Jawab Pertanyaan
Pertanyaan:
Hamas mengumumkan dari Doha pada hari Senin, 1/5/2017, penerimaannya terhadap negara Palestina di perbatasan '67 sebagai "formula konsensus nasional bersama", menghapus kalimat "penghancuran Israel", dan menyatakan kemandiriannya dari Ikhwanul Muslimin... Pertanyaan saya terdiri dari dua bagian:
Pertama: Apakah pengumuman dokumen baru Hamas ini terkait dengan solusi damai melalui negosiasi yang dibawa oleh pemerintahan Amerika yang baru?
Atau apakah "perubahan haluan" dalam tujuan Hamas ini dipengaruhi oleh Eropa melalui jalur yang terpisah dari kebijakan Amerika?
Jawaban:
Untuk memahami motivasi dan dimensi pengumuman dokumen baru tersebut, yang dinamakan "Dokumen Prinsip dan Kebijakan Umum Gerakan Hamas", serta kaitannya dengan Amerika dan Eropa... kami paparkan hal tersebut sebagai berikut:
Pertama: Dampak dari konsesi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan kemudian diikuti oleh Hamas:
PLO yang diklaim sebagai "wakil Palestina" telah menyerahkan 80% tanah Palestina (pendudukan 48) dengan dalih agar mereka memiliki negara kecil di wilayah yang diduduki tahun 1967. Namun, sebagai imbalannya, alih-alih memberikan pengakuan terhadap sisa tanah Palestina (pendudukan 67) bagi rakyat Palestina, kaum Yahudi justru hanya memberikan pengakuan terhadap PLO! Bahkan, entitas Yahudi dan Barat pada umumnya segera dan berhasil mengubah entitas yang lahir dari PLO, yaitu "Otoritas Palestina" berdasarkan Perjanjian Oslo yang terkutuk, menjadi pelayan keamanan bagi entitas Yahudi dan menjadi rangkaian pengkhianatan konsesi dengan dalih menciptakan perdamaian... Amerika dan Eropa tahu bahwa penolakan entitas Yahudi untuk memberikan konsesi sekecil apa pun dengan dalih keamanan adalah hambatan utama bagi pencapaian apa yang disebut perdamaian. Padahal PLO telah memberikan konsesi yang sangat besar, dan siap memberikan lebih banyak konsesi demi pengumuman penyelesaian apa pun yang disebut "negara Palestina", meskipun negara itu tanpa senjata dan tanpa kedaulatan, artinya tidak ada unsur negara kecuali namanya saja. Meskipun demikian, entitas Yahudi menginginkan lebih karena mereka menyadari bahwa siapa pun yang menghinakan diri sendiri, maka penghinaan itu akan menjadi mudah baginya.
Hamas terus memberikan pernyataan keras menentang konsesi PLO kepada entitas Yahudi demi negara kecil di wilayah pendudukan 67. Hal ini membuat Otoritas Palestina berada dalam posisi lemah dalam negosiasi-negosiasi setelah penandatanganan Perjanjian Oslo. Maka, muncullah rencana jahat untuk membuat Hamas mengikuti jejak PLO dengan membawanya ke tampuk kekuasaan di bawah naungan penjajahan, kemudian berinteraksi dengannya dan menerima negosiasi untuk negara kecil di wilayah 67, yang secara alami akan mengarah pada pengakuan terhadap entitas Yahudi! Karena PLO sudah terlibat sangat dalam dalam proyek-proyek Barat, terutama Amerika, untuk menundukkan penduduk Palestina dan memaksa mereka menerima entitas Yahudi, maka PLO berpartisipasi bersama Barat dalam konspirasi untuk membawa Hamas ke kekuasaan di bawah naungan penjajahan... PLO berkontribusi dalam hal ini baik di balik layar maupun secara terang-terangan karena mereka sadar bahwa berkuasa di bawah naungan penjajahan akan membawa Hamas ke posisi yang sama dengan Fatah dan PLO... Demikianlah, Hamas memenangkan pemilihan legislatif tahun 2006, dan faksi-faksi lainnya menolak membentuk pemerintahan persatuan nasional bersamanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjeratnya dalam pemerintahan di bawah penjajahan. Pada saat yang sama, Qatar meningkatkan kontaknya dengan Hamas dan menyatakan dukungannya, yang kemudian diikuti oleh penguasaan Hamas atas seluruh Jalur Gaza... Dengan keterlibatan Hamas dalam memerintah Jalur Gaza secara sendirian, jebakan itu pun sempurna. Entitas Yahudi menolak berurusan dengannya dalam masalah pelayanan bagi dua juta penduduk Jalur Gaza dengan menganggapnya sebagai kelompok "teroris". Sementara itu, Mesir memperketat blokade terutama setelah Al-Sisi mengambil alih kekuasaan. Dengan demikian, Jalur Gaza dan kekuasaan Hamas di sana berada di antara jepitan rezim Al-Sisi dan entitas Yahudi. Otoritas di Ramallah melengkapi pengepungan ini karena merupakan pihak yang berhubungan dengan entitas Yahudi terkait Jalur Gaza. Akibatnya, Hamas tidak lagi mampu menyediakan kebutuhan dasar hidup bagi orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya... Berdasarkan fakta ini, Hamas dengan kekuasaannya di Gaza di bawah penjajahan—sesuai saran Qatar—menempatkan dirinya di antara dua pilihan yang sangat pahit: runtuh dan kembalinya otoritas Abbas ke Gaza—yang ditolak oleh Hamas—atau menanggapi saran para pendukungnya terutama Qatar untuk melunakkan sikap terhadap entitas Yahudi, membangun jenis hubungan dengannya, dan berjalan secara terbuka dalam proyek penyelesaian termasuk negara 67! Setiap orang yang sadar memahami bahwa menerima kekuasaan di bawah penjajahan pasti akan mengarah pada interaksi dengan penjajah, menerima serta mendukung negosiasi dengan entitas Yahudi, dan mengerdilkan tujuan perlawanan menjadi sekadar mendirikan negara Palestina di perbatasan 67 dengan segala konsekuensi konsesinya... Tentu saja, kebodohan dalam masalah ini tidak bisa dimaafkan.
Semua pernyataan yang dikeluarkan oleh para pemimpin Hamas mengonfirmasi bahwa tujuan dokumen tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan masyarakat internasional terhadap mereka, mempertahankan kekuasaan mereka di Jalur Gaza, dan menyetujui keberadaannya sebagai elemen dalam persamaan penyelesaian masalah Palestina. Artinya, menghilangkan anggapan bahwa Hamas berdiri sebagai batu sandungan terhadap likuidasi Palestina melalui negosiasi. Di antara pernyataan tersebut adalah:
a. Khaled Mashal menyatakan bahwa ("Dokumen politik ini sejalan dengan perubahan dan mencerminkan praktik, pemikiran, serta visi Hamas. Keputusan untuk menyiapkan dokumen politik ini diambil 4 tahun yang lalu, dan proses penyusunannya dimulai sejak dua tahun lalu...") (Noon Post, 1/5/2017). Mashal juga berkata, "Hamas memilih pendekatan baru yaitu perkembangan dan fleksibilitas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dan hak-hak..." (Al Arabiya Net, 1/5/2017). Dia menambahkan dalam konferensi pers: ("Kami sepakat untuk membuat dokumen politik yang mencerminkan perkembangan pemikiran dan kinerja politik Hamas... Kami tidak mencari perang melainkan pembebasan dan menyingkirkan penjajahan... Setelah mengadopsi formulasi final, kami bertemu selama 9 jam dengan sejumlah pakar hukum internasional untuk mengambil catatan mereka. Hamas melalui dokumen ini menunjukkan bahwa ia adalah gerakan yang maju dan terbarukan, yang berkembang secara intelektual dan politik sebagaimana dalam perlawanan...") (Kantor Berita Ma'an, 2/5/2017).
b. Dalam jawabannya atas pertanyaan tentang pentingnya dokumen ini bagi gerakan secara internal dan eksternal, Barhoum menjawab: ("Dokumen ini sangat berarti bagi generasi baru dalam gerakan yang mencari fleksibilitas, perkembangan, pemikiran tercerahkan, dan mengikuti perubahan. Dokumen ini membuka cakrawala baru dalam berinteraksi dengan masyarakat, menetapkan parameter dan sifat konflik dengan musuh bagi mereka, serta merumuskan kembali metode berinteraksi dengan pihak lain dan keterbukaan terhadap dunia." Barhoum menambahkan: "Dengarkanlah Hamas dan jangan dengar tentangnya dari lawan-lawan dan musuhnya, agar kompas Anda tidak menyimpang dalam cara berinteraksi dengannya"...) (Noon Post, 2/5/2017).
Kemudian, butir-butir dokumen tersebut menyatakan hal itu secara eksplisit:
Butir kedelapan dari dokumen baru menyatakan (Hamas memahami Islam dengan cakupan seluruh aspek kehidupan, kesesuaiannya untuk setiap waktu dan tempat, serta semangat moderatnya; Hamas meyakini bahwa Islam adalah agama perdamaian dan toleransi, yang di bawah naungannya para pengikut syariat dan agama hidup dalam keamanan; Hamas juga meyakini bahwa Palestina adalah dan akan tetap menjadi model koeksistensi, toleransi, dan kreativitas peradaban). Koeksistensi dan toleransi antaragama yang dimaksud di sini adalah dengan kaum Yahudi, yaitu menutup lembaran masa lalu dan membuka lembaran baru koeksistensi dan toleransi. Ini adalah indikasi tingkat kompromi yang besar, dan juga menunjukkan tujuan dari pengumuman dokumen tersebut, yaitu memperkenalkan gerakan tersebut kepada Eropa dan Amerika dengan cara yang meningkatkan penerimaan dan pengakuan mereka terhadap Hamas dalam konstelasi politik Palestina...
Dokumen tersebut menyatakan dalam butir 34 tentang (peran sentral perempuan Palestina dalam membangun masa kini, masa depan, dan sistem politik...) Teks ini tidak diletakkan dalam konteks pengangkatan derajat perempuan oleh Islam, melainkan untuk mendekati konsep-konsep Barat tentang apa yang mereka sebut "hak-hak perempuan", yang sebenarnya hanyalah alat untuk menyerang peradaban Islam, bukan tuntutan hak perempuan yang sebenarnya. Barat tidak menuntut dirinya sendiri untuk tidak membunuh perempuan Muslim di Irak, Suriah, dan Palestina, bahkan mereka tidak menganggap perlindungan nyawa perempuan sebagai hak, melainkan hanya menuntut ide kebebasan perempuan seperti yang mereka inginkan untuk menghancurkan peradaban Islam.
Melalui pernyataan dan teks dokumen ini, tujuannya menjadi sangat jelas. Dokumen tersebut membebaskan gerakan dari kulit-kulit ideologis yang diragukan oleh Barat, meskipun itu hanya kulit! Hal ini memberikan warna pragmatis yang bersih dari dimensi ideologis Islam. Dengan demikian, Hamas ingin menempatkan dirinya di posisi yang tidak dianggap menghalangi solusi damai, yaitu membuka jalan bagi solusi negosiasi dan mendukungnya sebagai "formula konsensus nasional bersama"! Bahkan, dokumen Hamas ini bertepatan dengan kemungkinan dibukanya negosiasi antara Otoritas Palestina dan entitas Yahudi. Pengumumannya pada 1/5/2017 sangat jelas bertepatan dengan kunjungan Abbas ke Washington pada 2/5/2017... Adapun retorika bahasa tentang Islam dan tidak mengakui entitas Yahudi, itu tidak ada nilainya. Sebab, bagaimana mungkin menyatukan antara menerima negara Palestina di perbatasan '67 dengan tidak mengakui entitas Yahudi? Pengumuman Hamas tentang penerimaan negara di perbatasan '67, dan menyebutnya sebagai formula konsensus nasional bersama, tidak lain adalah awal dari konsesi-konsesi yang akan diikuti oleh konsesi lainnya. Pemandangan ini mengingatkan kita pada langkah-langkah dan tahapan konsesi yang dilakukan oleh PLO hingga akhirnya berubah menjadi pelayan keamanan bagi entitas Yahudi... Sebagaimana tampak, "kekuasaan" Hamas di Gaza sejak pemilu 2006 kemudian pengambilalihan kekuasaan di Gaza tidak jauh dari langkah-langkah bertahap tersebut, terutama sejak pidato Mashal di Damaskus pada 25/6/2009 yang menyatakan bahwa ia menginginkan negara di perbatasan '67. Saat itu pada 26/6/2009 kami telah mengeluarkan rilis berjudul "Kekuasaan Hamas Mengikuti Jejak Kekuasaan Fatah Sejengkal demi Sejengkal dan Seasta demi Seasta!!" di mana kami katakan: ("Ketika Fatah didirikan pada pertengahan 1960-an, ia mengumumkan mengadopsi perlawanan untuk membebaskan Palestina dari sungai hingga laut, kemudian berakhir dengan kehilangan sungai, laut, dan apa yang ada di antara keduanya! Kekuasaan Fatah mengakui entitas Yahudi di sebagian besar wilayah Palestina, dan mulai merundingkan negara di wilayah yang tersisa di Palestina di bawah naungan Amerika... Namun, kekuasaan Fatah hingga hari ini, setelah bertahun-tahun negosiasi, tidak mendapatkan apa-apa... Kemudian Hamas didirikan sekitar dua dekade setelah Fatah, ia memulai langkah yang dijalani Fatah dari awal, mengumumkan mengadopsi perlawanan untuk membebaskan Palestina dari sungai hingga laut, dan mulai mengkritik Fatah karena pengakuannya terhadap negara Yahudi, dan karena hanya menuntut negara di perbatasan 1967, serta karena melemparkan diri ke pelukan Amerika... Kemudian kekuasaan Hamas akhirnya berakhir dengan menuntut negara di perbatasan 1967, di samping negara Yahudi di sebagian besar wilayah Palestina! Dan mengulurkan tangan ke Amerika untuk bernegosiasi guna mewujudkan hal ini!... Dalam pidato tokoh besar Hamas Khaled Mashal di Damaskus 25/6/2009, ia secara terang-terangan mengatakan 'bahwa Hamas menginginkan negara di perbatasan 1967, dan bahwa ia mengulurkan tangan untuk bernegosiasi dengan Amerika untuk tujuan tersebut!'). Demikianlah, dimulainya langkah-langkah konsesi bertahap ini telah berlalu sekitar delapan tahun, yaitu dua kali lipat durasi yang disebutkan Mashal dalam dokumen Hamas saat ini.
Konsesi telah dimulai sebelumnya, perbedaannya adalah saat itu Mashal menyebutkan sebagian, dan sekarang ia menambahkan bagian-bagian lainnya. Sebelumnya ia menyebutkan perbatasan '67, namun tetap mencantumkan penghancuran negara Yahudi dalam piagamnya, dan tetap mencantumkan keterkaitan Hamas dengan Ikhwanul Muslimin... Sekarang ia menyerahkan keduanya sejalan dengan konsesi bertahap!! Perbedaan lainnya adalah sebelumnya hanya berupa pidato, namun sekarang menjadi dokumen politik yang resmi!
Kedua: Dokumen Hamas dan kaitannya dengan proyek-proyek solusi Amerika:
Di tengah gejolak kawasan Arab terutama di Suriah, dan ketegangan antara Amerika dan Korea Utara, isu Palestina tidak lagi menjadi isu mendesak yang diprioritaskan oleh pemerintahan Amerika saat ini. Oleh karena itu, Amerika tidak terburu-buru dalam masalah ini... Amerika sedang menjajaki prospek solusi bagi masalah Palestina, mempelajari kemungkinan membuka negosiasi antara pihak Arab khususnya Palestina dengan entitas Yahudi, dan melihat apa yang akan terjadi. Hal ini ditegaskan oleh laporan BBC 11/3/2017 (Reuters mengutip Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina, yang mengatakan bahwa Trump memberi tahu Abbas bahwa ia ingin membahas cara kembali ke meja perundingan, dan menekankan "komitmennya pada proses damai yang mengarah pada perdamaian sejati"). Ia juga mengatakan dalam konferensi pers bersama Abbas di Gedung Putih: ("Saya akan melakukan apa pun yang diperlukan... Saya ingin bekerja sebagai mediator, pengarah, atau wasit antara kedua belah pihak dan kita akan menyelesaikan ini...") (Russia Today, 4/5/2017). Artinya, Amerika tidak memberikan rencana solusi spesifik untuk Palestina sekarang, sampai ada kemajuan dalam perang atau pendinginan suasana terkait masalah Suriah dan Korea Utara. Belum ada kejelasan bagi Trump tentang cara kembali ke perundingan atau jenis proses perdamaian yang ia inginkan. Ia masih dalam tahap eksplorasi, peninjauan, dan obrolan dengan pihak-pihak yang bertikai di Palestina... Ia juga ingin pihak-pihak tersebut bertemu langsung untuk menyepakati solusi yang mereka inginkan, atau lebih tepatnya yang diinginkan oleh entitas Yahudi! Karena itu, ia menuntut perundingan langsung (Perwakilan AS untuk PBB Nikki Haley telah bertemu dengan perwakilan Palestina Riyad Mansour untuk pertama kalinya Selasa lalu. Kemudian, ia mengatakan dalam sebuah cuitan di Twitter bahwa Palestina harus bertemu dengan Israel "dalam perundingan langsung daripada beralih ke PBB untuk mendapatkan hasil...") (BBC, 11/3/2017).
Pemerintahan Amerika saat ini mendukung entitas Yahudi dengan lebih solid dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Hal ini karena Amerika melihat Timur Tengah telah menjadi kawasan yang dilanda revolusi yang menolak status quo dari segala sisi. Jika Amerika mampu menghadapi revolusi saat ini melalui rezim-rezim yang ada di dunia Islam, mungkin ia tidak akan mampu melakukannya di masa depan karena kelemahan rezim-rezim ini yang terus meningkat, bahkan beberapa di antaranya di ambang keruntuhan. Akibatnya, pentingnya entitas Yahudi dalam strategi Amerika kembali menempati prioritas untuk melayani kepentingan Amerika setelah melemahnya rezim-rezim Arab. Oleh karena itu, apa yang tampak aneh dalam tawaran pemerintahan Trump seperti kemungkinan mengabaikan solusi dua negara dan mengadopsi solusi satu negara, serta rencana pemindahan kedutaan Amerika ke Yerusalem—meskipun Amerika mungkin bersiasat di dalamnya—semua itu adalah ekspresi dari besarnya bahaya yang dirasakan Amerika terhadap kepentingannya di hadapan revolusi umat Islam. Maka, ia fokus mendukung entitas Yahudi karena menganggapnya mampu melindungi kepentingannya setelah agen-agennya di kawasan ini terguncang...
Berdasarkan perhatian dan dukungan terhadap entitas Yahudi ini, Presiden Trump meminta warga Palestina untuk menghentikan provokasi. Dalam pertemuan pertamanya dengan Abbas pada hari Rabu, 3 Mei, Trump menyerukan kepada para pemimpin Palestina ("untuk berbicara dengan satu suara melawan hasutan kekerasan terhadap warga Israel...") (Reuters Arabic, 4/5/2017). Ini sebagai tambahan dari syarat-syarat tidak adil yang diminta Trump kepada warga Palestina jika mereka menginginkan solusi dua negara, sebagaimana dilaporkan oleh situs Al-Monitor 2/5/2017 (Hal yang paling mengkhawatirkan para perunding Palestina adalah syarat-syarat Amerika untuk memulai kembali pembicaraan damai yang diajukan oleh utusan Amerika Jason Greenblatt pada bulan Maret ketika bertemu para pemimpin Palestina dan Arab. Rencana yang terdiri dari sembilan poin tersebut mencakup syarat-syarat yang ditetapkan Amerika Serikat untuk menerima solusi dua negara, di antaranya perlunya reformasi keamanan Palestina dengan koordinasi bersama Israel, menghentikan aliran dana terbuka yang dikirim ke Gaza, dan menunjukkan bahwa warga Palestina menentang terorisme dengan cara-cara praktis).
Ketiga: Hubungan Eropa dengan dokumen tersebut dan apakah ia berada di jalur yang terpisah dari Amerika?
Negara-negara Eropa terlalu lemah untuk memiliki proyek-proyek yang terpisah dari Amerika saat ini. Meskipun Qatar yang loyal kepada Inggris memiliki peran aktif, hal itu tidak berarti Eropa bisa menciptakan solusi bagi masalah Palestina tanpa Amerika... Bagaimanapun, mengakui entitas Yahudi dan bernegosiasi dengannya adalah tuntutan seluruh Barat; Eropa dan Amerika sepakat dalam hal ini... Inggris, terutama setelah memulai langkah keluar dari Uni Eropa, lebih siap dari sebelumnya untuk berjalan beriringan dengan Amerika dalam menyelesaikan masalah Palestina tanpa meletakkan hambatan. Pemerintahan Trump pun mengakui beberapa kepentingan Inggris dan siap memberinya bagian dari "rampasan", terutama karena pihak Amerika dan Eropa sama-sama menghadapi risiko Islam yang besar dan menyaksikannya dari dekat di kawasan Arab yang sedang bergolak. Seluruh kawasan tersebut mungkin sudah di ambang lepas dari kendali Barat.
Keempat: Kami ulangi apa yang selalu kami katakan:
Pengakuan Fatah dan Hamas terhadap dua negara di Palestina tidak akan membuat entitas Yahudi menjadi sah dalam pandangan Islam. Fatah dan Hamas bukanlah representasi Islam dan kaum Muslim, melainkan hanyalah sekelompok kecil dari rombongan yang menyimpang dari jalan yang benar. Adapun Palestina, ia adalah tanah Islam yang diberkahi, milik umat Islam, yang tertanam dalam akal dan hati mereka sejak Allah SWT menghubungkan Masjidil Aqsha dengan Baitullah al-Haram dalam peristiwa agung, Isra’ dan Mi'raj:
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
"Mahasuci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS al-Isra’ [17]: 1)
Inilah Palestina. Solusinya tidak akan dicapai dengan mengulurkan tangan kepada Amerika melalui negosiasi solusi dua negara, tidak pula dengan bernegosiasi dengan entitas Yahudi. Bahkan jika mereka benar-benar menarik diri dari seluruh wilayah pendudukan tahun 1967, sejengkal tanah pun di Palestina yang diduduki tahun 1948 dan sejengkal tanah di Palestina yang diduduki tahun 1967 adalah sama dalam pandangan Islam. Tanah yang diberkahi ini telah bercampur dengan darah para syuhada tentara Islam sepanjang zaman Khilafah Islamiah, hingga tidak ada sejengkal pun tanah Palestina yang tidak tertumpah di atasnya darah syuhada atau debu kuda para mujahid.
Sesungguhnya Palestina sejak peristiwa Isra' telah dan akan tetap menjadi amanah di pundak kaum Muslim, dan tidak ada seorang Muslim merdeka pun yang boleh mengkhianati amanah ini. Allah Yang Mahakuat lagi Maha Perkasa berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS al-Anfal [8]: 27)
15 Sya'ban 1438 H 12/5/2017 M