Pertanyaan:
Apa realitas Iran dalam kaitannya dengan politik Amerika? Dengan kata lain, apakah Iran memiliki proyek dalam peristiwa-peristiwa di kawasan yang independen dari Amerika? Kemudian, apakah kita bisa mengatakan bahwa Iran memiliki misi di kawasan ini, yaitu Madzhab Ja'fari? Terakhir, apa posisi Amerika yang sebenarnya terhadap senjata nuklir Iran?
Jawaban:
Untuk menjawab hal tersebut, kita harus meninjau secara ringkas realitas rezim Iran dan perjalanan politiknya sejak meletusnya revolusi dan proklamasi republik, serta hubungan semua itu dengan Amerika:
Peran Amerika dalam revolusi Iran sudah jelas sejak awal. Selama keberadaan Khomeini di Prancis di Neauphle-le-Château, ia dikunjungi oleh utusan dari White House dan disepakati adanya kerja sama antara Khomeini dengan Amerika. Surat kabar Amerika saat itu telah memberitakan hal ini dan tentang pertemuan-pertemuan yang terjadi di sana. Hal ini baru-baru ini diungkapkan oleh presiden pertama Republik Iran, Abolhassan Banisadr, pada tanggal 1/12/2000 melalui kanal Al Jazeera, bahwa utusan dari White House datang ke Neauphle-le-Château di Prancis tempat Khomeini tinggal, dan mereka disambut oleh Yazdi, Bazargan, Musavi, dan Ardebili. Terjadi banyak pertemuan antara kedua pihak, yang paling terkenal adalah pertemuan Oktober yang berlangsung di pinggiran kota Paris, di mana kesepakatan ditandatangani antara kelompok Reagan-Bush dan kelompok Khomeini. Di sana Khomeini menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Amerika dengan syarat Amerika tidak mencampuri urusan dalam negeri Iran. Setelah itu, Khomeini kembali pada 1/2/1979 dengan pesawat Prancis dan mendarat di Teheran. Amerika kemudian menekan Shapur Bakhtiar untuk menyerahkan kekuasaan kepada Khomeini dan mengancam para pemimpin militer Iran jika mereka menghalangi jalan Khomeini. Akhirnya, Khomeini menjadi Mursyid dan penguasa. Disusunlah konstitusi seperti konstitusi yang ada di negeri-negeri Muslim lainnya yang mengikuti sistem kapitalis Barat. Konstitusi Iran meniru konstitusi Barat; sistem pemerintahannya republik, pembagian kementerian, kinerja parlemen, pemisahan kekuasaan, dan masalah kewenangan di dalamnya, semuanya sesuai dengan sistem kapitalis. Adapun mengenai poin bahwa "agama resmi Iran adalah Islam dan Madzhab Ja'fari Dua Belas Imam", itu sama seperti yang ada di sebagian besar konstitusi di negeri-negeri Muslim, yang tidak berarti negara tersebut berdiri tegak di atas dasar Islam atau misinya adalah mengemban Islam. Sebaliknya, hal itu hanya berkaitan dengan protokoler, hari raya, dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diperlukan dalam berinteraksi dengan masyarakat terkait keyakinan, ibadah, dan beberapa urusan hidup mereka. Konstitusi Iran tidak menyatakan bahwa agama atau madzhab ini adalah misi negara atau tujuan politik luar negeri yang bersifat patriotik dan nasionalis (nationalist and patriotic), serta berjalan sesuai dengan sistem internasional saat ini melalui keanggotaan dalam organisasi internasional dan regional yang berdiri di atas dasar sistem kapitalis, seperti keanggotaannya di PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Seluruh hubungan internasionalnya tidak dibangun di atas dasar Islam. Dari sini, tidak terlihat bahwa negara di Iran memiliki misi khusus atau proyek tertentu yang bersumber dari Islam. Sebaliknya, yang terlihat pada realitas rezim Iran adalah corak nasionalis dan patriotiknya, yang tercermin dalam politiknya yang terletak pada upaya menjaga rezim yang ada serta entitas negara dan wilayahnya. Kami telah menghubungi Khomeini pada awal revolusi dan menasihatinya agar tidak bekerja sama dengan Amerika, serta mengumumkan konstitusi Islam—kami telah menjelaskannya kepadanya dan mendokumentasikannya dalam sebuah buku yang kami kirimkan kepadanya yang merinci kritik terhadap konstitusi Iran—namun ia tidak menerima nasihat tersebut dan terus menjalankan konstitusi yang menyelisihi Islam, dalam sistem republik yang mengikuti pola kapitalis Barat.
Mengenai masalah madzhab yang ditetapkan sebagai madzhab resmi rezim, hal itu tidak ditetapkan sebagai misi atau proyek yang diembannya. Iran tidak mendirikan sistemnya di atas madzhab ini, tidak menyusun konstitusinya berdasarkan madzhab tersebut, dan pasal-pasalnya tidak diambil darinya. Sebaliknya, pasal-pasal dasar yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, politik luar negeri, militer, dan keamanan diambil dari sistem kapitalis. Hal ini menyerupai rezim Saudi yang memanfaatkan madzhab yang tersebar di tanah Hijaz, yaitu "Madzhab Hanbali" dan Najd, demi mewujudkan kepentingan rezim. Namun, Iran memanfaatkan sisi sektarian (madzhabiyah) untuk meraih pengikut dan pendukung, atau mereka yang siap bekerja dengannya, dengan membangkitkan fanatisme sektarian (ashabiyah madzhabiyah). Dengan demikian, lebih mudah bagi Iran untuk memanfaatkan mereka demi kepentingan nasionalnya, bukan untuk melayani Madzhab Ja'fari atau melayani Syiah. Buktinya, Iran tidak menolong Syiah atau Madzhab Ja'fari kecuali jika ada kepentingan nasional Iran. Jika sekularisme menguntungkannya, maka Iran akan mencampakkan Islam, Syiah, dan madzhab. Iran mendukung rezim Irak dan rezim Suriah yang merupakan rezim sekular dan kaki tangan Amerika. Karena penganut Syiah berada secara utama di provinsi timur Arab Saudi, dan karena wilayah tersebut juga mengandung ladang minyak Saudi, Iran dalam beberapa kesempatan mendukung pemberontakan di sana demi melemahkan Saudi. Iran juga menggunakan politik serupa di Bahrain, yang mendorong Saudi mengirim pasukannya ke Bahrain.
Iran tidak mempedulikan sisi sektarian jika hal itu bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Misalnya, Azerbaijan sejak ingin membebaskan diri dari cengkeraman Uni Soviet pada akhir tahun 1989 dan rakyatnya merobohkan perbatasan dengan Iran untuk bersatu dengannya, namun mereka mengalami pembantaian pada awal tahun 1990 oleh penyerang Rusia yang memasuki Baku untuk mencegah berdirinya rezim yang tidak tunduk kepada mereka di sana dan membawa agen-agen mereka dari kalangan komunis lama ke tampuk kekuasaan. Meskipun demikian, Iran tidak memberikan bantuan kepada penduduk Azerbaijan dalam menghadapi serangan Rusia tersebut yang melanggar hak-hak umat Islam yang ingin membebaskan diri dari kuk penjajahan Rusia dan cengkeraman komunis. Padahal, mayoritas penduduk Azerbaijan adalah Muslim pengikut madzhab resmi Iran. Iran juga tidak membantu Azerbaijan menghadapi Armenia yang didukung oleh Rusia dalam menduduki sekitar 20% wilayah Azerbaijan pada tahun 1994 dan mengusir lebih dari satu juta warga Azeri dari tanah mereka, dan situasi tragis ini masih berlangsung di sana. Bahkan, Iran justru mengembangkan hubungannya dengan Armenia dengan mengorbankan Azerbaijan! Iran tidak cukup sampai di situ, tetapi juga mendukung kelompok-kelompok yang tidak ada hubungannya dengan Islam, seperti kelompok Michel Aoun atau gerakan sekular seperti gerakan Nabih Berri dan lainnya di Lebanon yang berjalan di belakang kepentingan Amerika.
- Seluruh tindakan politik di kawasan yang dilakukan oleh Iran semuanya terjadi dengan kesepakatan dan keselarasan dengan proyek-proyek Amerika:
a. Di Lebanon, Iran mendirikan sebuah partai dari para pengikut madzhabnya dan mempersenjatainya sehingga menjadi tentara khusus di sana yang terpisah dari tentara Lebanon. Rezim Lebanon mengakui partai tersebut dan senjatanya, padahal rezim Lebanon adalah rezim sekular yang mengikuti politik Amerika. Rezim Lebanon tidak mengizinkan partai lain untuk membawa senjata atau tidak mengakui senjata partai-partai lain. Partai Iran di Lebanon ini mendukung rezim Suriah yang terkait dengan Amerika sebagaimana yang dilakukan Iran. Amerika tidak melarang rezim Lebanon untuk mengizinkan partai Iran tersebut melakukan intervensi di Suriah guna menyokong rezim sekular Bashar al-Assad. Bahkan, ada persetujuan implisit dari Amerika atas intervensi partai ini di Suriah tanpa dihalangi oleh tentara Lebanon.
b. Ketika Amerika menduduki Irak, mereka menghadapi perlawanan yang tidak terduga, sehingga mereka memasukkan Iran ke Irak untuk membantunya memengaruhi para pengikut madzhabnya agar mencegah mereka bergerak melawan pendudukan. Sebaliknya, Iran membuat mereka berdiri menentang perlawanan (muqawamah) dan memberikan legitimasi bagi pendudukan serta rezim yang dibentuknya di sana. Terutama setelah tahun 2005 ketika Amerika mengizinkan koalisi partai-partai pendukung Iran berkuasa di bawah kepemimpinan Ibrahim al-Jaafari dan kemudian al-Maliki. Pemerintah-pemerintah ini dibentuk oleh Amerika dan terkait dengannya. Pemerintah al-Maliki yang didukung oleh Iran telah menandatangani perjanjian keamanan dan strategis dengan Amerika untuk menjaga pengaruh AS setelah pendudukan Irak berakhir secara resmi. Hal ini menunjukkan keridaan Amerika atas peran Iran, di mana para pejabatnya pun mengakui adanya kerja sama dengan Amerika dalam pendudukan Irak dan dalam upaya menjamin stabilitas bagi pengaruh Amerika di Irak. Iran langsung membuka kedutaan besarnya di Irak segera setelah pendudukan. Begitu al-Jaafari terpilih, menteri luar negeri Iran saat itu, Kamal Kharazi, mengunjungi Baghdad pada tahun 2005 di tengah puncak pendudukan. Kedua belah pihak mengecam tindakan perlawanan terhadap pendudukan dengan dalih mengutuk terorisme di Irak. Kunjungan al-Jaafari ke Iran juga menghasilkan penandatanganan berbagai kesepakatan, di antaranya kesepakatan kerja sama di bidang intelijen antara keduanya untuk memantapkan keamanan dan memantau pintu-pintu perbatasan, serta menghubungkan Basra dengan jaringan listrik Iran dan membangun pipa minyak antara Basra dan Abadan. Presiden Iran Ahmadinejad juga mengunjungi Irak pada awal tahun 2008 ketika Irak berada di bawah bayang-bayang pendudukan langsung. Seringkali Ahmadinejad memicu kegaduhan dengan pernyataan-pernyataannya yang menentang Amerika dan entitas Yahudi, namun hal itu tidak lebih dari sekadar ucapan yang tidak diikuti dengan perbuatan. Pada saat yang sama, Ahmadinejad adalah salah satu presiden Iran yang paling dekat dalam mengikuti garis politik Amerika, mulai dari kunjungannya ke Irak saat masih di bawah pendudukan AS, dan dua minggu sebelum meninggalkan kekuasaan, ia kembali mengunjungi Irak untuk memperbarui dukungan bagi rezim al-Maliki yang merupakan kaki tangan Amerika yang menjaga pengaruh AS di sana. Demikian pula Ahmadinejad mengunjungi Afghanistan pada tahun 2010 di bawah naungan pendudukan Amerika dan memberikan dukungan bagi rezim Karzai, pelayan pendudukan Amerika.
c. Iran juga melakukan hal serupa di Yaman, di mana mereka merangkul kelompok Houthi dan mempersenjatai mereka untuk melawan rezim Ali Saleh, agen Inggris. Iran juga mendukung para penggerak Gerakan Selatan (Al-Hirak al-Janubi) yang sekular di Yaman, yang menyerukan pemisahan diri, di mana mereka juga merupakan agen-agen Amerika untuk menciptakan rezim sekular di Yaman Selatan yang loyal kepada Amerika.
d. Adapun hubungan Iran dengan rezim Suriah sudah lama terjalin sejak meletusnya intifadah pertama pada awal 1980-an, di mana Iran mendukung rezim Suriah dalam menindas umat Islam Suriah pada masa itu guna menjaganya tetap dalam proyek Amerika yang mendukung rezim tersebut di bawah kepemimpinan kaki tangannya, keluarga Assad. Iran tahu bahwa itu adalah rezim sekular Ba'athis nasionalis yang setara dengan rezim Saddam yang diperanginya, dan tidak memiliki hubungan dengan Islam, bahkan memerangi Islam dan pemeluknya. Iran menyadari bahwa rezim tersebut terkait dengan Amerika, namun Iran tidak membela hak-hak umat Islam. Sebaliknya, Iran melakukan hal yang berlawanan dengan memerangi mereka dan menolong rezim kufur yang kriminal, dan masih terus melakukannya hingga sekarang. Rezim Iran menjaga hubungan erat dengan kepemimpinan Suriah, yang mencakup hubungan militer, ekonomi, dan politik. Iran telah mengirim banyak senjata untuk mendukung rezim Assad serta menyediakan minyak dan gas dengan harga murah karena tidak adanya cadangan energi di Suriah. Hubungan politik ini terlihat jelas dalam intervensi Iran pada intifadah Suriah ketika rezim Assad hampir runtuh. Jika bukan karena intervensi Iran dengan mengirim pasukan Garda Revolusi, pasukan Partai Iran, dan milisi al-Maliki yang berafiliasi dengan Iran, niscaya Bashar dan rezimnya sudah runtuh. Pembantaian di Qusayr, Homs, dan hari ini pembantaian kimia di Ghouta dan lainnya adalah saksi atas intervensi tersebut.
e. Di Afghanistan, Iran mendukung pendudukan Amerika, mendukung konstitusi yang disusunnya, dan pemerintahan yang dibentuknya di bawah kepemimpinan Karzai demi melayani Amerika. Iran juga mengamankan bagian utara negara itu ketika Amerika gagal mengalahkan Taliban. Mantan Presiden Iran, Rafsanjani, pernah menyatakan: "Seandainya pasukan kami tidak membantu dalam memerangi Taliban, niscaya orang-orang Amerika akan tenggelam dalam rawa Afghanistan." (Surat kabar Asharq Al-Awsat, 9/2/2002). Mohammad Ali Abtahi, mantan Wakil Presiden Iran bidang hukum dan parlemen pada masa Khatami, dalam konferensi "Teluk dan Tantangan Masa Depan" yang diadakan di Abu Dhabi pada malam 13/1/2004 mengatakan: "Seandainya bukan karena kerja sama Iran, niscaya Kabul dan Baghdad tidak akan jatuh semudah ini. Namun kami justru mendapat imbalan berupa dimasukkan ke dalam poros setan!" (Islam Online, 13/1/2004). Presiden Ahmadinejad juga mengulang hal serupa saat kunjungannya ke New York untuk menghadiri pertemuan PBB dalam wawancara dengan surat kabar The New York Times pada 26/9/2008, di mana ia mengatakan: "Iran telah memberikan bantuan kepada Amerika Serikat terkait Afghanistan, dan hasil dari bantuan ini adalah ancaman langsung dari Presiden AS untuk melancarkan serangan militer terhadap kami. Negara kami juga telah memberikan bantuan kepada Amerika dalam mengembalikan ketenangan dan stabilitas di Irak."
- Adapun masalah program nuklir, persoalan ini telah jalan di tempat selama bertahun-tahun meskipun entitas Yahudi dengan dukungan dan dorongan Eropa telah mengancam lebih dari sekali untuk menyerang program ini. Namun, Amerika berdiri menghalangi entitas Yahudi dan mencegahnya melakukan hal itu. Sampai hari ini pun Amerika masih mencegah entitas tersebut. Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Martin Dempsey, pada 12/8/2013 mengunjungi entitas Yahudi untuk tujuan ini. Kantor Berita Kuwait (KUNA) pada 12/8/2013 mengutip radio militer entitas Yahudi yang menyatakan bahwa: "Kunjungan Dempsey dilakukan beberapa hari setelah kunjungan rahasia serupa selama seminggu penuh oleh Kepala Staf Angkatan Udara AS, Mark Welsh, ke 'Israel', di mana kedua belah pihak sama sekali menolak berbicara tentang hakikat pembicaraan yang terjadi. Kunjungan Welsh tetap dirahasiakan atas permintaan pihak Amerika di tengah ketegangan di kawasan dan latar belakang ancaman Israel untuk menyerang Iran." KUNA menambahkan: "Para analis meyakini bahwa pemimpin militer Amerika tersebut akan mencoba meyakinkan tuan rumahnya untuk menahan diri dari mengambil keputusan dramatis dalam waktu dekat terhadap Iran guna memberikan kesempatan bagi diplomasi setelah pelantikan Hassan Rouhani sebagai presiden Iran." Amerika mengizinkan entitas Yahudi menyerang reaktor nuklir Irak yang sedang dibangun pada masa Saddam tahun 1981, namun Amerika mencegah entitas ini menyerang reaktor nuklir Iran yang telah mulai memperkaya uranium hingga mencapai tingkat 20%. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingannya adalah menjaga rezim Iran yang bekerja untuk kepentingannya di kawasan. Amerika ingin Iran tetap menjadi "hantu menakutkan" (boogeyman) yang menakut-nakuti negara-negara Teluk agar Amerika dapat memantapkan pengaruhnya di negara-negara tersebut, dan memanfaatkannya untuk menjaga pengaruh AS di kawasan dunia Islam.
Jika menilik sedikit ke belakang, kita temukan bahwa realitas pembicaraan nuklir sejak awalnya pada tahun 2003 adalah bahwa Amerika berfokus pada sanksi tanpa mengambil tindakan nyata terhadap fasilitas nuklir. Hal ini membuat Uni Eropa frustrasi dan membuat negara Yahudi marah. Setiap kali pembicaraan dilakukan, Amerika menawarkan sanksi tambahan sebagai solusi masalah tersebut tanpa ada tindakan militer. Amerika telah berulang kali melakukan intervensi untuk meredakan kekhawatiran "Israel". Amerika ingin rezim Iran tetap berdiri, dan masalah nuklir tetap diangkat sedemikian rupa sehingga tidak sampai memiliki bom nuklir, namun di saat yang sama tidak diselesaikan secara tuntas. Sebaliknya, masalah ini dibiarkan tetap menjadi hantu yang menakut-nakuti negara-negara Teluk sebagai pembuka jalan bagi kelanjutan keberadaan pasukan militer Amerika di Teluk. Selain itu, Amerika memanfaatkannya untuk menempatkan perisai rudal (missile defense shield) di Turki dan di Eropa Tengah dengan dalih menangkal senjata nuklir Iran dan berlindung darinya! Ini belum termasuk sebagai justifikasi untuk meningkatkan anggaran Departemen Pertahanan.
- Adapun mengenai permusuhan yang tampak di permukaan antara Amerika dan Iran, hal itu dapat dipahami sebagai berikut:
a. Suasana saat itu sangat panas, dan opini publik dimobilisasi menentang Amerika sebelum dan sesudah revolusi. Amerika dianggap bertanggung jawab atas tragedi rakyat dan dituduh mendukung Syah serta kezalimannya, hingga dijuluki sebagai "Setan Besar". Oleh karena itu, para penguasa Iran tidak bisa mengumumkan dimulainya kembali pembicaraan antara kedua belah pihak secara langsung, dan kemudian pemulihan hubungan diplomatik. Terlebih lagi, komunikasi Amerika dengan Khomeini di Paris dan tekanan Amerika terhadap tentara Iran agar tidak melakukan intervensi terhadap revolusi Khomeini... semuanya itu bukanlah rahasia. Karena itu, rezim Iran membutuhkan peristiwa-peristiwa panas dengan Amerika untuk menciptakan pembenaran untuk duduk bersama mereka. Maka terjadilah insiden penyanderaan di Kedutaan Besar Amerika pada 4/10/1979 yang mengakibatkan pemutusan hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika guna memperkuat posisi Khomeini, memukul para penentangnya, dan menutupi hakikat hubungan antara kedua belah pihak. Sumber-sumber Amerika kemudian menyebutkan bahwa itu adalah sandiwara Amerika yang telah diatur. Demikian pula Banisadr dalam wawancaranya dengan Al Jazeera yang disebutkan di atas menyatakan bahwa "hal itu adalah kesepakatan dengan orang-orang Amerika dan merupakan perencanaan mereka, dan ia menerimanya setelah Khomeini meyakinkannya." Kedua belah pihak menandatangani apa yang dikenal sebagai Perjanjian Aljir pada 20/1/1981, yang dengannya para sandera dibebaskan. Hal itu terjadi pada hari ketika Presiden AS Reagan menjabat. Amerika secara implisit mengakui rezim baru di bawah kepemimpinan Khomeini ketika perjanjian ini menetapkan kewajiban kedua pihak untuk saling menghormati, tidak mencampuri urusan masing-masing pihak, dan menjaga kepentingan kedua negara melalui penunjukan pihak ketiga, serta pengembalian 12 miliar dolar dari aset Iran yang dibekukan yang dituntut oleh rezim baru.
b. Para penguasa di Iran telah lama berupaya menyiapkan suasana untuk memulihkan hubungan ini, meskipun kontak rahasia terus berlangsung di antara mereka dan kerja sama terus berjalan sebagaimana yang diungkapkan oleh para pejabat Iran sendiri. Mereka terus melakukan hal itu seolah-olah mempertahankan situasi seperti ini memberikan manfaat bagi keduanya; di mana Iran tampak seolah-olah memusuhi Amerika untuk menutupi kerja sama dan perjalanannya bersama Amerika dalam proyek-proyek kolonialnya, serta menjadi faktor pembantu dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut. Sementara Amerika tampak seolah memusuhi Iran dan bertindak melawannya agar dapat mengendalikan orang-orang Eropa dan Yahudi, serta menipu opini publik yang memusuhi Iran di Amerika dan Barat demi mewujudkan kepentingannya di kawasan. Beberapa penguasa yang menjabat setelah proklamasi republik dituduh oleh rakyat Iran sebagai agen Amerika, seperti Presiden Banisadr, sehingga ia dijatuhkan karena adanya arus oposisi yang kuat saat itu terhadap hubungan dengan Amerika. Namun, Presiden Rafsanjani, meskipun fakta-fakta tentang hubungannya dengan Amerika terungkap seperti dalam kasus Iran-Gate dan Iran-Contra, ia tidak jatuh karena arus oposisi semacam itu sudah tidak ada lagi saat itu. Presiden-presiden silih berganti, terkadang dijuluki sebagai reformis dan moderat, terkadang konservatif dan garis keras, namun tidak terlihat adanya perubahan dalam politik Iran meskipun retorikanya terkadang keras dan terkadang lunak. Hal itu tetap merupakan kata-kata yang tidak diikuti oleh perbuatan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Demikian pula posisi Amerika terhadap Iran tidak berubah meskipun retorika terkadang keras dari pihak Republikan dengan memasukkan Iran dalam daftar negara poros setan, atau lunak dari pihak Demokrat. Namun Amerika tidak mengambil langkah tegas dan serius terhadap Iran. Ketika Presiden baru Iran, Rouhani, membentuk pemerintahan, ia berkata: "Pemerintahannya akan mengadopsi kebijakan luar negeri yang mencegah ancaman dan menghilangkan ketegangan" (Reuters, 12/8/2013). Ia memilih Mohammad Javad Zarif sebagai Menteri Luar Negeri, seorang mantan duta besar di PBB yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat dan merupakan partisipan utama dalam beberapa putaran negosiasi rahasia untuk mencoba mengatasi kemerosotan hubungan antara Washington dan Teheran (Reuters, 12/8/2013). Rouhani setelah terpilih menyatakan dengan lebih terus terang: "Kami tidak ingin melihat lebih banyak ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Kebijaksanaan memberi tahu kita bahwa kedua negara perlu lebih memikirkan masa depan dan mencoba duduk untuk menemukan solusi bagi isu-isu masa lalu dan memperbaiki keadaan" (Reuters, 17/6/2013). Presiden AS Obama menanggapinya dengan berkata: "Amerika Serikat tetap siap untuk terlibat dalam pembicaraan langsung dengan pemerintah Iran dengan tujuan mencapai solusi diplomatik yang menangani sepenuhnya kekhawatiran masyarakat internasional mengenai program nuklir Iran" (Sumber yang sama). Ini berarti Iran ingin mengakhiri fase perjalanan rahasianya bersama Amerika dan memulai fase perjalanan secara terang-terangan, namun dengan bentuk-bentuk yang berbeda di mana ia tampak seolah-olah sebagai negara yang berpengaruh secara regional yang harus dilibatkan dalam masalah-masalah di kawasan.
- Berdasarkan apa yang telah kami sebutkan di atas, maka kami menyimpulkan hal-hal berikut:
Bahwa masalah madzhab yang ditetapkan Iran sebagai madzhab resmi rezim bukanlah sebagai misi atau proyek yang diembannya. Iran tidak membangun sistemnya di atas madzhab ini, tidak menyusun konstitusinya berdasarkan itu, dan pasal-pasalnya tidak diambil darinya. Sebaliknya, pasal-pasal dasar terkait sistem pemerintahan, politik luar negeri, militer, dan keamanan diambil dari sistem kapitalis. Hal ini menyerupai rezim Saudi yang memanfaatkan madzhab yang tersebar di tanah Hijaz "Madzhab Hanbali" dan Najd demi mewujudkan kepentingan rezim. Adapun politik luar negeri Iran selaras dengan kepentingan Amerika di kawasan, begitu pula di Timur Tengah Raya dan negeri-negeri Muslim. Sebagai contoh, Teheran membantu Washington dalam mewujudkan stabilitas bagi pendudukan Amerika di Irak dan Afghanistan selama dekade terakhir atau lebih. Iran juga bertindak melalui partainya di Lebanon untuk mengatur peta politik di Lebanon, dan akhir-akhir ini bekerja sama untuk menjaga dominasi Amerika di Suriah melalui dukungan terhadap Assad. Dengan demikian, Iran bekerja di Afghanistan, Suriah, Lebanon, dan Irak untuk melayani kepentingan Amerika. Adapun di luar kawasan, dapat dikatakan bahwa Amerika berhasil memanfaatkan perilaku Iran untuk mempromosikan program perisai rudalnya dan mengikat negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dalam perjanjian keamanan yang tidak seimbang, serta menjual senjata senilai miliaran dolar kepada negara-negara Teluk karena rasa takut terhadap Iran!
Jadi, Iran berjalan bersama Amerika dan Iran menyadari makna perjalanannya ini serta mengetahui batas-batasnya, sehingga ia tidak melampauinya meskipun ia menaikkan nada bicaranya untuk menyesatkan atau menutupi hakikat yang sebenarnya, sebagaimana yang terjadi pada masa Ahmadinejad yang menyaksikan pelayanan besar bagi Amerika di Afghanistan, Irak, dan Suriah. Oleh karena itu, Amerika memandang rezim di Iran sebagai pelayan bagi kepentingannya dalam tingkat yang besar, sehingga lingkaran pembuat keputusan di Amerika tidak melihat perlunya berupaya mengubah rezim. Hal inilah yang dinyatakan pada 12 Desember 2008 oleh Robert Gates dalam konferensi keamanan internasional di Bahrain mengenai hubungan antara Amerika dan Iran serta bagaimana seharusnya hubungan itu: "Tidak ada seorang pun yang berupaya mengubah rezim di Iran... yang kami upayakan adalah menciptakan perubahan dalam kebijakan dan perilaku, sehingga Iran menjadi tetangga yang baik bagi negara-negara di kawasan, alih-alih menjadi sumber ketidakstabilan dan kekerasan."