Jawaban Pertanyaan
Pertanyaan:
(Ridha Gharsallaoui mengucapkan sumpah konstitusional di hadapan Presiden Kais Saied untuk mengelola Kementerian Dalam Negeri setelah sebelumnya menjabat sebagai penasihat, sebagaimana diberitakan oleh Al-Jazeera pada 30/7/2021). Sebelumnya, Presiden Tunisia Kais Saied telah mengumumkan dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah pada Minggu malam, 25/7/2021, setelah pertemuan darurat dengan pimpinan militer dan keamanan, mengenai pembekuan wewenang parlemen dan pemberhentian Perdana Menteri Hichem Mechichi dari tugasnya berdasarkan Pasal 80 Konstitusi Tunisia. Ia juga mencabut kekebalan hukum anggota parlemen, mengumumkan pemberhentian Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman, serta mengambil alih kekuasaan eksekutif dengan bantuan seorang kepala pemerintahan yang akan ia tunjuk sendiri... Lantas, mengapa Presiden Tunisia melakukan hal tersebut? Bagaimana reaksi internasional terhadapnya? Dan apakah ini berarti konflik internasional telah mengarah kuat ke Tunisia?
Jawaban: Untuk menjelaskan pendapat yang kuat (rajih) dalam masalah-masalah ini, kami paparkan hal-hal berikut:
1- Krisis antara Presiden Tunisia Kais Saied dengan pemerintah dan parlemen dimulai pada awal tahun ini. Perdana Menteri Hichem Mechichi pada 16/1/2021 mengumumkan perombakan kabinet (reshuffle) yang mencakup 11 dari 25 portofolio kementerian. Presiden menolak perombakan tersebut, termasuk pemberhentian beberapa menteri yang dekat dengannya. Saied menyatakan pada 25/1/2021, "Bahwa perombakan menteri baru-baru ini yang dilakukan oleh Perdana Menteri Hichem Mechichi terhadap pemerintah tidak menghormati prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi, khususnya Pasal 92, yaitu perlunya musyawarah di Dewan Menteri jika berkaitan dengan perubahan struktur pemerintah, di samping pelanggaran lainnya (yang tidak ia sebutkan)." Ia juga mengatakan, "Beberapa nama yang diusulkan dalam perombakan konstitusi tersebut terkait dengan kasus hukum atau memiliki file konflik kepentingan... Dan siapa pun yang terlibat kasus tidak boleh mengucapkan sumpah, karena sumpah bukan sekadar prosedur formal, melainkan prosedur mendasar." Ia juga menyatakan ketidakpuasannya atas "absennya perempuan dari daftar menteri yang diusulkan..." (AFP, 25/1/2021). Keputusan Presiden ini muncul saat Tunisia sedang menderita krisis ekonomi yang mencekik, yang diperparah oleh dampak pandemi Corona yang menghantam negara itu dengan keras, disertai peringatan akan runtuhnya sistem kesehatan dalam waktu dekat, yang mengharuskan diterimanya bantuan medis darurat dari berbagai negara selama beberapa hari terakhir. Lembaga Statistik Tunisia mempublikasikan bahwa ekonomi Tunisia menyusut 8,8 persen pada tahun 2020. (Data dari Lembaga Statistik Tunisia "pemerintah" pada hari Senin menunjukkan bahwa ekonomi negara itu mencatat penurunan rekor sebesar 8,8 persen pada tahun 2020. Ekonomi Tunisia, yang sangat bergantung pada pariwisata, terpukul keras akibat dampak pandemi Corona... Lembaga Statistik menyatakan bahwa tingkat pengangguran meningkat menjadi 17,4 persen pada kuartal keempat tahun 2020, dibandingkan dengan 16,2 persen yang tercatat pada kuartal ketiga tahun yang sama... Anadolu Agency, 15/2/2021).
2- Pada 25/7/2021, Kepresidenan Tunisia mempublikasikan sebuah pernyataan di halaman resmi Facebook-nya yang berbunyi: ("Setelah berkonsultasi dengan Kepala Pemerintahan dan Ketua Majelis Perwakilan Rakyat, serta mengacu pada Pasal 80 Konstitusi, Presiden Republik Kais Saied pada hari ini, 25 Juli 2021, mengambil keputusan-keputusan berikut demi menjaga eksistensi tanah air, keamanan negara, kemerdekaannya, dan menjamin kelancaran roda pemerintahan negara: * Memberhentikan Kepala Pemerintahan Bapak Hichem Mechichi. * Membekukan kerja dan wewenang dewan perwakilan selama 30 hari. * Mencabut kekebalan parlementer bagi seluruh anggota Majelis Perwakilan Rakyat. * Presiden Republik mengambil alih otoritas eksekutif dengan bantuan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang ditunjuk oleh Presiden Republik". Pernyataan itu menambahkan: "Dalam beberapa jam ke depan akan diterbitkan dekrit yang mengatur tindakan luar biasa ini yang diharuskan oleh keadaan dan akan dicabut setelah sebab-sebabnya hilang... Kepresidenan menyerukan kepada rakyat Tunisia untuk tidak terseret ke belakang para penyeru kekacauan." CNN Dubai, 26/7/2021). Saied menegaskan bahwa keputusan-keputusannya ("bukanlah penangguhan konstitusi, dan bukan pula keluar dari legitimasi konstitusional"... Al-Jazeera Net, 26/7/2021). Presiden Tunisia Kais Saied pada hari Jumat juga menyatakan bahwa ia tidak akan berubah menjadi diktator, dengan menganggap bahwa ia ("sangat memahami teks-teks konstitusi, menghormatinya, dan telah mempelajarinya"). Sebelumnya, kantor berita resmi mengisyaratkan bahwa kejaksaan telah membuka penyelidikan terhadap empat anggota Partai Ennahda, termasuk pengawal pribadi Ghannouchi, dengan tuduhan mencoba melakukan tindakan kekerasan di depan parlemen, serta terhadap anggota parlemen Tunisia Yassine Ayari... France24 - AFP - Reuters, 30/7/2021).
3- Ketua Parlemen Tunisia Rached Ghannouchi melalui halaman resmi Facebook-nya pada 26/7/2021 membantah bahwa Presiden Republik telah berkonsultasi dengannya. Ia menulis: "Ketua Majelis Perwakilan Rakyat membantah adanya konsultasi dengannya untuk mengaktifkan Pasal 80 Konstitusi... Sama sekali tidak terjadi konsultasi dengannya oleh Kais Saied Presiden Republik mengenai pengaktifan Pasal 80 Konstitusi. Selain itu adalah klaim palsu." Pada Senin pagi, tentara melarang Ketua dan anggota Majelis Perwakilan Rakyat memasuki markas dewan dan memberi tahu mereka bahwa ada instruksi untuk menutup parlemen. Ghannouchi berkata, ("Saya Ketua Majelis berdiri di depan institusi yang saya pimpin dan tentara melarang saya memasukinya," dan ia menuduh Kais Saied "melakukan kudeta terhadap revolusi dan konstitusi"... Al-Jazeera, 27/7/2021). Namun Saied berkata: ("Keputusan-keputusan terakhirnya bukanlah upaya kudeta terhadap konstitusi, ia tidak berniat mengudeta konstitusi dan legitimasi di negara ini, dan keputusan-keputusan terakhir sepenuhnya legal dan masa berlakunya akan berakhir segera setelah bahaya yang mengancam negara hilang." Halaman Kepresidenan Tunisia di Facebook, 27/7/2021). Kemudian pada 30/7/2021, Ridha Gharsallaoui mengucapkan sumpah konstitusional di hadapan Presiden Kais Saied untuk mengelola kementerian dalam negeri, setelah sebelumnya menjabat sebagai penasihat, sebagaimana diberitakan Al-Jazeera pada 30/7/2021.
4- Adapun reaksi negara-negara besar yang berpengaruh di Tunisia adalah sebagai berikut:
a- Amerika Serikat: Amerika tidak memiliki pengaruh politik (nufudz siyasi) yang efektif di Tunisia. Kelas politik yang ada pada dasarnya berafiliasi kepada Inggris, kemudian Prancis juga berhasil masuk dengan pengaruhnya. Dengan demikian, para politisi berada dalam lingkup pengaruh Eropa; yaitu Inggris dan Prancis. Amerika telah mencoba masuk sampai batas tertentu melalui bantuan militer dan bantuan masyarakat sipil. Mengenai bantuan militer, Amerika Serikat telah mencoba metode ini untuk mendapatkan pengaruh di Tunisia. Selama beberapa dekade, dengan dalih terorisme, Amerika Serikat telah mempersenjatai, melatih, dan bekerja sama dengan militer Tunisia. Amerika Serikat mendanai militer Tunisia dalam kerangka Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET) dan melalui program beasiswa kontra-terorisme; bantuan AS mencapai sekitar 2,7 miliar dolar antara tahun 2012 dan 2016. Kemudian Tunisia ditetapkan sebagai sekutu non-NATO pada tahun 2015. Pada 1 Oktober 2020, Menteri Pertahanan AS Mark Esper menandatangani perjanjian kerja sama militer selama 10 tahun dengan Tunisia. Esper menjelaskan dalam pidatonya setelah bertemu Presiden Kais Saied, ("Kami berharap dapat memperluas hubungan ini untuk membantu Tunisia dalam melindungi pelabuhan lautnya, perbatasan daratnya, menghalangi terorisme, dan menjauhkan upaya merusak dari rezim-rezim otoriter dari negara Anda"... Africa News, 1 Oktober 2020).
Adapun metode bantuan masyarakat sipil dilakukan oleh Kedutaan Besar AS di Tunisia dalam kerangka program dukungan tata kelola yang baik dan pemberantasan korupsi di Tunisia yang didanai oleh Kedutaan AS senilai 5,6 juta dolar. (Pusat Nasional untuk Pengadilan Negara NCSC menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Hubungan dengan Lembaga Konstitusi dan Masyarakat Sipil untuk mengembangkan platform digital bagi organisasi masyarakat sipil. Platform ini akan berkontribusi dalam memungkinkan organisasi masyarakat sipil untuk mendaftar secara daring, selain menyiapkan laporan keuangan dan moral asosiasi guna memperkuat mekanisme efisiensi dan akuntabilitas... Kedutaan Besar AS di Tunisia U.S. Embassy Tunis, 20 Desember 2020)... Namun, metode-metode ini mungkin hanya berguna sebagai pintu masuk pengaruh di suatu negara jika terdapat kekosongan politik, bukan di tempat yang di dalamnya terdapat pengaruh negara yang sudah mapan seperti Inggris, ditambah Uni Eropa, khususnya Prancis dan Jerman yang sedang bangkit untuk mengejar Inggris... Oleh karena itu, tindakan-tindakan Amerika ini tidak membentuk terobosan terhadap pengaruh Inggris atau Eropa di Tunisia saat ini. Militer Tunisia sangat kecil dan memainkan peran sekunder dalam politik negara. Karena itu, Amerika masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menemukan agen-agen yang loyal kepadanya dan membangun kemampuan militer agar dapat memainkan peran yang berpengaruh di Tunisia, dan ini mungkin memakan waktu... Artinya, peran Amerika belum efektif di Tunisia hingga saat ini, melainkan masih berupa peran umum dengan dalih seruan untuk demokrasi dan hak asasi manusia! Meskipun demikian, Amerika tidak akan menghentikan upayanya untuk menembus Tunisia...
b- Inggris: Inggris memegang kendali urusan secara penuh sebelum revolusi. Inggris mengelola negara dari balik layar melalui agennya, Zine El Abidine Ben Ali, dan sebelumnya Bourguiba secara total. Inggris tidak memiliki pesaing internasional dalam arti yang sebenarnya di panggung Tunisia. Bahkan, Inggris memelihara partai-partai oposisi secara terbuka, seperti menjamu Rached Ghannouchi, pemimpin gerakan Ennahda, untuk menyerap oposisi "Islami" dan menggunakan kartu penting ini saat dibutuhkan... Inggris sangat leluasa di Tunisia; pada tahun 2015 Kedutaan Besar Inggris di Tunisia mengundang perusahaan konsultan Adam Smith International untuk memberikan konsultasi kepada pemerintah di Tunisia, melatih perwira senior, merumuskan kebijakan, dan memperkenalkan undang-undang baru. Demikian pula, Aktis Strategy Ltd didatangkan ke Tunisia, sebuah kontraktor pembangunan yang mengelola kontrak senilai jutaan poundsterling untuk kepentingan Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris. Selain itu, Inggris mengendalikan kelas politik mulai dari Habib Bourguiba, Ben Ali, hingga Beji Caid Essebsi yang mendirikan partai Nidaa Tounes pada tahun 2012, yang merupakan salah satu rekan Habib Bourguiba dan sekutu Ben Ali. Ia mengumpulkan semua kekuatan sekuler lama yang digunakan Inggris untuk bekerja sama dengannya. Dengan demikian, Inggris mempertahankan pengaruhnya di negara tersebut melalui kendali atas kelas politik. Namun, dengan perginya Zine El Abidine dari kursi kepresidenan di Tunisia, Inggris kehilangan agen kuatnya tanpa kehilangan sistemnya, karena Inggris memiliki banyak agen di dalam dan di luar struktur negara di Tunisia. Akan tetapi, pengaruh politiknya menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Kelemahan ini tidak terangkat oleh kembalinya Ghannouchi dari Inggris dengan loyalitas kepadanya, karena anggota dan pimpinan partai Ennahda tidak bersatu di bawah kepemimpinan Ghannouchi, apalagi ia telah menjadi sekuler. Di dalam Ennahda terdapat orang-orang yang ikhlas dan ada pula yang percaya kepada Turki serta presidennya, Erdogan. Semua ini menjadi penghalang bagi Inggris untuk merapatkan barisan para pengikutnya, bahkan membuka jalan bagi Turki yang berafiliasi ke Amerika untuk berpengaruh di dalam partai Ennahda dan mengancam kepemimpinan Ghannouchi atas gerakan tersebut dari dalam. Untuk menyelesaikan masalah ini, gerakan Ennahda mulai mengurangi "sifat Islami"-nya guna memperkuat penerimaan kaum sekuler terhadap mereka, sehingga memisahkan aspek "dakwah" dari aspek "politik" dan berkoalisi dengan "Nidaa Tounes" pada tahun 2014 untuk membentuk front parlementer yang luas guna mendukung agen Inggris, Beji Caid Essebsi. Namun, partainya tidak bertahan lama dengan kekuatannya melainkan terpecah-pecah... Dengan mencermati sikap Inggris, tampak bahwa peristiwa-peristiwa di Tunisia telah mengejutkannya. Surat kabar Inggris The Guardian, menurut situs Al-Jazeera Net pada 27/07/2021, memuat artikel berjudul "Pandangan The Guardian tentang Kudeta di Tunisia: Musim Semi Berubah Menjadi Musim Dingin". Artikel itu menyebutkan bahwa Tunisia sedang menyaksikan revolusi kontra dan menganggap bahwa ("penggerebekan keamanan terhadap stasiun-stasiun televisi sama sekali bukan pertanda baik"). Disebutkan pula "bahwa warga bersikap tidak peduli dan menerima konsep-konsep non-liberal karena kebebasan dan demokrasi tidak mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi yang makmur. Sebaliknya, korupsi, inflasi, dan pengangguran terus berlanjut; sepertiga rumah tangga di Tunisia takut kehabisan makanan tahun lalu setelah wabah Corona merebak, dan bahwa pemerintah, menurut dokumen yang bocor, siap untuk menghapus subsidi roti dalam negosiasi untuk mendapatkan pinjaman sebesar 4 miliar dolar dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang merupakan pinjaman keempat dalam 10 tahun. Kemarahan atas penanganan pandemi oleh pemerintah diperparah oleh tingkat utang nasional, di mana pembayaran pinjaman sekarang enam kali lipat dari besarnya anggaran kesehatan negara." Artinya, rezim tersebut sedang berada di bawah tekanan Amerika melalui IMF, dan Amerika berupaya memperkuat keberadaannya di Tunisia melalui tekanan-tekanan ini.
Dengan semua ini, jelaslah bahwa pengaruh Inggris di Tunisia memang telah melemah. Dengan kondisi yang terus melemahkannya, Prancis menemukan pintu untuk masuk dengan kuat ke dalam Tunisia. Inggris mengira bahwa pengaruh Prancis tidak berbahaya karena Inggris biasanya selalu berkoordinasi dengan Prancis, terutama melawan pengaruh Amerika, dan kedua negara tersebut sepakat dalam hal itu. Namun, "Brexit" Inggris telah menciptakan keretakan besar di antara keduanya dan tidak ada satu pun dari mereka yang melakukan upaya untuk memperbaikinya. Bahkan, sejumlah negara Uni Eropa, terutama Jerman, memiliki sikap yang dekat dengan sikap Prancis; Jerman tidak menyematkan apa yang terjadi di Tunisia sebagai kudeta sebagaimana yang biasa dilakukan oleh media massa Inggris (Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Maria Adebahr, mengatakan pada hari Senin bahwa Berlin khawatir dengan pergolakan politik yang meningkat di Tunisia dan menyerukan pengembalian negara tersebut ke tatanan hukum konstitusional, namun ia melihat bahwa apa yang terjadi bukanlah "kudeta"... Sputnik, 26/7/2021).
c- Prancis: Adapun sikap Prancis adalah yang paling menarik perhatian:
Presiden baru Kais Saied dulunya dikenal sangat anti-kolonialisme, dan gagasan revolusionernya diterima oleh rakyat Tunisia yang memilihnya dengan harapan dapat menghancurkan "penjaga lama" (the old guard) yang terus memimpin negara di periode pasca "revolusi" dengan satu atau lain cara. Ketika Saied menjadi presiden pada November 2019, pada awalnya ia menjadi presiden Tunisia yang independen. Namun, karena dalam pola pikirnya dan banyak orang sepertinya tertanam kuat bahwa ia harus bersandar pada kekuatan internasional, ia menemukan pelukan Prancis terbuka untuknya. Prancis mulai bermimpi untuk mengembalikan Tunisia menjadi anggota aktif dalam sistem Frankofoni-nya. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa Prancis telah berhasil menjadikan Kais Saied sebagai agennya adalah sebagai berikut:
Dengan terbaginya parlemen Tunisia menjadi dua kubu; kubu pendukung Presiden Kais Saied dan kubu penentangnya yang merupakan kubu terbesar. "Koalisi Martabat" (I'tilaf al-Karama) yang bersekutu dengan gerakan Ennahda dalam kubu parlemen yang menentang Presiden Kais Saied dan yang paling memusuhi Prancis di dalam parlemen Tunisia, mulai bekerja mengganggu hubungan Prancis dengan Tunisia. Mereka mengajukan gagasan "permintaan maaf Prancis" atas penjajahannya terhadap Tunisia untuk pemungutan suara di parlemen. Hal ini tidak diajukan pada masa kepresidenan Essebsi atau Marzouki, yang menunjukkan bahwa para penentang Presiden Saied ingin mempermalukan Presiden dan mempermalukan Prancis dalam hubungannya dengan Tunisia serta mengingatkan akan permusuhan kolonialnya. Namun, Presiden Tunisia justru mengambil sikap yang seolah membela Prancis, berbeda dengan sikapnya selama kampanye pemilu. Saied berkata: ("Barangsiapa yang meminta maaf berarti menghukum dirinya sendiri," seraya menambahkan, "Mari kita menatap masa depan"... Prancis melakukan kejahatan di Tunisia tetapi di bawah sistem protektorat, bukan kolonialisme langsung seperti halnya Aljazair. Namun ia mengoreksi dengan mengatakan bahwa rakyat Tunisia membayar mahal harga kemerdekaan mereka dan layak mendapatkan permintaan maaf, tetapi pengumuman permintaan maaf saja tidak cukup. Ia melanjutkan, "Mungkin permintaan maaf dengan proyek-proyek dan mungkin kerja sama baru," menganggap bahwa mosi permintaan maaf tersebut tidak tulus dan bertanya "Mengapa setelah 60 tahun kita baru meminta maaf?" Situs Ultra Tunisia, 23/6/2020).
(Pada Juni 2020, Saied memilih Prancis sebagai tujuan Eropa pertamanya setelah menjabat, untuk memperkokoh stabilitas hubungan dengan Paris. Anadolu, 4/6/2021). Sebelum kunjungan Presiden Tunisia ke Paris, para pejabat tinggi Prancis telah berdatangan ke Tunisia, yang menunjukkan keistimewaan hubungan tersebut setelah Kais Saied memegang kekuasaan. (Dari sudut pandang ini, undangan Presiden ke Prancis mungkin merupakan pendahuluan bagi proyek kerja sama militer antara kedua negara, terutama karena kunjungan ini didahului oleh kunjungan Menteri Pertahanan Prancis ke Tunisia pada Mei 2020 dan sebelumnya kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat Prancis. Tidak ada berita yang bocor tentang isi kedua kunjungan tersebut selain kalimat-kalimat biasa tentang pembicaraan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Al-Jazeera, 18/6/2020).
Prancis terus mengirimkan pejabat tingginya ke Tunisia setiap kali krisis di Tunisia memuncak dan kebutuhan akan dukungan Prancis semakin mendesak. (Perdana Menteri Prancis Jean Castex tiba di Tunisia pada Rabu malam dalam kunjungan yang didampingi oleh enam menteri dan berlangsung hingga Kamis, dengan tujuan memperkuat hubungan dengan negara Afrika tersebut yang sedang mengalami beberapa krisis dan berada di bawah beban pandemi virus Corona. Pembicaraan akan membahas file "kemitraan ekonomi", "dukungan", dan "krisis kesehatan". Kunjungan tersebut juga akan diselingi dengan penandatanganan perjanjian, peninjauan lokasi pembangunan jaringan kereta cepat di Tunisia, dan pertemuan bidang digital yang diselenggarakan oleh para pengusaha Tunisia dan Prancis. France 24, 2/6/2021).
Presiden Tunisia berpartisipasi dalam KTT Ekonomi Afrika yang diselenggarakan oleh Prancis di Paris (Sputnik Rusia, 22/5/2021) dan tidak ada hasil eksternal yang diumumkan untuk Tunisia kecuali janji beberapa vaksin Corona. Hal ini menunjukkan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas situasi internal Tunisia dengan Presiden Macron, di mana Saied banyak berbicara tentang kondisi internal Tunisia di media massa Prancis. Mungkin kunjungan tersebut merupakan balasan atas kunjungan Ghannouchi ke Qatar yang ia sebut sebagai "diplomasi parlementer", dalam arti bahwa masing-masing dari keduanya memperkuat diri dengan tuan-tuan mereka dan sesama agen.
Komitmen Prancis untuk memberikan dana sebesar 1,7 miliar euro guna mendukung Tunisia dalam bentuk bantuan dan pinjaman hingga tahun 2022 untuk mendanai proyek-proyek di sektor kesehatan dan penyediaan lapangan kerja, serta pengumuman Presiden Prancis Macron tentang pemberian pinjaman senilai 350 juta euro selama kunjungan Presiden Tunisia Kais Saied ke Paris pada pertengahan 2020... Al-Araby Al-Jadeed, 2/11/2020).
Saluran Al-Jazeera pada 28/7/2021 menukil pernyataan resmi paling jelas yang dikeluarkan oleh Prancis, yaitu apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Le Drian bahwa ("Prancis mengikuti perkembangan di Tunisia dengan penuh perhatian"). RT menukil darinya pada 28/7/2021 (Kementerian Luar Negeri Prancis melaporkan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu bahwa Le Drian berbicara hari ini melalui telepon dengan mitranya dari Tunisia, Othman Jerandi. Le Drian menekankan, menurut pernyataan tersebut, tentang "pentingnya penunjukan perdana menteri sesegera mungkin dan pembentukan pemerintah yang mampu memenuhi aspirasi rakyat Tunisia di tengah krisis yang dialami negara tersebut").
Kesimpulan:
Bahwa semua indikator konflik internasional yang memanas di Tunisia menunjukkan bahwa itu adalah konflik antara Inggris, pemilik pengaruh lama dan besar di Tunisia, dengan Prancis, pemilik pengaruh baru yang belum stabil di sana. Amerika Serikat masih jauh dari pusat gravitasi dalam konflik ini, meskipun Prancis dan agen-agennya ingin memperkuat diri dengan Amerika dan agen-agennya di kawasan melawan agen-agen Inggris di Tunisia. Anda dapat melihat Prancis mendorong agen-agennya di Tunisia ke arah agen Amerika di Mesir, namun pengaruh Mesir di Tunisia jauh lebih kecil daripada pengaruh para agen Inggris di Aljazair, yang bertetangga langsung dengan Tunisia. Presiden Aljazair telah mengisyaratkan Tunisia dan hubungannya dengan Prancis ketika ia berkata: (Tebboune mengatakan bahwa Prancis sangat memperhitungkan Aljazair, ia mengarahkan perkataannya kepada jurnalis yang bertanya kepadanya apakah Prancis masih memandang Aljazair sebagai provinsi Prancis dengan mengoreksinya, "Tidak, tidak". Ia melanjutkan: "Anda memaksudkan negara lain yang diberi perintah lalu diam dan melaksanakannya").
Beberapa orang menganggap bahwa perkataan Presiden Aljazair tersebut merupakan isyarat kepada Tunisia, terutama setelah pernyataan Presiden Republik Kais Saied selama kunjungannya ke Prancis yang menyatakan bahwa Tunisia tidak berada di bawah penjajahan melainkan di bawah protektorat... Situs Al-Hassry, 8/7/2021).
Dari semua sikap internasional ini, jelaslah bahwa Prancis sedang memperebutkan kekuasaan dengan Inggris di Tunisia, namun persaingan tersebut terjadi di dalam lingkup Eropa, dan Amerika tidak berada dalam persaingan tersebut. Oleh karena itu, kita tidak menyebut apa yang terjadi sebagai konflik internasional dalam pengertian terminologis karena tidak adanya Amerika secara efektif di dalamnya. Melainkan, sebagaimana telah kami katakan sebelumnya, ini adalah konflik di dalam Eropa, khususnya Prancis dan Jerman di satu sisi, dan Inggris di sisi lain... Karena itu, peristiwa ini tidak akan mengambil karakter konflik yang panjang, melainkan akan kembali ke formula kompromi. Kemungkinan besar pengaruh Inggris tidak akan meninggalkan Tunisia, karena Inggris menguasai kelicikan politik yang tidak dimiliki oleh Prancis... Meskipun demikian, kami memohon kepada Allah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa agar menjadikan permusuhan di antara mereka sangat sengit, dan agar Allah memuliakan kita dengan tegaknya Khilafah di tangan kita, sehingga Islam dan kaum Muslim menjadi mulia, serta kekafiran dan kaum kafir menjadi hina:
وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
"Dan pada hari (kemenangan) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." (QS Ar-Rum [30]: 4-5)
Pada 22 Dzulhijjah 1442 H 1 Agustus 2021 M