Beranda Tentang Artikel Tanya Syekh
Tanya Jawab

Jawaban Pertanyaan: Konferensi Organisasi Francophonie ke-18 di Tunisia

November 29, 2022
1834

Pertanyaan:

Konferensi Organisasi Francophonie ke-18 telah diadakan di Tunisia pada tanggal 19 dan 20 November 2022, di mana Presiden Tunisia menyampaikan pidato pembukaan dalam bahasa Prancis. Apa sebenarnya makna dari organisasi ini dan siapa yang dilayaninya? Sejauh mana signifikansi konferensi ini bagi Presiden Tunisia Kais Saied serta hubungannya dengan Prancis? Apakah ini berarti pengaruh Inggris telah berakhir sepenuhnya di Tunisia? Lalu, mengapa Aljazair absen dari konferensi tersebut padahal ia merupakan anggota organisasi Francophonie? Jazakallahu khairan...

Jawaban:

Untuk memperjelas jawabannya, kita akan meninjau hal-hal berikut:

  1. Francophonie, yang bermakna Persatuan Internasional Penutur Bahasa Prancis, terdiri dari 88 anggota tetap dan pengamat dengan markas besar di ibu kota Prancis, Paris. Organisasi ini mulai mengadakan konferensi setiap dua tahun sekali sejak tahun 1986. Di antara anggotanya terdapat mantan koloni Prancis di Afrika khususnya, dan di tempat lain pada umumnya. Ada pula anggota yang tidak berbicara bahasa Prancis dan bukan merupakan bekas jajahan Prancis. Negara-negara anggota organisasi ini tidak selalu tunduk pada Prancis; sebagian memang demikian, sebagian lagi tidak. Jumlah penutur bahasa Prancis di dunia diperkirakan mencapai 321 juta orang. Organisasi ini didirikan pada tahun 1970 untuk mempromosikan bahasa Prancis serta kerja sama politik, pendidikan, ekonomi, dan budaya antar negara anggota sebagaimana tercantum dalam piagamnya. Fokus utamanya adalah menyebarkan bahasa Prancis, nilai-nilai Prancis, dan pemikiran Barat seperti demokrasi, sekularisme, kebebasan umum, hak asasi manusia, dan hak-hak perempuan. Organisasi ini bekerja untuk melestarikan warisan kolonial Prancis di wilayah jajahannya dan memastikan keberlangsungannya melalui penyebaran bahasa dan budaya Prancis—hal yang paling penting bagi Prancis untuk terus menjajah, menancapkan pengaruh (nafudz), memperluas lingkaran dampak, dan memastikan keagungan Prancis. Setelah Prancis keluar dari koloni-koloninya pada awal tahun enam puluhan abad yang lalu, mereka mulai berpikir untuk membentuk organisasi serupa dengan Commonwealth Inggris yang didirikan oleh Britania Raya demi menjaga pengaruhnya di bekas jajahannya, yang terpaksa diberi kemerdekaan semu demi menghadapi kampanye baru dari penjajah baru, Amerika.

  2. Presiden Tunisia Kais Saied sangat berhasrat mengadakan KTT Francophonie di Tunisia dan menyampaikan pidato pembukaan dalam bahasa Prancis sebagai bukti keterikatannya dengan Prancis dan upayanya mewujudkan tujuan-tujuan Prancis agar terus mendukungnya. Ia menyatakan: "Bahwa dia yakin ruang Francophonie akan mampu mengubah komitmen kita menjadi aksi solidaritas dan pencapaian nyata di tingkat rakyat kita, khususnya kaum perempuan dan pemuda" (Monte Carlo Prancis, 21/11/2022). Perhatian Kais Saied terhadap KTT ini karena ia mencari sandaran untuk menopang kekuasaannya, dan ia menemukannya pada Prancis. Ia ingin memberikan legitimasi atas tindakannya menggulingkan pemerintahan sebelumnya yang dipilih oleh parlemen, kemudian membubarkan parlemen, membatalkan konstitusi 2014, dan mengeluarkan konstitusi baru. Langkah-langkahnya ditentang oleh banyak orang dan dianggap ilegal serta bertentangan dengan demokrasi bagi mereka yang memandang dari sudut tersebut. Akibatnya, ia menghadapi kritik di dalam dan luar negeri, serta tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah dalam pemungutan suara konstitusi yang diajukannya pada 25 Juli 2022, yakni sekitar 27,54% sebagaimana diumumkan. Ketika negara-negara anggota dan lainnya datang ke Tunisia untuk berpartisipasi dalam KTT tersebut dan tidak memboikotnya sebagai bentuk protes, maka Prancis telah menjamin dukungan baginya. Padahal sebelumnya ada seruan untuk mengadakan KTT di negara lain, namun Prancis bersikeras untuk mengadakannya di Tunisia. Kehadiran sekitar 89 delegasi, termasuk 31 kepala negara dan pemerintahan serta 7 pemimpin organisasi internasional dan regional, dianggap sebagai pengakuan atas tindakan Kais Saied, memberikan legitimasi, dan memperkuat otoritasnya.

  3. Presiden Prancis Macron sekali lagi mengumumkan dukungannya kepada Kais Saied dengan menyatakan: "Bukan peran Presiden Prancis untuk menetapkan apa yang harus dilakukan Presiden Tunisia terkait negaranya. Apa yang saya sampaikan kepada Kais Saied, yang saya anggap sebagai teman saya, adalah bahwa Prancis akan mendukung Tunisia, yang telah menjalani revolusi, menang melawan terorisme, dan menghadapi pandemi Corona seperti yang terjadi di semua negara di dunia." Ia menambahkan, "Saya rasa seorang ahli hukum tata negara besar seperti Kais Saied sangat memperhatikan hal-hal seperti ini, dan inilah inti pertemuan saya dengannya tadi. Tunisia saat ini sedang mengalami perubahan dalam peta politik. Saya berharap perubahan di kancah politik ini membuahkan hasil dan pemilihan legislatif mendatang mencakup semua partai dan kekuatan politik di Tunisia dengan tujuan menyelesaikan proses tersebut." Disebutkan pula bahwa Macron "mengajak Saied untuk mempelajari kemungkinan kerja sama Prancis-Tunisia guna mendukung Tunisia dalam menyelesaikan proses ini di tingkat ekonomi dan politik. Dukungan yang diberikan Prancis kepada Tunisia dalam kesempatan KTT ini, sebesar 200 juta euro, bukanlah cek kosong terkait kebebasan dasar dan prinsip-prinsip demokrasi" (Laman Al-Araby Al-Jadeed mengutip saluran TV5 Monde Prancis, 21/11/2022). Di sini Macron mengumumkan bahwa Prancis mendukung Kais Saied secara politik dan ekonomi, menganggapnya sebagai teman, dan mendukung tindakan-tindakannya karena ia adalah ahli hukum yang tahu apa yang ia lakukan, yang artinya hal itu sah dan dapat diterima. Prancis memberinya dukungan materi berupa pinjaman ribawi sebesar 200 juta euro, yang bukan cek kosong, melainkan bentuk keterikatannya kepada Prancis atas nama kebebasan dasar dan prinsip demokrasi. Uni Eropa juga mengumumkan pemberian pinjaman ribawi kepada Tunisia sebesar 100 juta euro untuk mendukung anggarannya. Ketika Kais Saied memilih untuk melakukan kunjungan luar negeri pertamanya, tujuannya adalah Prancis pada Juni 2020. Ia menunjukkan sikap tunduk dan hina di depan Macron, menolak permintaan parlemen untuk menuntut permintaan maaf Prancis atas masa kolonialnya, bahkan menolak menganggapnya sebagai penjajahan melainkan hanya permintaan perlindungan (protektorat). Ia kemudian mendapatkan pinjaman ribawi sebesar 350 juta euro. Ia menemukan perlindungannya pada Prancis dan Uni Eropa yang dipimpin oleh Prancis di samping Jerman.

  4. Kais Saied telah mendapatkan dukungan Prancis saat melakukan kudeta terhadap sistem yang berjalan pada 25 Juli 2021. Ia sendiri menyebutkan bahwa ia "menerima delegasi Prancis pada 23 Juli 2021 (dua hari sebelum kudeta) yang datang untuk memberikan bantuan medis guna membantu pemerintah menghadapi peningkatan pasien Corona, dan bahwa ia sedang dalam proses mengambil beberapa tindakan." Ia mengisyaratkan bahwa "tindakan-tindakan tersebut akan dilaksanakan dengan persetujuan implisit dari pihak yang berpengaruh." Segera setelah itu, yakni pada 25 Juli 2021, ia menutup parlemen, menggulingkan pemerintah, dan menangguhkan konstitusi. Beberapa hari kemudian, pada 7 Agustus 2021, Macron menyatakan kepada mitranya dari Tunisia tentang "kesiapan Prancis untuk berdiri di samping Tunisia demi menjaga dan membela kebebasannya." Pernyataan dari Istana Élysée menyebutkan, "Tunisia dapat mengandalkan Prancis untuk mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan kesehatan yang dihadapinya" (Al Jazeera, 21/11/2021). Semua ini menunjukkan sejauh mana keterikatan Kais Saied dengan Prancis, dan bahwa ia mendapatkan dukungan dari Prancis untuk melakukan kudeta terhadap sistemnya guna memperkuat otoritasnya ketika ia mengambil keputusan membubarkan parlemen, menjatuhkan pemerintah, menunjuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang wanita dari arus Francophonie, dan kemudian membatalkan konstitusi serta mengajukan konstitusi lain.

  5. Pada penutupan KTT hari Minggu, 20 November 2022 di Pulau Djerba, Tunisia, Sekretaris Jenderal organisasi tersebut, Louise Mushikiwabo (dari Rwanda), dalam konferensi pers menyatakan bahwa "Djerba tidak mengecewakan kami... Tunisia tidak mengecewakan kami... Kami sedang menuju Francophonie masa depan yang modern dan relevan"... Mushikiwabo menyerukan investasi dan peningkatan pendidikan dalam bahasa Prancis di benua Afrika, serta memperkuat kehadiran bahasa Prancis di internet dan organisasi internasional... (Monte Carlo Prancis, 21/11/2022).

Sangat jelas dari semua itu bahwa penyelenggaraan konferensi organisasi tersebut di Tunisia, desakan Prancis pada tempat penyelenggaraannya, pidato pembukaan Kais Saied dalam bahasa Prancis, pujian Macron terhadap Kais Saied, hingga kata-kata Sekretaris Jenderal organisasi tersebut... semua itu menunjukkan besarnya dukungan Prancis terhadap Presiden Tunisia dan bahasa Prancis!

  1. Adapun mengenai apakah ini berarti pengaruh yang mencengkeram Tunisia kini hanya menjadi pengaruh Prancis semata, dan bahwa pengaruh Inggris telah berakhir? Jawaban atas hal ini telah kami jelaskan dalam rilis kami tertanggal 1 Agustus 2021, dan saya kutip kembali sebagian isinya:

[... Dengan mencermati posisi Inggris, tampak jelas bahwa peristiwa di Tunisia telah mengejutkannya. Surat kabar Inggris The Guardian, menurut situs Al Jazeera Net pada 27 Juli 2021, menerbitkan artikel berjudul "The Guardian view on the coup in Tunisia: a spring turning to winter" (Sudut pandang The Guardian tentang kudeta di Tunisia: Musim semi berubah menjadi musim dingin). Artikel itu menyebutkan bahwa Tunisia sedang menyaksikan revolusi kontra dan menganggap bahwa "penggerebekan keamanan terhadap stasiun televisi sama sekali bukan pertanda baik." Disebutkan pula bahwa "warga bersikap apatis dan menerima konsep-konsep non-liberal karena kebebasan dan demokrasi tidak mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi yang makmur. Sebaliknya, korupsi, inflasi, dan pengangguran terus berlanjut. Sepertiga rumah tangga di Tunisia khawatir kehabisan makanan tahun lalu setelah pandemi Corona, dan pemerintah, menurut dokumen yang bocor, siap menghapus subsidi roti dalam negosiasi untuk mendapatkan pinjaman sebesar 4 miliar dolar dari IMF—yang keempat dalam 10 tahun. Kemarahan atas penanganan pandemi oleh pemerintah diperburuk oleh tingkat utang nasional, di mana pembayaran pinjaman sekarang enam kali lipat dari ukuran anggaran kesehatan negara"... Dengan semua ini, jelaslah bahwa pengaruh Inggris di Tunisia memang telah melemah. Dengan kondisi yang terus melemahkannya, Prancis telah menemukan celah untuk masuk dengan kuat ke dalam Tunisia...]. Kemudian kami menambahkan dalam kesimpulan: [Semua indikator konflik internasional yang memanas di Tunisia menunjukkan bahwa ini adalah konflik antara Inggris sebagai pemilik pengaruh lama dan besar di Tunisia dengan Prancis sebagai pemilik pengaruh baru yang belum stabil... Dari semua sikap internasional ini, jelas bahwa Prancis sedang menantang otoritas Inggris di Tunisia, namun persaingan ini berada di dalam internal Eropa... Oleh karena itu, ini tidak akan mengambil bentuk konflik yang panjang, melainkan akan kembali pada formula kompromi. Kemungkinan besar pengaruh Inggris tidak akan meninggalkan Tunisia, karena Inggris sangat mahir dalam kelicikan politik yang tidak dimiliki Prancis... pada 22 Dzulhijjah 1442 H - 1 Agustus 2021 M] Selesai kutipan dari jawaban tersebut.

Jelas darinya bahwa pengaruh Prancis saat ini lebih kuat di Tunisia dan diikuti oleh Presiden Tunisia Kais Saied, sementara pengaruh Inggris telah melemah dan mundur. Namun ini tidak berarti pengaruh Inggris telah berakhir dan meninggalkan Tunisia; sebaliknya, banyak kaki tangannya yang masih bergerak. Mereka menyandarkan pergerakan mereka pada kelicikan politik Inggris yang tidak dimiliki oleh Prancis...

  1. Adapun mengapa Aljazair absen dari konferensi organisasi Francophonie di Tunisia, pertama, karena Aljazair adalah anggota pengamat dan bukan anggota penuh. Kedua, konferensi tersebut diadakan saat Aljazair sedang mengalami kemarahan rakyat terhadap Prancis akibat masa kolonial dan penolakan Prancis untuk meminta maaf atas masa tersebut serta membayar kompensasi atas tragedi yang ditimbulkannya. Bahkan Prancis menolak membuka dokumen terkait hal itu dan terkait uji coba nuklirnya di gurun Aljazair pada tahun enam puluhan, di samping perang Prancis terhadap bahasa Arab dan Islam serta upayanya untuk memaksakan bahasa Prancis kepada mereka. Jumlah penutur bahasa Prancis di sana telah berkurang drastis menjadi kurang dari sepertiga negara, sehingga Aljazair berupaya untuk melepaskan diri dari penggunaan bahasa Prancis. Presiden Aljazair sempat menyindir Tunisia dan hubungannya dengan Prancis ketika ia berkata: "Bahwa Prancis sangat memperhitungkan Aljazair," sambil mengarahkan perkataannya kepada jurnalis yang bertanya apakah Prancis masih memandang Aljazair sebagai provinsi Prancis, ia mengoreksinya dengan berkata "Tidak, tidak." Ia melanjutkan: "Anda memaksudkan negara lain yang diberi perintah lalu diam dan melaksanakan." Sebagian kalangan menganggap perkataan Presiden Aljazair tersebut merupakan isyarat kepada Tunisia, terutama setelah pernyataan Kais Saied saat kunjungannya ke Prancis yang menyebut bahwa Tunisia tidak berada di bawah penjajahan melainkan di bawah perlindungan (protektorat)... (Situs Al-Hishri, 8/7/2021).

Perlu diketahui bahwa Maroko, yang merupakan anggota organisasi tersebut, juga absen. Hal ini menunjukkan bahwa kedua rezim di Aljazair dan Maroko yang loyal kepada Inggris menolak memberikan dukungan kepada Kais Saied yang telah melakukan kudeta terhadap rezim yang loyal kepada Inggris di Tunisia dan menunjukkan keterikatannya pada Prancis. Konferensi ini dianggap sebagai bentuk dukungan bagi Kais Saied dan pemberian legitimasi atas tindakannya, sebagai upaya untuk merapat ke Prancis dan menjauh dari Inggris, berbeda dengan posisi kedua negara tersebut...

8. Sebagai penutup, kami menegaskan dua hal:

Pertama: Bahwa segala hal yang digembar-gemborkan oleh Prancis dan organisasi Francophonie-nya, serta seluruh negara Barat lainnya, mengenai demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, hak perempuan, dan hak minoritas, tidaklah berarti apa-apa jika mereka menjadi pemilik pengaruh di suatu negara. Jika tidak, hal-hal tersebut akan digunakan sebagai alat tekanan. Negara-negara ini telah menjajah koloni-koloninya selama puluhan bahkan ratusan tahun tanpa menjaga kebebasan, hak asasi manusia, maupun demokrasi semu mereka. Mereka melanggar semuanya, membunuh manusia, menodai kehormatan dan hartanya, menginjak harga dirinya, dan menjarah kekayaannya demi perasaan agung dan demi mewujudkan kepentingan mereka. Mereka tidak jujur dengan pemikiran mereka sendiri; artinya, mereka tidak menghormati prinsip (mabda) mereka dan tidak berhasrat menerapkannya, melainkan hanya berhasrat menjarah kekayaan dan menghisap darah rakyat serta membiarkan mereka menderita dalam kemiskinan, kekurangan, dan penyakit. Setelah Prancis keluar dari koloni-koloninya, mereka mendirikan Francophonie, yang disebut sebagai persatuan bangsa-bangsa penutur bahasa Prancis, demi menjaga pengaruhnya dan menjamin kepentingannya. Mereka menjadikan bahasa Prancis sebagai sarana untuk itu.

Kedua: Bahwa para politisi dan partai-partai di negeri bekas jajahan tersebut yang mengadopsi demokrasi dan pemikiran sekularisme, justru melakukan kerusakan dan bukan perbaikan. Mereka memiliki visi politik yang rusak karena mereka telah terpesona (madhbu') oleh Barat dan pemikiran-pemikirannya. Mereka telah terbiasa membebek pada Barat, baik kepada Inggris, Prancis, maupun penjajah baru Amerika, demi mendapatkan dukungan dan mencapai kekuasaan.

Persoalannya adalah menyingkirkan mereka semua dari panggung politik dan kekuasaan, serta bekerja untuk meyakinkan rakyat akan sosok politisi yang ikhlas dan sadar, yang memandang peristiwa politik dari sudut pandang Islam. Mereka yang menolak segala bentuk keterikatan politik, pemikiran, budaya, ekonomi, maupun militer kepada negara penjajah mana pun, serta mengadopsi solusi-solusi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka bekerja dengan kekuatan dan hikmah untuk menegakkan Khilafah Rasyidah 'ala minhajin nubuwwah guna menerapkan hukum-hukum Islam... Inilah dakwah yang haq, dan merekalah para pengembannya:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?'" (QS. Fussilat [41]: 33)

4 Jumadil Awwal 1444 H 28 November 2022 M

Bagikan Artikel

Bagikan artikel ini dengan jaringan Anda