini kecuali dengan membubarkan pemerintah saat ini, dan memperluas basis partai-partai politik dalam pemerintahan transisi." Asharq Al-Awsat, 12/10/2021). Demikian juga, (situs Sudan Tribune menyebutkan bahwa Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok menolak permintaan dari Ketua Dewan Kedaulatan Abdel Fattah Al-Burhan dan wakilnya Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) untuk membubarkan pemerintah saat ini dan menunjuk pemerintah baru sebagai gantinya, sementara dua sumber dari Dewan Menteri menegaskan bahwa krisis antara komponen militer dan sipil telah kembali ke kotak perselisihan awal. Situs tersebut mengutip berbagai sumber yang mengatakan bahwa Ketua Dewan Kedaulatan dan wakilnya meminta - dalam sebuah pertemuan yang mempertemukan ketiga pejabat tersebut kemarin untuk membahas krisis politik di negara tersebut - penggantian pemerintah dengan yang lain. Al-Burhan juga meminta pembekuan aktivitas komite pembongkaran rezim yang tersingkir, yang secara lokal dikenal sebagai "Komite Penghapusan Pemberdayaan". Al-Jazeera Net, 15/10/2021). Demikian pula (Hamdok menyifatkan krisis saat ini yang dialami negaranya sebagai krisis paling berbahaya yang dihadapi pemerintahan transisi setelah jatuhnya rezim sebelumnya. Ia menyerukan kepada semua pihak untuk bersatu agar negara tidak terseret ke dalam kekacauan. BBC, 18/10/2021).
Dengan peristiwa yang terus meningkat sejak dua bulan lalu ini, menjadi jelas bahwa komponen militer yang dipimpin oleh Abdel Fattah Al-Burhan dan wakilnya Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) telah mendorong fase transisi menuju ketidakpastian. ("Hemedti mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 'penyerahan kepemimpinan Dewan Kedaulatan kepada sipil masih terlalu dini, dan tidak termasuk dalam agenda saat ini', seraya menambahkan bahwa 'penggambaran bahwa apa yang terjadi sekarang adalah karena mendekatnya penyerahan dewan kepada sipil adalah kebohongan dan aib'." Arabi21, 8/10/2021).
Kedua: Perpecahan Kebebasan dan Perubahan (FFC):
Yang juga meresahkan pemerintahan Hamdok adalah bahwa kekuatan FFC yang membawa Hamdok sebagai perdana menteri telah mulai pecah dan muncul dua kubu. Kubu "Kelompok Piagam Nasional" yang mulai melihat bahwa masalahnya ada pada pemerintahan Hamdok (Tokoh pemimpin dalam FFC - Kelompok Piagam Nasional, Minni Arko Minnawi mengatakan bahwa krisis sebenarnya di Sudan ada di dalam aliansi FFC. Al-Jazeera Net, 20/10/2021). Dan kubu lain yang kemudian dikenal sebagai Dewan Sentral FFC yang mewakili partai-partai Kongres Sudan, Ummah Nasional, Persatuan Federal, dan Partai Ba'ath. Sementara kubu pertama melakukan aksi duduk terbuka di depan Dewan Menteri menuntut pembubaran pemerintah dan pengunduran diri Hamdok serta mengingatkan pada aksi duduk tahun 2019 melawan rezim Bashir, kubu kedua mengorganisir demonstrasi untuk menuntut penyerahan kekuasaan kepada sipil sesuai Dokumen Konstitusi.
Tersisa satu masalah, yaitu apakah beberapa antek Inggris dan Eropa telah mengubah loyalitas mereka? Pembicaraan berkisar secara khusus pada Jibril Ibrahim, pemimpin Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (JEM) dan Menteri Keuangan saat ini dalam pemerintahan Hamdok, serta Minni Arko Minnawi, Gubernur Wilayah Darfur. Dengan memperhatikan hal ini, jelaslah hal-hal berikut:
1- Bahwa Menteri Keuangan Jibril Ibrahim mendapatkan kepercayaan dari antek Inggris Abdalla Hamdok yang menunjuknya sebagai menteri keuangan dalam susunan baru pemerintahannya pada 8/2/2021. Sebelum itu, yaitu pertengahan 2019, Kedutaan Besar Qatar membelanya selama krisis deportasinya dari Ethiopia pada 21/7/2019. Ia sebelumnya bersama saudaranya, Khalil, yang dibunuh oleh tentara Sudan dalam serangan udara. Ia termasuk pendiri Gerakan Keadilan dan Kesetaraan di Darfur dan penentang pemimpin milisi "Janjaweed" yang kemudian menjadi Pasukan Dukungan Cepat (Hemedti) di Darfur. Inggris dan Eropa memanfaatkan kekuatan yang menentang rezim Bashir di Darfur dengan menjalin kontak dan membangun hubungan dengan mereka untuk memukul rezim Bashir. Ia sebelumnya memiliki kontak dengan Uni Emirat Arab dan Chad, yaitu lingkaran pengaruh Inggris dan Eropa. Oleh karena itu, sangat kecil kemungkinannya orang ini meninggalkan hubungan lamanya dengan orang-orang Inggris dan Eropa dan berpindah ke pihak lain, yaitu antek-antek Amerika.
2- Demikian pula Minni Arko Minnawi, ia adalah salah satu panglima perang di Darfur yang memerangi rezim Bashir selama dua dekade sebelum meletakkan senjata dan berdamai dengan penguasa di Khartoum untuk kembali menjadi asisten Omar Bashir berdasarkan perjanjian Abuja. Kemudian ia hingga saat ini masih mendapatkan kepercayaan Hamdok, Perdana Menteri saat ini, yang menunjuknya sebagai Gubernur Darfur pada Mei lalu setelah penandatanganan perjanjian perdamaian Juba. Berdasarkan afiliasi sukunya, ia memiliki permusuhan historis dengan antek Amerika, Wakil Ketua Dewan Kedaulatan (Hemedti).
3- Dengan demikian, dugaan kuatnya adalah bahwa kelicikan Inggrislah yang mendorong kedua orang ini ke kubu antek-antek Amerika dan menjauhkan mereka dari kubu antek-antek Inggris dan Eropa. Jika Al-Burhan berhasil menyingkirkan Hamdok dan kelompoknya dari kekuasaan serta membentuk rezim baru, maka Inggris telah memasukkan dua orang kepercayaannya ke dalamnya, sehingga ia memiliki bagian dalam pemerintahan baru dengan cara kelicikan dan tipu daya khas Inggris.
Ketiga: Dengan apa yang terjadi pada situasi di Sudan dan jalur-jalur busuk yang didorong oleh antek-antek Amerika serta jalur-jalur busuk lainnya yang coba ditempuh oleh antek-antek Inggris dan Eropa, yang semuanya di dalamnya terdapat pertumpahan darah, kezaliman, kelaparan, dan krisis, maka penduduk di Sudan harus menyadari urusan mereka. Mereka harus berpaling dari semua penguasa gagal tersebut, baik antek Amerika, Inggris, maupun Eropa, yang menempatkan darah rakyat Sudan dan potensinya demi melayani negara-negara kafir ini. Mereka harus menentukan sikap dan menyatukan barisan melawan semua antek tersebut, tidak ada perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Mereka harus berpegang teguh pada tali Tuhan mereka yang kokoh, lalu bangkit melawan mereka semua untuk menumbangkan mereka dan menegakkan sistem yang diridhai oleh Tuhan mereka, yaitu Daulah Islamiyyah, Khilafah 'ala minhajin nubuwwah. Penduduk Sudan layak mendapatkan semua kebaikan ini yang akan menjaga darah mereka, menyatukan barisan mereka, dan mengusir pengaruh kaum kafir dari negeri mereka.
وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
"Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." (QS. Ar-Rum [30]: 4-5)
18 Rabiul Awwal 1443 H 25/10/2021 M