Pertanyaan:
Al-Jazeera.net memuat berita di situsnya pada 4 Februari 2023 bahwa pemimpin dewan militer di Burkina Faso, Ibrahim Traore, menegaskan bahwa "negaranya tidak akan memutus hubungan diplomatik dengan Prancis". Bagaimana kita memahami pernyataan ini jika dikaitkan dengan pernyataan juru bicara pemerintahan transisi di Burkina Faso pada 21 Januari 2023: "Pemerintah Burkina Faso telah memutuskan untuk mengakhiri perjanjian militer dengan Prancis yang mengizinkan pasukannya berada di wilayah Ouagadougou, karena keinginan agar pasukannya sendiri yang memegang kendali pertahanan, dan menuntut penarikan pasukan Prancis dalam waktu satu bulan"? Lalu, mengapa pemerintahan transisi di Burkina Faso mengambil keputusan tersebut? Padahal, pemerintahan transisi ini diumumkan setelah terjadinya kudeta terhadap hasil kudeta sebelumnya. Siapa sebenarnya yang berdiri di balik kudeta ini? Apa hubungan semua itu dengan konflik internasional? Kemudian, apakah Burkina Faso merupakan negeri Muslim? Berapa persentase umat Islam di sana?
Jawaban:
Kami akan memaparkan realitas Burkina Faso dan kudeta-kudeta yang terjadi bertubi-tubi baru-baru ini, dimulai dengan fakta bahwa negara tersebut adalah negeri Muslim:
Burkina Faso adalah sebuah negara di Afrika Barat dan merupakan negeri Muslim. Menurut sensus tahun 2006, lebih dari 60,5% penduduknya beragama Islam, sekitar 23% Kristen, dan sisanya menganut tradisi lain. Wilayah ini dulunya merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan Islam yang terbentuk setelah runtuhnya Kerajaan Mali, hingga akhirnya jatuh ke tangan penjajahan Prancis selama ekspansinya di Afrika berdasarkan perjanjian tahun 1314 H/1896 M. Wilayah ini sempat digabungkan ke koloni Upper Senegal, kemudian menjadi koloni tersendiri pada tahun 1335 H/1916 M dengan nama Upper Volta. Ketika umat Islam di Upper Volta melakukan upaya untuk meraih kemerdekaan, penjajah memecah-belah tanah mereka dan membaginya ke Ivory Coast, Mali, dan Niger. Pada tahun 1385 H/1947 M, Upper Volta menyatukan kembali wilayahnya dalam satu koloni, hingga akhirnya meraih kemerdekaan pada tahun 1380 H/1960 M. Pada 4 Agustus 1984, Presiden Thomas Sankara mengubah nama negara tersebut menjadi "Burkina Faso" yang berarti "Negeri Orang-orang Jujur (Suci)", yang diambil dari dua bahasa utama di negara tersebut: bahasa Miri (Burkina, yang berarti orang jujur atau suci) dan bahasa Dioula (Faso, yang berarti rumah ayah atau negeri).
Luas wilayahnya mencapai 274.200 km² dengan jumlah penduduk 21.510.181 jiwa. Ekonominya bergantung pada sektor pertanian, dan kota Ouagadougou adalah kota terpenting sekaligus ibu kotanya.
Pada awal tahun lalu, terjadi kudeta yang didalangi oleh Prancis. Kami telah menerbitkan Jawaban Pertanyaan pada 30 Januari 2022 mengenai kudeta di Burkina Faso yang terjadi pada 24 Januari 2022. Kami menjelaskan bahwa kudeta tersebut dan pemimpinnya, Damiba, didukung oleh Prancis. Kami menyatakan: ("Latar belakang pemimpin kudeta, Damiba, di negara yang militer dan pemerintahannya secara umum didominasi oleh Prancis, ditambah dengan alasan-alasan kudeta yang lemah, serta adanya indikasi bahwa Prancis tidak merasa terganggu bahkan menunjukkan kepuasan atas kudeta tersebut... semua ini menegaskan bahwa ia melakukan kudeta ini dengan dukungan Prancis"... Oleh karena itu, Amerika Serikat menentang kudeta tersebut). Rakyat di sana kemudian menyadari bahwa Prancis, sebagai penjajah lama yang terus bercokol, adalah pihak yang berdiri di belakangnya.
Sekitar sembilan bulan kemudian, terjadi kudeta terhadap kudeta tersebut! Pengumuman kudeta terjadi pada Jumat malam, 30 September 2022, yang menggulingkan Presiden Dewan Militer sekaligus pemimpin kudeta sebelumnya, Paul-Henri Damiba, dan menunjuk pemimpin kudeta baru, Ibrahim Traore. Terjadi berbagai aksi protes dan serangan terhadap lembaga-lembaga Prancis di sana, mulai dari kedutaan, konsulat, sekolah, hingga pusat-pusat kegiatan lainnya sebagai bentuk protes saat tersiar kabar bahwa Damiba melarikan diri ke pangkalan militer Prancis. Pemimpin kudeta baru, Ibrahim Traore, yang merupakan kepala unit anti-militan di wilayah Kaya (utara negara itu), menyatakan dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh salah satu tentaranya di televisi resmi negara: "Sekelompok perwira yang membantu Damiba merebut kekuasaan pada Januari (lalu) memutuskan untuk mencopot pemimpin mereka karena ketidakmampuannya dalam menghadapi pemberontakan militan." Alasan yang sama ini jugalah yang digunakan oleh para pelaku kudeta beberapa bulan sebelumnya untuk menggulingkan mantan Presiden Roch Kabore. Dalam pernyataannya disebutkan: ("Damiba menolak usulan para perwira untuk mengatur ulang militer, dan sebaliknya justru mempertahankan struktur militer yang menyebabkan jatuhnya rezim sebelumnya. Tindakan Damiba secara bertahap meyakinkan kami bahwa ambisinya telah menjauh dari apa yang kami canangkan sejak awal. Hari ini kami memutuskan untuk menggulingkan Damiba"). Pernyataan itu menambahkan: ("Para pemangku kepentingan nasional akan segera diundang untuk mengadopsi piagam transisi baru dan menunjuk presiden sipil atau militer lainnya. Konstitusi ditangguhkan, piagam transisi dibatalkan, perbatasan ditutup untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, serta semua aktivitas politik dan masyarakat sipil ditangguhkan"... Al-Ghad, 2/10/2022). Pernyataan ini menunjukkan bahwa para militer pelaku kudeta tidak puas dengan arah politik pemimpin kudeta sebelumnya, Paul-Henri Damiba, dan bahwa mereka memiliki orientasi politik lain. Ini berarti pemimpin kudeta lama, Damiba, mengikuti kebijakan yang berbeda dengan pemimpin kudeta baru.
Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa saat kudeta terakhir terjadi, serangan terhadap lembaga-lembaga Prancis bermunculan. Pemimpin kudeta terbaru, Ibrahim Traore, mengisyaratkan bahwa Damiba telah berlindung di pangkalan militer Prancis. Setelah pernyataan tersebut, serangan terhadap institusi Prancis terjadi dan beberapa di antaranya dibakar. Prancis menunjukkan kekecewaan mendalam atas serangan-serangan ini. Berita menyebutkan bahwa para demonstran yang marah membakar gedung kedutaan dan konsulat Prancis di Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso, pada Sabtu malam, 1 Oktober 2022, setelah beredarnya berita mengenai pengungsian Damiba ke pangkalan militer Prancis, meskipun kedutaan Prancis di Ouagadougou membantahnya. Massa di sekitar kedutaan meneriakkan slogan anti-Prancis sambil mendukung pemimpin kudeta baru. Foto-foto kebakaran di gedung-gedung Prancis tersebar luas di media sosial. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Anne-Claire Legendre, menyatakan: ("Kami mengutuk dengan sangat keras penargetan kedutaan kami di Ouagadougou. Keselamatan warga negara kami adalah prioritas yang tidak dapat ditawar."... France24, 1/10/2022). Mengingat adanya pangkalan militer Prancis yang penting di ibu kota Ouagadougou yang menampung ratusan tentara Prancis, sebagian besar dari pasukan khusus Prancis dengan dalih memerangi terorisme di kawasan Sahel Afrika, maka kudeta ini menargetkan keberadaan Prancis di negara tersebut. Segala yang terjadi menunjukkan bahwa kudeta ini dilakukan untuk melawan kepentingan Prancis.
Selain itu, Uni Eropa menunjukkan penentangannya terhadap kudeta tersebut dengan dalih menjaga kesepakatan penyerahan kekuasaan. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan: ("Uni Eropa juga menyesali memburuknya situasi keamanan dan kemanusiaan di negara tersebut"... France24, 1/10/2022). Ia merujuk pada serangan-serangan yang menargetkan institusi-institusi Prancis di Burkina Faso. Pejabat Uni Eropa tersebut menyatakan penentangannya terhadap kudeta atas nama Prancis, karena Uni Eropa sangat berkepentingan dengan kepentingan Prancis di Afrika. Pengaruh Prancis di sana dianggap sebagai bagian dari pengaruh Uni Eropa yang memperkuat posisi ekonomi dan politiknya.
Adapun posisi Amerika Serikat, terlihat bahwa mereka tidak menentang kudeta tersebut, bahkan secara implisit mendukungnya dan tidak menyebutnya sebagai kudeta. Amerika Serikat "menyerukan kembalinya ketenangan dan pengendalian diri oleh pihak-pihak yang terlibat"... (France24, 1/10/2022). Redaksi ini menunjukkan tidak adanya penentangan terhadap kudeta. Pemberitaan kantor berita Prancis mengenai posisi AS secara singkat ini menunjukkan kejengkelan Prancis terhadap posisi AS, dan kesadaran mereka bahwa Amerika berdiri di balik kudeta ini. Terlebih lagi, mengingat mantan Ketua Dewan Militer Burkina Faso adalah agen Prancis, dan Amerika tidak mengutuk kudeta saat ini terhadapnya, sementara sebelumnya Amerika mengutuk kudeta Damiba secara implisit di awal tahun ini dengan menunjukkan ketidakpuasan dan menuntutnya untuk menghormati konstitusi serta mengembalikan agen mereka, mantan Presiden Kabore. Maka, besar kemungkinan kudeta di bawah kepemimpinan Ibrahim Traore ini adalah rancangan Amerika.
Oleh karena itu, hasilnya adalah juru bicara pemerintahan transisi di Burkina Faso mengumumkan pada 21 Januari 2023 melalui televisi resmi bahwa "pemerintah Burkina Faso memutuskan untuk mengakhiri perjanjian militer dengan Prancis yang mengizinkan pasukannya berada di wilayah Ouagadougou karena keinginan agar pasukannya sendiri yang memegang kendali pertahanan, dan menuntut penarikan pasukan Prancis dalam waktu satu bulan". Radio resmi RTB menyatakan: "Prancis memiliki waktu satu bulan untuk menarik pasukannya dari negara ini." Beberapa hari sebelum pengumuman keputusan tersebut, para demonstran turun ke jalan di ibu kota Ouagadougou menuntut pengusiran duta besar Prancis dan penutupan pangkalan militer Prancis. Presiden transisi menjanjikan kepada mereka bahwa akan ada sesuatu yang terjadi terkait pengaturan hubungan dengan salah satu negara, tanpa menyebutkan namanya. Perlu dicatat bahwa sejak kudeta 30 September lalu, protes terhadap keberadaan Prancis terus berulang, menuntut pengusiran orang-orang Prancis dan penutupan pangkalan-pangkalan mereka.
Berdasarkan hal tersebut, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan bahwa mereka telah "menerima pada hari Selasa (24/1/2023) permintaan dari dewan militer yang berkuasa di Burkina Faso untuk menarik pasukan Prancis dari negara itu. Prancis akan mematuhi batas waktu yang diminta yaitu satu bulan, dan akan menghormati ketentuan perjanjian dengan melaksanakan permintaan ini"... (Halaman resmi France24, 25/1/2023). Presiden Prancis mengklaim adanya ambiguitas besar dan menuntut penjelasan. Karena itu, muncul beberapa penegasan dari Burkina Faso dan pesan-pesan kepada Prancis yang menjelaskan hal tersebut. Jawaban dari pemerintah Burkina Faso melalui juru bicara Jean-Emmanuel Ouedraogo pada 23 Januari 2023 menyatakan: ("Kami mengakhiri perjanjian tersebut, namun ini bukan akhir dari hubungan diplomatik antara Burkina Faso dan Prancis. Pengakhiran kehadiran militer Prancis adalah hal yang wajar dan telah diatur dalam ketentuan perjanjian, dan saat ini kami tidak melihat cara lain untuk membuat permintaan tersebut lebih jelas lagi"). (AFP, Al-Araby Al-Jadeed, 25/1/2023).
Adapun bagaimana memahami pengumuman pemimpin pemerintahan transisi Ibrahim Traore bahwa negaranya tidak akan memutus hubungan diplomatik dengan Prancis meskipun telah memperingatkan untuk mengakhiri kehadiran militer Prancis, hal itu dikarenakan pengaruh Prancis telah berlangsung puluhan tahun dan Prancis memiliki kaki tangan di dalam Burkina Faso. Pemerintahan saat ini fokus pada penyingkiran kekuatan militer Prancis dan mencukupkan diri dengan hal itu tanpa melakukan provokasi politik melalui pemutusan hubungan diplomatik. Tidak menutup kemungkinan bahwa Prancis menyadari hal ini dan akan mengulur-ulur waktu penarikan militer, kecuali jika mereka dipaksa kalah melalui bantuan material Amerika kepada pemerintahan saat ini.
Begitulah lingkaran setan kudeta terus berlanjut di Burkina Faso dan negeri-negeri Muslim lainnya. Kudeta ini bukan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik atau melakukan revolusi hakiki terhadap penjajah dengan mengusir dan melenyapkannya hingga ke akar-akarnya serta membersihkan negeri dari cengkeramannya sebagaimana yang seharusnya. Namun, yang terjadi hanyalah pergantian wajah-wajah agen dari satu negara penjajah ke negara penjajah lainnya sebagai hasil dari konflik internasional. Perubahan hakiki seharusnya dibangun di atas pemikiran umat dan membangun negara yang terintegrasi berdasarkan pemikiran tersebut, dengan konstitusi yang terpancar dari akidahnya, yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ.
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
"Dan Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum Muslim." (QS An-Nahl [16]: 89)
Kita memohon kepada Allah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa agar negeri-negeri Muslim kembali bersatu dalam satu negara, Khilafah Rasyidah, sehingga Islam dan kaum Muslim menjadi mulia, sedangkan kekufuran dan kaum kafir menjadi hina. Islam akan tersebar ke seluruh penjuru bumi dengan kemuliaan pihak yang mulia atau kehinaan pihak yang hina. Hal ini pasti akan terjadi dengan izin Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya... dari Tamim ad-Dari, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:
لَيبلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بلَغَ اللَّيْلُ وَالنهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزّاً يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلّاً يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ
"Sungguh, urusan (agama) ini akan sampai ke wilayah yang dijangkau oleh malam dan siang. Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun, baik di kota maupun di desa, kecuali Allah akan memasukkan agama ini ke dalamnya dengan kemuliaan yang mulia atau kehinaan yang hina; kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam, dan kehinaan yang dengannya Allah menghinakan kekafiran." (HR Ahmad)
Al-Hakim juga meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dengan redaksi... Aku mendengar Al-Miqdad bin al-Aswad al-Kindi radhiyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:
لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ بَيْتِ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيزٍ، أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، يُعِزَّهُمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ يُذِلُّهُمْ فَلَا يَدِينُوا لَهَا
"Tidak akan tersisa di muka bumi ini satu rumah pun, baik di kota maupun di desa, kecuali Allah akan memasukkan kalimat Islam kepada mereka dengan kemuliaan yang mulia atau kehinaan yang hina; Allah memuliakan mereka sehingga menjadikan mereka sebagai pemeluknya, atau Dia menghinakan mereka sehingga mereka tidak tunduk kepadanya." (Al-Hakim berkata: Hadits ini shahih sesuai syarat Syaikhain [Bukhari-Muslim], namun keduanya tidak meriwayatkannya).
16 Rajab 1444 H 7 Februari 2023 M