Jawaban Pertanyaan
Apa yang Ada di Balik Referendum Pemisahan Diri Wilayah Kurdistan
Pertanyaan: Mengapa Barzani bersikeras melakukan referendum untuk memisahkan wilayah Kurdistan meskipun ada ketidaksetujuan internasional dan regional terhadap referendum ini? Bukankah referendum dalam kondisi saat ini bertentangan dengan kepentingan orang-orang Kurdi itu sendiri? Dan apakah referendum tersebut diperkirakan akan berlangsung? Jika itu terjadi dan mendapat persetujuan mayoritas, mungkinkah negara Kurdi akan berdiri di kawasan tersebut? Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan.
Jawaban: Ada sebuah pepatah bahwa jika seorang penguasa mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan negaranya, maka itu berarti penguasa tersebut adalah agen (amiel), dan keputusan tersebut didiktekan kepadanya oleh negara lain demi kepentingannya sendiri... Pepatah ini sangat berlaku bagi orang-orang Kurdi di wilayah Kurdistan, dan penjelasannya adalah sebagai berikut:
1- Setiap politisi yang sadar memahami betapa sulitnya bagi orang Kurdi untuk memiliki sebuah negara. Bahkan, upaya dalam kondisi internasional saat ini untuk mendirikan negara bagi orang Kurdi justru akan membawa kerugian bagi wilayah Kurdistan; bukan hanya kerugian politik dan moral, tetapi juga kerugian fisik. Masalahnya bukan sekadar mendirikan negara bagi orang Kurdi di Irak; jika hanya itu masalahnya, mungkin hal itu bisa saja terbentuk. Sebab, sistem yang dibangun oleh Amerika setelah pendudukan Irak, yang dikenal sebagai Konstitusi Bremer, telah menjadikan Irak sebagai federasi wilayah-wilayah dengan ikatan yang rapuh dengan pusat. Akibatnya, otoritas wilayah Kurdistan dalam hal pemerintahan dan tindakan di wilayah tersebut menjadi lebih kuat daripada pemerintah pusat di Baghdad! Negara-negara kafir penjajah senantiasa menyimpan benih-benih pembagian dan disintegrasi negara Muslim mana pun yang mereka duduki. Mereka hanya menunggu kesempatan yang tepat, didorong oleh kebencian terhadap Islam dan kaum Muslim. Kami telah menyebutkan dalam jawaban pertanyaan sebelumnya tertanggal 12/8/2014: ("—Sejak pendudukannya atas Irak pada tahun 2003, Amerika terus mempersiapkan Irak untuk disintegrasi. Konstitusi yang disusun oleh Bremer didasarkan pada basis sektarian (thaifiyyah) dan mazhab dengan kuota bagi sekte dan mazhab... Konstitusi tersebut merinci jabatan untuk Presiden, Ketua Parlemen, dan Perdana Menteri. Karena Perdana Menteri adalah pemegang otoritas eksekutif dan Bremer menjadikannya sebagai jabatan sektarian, maka posisi tersebut rentan terhadap provokasi dan hasutan bagi komponen lainnya... Konstitusi tertulis itu sendiri menyatakan pemerintahan federal yang terdiri dari wilayah-wilayah, di mana wewenang wilayah sangat kuat. Oleh karena itu, Amerika telah berhasil menciptakan kondisi untuk memecah Irak menjadi wilayah-wilayah...") Selesai. Secara praktis, wilayah (iqlim) tersebut adalah sebuah negara yang hanya kekurangan bentuk-bentuk formal seperti kedutaan, keanggotaan PBB, dan hal-hal formalitas lainnya. Secara praktis, wilayah Kurdistan adalah negara di dalam negara dan secara operasional terpisah dari negara pusat. Irak sebagai negara kesatuan telah ditiadakan! Oleh karena itu, wilayah Kurdistan tidak membutuhkan negara di dalam Irak karena secara praktis ia sudah merupakan sebuah negara. Sebagaimana yang kami katakan, masalahnya bukan sekadar mendirikan negara Kurdi di dalam batas wilayah Kurdi di Irak yang tidak ada hubungannya dengan wilayah Kurdi lainnya di luar Irak. Masalahnya tidak demikian. Setiap negara Kurdi yang berdiri secara otomatis akan menarik gerakan-gerakan Kurdi yang kuat dan bergejolak di kawasan tersebut; negara Kurdi tidak akan berhenti di wilayah Kurdistan saja. Oleh karena itu, kemunculannya merupakan pukulan telak, terutama bagi Amerika dan agen-agennya di Turki, Iran, dan Suriah. Maka dari itu, setiap politisi menyadari bahwa pendirian negara bagi orang Kurdi, baik di Turki, Irak, maupun Suriah, tidak diizinkan oleh kondisi internasional maupun regional saat ini. Saya meragukan bahwa para politisi Kurdi, termasuk Barzani, tidak menyadari hal ini. Sebaliknya, sebagaimana telah disebutkan, ide pendirian negara Kurdi dalam kondisi saat ini dapat menyebabkan kekacauan rencana (ikhtilathul awraq) dan pergerakan yang tidak terkendali di kawasan tersebut, khususnya di wilayah Kurdi, yang akan merugikan mereka seperti yang kami sebutkan; bukan hanya secara moral dan politik tetapi juga fisik. Dengan demikian, keputusan Barzani bertentangan dengan kepentingan negaranya dalam kondisi saat ini... Ini adalah bagian pertama dari pepatah tersebut.
2- Adapun mengenai negara mana yang berdiri di balik keputusan Barzani, dan bahwa keputusan tersebut demi kepentingan negara itu, maka buktinya sangat jelas. Tidak sulit untuk menunjuk siapa negara tersebut. Pengumuman referendum untuk mendirikan negara yang terpisah dari Irak tidak mungkin dikeluarkan oleh Barzani di tengah penolakan Amerika dan penolakan dari negara-negara sekitar wilayah Kurdistan yang setia kepada Amerika. Dia tidak akan mampu menghadapi kekuatan-kekuatan yang menentang ini secara internasional dan regional, kecuali jika ada negara besar lain yang mendukung Barzani dan mendorongnya untuk mengambil keputusan ini. Wilayah Kurdistan dengan segala kekuatannya terlalu lemah untuk bertahan menghadapi negara-negara tersebut, khususnya Amerika yang mengendalikan Irak secara keseluruhan. Tidak sulit, seperti yang telah kami katakan sebelumnya, untuk menyadari bahwa negara besar yang berdiri di belakangnya dan menginstruksikannya untuk mengambil keputusan semacam itu adalah Inggris. Keluarga Barzani telah berhubungan dengan Inggris sejak akhir masa Daulah Utsmaniyah. Barzani mewarisi hubungan ini dari ayahnya, Mustafa Mulla Barzani, dan sebelumnya dari pamannya, Ahmed Barzani, serta sebelumnya dari Abdus Salam Barzani yang memimpin pemberontakan bersenjata Kurdi melawan Daulah Utsmaniyah dari tahun 1909 hingga 1914 dengan dukungan terbuka dari Inggris. Keluarga ini memiliki sejarah panjang dalam hubungannya dengan Inggris... Jika kita menelusuri sikap-sikap terhadap referendum, kita akan menemukan bahwa sikap Inggris mendukung keputusan referendum, meskipun dilakukan dengan gaya Inggris yang licik dan penuh tipu daya:
Misalnya, Barzani bertemu dengan Duta Besar Inggris di Irak, Frank Baker, pada 24/8/2017 untuk menunjukkan dukungan Inggris kepadanya. Laman Kurdi "Rudaw" pada 24/8/2017, saat melaporkan berita pertemuan ini, menyebutkan: "Dalam pertemuan Barzani dengan Duta Besar Inggris di Irak, tamu tersebut menyatakan pemahaman negaranya terhadap hak-hak rakyat Kurdistan, dan menyampaikan sikap Inggris kepada Presiden Wilayah Kurdistan mengenai pelaksanaan referendum." Kata "pemahaman" dalam bahasa diplomasi berarti dukungan, dan menyampaikan sikap Inggris tanpa menyebutkan detail apa pun juga berarti dukungan. Artinya, sikap Inggris positif terhadap keputusan Barzani, bahkan mendukungnya dan memintanya untuk terus melangkah meskipun ada penolakan dari Amerika dan negara-negara yang setia kepada Amerika di kawasan tersebut...
Contoh lainnya, (Pejabat Hubungan Luar Negeri wilayah Kurdistan, Falah Mustafa, mengatakan kepada Kurdistan 24 bahwa "Inggris tidak menentang pelaksanaan referendum, dan tidak menentang aspirasi Kurdi." Pernyataan Mustafa ini muncul setelah pertemuan Menteri Negara Inggris untuk urusan Timur Tengah dan Afrika Utara, Alistair Burt, dengan para pejabat Kurdi di Erbil. Menteri Negara Inggris untuk urusan Timur Tengah dan Afrika Utara, Alistair Burt, tiba di Erbil pada hari Minggu untuk berdiskusi dengan para pejabat Kurdi mengenai beberapa berkas. Kurdi berencana mengadakan referendum kemerdekaan wilayah Kurdistan dari Irak pada 25 September ini sebagai langkah awal untuk mendirikan negara merdeka...) (Kurdistan 24 Erbil, 5/9/2017).
Demikianlah, Inggris adalah negara yang berdiri di balik keputusan referendum yang dikeluarkan oleh Barzani...
3- Adapun kepentingan Inggris di balik keputusan ini, hal itu berantai sejak kemenangan Trump dalam pemilu dan percepatan kunjungan Perdana Menteri Inggris, May, untuk mengunjungi Trump pada 26/1/2017 dan memberi selamat kepadanya di Washington... Saat itu Trump melontarkan pujian kepada May, demikian pula sebaliknya, tetapi masing-masing memiliki tujuan yang berbeda! Trump ingin Inggris mengerahkan upaya untuk membubarkan Uni Eropa sehingga Inggris memutuskan hubungannya dengan Eropa tanpa penundaan, dan pada saat yang sama menciptakan suasana untuk membubarkan Uni Eropa, khususnya di Prancis dan Belanda yang saat itu menjelang pemilu... Sementara May menginginkan perjanjian perdagangan dari Trump untuk digunakan sebagai tekanan baru terhadap negara-negara Uni Eropa guna mendapatkan hak istimewa saat keluar dari Uni Eropa (Brexit). Selama kunjungan tersebut, Trump dan May masing-masing fokus pada tujuan mereka. May mencoba, seperti kebiasaan Inggris, untuk menyembunyikan tujuan perdagangannya dengan cara-cara yang licik, tetapi kurangnya diplomasi Trump dan pernyataannya yang terbuka membuat May tidak bisa menyembunyikan niatnya...
Demikianlah, ketika pendukung Uni Eropa menang di Prancis dan Belanda, ditambah lagi Jerman yang sangat mendukung Uni Eropa, barulah Trump menyadari bahwa Inggris lebih mementingkan pembuatan perjanjian dagang dengan Amerika dan tidak memberikan perhatian kuat pada masalah pembubaran Uni Eropa seperti yang diinginkan Trump. Semua ini menyebabkan kemarahan Trump, yang mengakibatkan pukulan telak bagi Inggris melalui "Qatar" dengan blokade dan pemboikotan tersebut! Kami telah menjelaskan hal ini sebelumnya dalam jawaban pertanyaan yang kami keluarkan pada 23/7/2017: ("—Adapun Inggris, kunjungan dini Perdana Menteri Inggris Theresa May ke Washington pada 26/1/2017, dan upayanya untuk menandatangani perjanjian perdagangan dengan Washington bertujuan agar menjadi model bagi negara-negara Uni Eropa lainnya untuk mendorong mereka keluar. Dengan demikian Inggris kembali menempel pada Amerika dan sangat berharap pada pemerintahan Trump. Namun setelah meredupnya harapan Amerika untuk membubarkan Uni Eropa—yang terlihat jelas dengan kemenangan pendukung Eropa dalam pemilu Belanda dan Prancis—pandangan positif Trump terhadap Inggris menurun. Trump menginginkan Inggris memimpin gerakan pembubaran Eropa, namun karena Brexit London tidak terulang di Paris dan Amsterdam, Amerika kembali memangkas kepentingan internasional Inggris yang mengejutkan London. Amerika mendorong agennya, Sisi, untuk memberikan dukungan lebih besar kepada Haftar tanpa mempedulikan kepentingan Inggris di Libya, dan Amerika mendorong agen-agennya secara mengejutkan untuk menekan Qatar, yang merupakan ujung tombak Inggris di kawasan Arab dan Islam...") Selesai. Semua itu membuat Trump kehilangan kesabaran, sehingga dia bergegas mengunjungi Arab Saudi dan mengadakan KTT tersebut, kemudian memukul Inggris di titik vital melalui blokade dan boikot yang terjadi terhadap Qatar.
4- Di sini, Inggris merasa harus melakukan sesuatu untuk mengganggu kepentingan Amerika di kawasan tersebut. Maka ia menggunakan keputusan Barzani untuk menyerukan referendum guna menciptakan gangguan bagi Amerika dan agen-agennya. Tentu saja Inggris tidak bisa melakukan lebih dari sekadar gangguan terhadap Amerika; ia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Amerika secara terbuka, tetapi ia bisa melakukan gangguan dan pengusikkan terutama jika ia memilih waktu yang tepat dan tindakan yang berpengaruh seperti yang ditemukannya dalam referendum Kurdistan. Inggris bertekad agar Barzani melangkah sejauh mungkin karena kondisi saat ini sangat panas bagi Amerika serta agen-agennya di Turki, Iran, dan Suriah akibat operasi militer yang sedang berlangsung... Karena itulah Barzani tetap bersikeras pada referendum. Inggris memasarkan referendum tersebut seolah-olah akan mewujudkan negara merdeka bagi orang Kurdi di wilayah Kurdistan. Seperti biasa dalam penipuan dan penyesatannya, Inggris tidak peduli pada kepentingan orang Kurdi melainkan hanya pada pencapaian kepentingannya sendiri. Sejarah Inggris dengan orang Kurdi penuh dengan hal-hal semacam ini!
Kami telah mengatakan dalam jawaban pertanyaan tertanggal 1/4/2009: ("...Inggris berjanji kepada Mahmoud Al-Hafid pada tahun 1919 untuk menyerang protektorat Utsmaniyah di Sulaimaniyah sebagai imbalan bagi sebuah negara Kurdi. Mereka pun menyerangnya dan membunuh saudara-saudara mereka sesama Muslim Utsmaniyah di protektorat tersebut serta mengusir mereka yang selamat. Kemudian Inggris mengingkari janjinya, bahkan membuang Mahmoud Al-Hafid ke koloni mereka di India. Begitu juga, Inggris bersikeras dalam Perjanjian Sevres tahun 1920 dengan Daulah Utsmaniyah untuk memasukkan klausul terkait pendirian negara Kurdi demi mengganggu Khalifah Muhammad Wahiduddin, karena delegasi Khalifah adalah pihak perunding. Ketika Inggris kemudian berhasil menempatkan Mustafa Kemal sebagai presiden republik dan Khilafah berakhir, dan perjanjian dibuat dengan republik Mustafa Kemal di Lausanne tahun 1924, Inggris menolak memasukkan klausul negara Kurdi karena telah mencapai tujuannya, yaitu meruntuhkan Khilafah, sehingga eksploitasi semacam itu tidak lagi diperlukan. Inggris senantiasa mengobarkan perasaan sentimen nasionalisme Kurdi dan segala bentuk sentimen nasionalisme di kawasan tersebut, memanfaatkan dan menghasut mereka untuk melakukan pembangkangan dan pemberontakan terhadap Daulah Islamiyah hingga tujuannya tercapai, lalu membuang orang-orang yang bekerja sama dengannya atau mempekerjakan mereka sebagai budak ketika mereka diangkat sebagai penguasa dan pemimpin..."). Begitulah Inggris dalam penipuan dan penyesatan...
5- Demikianlah Barzani tetap bersikeras pada referendum pada 25/9/2017 agar dia memiliki negara! Dia tidak mempedulikan sikap internasional atau regional yang menolak referendum, bahkan dari sebagian orang Kurdi sendiri. Dia menyatakan: ("Wilayah Kurdistan pada hari Rabu menegaskan kembali penolakannya untuk menunda atau membatalkan referendum pemisahan diri dari Irak yang dijadwalkan pada 25 September mendatang, meskipun ada upaya internasional dan regional untuk membujuk Erbil agar membatalkan langkah ini, serta penolakan pemerintah pusat di Baghdad terhadap referendum ini dan hasilnya.
Dewan Tinggi Referendum di wilayah Kurdistan, dalam pertemuan kemarin yang dipimpin oleh Presiden Wilayah Masoud Barzani, membahas hasil kunjungan terbaru delegasi Kurdi ke Baghdad mengenai masalah referendum, serta hasil pembicaraan Barzani dengan Mattis di Erbil kemarin lusa. Penasihat Barzani mengatakan: 'Ada penegasan dari Presiden Masoud Barzani bahwa referendum tidak akan ditunda walau satu menit pun dan akan dilakukan tepat waktu pada dua puluh lima September'" Kamis, 2 Dzulhijjah 1438 H - 24 Agustus 2017 M - Dubai - Al-Arabiya.net). Ini dengan catatan bahwa penolakan internasional dan regional terhadap referendum sangatlah jelas:
a- Amerika menolak referendum sejak hari pertama Barzani mengumumkan rencana pelaksanaan referendum pada 7/6/2017 bahwa referendum akan diadakan di wilayah Kurdi Irak pada 25 September mendatang untuk mendirikan negara Kurdi merdeka. Amerika menanggapinya melalui utusan presiden Amerika untuk koalisi internasional, Brett McGurk: "Pelaksanaan referendum saat ini akan menyebabkan ketidakstabilan, dan kami tidak percaya bahwa referendum harus dilakukan pada bulan September, karena pelaksanaannya sesuai jadwal yang cepat ini, terutama di wilayah-wilayah yang disengketakan, akan menyebabkan ketidakstabilan secara nyata" (AFP 8/6/2017).
Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson pada 11/8/2017 dalam kontak telepon dengan Presiden Wilayah Kurdistan Masoud Barzani menyatakan "keinginan Washington untuk menunda referendum dan penegasannya mendukung dialog serta pembahasan dengan Baghdad... Amerika telah mengirim Menteri Pertahanannya James Mattis ke Baghdad pada 22/8/2017 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Irak Al-Abadi dan kemudian pergi ke Erbil untuk menemui Barzani, serta ke Ankara pada 23/8/2017 untuk menggerakkan Turki di bawah Erdogan, lengan aktif bagi Amerika di kawasan tersebut...
b- Demikian pula negara-negara di kawasan yang setia kepada Amerika menolaknya... Juru bicara kantor Perdana Menteri, Saad al-Hadithi mengatakan "bahwa setiap sikap atau langkah yang diambil oleh pihak mana pun di Irak harus didasarkan pada konstitusi. Setiap keputusan mengenai masa depan Irak—yang secara konstitusional didefinisikan sebagai negara demokratis federal yang bersatu dengan kedaulatan nasional penuh—harus memperhatikan teks-teks konstitusional terkait... Tidak ada satu pihak pun yang dapat menentukan nasib Irak sendirian terlepas dari pihak-pihak lainnya." (Al-Hurra Amerika 9/6/2017).
Turki mengumumkan penolakannya terhadap referendum dan deklarasi kemerdekaan Kurdistan sejak hari pertama. Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan keputusan kepemimpinan wilayah tersebut sebagai "kesalahan besar dan mengancam kesatuan serta integritas wilayah Irak" (Al-Hurra Amerika 9/6/2017)... Erdogan menyatakan setelah pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Amerika Mattis: "Keputusan referendum adalah keputusan yang salah" (Al-Jazeera 24/8/2017)...
Begitu juga "Iran", pada hari Sabtu 11 Juni 2017, sesaat setelah pengumuman referendum, menyatakan sangat menentang rencana referendum yang akan diadakan di Kurdistan Irak pada September mendatang. Teheran menegaskan memiliki "sikap yang jelas terhadap integritas wilayah Irak". Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi, mengatakan: "Keputusan sepihak yang jauh dari norma dan kerangka nasional serta legalitas akan membawa lebih banyak masalah dan memperburuk situasi keamanan di Irak" (15/6/2017). Situs Afkar Hura pada 7 September 2017 memuat pernyataan asisten khusus Ketua Majelis Syura Islam Iran urusan internasional, Hossein Amir-Abdollahian, yang menyatakan: "Menegaskan bahwa pelaksanaan referendum di Kurdistan Irak akan menciptakan krisis baru...".
Selain itu, Amerika memiliki pengikut di dalam Kurdistan, di antaranya gerakan Gorran (Perubahan) dan partai Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK) pimpinan Talabani. Gerakan Gorran menentang pengumuman Barzani tentang referendum. Hoshyar Abdullah, anggota gerakan tersebut di parlemen Kurdistan, mengatakan: "Gerakan Perubahan tetap pada pendapat yang sama bahwa waktu referendum ini salah dan seluruh agenda ini adalah agenda pribadi dan kepartaian Masoud Barzani," seraya menegaskan bahwa "Partai Demokrat Kurdistan (KDP) adalah pion, bukan pemain." (Elaph 5/8/2017). Demikian pula Presiden Republik Irak Fuad Masum, yang berasal dari PUK, menolak referendum tersebut... KDP mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan pernyataan Masum sebagai "berbahaya dan pesan buruk kepada negara-negara dunia yang menghambat hasil referendum dan meremehkan pentingnya." (Sumber sebelumnya).
Meskipun ada oposisi internasional dan regional ini, Barzani tetap bersikeras untuk melakukan referendum dan menyatakan bahwa dia tidak akan menundanya satu menit pun, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Semua ini karena dorongan Inggris terhadap masalah referendum sebagaimana yang kami jelaskan dalam tinjauan rangkaian peristiwa tersebut.
6- Sekarang setelah kita meninjau peristiwa referendum dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya... kita dapat menjawab apa yang diperkirakan mengenai masalah referendum ini... Yang paling mungkin terkait hal ini berdasarkan apa yang telah kami jelaskan adalah sebagai berikut:
a- Dalam semua kasus, tidak diperkirakan akan berdiri sebuah negara bagi orang Kurdi dalam pengertian hukum internasional (legal sense). Sebab, proyek Amerika untuk Irak adalah menjadikan Irak sebagai negara wilayah-wilayah federal (federal regions) dengan ikatan yang rapuh antara wilayah dan pusat. Artinya, akan ada pembagian secara praktis dalam pengelolaan pemerintahan di Irak, namun secara formal tetap ada negara wilayah federal yang disebut Irak... Inilah proyek Amerika untuk Irak sejak pendudukan tahun 2003. Selama pendudukannya, Amerika membawa benih-benih pembagian dan disintegrasi Irak tetapi tanpa mengumumkannya sebagai negara-negara resmi melainkan pada waktu yang tepat. Saat itu, Bremer, penguasa Amerika untuk Irak, menyusun konstitusi wilayah federal sehingga status Irak sebagai negara kesatuan yang kuat dengan otoritas pusat berakhir, dan digantikan oleh negara federal yang rapuh di mana otoritas wilayah lebih kuat daripada otoritas pusat! Dengan demikian Irak dipersiapkan pada saat yang dirasa mampu oleh Amerika dan dipandang sebagai kepentingannya, Irak siap untuk dijadikan sebagai negara-negara secara resmi... Adapun sekarang, proyek Amerika adalah negara wilayah federal di Irak dengan ikatan rapuh ke pusat... Kami telah mengeluarkan jawaban pertanyaan tertanggal 12/8/2014 yang menyatakan: ("—Sejak pendudukannya atas Irak pada tahun 2003, Amerika terus mempersiapkan Irak untuk disintegrasi. Konstitusi yang disusun oleh Bremer didasarkan pada basis sektarian dan mazhab dengan kuota bagi sekte dan mazhab... Konstitusi tertulis itu sendiri menyatakan pemerintahan federal yang terdiri dari wilayah-wilayah, di mana wewenang wilayah sangat kuat. Oleh karena itu, Amerika telah berhasil menciptakan kondisi untuk memecah Irak menjadi wilayah-wilayah...") Selesai... Oleh karena itu, kebijakan Amerika saat ini tidak menginginkan adanya negara-negara (baru) di Irak, melainkan menginginkan negara federal yang longgar, terbagi secara praktis namun tetap ada sebagai satu negara secara formal. Karena itu, dalam kondisi saat ini sulit terjadi pembagian Irak menjadi negara-negara secara hukum, melainkan Irak tetap sesuai proyek Bremer: terbagi secara praktis dan wilayah-wilayahnya lebih kuat daripada pusatnya! Setidaknya dalam jangka waktu yang terlihat.
b- Mengingat pengumuman referendum adalah perintah Inggris sebagai upaya melepaskan diri dari kebuntuan Inggris akibat apa yang terjadi pada Qatar, maka referendum tersebut akan dibatalkan jika Amerika membantu menghilangkan pemboikotan terhadap Qatar atau setidaknya meringankannya dengan cara yang tepat untuk menjaga harga diri Inggris...
c- Amerika mampu membatalkan referendum tersebut jika ia mau karena dialah satu-satunya negara yang mengendalikan Irak. Baik pembatalan itu langsung dari Amerika, atau dengan menggerakkan gerakan-gerakan Kurdi yang setia padanya di Kurdistan, atau dengan menggerakkan Turki dan Iran melawan wilayah tersebut, atau lebih tepatnya melawan Barzani, bahkan jika harus menggunakan tekanan fisik/materi. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mohammad Bagheri, telah melakukan kunjungan ke Turki untuk pertama kalinya sejak berdirinya Republik Iran tahun 1979. Kunjungan yang berlangsung pada 15/8/2017 selama tiga hari itu disambut oleh Presiden Turki Erdogan di kompleks kepresidenan di Ankara. Pertemuan berlangsung selama 50 menit sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi Turki, Anadolu, yang menunjukkan pentingnya hal tersebut. Kepala Staf Iran didampingi oleh komandan angkatan darat dan komandan penjaga perbatasan beserta sejumlah komandan militer senior Iran lainnya sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi Iran, IRNA. Juru bicara Kemenlu Iran, Bahram Qasemi, menggambarkan kunjungan Bagheri ke Turki dan pertemuannya dengan rekannya dari Turki sebagai sebuah "lompatan" dan "langkah integratif dalam hubungan antara kedua negara..." (Mehr News 21/8/2017). Maka tidak menutup kemungkinan kunjungan ini untuk koordinasi mengenai tindakan fisik apa pun di wilayah tersebut jika diperlukan guna membatalkan referendum atau menghilangkan hasil nyata apa pun... Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Menteri Pertahanan Amerika mengunjungi Ankara pada 23/8/2017, yaitu setelah kunjungan Kepala Staf Iran...
d- Jika Amerika khawatir akan terjadinya gangguan yang memanas akibat poin (c), maka Amerika bisa saja tidak melarang pelaksanaan referendum tersebut namun tanpa memberikan hasil yang berpengaruh atau bermakna... dan tidak ada tindakan yang bersifat kemerdekaan yang mengikuti referendum tersebut...
7- Akhirnya, sungguh menyakitkan bahwa ikatan Islam yang dulu menjadi kemuliaan bagi kaum Muslim, baik Arab maupun non-Arab, ikatan ini telah berhasil disingkirkan oleh kaum kafir penjajah dari kehidupan kaum Muslim dan digantikan oleh ikatan-ikatan busuk; kapak penghancur yang menjadikan kaum Muslim terpecah belah: peperangan di antara mereka merajalela, dan persaudaraan ditiadakan!
Sesungguhnya nasionalisme (qawmiyyah) adalah kapak penghancur bagi bangunan umat. Sebagaimana kemarin ia menjadi kapak penghancur dalam Daulah Islamiyah, kini kafir penjajah terus menggunakan kapak ini untuk menghancurkan apa yang tersisa dari eksistensi umat jika mereka mampu... Kemudian mereka menjadikan negeri-negeri Muslim sebagai arena konflik di antara negara-negara besar mereka dan sarana untuk menumpahkan darah kaum Muslim, serta menjadikan saudara saling membunuh satu sama lain! Islam telah mengharamkan semua itu dan menegaskan kesatuan kaum Muslim serta persaudaraan mereka. Allah SWT berfirman:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قلوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
"Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." (QS. Ali Imran [3]: 103)
Dan Allah SWT berfirman:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." (QS. Al-Hujurat [49]: 10)
Demikian pula Islam telah mengharamkan segala jenis fanatisme golongan ('ashabiyyah): nasionalisme, patriotisme, kesukuan... dan lain-lain. Dari 'Amr bin Dinar, ia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdillah berkata: Kami sedang dalam suatu peperangan, lalu seorang laki-laki dari kaum Muhajirin memukul bagian belakang seorang laki-laki dari kaum Anshar. Maka orang Anshar itu berteriak: "Wahai kaum Anshar!" Dan orang Muhajirin itu berteriak: "Wahai kaum Muhajirin!" Rasulullah ﷺ mendengarnya dan bersabda: "Apa ini?" Mereka berkata: "Seorang laki-laki Muhajirin memukul seorang laki-laki Anshar." Maka orang Anshar itu berteriak: "Wahai kaum Anshar!" Dan orang Muhajirin itu berteriak: "Wahai kaum Muhajirin!" Maka Nabi ﷺ bersabda:
دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ
"Tinggalkanlah ia (seruan itu), karena sesungguhnya ia busuk." (HR. Bukhari)
Dan dari Abu Mijlaz, dari Jundab bin Abdillah al-Bajali, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:
مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ
"Siapa saja yang terbunuh di bawah bendera buta, menyeru pada fanatisme golongan ('ashabiyyah) atau menolong fanatisme golongan, maka matinya adalah mati jahiliah." (HR. Muslim)
Kaum Muslim telah hidup selama ratusan tahun dengan mulia karena agama mereka dan kuat karena Rabb mereka, dipersatukan oleh persaudaraan Islam. Di antara sahabat Rasulullah ﷺ ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Salman al-Farisi, dan Bilal al-Habsyi... mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara, berjihad di jalan Allah... Umar yang berbangsa Arab memasuki Al-Quds sebagai penakluk, Shalahuddin yang berbangsa Kurdi membebaskan Al-Quds dari Tentara Salib, dan Abdul Hamid yang berbangsa Turki menjaga Al-Quds dari najis Yahudi... Demikianlah kaum Muslim menjadi mulia, dan demikianlah seharusnya bagi siapa yang memasang telinganya dan dia menyaksikannya.
إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ
"Sungguh, (apa yang disebutkan) di dalam (Al-Qur'an) ini benar-benar menjadi penyampaian (yang cukup) bagi kaum yang menyembah (Allah)." (QS. Al-Anbiya [21]: 106)
18 Dzulhijjah 1438 H Bertepatan dengan 9/9/2017 M