Jawaban Pertanyaan
Implikasi Kudeta Militer di Myanmar
Pertanyaan:
(Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, menyatakan dalam konferensi video bahwa hari Rabu "adalah hari yang paling berdarah" di negara tersebut sejak kudeta militer pada 1 Februari, dengan jatuhnya "38 korban jiwa". Pasukan keamanan di Myanmar melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa yang memprotes kekuasaan militer... Situs Al-Jazeera Net, 3/3/2021). Militer di Myanmar/Burma telah melakukan kudeta militer pada 1/2/2021, tepat pada hari di mana parlemen baru seharusnya mengadakan sidang pertamanya. Mereka menahan Presiden Republik, Kepala Pemerintahan, serta banyak menteri dan politisi. Reaksi Amerika Serikat sangat keras terhadap kudeta tersebut dan menuntut militer untuk segera mengembalikan kekuasaan. Jadi, apa yang ada di balik kudeta ini? Mengapa reaksi Amerika sangat marah? Dan apa dampak kudeta ini terhadap umat Islam yang tertindas di Myanmar?
Jawaban:
Agar jawaban menjadi jelas, kita akan meninjau hal-hal berikut:
Kurang dari seminggu sebelum pemilu, terjadi perdebatan sengit antara militer dan pemerintah. Dalam sebuah wawancara dengan People, sebuah media swasta, Panglima Militer Min Aung Hlaing mempertanyakan kredibilitas dan netralitas Komisi Pemilihan Umum Serikat (Union Election Commission - UEC), serta menuduhnya melakukan pelanggaran luas terhadap hukum dan prosedur dalam proses sebelum pemungutan suara. Sebagai tanggapan, juru bicara pemerintah mengkritik pernyataan Panglima Militer tersebut dan menyifatkannya sebagai tuduhan yang tidak berdasar, serta memperingatkan bahwa hal itu melanggar konstitusi yang menyatakan bahwa ("pegawai negeri, termasuk militer dan polisi, harus menjauh dari politik praktis", dan mengarahkan kritik publik kepada militer yang dituduh telah mengisyaratkan bahwa "jika Liga Nasional untuk Demokrasi menang lagi dalam pemilu ini, militer tidak akan tinggal diam..." Target News Portal, 11/1/2021). Jelas dari hal ini bahwa militer sedang mempersiapkan kudeta jika Liga Nasional menang.
Ketika pemilu dilaksanakan, partai Aung San Suu Kyi, National League for Democracy (NLD), menang untuk kedua kalinya pada November 2020 dengan mayoritas mutlak sebesar 83%, yang lebih besar dari persentase kemenangannya pada 2015 yang saat itu sekitar 75%. Sementara itu, Partai Solidaritas yang didirikan oleh militer hanya memperoleh sekitar 33 kursi dari total 476 kursi. Saat itulah militer mulai merealisasikan ancamannya bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Militer memanfaatkan pasal-pasal yang telah mereka masukkan ke dalam konstitusi tahun 2008—yang juga telah diterima oleh Suu Kyi dalam pemerintahan sebelumnya—yang menyatakan bahwa 25% kursi di parlemen diperuntukkan bagi militer, serta kementerian pertahanan, kementerian dalam negeri, dan kementerian perbatasan harus berasal dari militer dan berafiliasi langsung kepada militer. Konstitusi itu juga menyatakan bahwa militer berhak melakukan intervensi dalam situasi yang mereka anggap perlu. Militer memanfaatkan hal tersebut beberapa jam sebelum waktu yang dijadwalkan untuk sidang parlemen baru dengan melakukan kudeta, mendahului penyelenggaraan sidang parlemen dan pengesahan konstitusional atas hasil pemilu terakhir. Setelah itu, dimulailah protes rakyat terhadap kudeta tersebut, dan yang paling keras sejauh ini adalah protes terakhir pada hari Rabu 3/3/2021 (Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mengumumkan bahwa hari Rabu "adalah hari yang paling berdarah" sejak kudeta 1 Februari, dengan "38 orang tewas". Pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa... Al-Jazeera Net, 3/3/2021). Meskipun demikian, api protes belum padam meskipun intensitasnya menurun.
Pemimpin kudeta, yaitu Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing, telah masuk dalam daftar sanksi Amerika sejak Desember 2019 bersama tiga komandan militer Myanmar lainnya karena "keterlibatan mereka dalam pelanggaran serius hak asasi manusia". Jenderal ini merasa khawatir akan masa depan dan nasibnya ketika pensiun nanti karena ia tidak akan lagi memiliki kekuatan di tangannya untuk melindungi dirinya sendiri. Seharusnya ia melepaskan jabatannya sebagai panglima militer pada tahun 2016, tetapi ia berhasil memperpanjang masa jabatannya dan berjanji untuk pensiun pada musim panas 2021. Tampaknya ia memiliki ambisi untuk memainkan peran politik setelah pensiun sebagai agen Inggris, dan ada pihak-pihak yang mengajukan namanya sebagai kandidat presiden. Militer menyatakan hal ini secara tersirat di situs resmi mereka pada 1/2/2021 setelah pertemuan dewan militer yang berkuasa dengan mengatakan: "Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing berjanji untuk mempraktikkan sistem demokrasi multipartai yang sejati", sebagai upaya untuk memasarkan dirinya sebagai calon presiden negara tersebut.
Oleh karena itu, militer tidak mengakui hasil pemilu yang mengancam dominasi mereka atas pemerintahan yang telah berlangsung sejak 1962. Mereka menuduh komisi pemilihan umum, yang ketuanya ditunjuk oleh Suu Kyi, melakukan persekongkolan, dengan menunjuk adanya sepuluh juta kecurangan. Di saat Suu Kyi mengabaikan tuduhan-tuduhan ini dan terus melangkah untuk mengadakan sidang pertama parlemen baru, Panglima Militer mengancam kemungkinan untuk menggunakan pasal dalam konstitusi yang memungkinkannya memberlakukan keadaan darurat dan mengambil alih kekuasaan. Beberapa jam sebelum sidang pertama parlemen baru—yang sebelumnya telah diminta oleh para pemimpin militer untuk ditunda namun ditolak oleh Suu Kyi dan para pemimpin partai—militer memanfaatkan penolakan penundaan tersebut untuk merebut kekuasaan, memberlakukan keadaan darurat, serta menahan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, menempatkan mereka dalam tahanan rumah, dan menjatuhkan tuduhan kriminal kepada mereka.
Persoalannya bukan tentang kecurangan pemilu atau ketidakjujurannya, karena kedua belah pihak tidak segan-segan memanipulasi pemilu untuk mendukung partai masing-masing. Persoalan sebenarnya adalah konflik politik antara Amerika Serikat dan Suu Kyi di satu sisi, dengan Inggris dan Panglima Militer di sisi lain. Amerika mendukung Suu Kyi dan menginginkan Myanmar menjadi titik pengepungan bagi Tiongkok. Sedangkan Inggris adalah pihak yang membangun militer Burma sejak semenanjung India menjadi wilayah pengaruhnya, lalu memasukkan Myanmar ke dalam pengaruhnya, dan militer terus menguasainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berlanjut sampai Amerika mampu mendukung partai Suu Kyi sehingga menang besar dalam pemilu 2015 dan mengambil alih pemerintahan, meskipun gerak-geriknya terus diawasi oleh militer sesuai wewenang yang diberikan kepada militer dalam konstitusi 2008. Ketika partai tersebut menang lagi dalam pemilu 2020 dengan angka 83%, Inggris khawatir pengaruh Amerika akan semakin mapan, sehingga Inggris menggerakkan militer untuk melakukan kudeta. Inilah yang terjadi, artinya apa yang terjadi di Myanmar adalah bagian dari konflik politik antara Amerika dan Inggris, dan pemilu hanyalah pintu masuk formalitas semata. Konflik ini telah diketahui oleh orang-orang yang memiliki penglihatan tajam sebelumnya. Dalam Jawaban Pertanyaan tertanggal 26/6/2012 disebutkan: (Rezim di Burma yang sebelumnya dikendalikan oleh para jenderal secara langsung dengan seragam militer dan sekarang dikendalikan oleh para pensiunan jenderal dengan pakaian sipil, masih tetap setia kepada Inggris. Inggris telah mendukung mereka secara rahasia maupun terang-terangan, baik langsung maupun tidak langsung melalui agen-agen Inggris di India. Inggris juga telah mendukung kaum Budha dalam membunuh dan menyiksa umat Islam, tidak hanya hari ini saja, tetapi sejak berakhirnya pemerintahan Islam di negeri tersebut... Sedangkan Amerika mendukung Partai Nasional Demokrat pimpinan Aung San Suu Kyi yang mereka beri Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1991, sementara ayahnya, Aung San, menentang Inggris sehingga dibunuh pada tahun 1947... Dengan demikian, Amerika tidak puas dengan situasi politik di Burma...).
Oleh karena itu, reaksi Amerika sangat keras. Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan: (Amerika Serikat menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu terbaru atau menghambat transisi demokrasi di Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan... BBC, AFP, 1/2/2021). Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyerukan ("pembebasan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil" di Myanmar dan berkata "militer harus segera membatalkan tindakan ini..." BBC, 1/2/2021). Daniel Russel, diplomat tinggi AS untuk Asia Timur di era Presiden Obama yang menjalin hubungan erat dengan Aung San Suu Kyi, menyebut pengambilalihan kekuasaan tersebut sebagai ("pukulan bagi demokrasi di kawasan..." AFP, 1/2/2021). Kantor berita Reuters mengutip seorang pejabat AS pada 2/2/2021 bahwa Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Mark Milley, mencoba menghubungi militer Myanmar atas permintaan Gedung Putih namun tidak berhasil. Kantor berita tersebut mencatat bahwa (militer Myanmar menikmati hubungan yang kuat dengan Tiongkok dan tidak banyak berinteraksi dengan militer AS). Dengan demikian, semakin jelas bahwa pihak yang berada di belakang Suu Kyi adalah Amerika, dan kepentingan Amerika di Myanmar terutama karena posisinya yang berbatasan dengan Tiongkok. Amerika ingin mengepung Tiongkok dari segala sisi dan mencegah ekspansinya di kawasan agar tetap terkurung di daratan Tiongkok saja. Amerika ingin melenyapkan pengaruh Inggris dari negara ini sebagaimana ia bekerja untuk melenyapkannya dari seluruh wilayah lainnya, khususnya di semenanjung India.
Meskipun demikian, Inggris dengan kelicikan politiknya telah membuat agen-agennya di militer Burma menunjukkan persahabatan dengan Tiongkok dan mendekati kaum komunis untuk menutupi jati diri mereka yang sebenarnya sejak kudeta militer pertama tahun 1962, sebagaimana mereka juga mendekati Rusia. Dari sinilah, Tiongkok dan Rusia tergiur untuk mendukung rezim Burma dalam menghadapi Amerika. Karena itu, ketika kudeta ini terjadi terhadap pemerintahan Suu Kyi, Inggris meredam reaksi internasional dengan mengajukan draf resolusi kepada Dewan Keamanan PBB terkait kecaman terhadap kudeta dan pengembalian kekuasaan, padahal Inggris tahu bahwa hal itu akan berbenturan dengan penolakan Tiongkok yang menunjukkan dukungan kepada rezim pimpinan militer. Perwakilan Inggris di Dewan Keamanan, Barbara Woodward, berbicara dengan nada diplomatik yang lembut saat mempresentasikan draf resolusi Inggris tersebut: (Kami ingin melakukan diskusi yang sekonstruktif mungkin dan mempertimbangkan serangkaian tindakan... Kami ingin kembali menghormati kehendak demokratis rakyat... Arabi21, 2/2/2021). Benar saja, ketika Inggris mengajukan draf resolusi tersebut ke Dewan Keamanan pada 2/2/2021, Tiongkok menentangnya. Tiongkok telah menyatakan posisi eksplisitnya yang mendukung para pelaku kudeta sejak awal melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin: (Tiongkok adalah tetangga yang bersahabat dengan Myanmar. Kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menangani perbedaan mereka dengan tepat berdasarkan konstitusi dan kerangka hukum serta menjaga stabilitas politik dan sosial. Kami telah memperhatikan apa yang terjadi di Myanmar dan mencoba untuk lebih memahami situasi tersebut... Xinhua, 1/2/2021). Demikian pula Rusia tidak mengecam kudeta tersebut. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan: (Kami berharap adanya penyelesaian situasi secara damai sesuai dengan undang-undang yang berlaku melalui dimulainya kembali dialog politik dan menjaga pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan di negara tersebut... Novosti Rusia, 1/2/2021). Dengan demikian, Tiongkok dan Rusia berdiri di pihak militer, dan kelicikan serta kelihaian Inggris pun berhasil!
Adapun bagi umat Islam di Myanmar, pemimpin kudeta tersebut adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penindasan dan pengusiran umat Islam pada tahun 2017. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan pada 1/2/2021: (Ada sekitar 600.000 warga Rohingya yang tersisa di negara bagian Rakhine "Arakan", 120.000 di antaranya terkurung di kamp-kamp, mereka tidak dapat bergerak bebas, dan akses mereka terhadap layanan kesehatan serta pendidikan dasar sangat terbatas. Oleh karena itu, kami khawatir peristiwa ini akan memperburuk situasi bagi mereka... Reuters, 1/2/2021). Perlu dicatat bahwa penindasan terhadap umat Islam melibatkan kedua belah pihak meskipun metodenya berbeda. Kami telah menyebutkan dalam Jawaban Pertanyaan tanggal 26/6/2012: (Meskipun ada konflik politik antara Amerika dan Inggris di Burma, mereka berdua sepakat dalam mendukung kaum Budha untuk menyiksa umat Islam tanpa Barat merasa terusik perasaan kemanusiaannya yang diklaim itu, selain pernyataan-pernyataan umum yang kosong). Inilah yang benar-benar terjadi ketika militer dan masyarakat Budha fanatik, terutama para biksu yang penuh kebencian, melakukan penindasan terhadap umat Islam pada tahun 2017. Amerika tidak melakukan tindakan yang berarti, sementara agen mereka, Suu Kyi, sang peraih Nobel Perdamaian (!), justru membela operasi militer dalam penindasan dan pengusiran paksa ratusan ribu umat Islam, yang jumlah pengungsinya mencapai sekitar 700.000 Muslim Rohingya dari wilayah mereka di Arakan, serta harta dan tanah mereka dirampas. Dari mulut Panglima Militer Burma, Jenderal Min Aung Hlaing, di halaman Facebook-nya pada 16/9/2017, terucap kata-kata kebencian terhadap umat Islam serta pengingkaran terhadap keberadaan, entitas, dan hak-hak mereka tanpa rasa takut terhadap reaksi internasional karena bersandar pada dukungan Inggris dan Eropa kepadanya. Ia menulis: ("Mereka menuntut pengakuan sebagai Rohingya, kelompok yang tidak pernah menjadi kelompok etnis di Myanmar" dan ia menganggap mereka sebagai orang Bengali, lalu berkata: "Masalah orang Bengali adalah masalah nasional, dan kita membutuhkan persatuan untuk mengungkap kebenaran mengenainya". Militer menyatakan bahwa "operasi yang dilakukan di Rakhine utara bertujuan untuk menumpas pemberontak Rohingya yang menyerang pos-pos polisi pada 25 Agustus lalu"... BBC, 17/9/2017). BBC menambahkan: (Panglima Militer Hlaing telah mengunjungi Eropa pada November tahun lalu "tahun 2016", dan ia disambut dengan hangat di Eropa setelah diundang menghadiri konferensi para komandan militer, dan tidak ada protes apa pun yang menyambutnya baik di Italia maupun Belgia). Barat dengan kedua sayapnya yang bertikai di Burma tidak peduli dengan apa yang terjadi pada umat Islam di sana. Mereka telah membantai umat Islam di wilayah lain selama masa penjajahan mereka, memejamkan mata terhadap pembantaian di Bosnia dan tempat lainnya, serta mendukung entitas Yahudi yang merampas Palestina yang telah mengusir dan membunuh banyak penduduknya dan masih terus melakukannya di bawah penglihatan mereka. Namun, masing-masing pihak menggunakan penderitaan umat Islam di Myanmar untuk kepentingan politik ketika diperlukan. Adapun sanksi Amerika terhadap beberapa pemimpin militer, termasuk pemimpin kudeta saat ini, hanyalah karena mereka adalah agen Inggris yang menentang pengaruh Amerika, bukan karena mereka menindas dan mengusir umat Islam. Jika tidak demikian, seharusnya Amerika juga menjatuhkan sanksi kepada Perdana Menteri Suu Kyi karena ia membenarkan penindasan ini dan menolak untuk mengecam atau mengutuk militer maupun kaum Budha, namun sanksi tersebut tidak mencakup dirinya.
Adapun rezim-rezim yang ada di dunia Islam saat ini tidak mempedulikan urusan umat Islam. Mereka tidak melakukan tindakan tekanan sekecil apa pun terhadap rezim di sana sebelumnya, dan tidak diharapkan pula rezim-rezim ini akan melakukan tindakan apa pun saat ini untuk menolong umat Islam di sana. Mereka justru mulai mengikuti irama Amerika dan Barat dengan mengecam kudeta terhadap demokrasi, sementara urusan umat Islam sama sekali tidak ada dalam pikiran mereka. Sebab, perisai umat Islam—sang Khalifah/Imam—tidak lagi ada!
الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
"Seorang imam (khalifah) itu laksana perisai, orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya." (HR Muslim)
Seandainya ia ada, ia tidak akan diam jika ada satu saja wanita Rohingya yang dizalimi dan berteriak meminta pertolongan "wahai Mu'tashim!". Apalagi terhadap ribuan orang yang dibunuh dan diusir dari negeri mereka. Maka, menjadi kewajiban yang paling mendesak untuk bekerja dengan sungguh-sungguh demi menegakkan sistem yang akan menolong umat Islam dengan izin Allah di setiap sudut bumi yang akan diperuntukkan bagi umat Muhammad ﷺ, yaitu sistem Khilafah Rasyidah berdasarkan manhaj nubuwwah yang telah dikabarkan oleh Rasulullah ﷺ dengan sabdanya:
ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ
"Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian." (HR Ahmad)
﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيباً﴾
"Dan mereka bertanya: 'Kapankah itu (akan terjadi)?' Katakanlah: 'Mungkin waktunya sudah dekat'." (QS al-Isra [17]: 51)
22 Rajab 1442 H 6 Maret 2021 M