Pertanyaan:
(Presiden AS Joe Biden meninggalkan ibu kota Washington "hari Rabu ini" menuju Timur Tengah dalam kunjungan resmi yang mencakup "Israel", Tepi Barat, dan Arab Saudi... Al-Arabiya Net 13/07/2022 M). Situs Youm7 telah memublikasikan di lamannya tertanggal 10/07/2022: (Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah pekan depan untuk memulai babak baru yang menjanjikan bagi peran Amerika di kawasan tersebut...), dan harian Asharq Al-Awsat telah memublikasikan di situsnya pada 05/07/2022: (Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan bahwa Iran telah berulang kali dalam beberapa minggu dan bulan terakhir mengajukan tuntutan di luar kerangka kesepakatan nuklir tahun 2015... dan ia mengatakan bahwa tidak ada putaran pembicaraan lain yang direncanakan dengan Iran saat ini menurut kantor berita Reuters...). Pertanyaannya sekarang adalah: Apakah ini berarti Amerika telah memalingkan punggungnya dari kesepakatan nuklir? Lalu apa tujuan kunjungan Biden saat ini? Dan apakah kunjungan ini ada hubungannya dengan kesepakatan nuklir ataukah untuk hal-hal lain? Serta mungkinkah Iran menjadi kekuatan nuklir? Semoga Allah memberkahi Anda, memberi kemenangan, dan membukakan jalan bagi Anda...
Jawaban:
Pertanyaan ini terdiri dari dua bagian: pertama mengenai masalah kesepakatan nuklir dengan Iran, dan kedua mengenai kunjungan Biden. Berikut jawabannya:
Pertama: Kesepakatan Nuklir:
Berkas nuklir Iran dengan dimensi lokal, regional, dan internasionalnya merupakan bagian penting dari kebijakan Amerika terhadap Iran. Bahkan, masalah ini tumpang tindih dengan persoalan lain hingga menjadi isu berdimensi regional dan internasional dalam strategi Amerika. Oleh karena itu, Anda melihat Amerika sejak penandatanganan kesepakatan tahun 2015, pengunduran diri darinya tahun 2018, hingga negosiasi untuk kembali ke dalamnya seperti yang terjadi hari ini, tampak bergeser ke kanan dan ke kiri sesuai dengan data terbaru dalam kebijakannya. Dengan mencermati visi strategis Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran, kita dapati bahwa kebijakan Amerika lebih dekat kepada upaya "mengelola" berkas ini daripada menyelesaikannya! Visi Amerika terhadap berkas nuklir ini tidak terlepas dari strategi regional Amerika di kawasan Islam dan strategi internasionalnya.
Fakta objektif yang harus diakui adalah bahwa Iran dalam sebagian besar kebijakan luar negerinya melakukan koordinasi di balik layar dengan Amerika dan tidak keluar dari kebijakan Amerika. Barangkali pendudukan Amerika atas Irak tahun 2003 telah mengungkap koordinasi ini secara besar-besaran, di mana pengaruh Amerika dan Iran berjalan berdampingan di Irak. Kemudian, koalisi internasional pimpinan Amerika melawan organisasi ISIS yang melakukan intervensi di Suriah tidak memukul satu pun target Iran di Suriah maupun milisinya. Amerika membiarkan mereka memerangi revolusi di Syam untuk membasminya, sementara pesawat-pesawat Amerika menyerang para pejuang di Syam dengan dalih "terorisme". Hal ini juga tidak mungkin terjadi kecuali di antara negara-negara yang menyepakati peran masing-masing; peran Amerika dan Iran bertujuan untuk menjaga antek Amerika, Bashar Asad. Begitu juga pendudukan Amerika di Afghanistan telah mengungkap koordinasi Amerika-Iran, bahkan beberapa pernyataan pejabat Iran menunjukkan jasa Iran bagi Amerika dalam memfasilitasi pendudukannya atas Afghanistan!
Setelah berakhirnya Perang Irak-Iran tahun 1988 dan munculnya Irak sebagai kekuatan militer yang besar, Iran pada tahun 1989 mulai membangun program rudal dan nuklirnya untuk menutupi apa yang tampak seperti kekalahan perangnya dengan Irak. Amerika secara resmi telah membantu Iran dalam penelitian nuklir sejak tahun 1950-an, dan penelitian tersebut sempat terhenti setelah revolusi Khomeini, namun diluncurkan kembali pada tahun 1989. Dengan dihancurkannya kekuatan Irak oleh militer AS pada 1990-1991, pengeluarannya dari Kuwait, serta pengenaan sanksi dan kampanye inspeksi terhadap Irak, maka arena regional menjadi kosong bagi penonjolan kekuatan Iran. Kebijakan Amerika pasca-Perang Dingin mencari musuh ilusi untuk membenarkan kehadiran pangkalan militer Amerika di seluruh dunia setelah runtuhnya Uni Soviet, dan Iran menjadi alasan serta dalihnya. Amerika mulai membenarkan banyak kebijakannya dengan alasan ancaman Iran, bahkan Rusia merasa heran dengan alasan Amerika menempatkan perisai rudal AS di Polandia dan Rumania dengan dalih ancaman rudal Iran!
Demikianlah, program nuklir Iran dan percepatan Iran dalam memasang ribuan alat pengayaan uranium mulai membunyikan lonceng bahaya bagi negara-negara besar Eropa dan juga negara-negara kecil di Teluk. Jika dicermati, kita dapati bahwa semua ini diperlukan bagi kebijakan Amerika dari beberapa sisi: a. Menciptakan ancaman Iran bagi negara-negara Teluk di mana terdapat sumber-sumber minyak, guna memungkinkan Amerika menawarkan perlindungan kepada para penguasa. Presiden Trump pernah membual bahwa Amerika memberikan perlindungan kepada Arab Saudi dan menuntutnya membayar uang dengan gaya pemerasan dan mafia, dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan bertahan dua minggu tanpa perlindungan Amerika. b. Pada tingkat internasional, Amerika mulai memberlakukan lebih banyak pengepungan strategis terhadap Rusia dan menempatkan perisai rudalnya di dekat perbatasan Rusia, semuanya dengan dalih melindungi negara-negara Eropa dari rudal Iran.
Dengan meningkatnya kekhawatiran Eropa, kekuatan internasional sejak tahun 2006 mulai menegosiasikan Iran dengan harapan dapat mengendalikan program nuklirnya dalam kerangka damai dan bukan militer. Untuk tujuan itu, dibentuklah kelompok 5+1, yaitu lima kekuatan nuklir internasional ditambah Jerman. Meskipun Amerika adalah salah satu dari kekuatan internasional tersebut, negosiasi nuklir dengan Iran itu dilakukan oleh kekuatan internasional tanpa partisipasi langsung Amerika. Artinya, negosiasi yang berlangsung selama 9 tahun (hingga 2015) tersebut tidak diikuti oleh Amerika secara serius untuk membatasi program nuklir Iran. Negara-negara Eropa bersama Rusia dan Cina mengadakan sesi demi sesi dalam siklus negosiasi yang berputar-putar, negosiasi yang juga membantu dalam menonjolkan kekuatan Iran dan menunjukkan bahayanya.
Kemudian, perpecahan internal di Amerika sangat memengaruhi program nuklir Iran. Masa pemerintahan Trump adalah periode di mana perpecahan Amerika mencapai tingkat yang berbahaya. Saat itu, Presiden Trump menyerang kebijakan pendahulunya, Obama, terkait program nuklir Iran. Selain keluar dari kesepakatan nuklir tahun 2018, ia mengumumkan sanksi maksimal terhadap Iran dan membuka jalan bagi entitas Yahudi untuk lebih banyak menyerang Iran. Karena bertindak dengan keangkuhan cowboy, ia melakukan penghinaan terhadap Iran ketika membunuh Qasem Soleimani, komandan Pasukan Al-Quds dalam Garda Revolusinya pada awal Januari 2020. Karena pemerintahan Trump berada dalam kondisi keselarasan total dengan entitas Yahudi yang dipimpin oleh Netanyahu (berbeda dengan pemerintahan Demokrat Obama), maka entitas Yahudi mulai melampaui batas dalam memukul target-target Iran, baik target nuklir langsung seperti sabotase stasiun "Natanz", maupun tidak langsung seperti pencurian dokumen nuklir sensitif dari Iran serta berbagai operasi pembunuhan terhadap ilmuwan dan pakar nuklir Iran.
Di sini, kaum Demokrat di Amerika yang saat itu berada di luar pemerintahan mulai menghubungi tokoh-tokoh rezim Iran, terutama Menteri Luar Negeri saat itu Javad Zarif, dan menjanjikan mereka bahwa kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan presiden 2020 akan berarti kembali ke kesepakatan nuklir. Ini adalah janji terbuka kandidat Demokrat Biden sebelum menjadi presiden. Demikianlah Biden mengikat dirinya untuk kembali ke kesepakatan nuklir dengan Iran dengan motif yang berkaitan dengan perpecahan internal di Amerika. Benar saja, Amerika kembali ke negosiasi nuklir segera setelah Presiden Biden menjabat di Amerika awal 2021, namun negosiasi tersebut masih jalan di tempat. Hal itu karena kembalinya Amerika ke kesepakatan nuklir dengan Iran tidak lagi menjadi tuntutan strategi Amerika, melainkan strateginya justru menuntut penonjolan kembali ancaman-ancaman Iran. Selain itu, para anggota parlemen dari Partai Republik di Kongres menuntut agar kesepakatan baru dengan Iran diajukan untuk pemungutan suara di Kongres dan mengancam akan membatalkannya lagi saat mereka meraih keunggulan di Kongres. Hal ini mengacaukan proses negosiasi, dan kini telah berlalu satu setengah tahun tanpa pemerintahan Biden mampu kembali ke kesepakatan nuklir dengan Iran.
Kemudian perang di Ukraina membayangi masalah kesepakatan nuklir. Pemerintahan Biden mengambil tanggung jawab untuk menjamin pasokan minyak bagi Eropa sebagai alternatif dari minyak Rusia. Ini adalah tuntutan kepemimpinan Amerika terhadap Barat dalam aliansi NATO. Pemerintahan Biden mulai mempertimbangkan perlunya mencabut sanksi terhadap Iran dan mendorong perdagangan minyaknya ke pasar internasional, begitu juga dengan Venezuela dan Arab Saudi. Terkait Iran, muncul dorongan Amerika untuk mempercepat penandatanganan kesepakatan nuklir selama bulan Maret 2022, yaitu segera setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pemerintahan Biden siap merespons tuntutan Iran untuk mengeluarkan Garda Revolusinya dari daftar terorisme yang dimasukkan oleh mantan Presiden Trump. Maka kembalinya Amerika ke kesepakatan nuklir sudah di ambang pintu sebagai dampak dari kebijakan terbaru Amerika setelah perang Ukraina. Namun, ketika Rusia (yang merupakan bagian dari kelompok 5+1) mulai mensyaratkan pengecualian hubungan perdagangannya dengan Iran dari sanksi Barat terhadap Rusia, Amerika menarik diri dari penandatanganan kesepakatan tersebut. Diperkirakan jika Rusia tetap pada syaratnya, maka masalah kesepakatan nuklir akan terus melambat selama bulan-bulan mendatang hingga berakhirnya pemilihan paruh waktu Kongres Amerika pada November 2022... Terlihat jelas bahwa Biden sekarang lebih fokus pada masalah pemilihan paruh waktu daripada fokus pada kesepakatan nuklir dengan Iran...
Kedua: Kunjungan Biden ke Kawasan:
- Siapa pun yang merenungkan kunjungan Biden ke kawasan akan melihat bahwa itu adalah pendahuluan bagi pemilihan paruh waktu untuk meningkatkan nilai tawar Biden dan partainya dalam pemilihan tersebut, meskipun secara lahiriah dibungkus dengan tujuan-tujuan lain! Biden sedang dalam krisis internal dengan Partai Republik, terutama dalam dua hal yang mencolok: Pertama, eksploitasi Partai Republik terhadap meningkatnya minat Biden pada kesepakatan nuklir dengan Iran tanpa tekanan dan sanksi lebih lanjut sebagaimana yang dilakukan Trump. Kedua, kurangnya perhatian Biden untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan dengan entitas Yahudi sebagaimana yang dilakukan Trump. Karena kedua hal ini memengaruhi pemilihan paruh waktu Kongres, Biden mencoba menangani keduanya selama bulan-bulan tersisa menuju pemilihan paruh waktu pada November 2022:
Penanganan masalah pertama adalah dengan Biden memberikan pendahuluan bagi kunjungan ini melalui pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price yang dikutip oleh Asharq Al-Awsat pada 05/07/2022 (...bahwa tidak ada putaran pembicaraan lain yang direncanakan dengan Iran saat ini...), di samping pernyataan-pernyataan Biden yang bermakna ganda tentang kesepakatan tersebut, yang mengarah pada penghentian putaran kesepakatan nuklir atau terjadinya perlambatan hingga setelah pemilihan paruh waktu guna mencegah eksploitasi Partai Republik terhadap isu tersebut untuk melawan Biden dan partainya...
Kemudian ia menangani masalah kedua dengan mengumumkan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi entitas Yahudi dengan mengesahkan paket dukungan terbesar bagi Tel Aviv dalam sejarah yang diperkirakan lebih dari 4 miliar dolar... di samping mempercepat normalisasi dengan negara Yahudi. Semua itu untuk menjamin pengaruh suara lobby Yahudi dalam pemilihan paruh waktu demi kepentingannya, dengan bersaing melawan Trump dan partainya dalam mendukung entitas Yahudi... Oleh karena itu, waktu kunjungan Biden ke kawasan khususnya ke entitas Yahudi pada bulan Juli 2022 ini, serta menunjukkan dukungan kepada mereka, memberikan kartu elektoral bagi Biden dari lobby tersebut... Selain itu juga untuk meningkatkan popularitasnya dengan menunjukkan dukungan para antek dan pengikutnya di kawasan! Terutama masalah energi dari Arab Saudi dan negara-negara Teluk, yang meningkatkan nilai tawarnya dalam pemilihan. Hal ini dikonfirmasi oleh hal-hal berikut:
a. [Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden ingin memanfaatkan kunjungannya ke Timur Tengah – yang dimulai pada Rabu – untuk memperkuat peran Amerika di kawasan yang nilai strategisnya terus meningkat. Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan – dalam konferensi pers di Gedung Putih, Senin – memaparkan tujuan kunjungan ini, yang merupakan kunjungan pertama Biden selama masa kepresidenannya, mencakup Israel, Palestina, kemudian Arab Saudi, di mana ia akan bertemu dengan para pemimpin negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Mesir, Yordania, dan Irak. Dalam berkas normalisasi, Sullivan menunjukkan keinginan pemerintahan Amerika untuk memperkuat apa yang disebutnya jalur peningkatan hubungan antara Israel dan lebih banyak negara Arab, dengan mengatakan bahwa normalisasi apa pun dianggap positif.
Biden telah menyerukan negara-negara Teluk untuk meningkatkan produksi minyak, mengingat harga yang melonjak di atas level 100 dolar per barel; hal yang berkontribusi pada kenaikan angka inflasi, di tengah kekhawatiran global mengenai keamanan energi dan pangan seiring berlanjutnya perang Rusia terhadap Ukraina. Al-Jazeera 11/07/2022]
b. Al-Jazeera memublikasikan di situsnya pada 10/07/2022 dari sebuah artikel di Washington Post: [...Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah pekan depan untuk memulai babak baru yang menjanjikan bagi peran Amerika di kawasan tersebut... Dalam artikel yang diterbitkan oleh Washington Post, Presiden AS mengatakan bahwa pertemuan para pemimpin kawasan di kota Jeddah, Arab Saudi, akan menjadi indikasi kemungkinan adanya Timur Tengah yang lebih stabil, menurut ungkapannya... ia menunjukkan bahwa ia akan menjadi presiden Amerika pertama yang terbang dari Israel ke Jeddah... Mengenai hubungan dengan Israel, Biden menunjukkan bahwa pemerintahannya telah mengesahkan paket dukungan terbesar bagi Tel Aviv dalam sejarah yang diperkirakan lebih dari 4 miliar dolar...].
c. Asharq Al-Awsat memublikasikan di situsnya pada 05/07/2022: [Washington: Asharq Al-Awsat Online Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, hari ini (Selasa), mengatakan bahwa Iran telah berulang kali dalam beberapa minggu dan bulan terakhir mengajukan tuntutan di luar kerangka kesepakatan nuklir tahun 2015, seraya menambahkan bahwa tuntutan baru tersebut menunjukkan kurangnya keseriusan dari pihak Teheran. Pekan lalu di Doha berakhir pembicaraan tidak langsung antara Teheran dan Washington, yang bertujuan untuk memecah kebuntuan mengenai cara menyelamatkan kesepakatan nuklir, tanpa mencapai kemajuan yang diharapkan. Price mengatakan bahwa tidak ada putaran pembicaraan lain yang direncanakan dengan Iran saat ini, menurut kantor berita "Reuters".]
d. Dan disebutkan dalam Youm7 pada 05/05/2022: [Beberapa tantangan dihadapi oleh Presiden AS Joe Biden dan Partai Demokrat menjelang pemilihan paruh waktu Kongres, yang datang setelah krisis berturut-turut yang melanda pemerintahan Amerika yang gagal selama hampir 3 bulan untuk membujuk Rusia agar menghentikan perangnya di dalam wilayah Ukraina, meskipun ada serangkaian sanksi ekonomi berturut-turut yang diberlakukan terhadap Moskow, serta dampak global yang menyertainya pada indikator inflasi dan terhambatnya pasokan energi, yang mendorong Federal Reserve AS untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,5% dalam kenaikan terbesar selama 22 tahun terakhir. Menurut para analis dan media Amerika, pemilihan paruh waktu dianggap sebagai referendum atas kepemimpinan Biden dalam dua tahun pertamanya berkuasa...]
Demikianlah, tujuan utama kunjungan Biden ke kawasan pada waktu khusus ini, yaitu menjelang pemilihan paruh waktu, adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan di awal: (Siapa pun yang merenungkan kunjungan Biden ke kawasan akan melihat bahwa itu adalah pendahuluan bagi pemilihan paruh waktu untuk meningkatkan nilai tawar Biden dan partainya dalam pemilihan tersebut, meskipun secara lahiriah dibungkus dengan tujuan-tujuan lain!)
Ketiga: Sebagai penutup, kami menekankan dua hal:
- Negara-negara yang disebut sebagai negara besar ini dihinggapi kerapuhan yang terkadang mencapai konflik panas antara partai-partai dan komponen-komponennya... Namun, dan ini yang menyakitkan, mereka menemukan solusi bagi masalah mereka di negeri-negeri kita dan atas biaya kita! Maka Biden mengunjungi negeri kita, berangkat menuju orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kita, yaitu entitas Yahudi yang berdiri di atas pendudukan tanah kita yang diberkahi, Palestina. Kemudian ia berpindah langsung ke tanah Hijaz dan disambut oleh para penguasanya dengan tunduk dan sorak-sorai. Biden dengan bangga (menunjukkan bahwa ia akan menjadi presiden Amerika pertama yang terbang dari "Israel" ke Jeddah... dan memberikan paket dukungan terbesar dalam sejarah kepada negara Yahudi...) Meskipun demikian, para penguasa keluarga Saud tidak merasa malu, bahkan rasa malu pun telah hilang dari mereka! Biden setelah itu bertemu dengan para penguasa negara-negara Teluk untuk membahas peningkatan produksi energi guna meredakan inflasi di Amerika, kemudian berkumpul dengan kelompok ini bersama para penguasa rezim Mesir, Irak, Yordania, dan Otoritas Palestina untuk membahas berkas normalisasi dengan mengatakan (bahwa normalisasi apa pun dianggap positif)... Demikianlah Biden menginginkan normalisasi bagi mereka sebagai ganti dari jihad untuk melenyapkan entitas Yahudi! Kemudian para penguasa itu bertepuk tangan untuk Biden tanpa rasa takut kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin! Alih-alih menjadikan Amerika dan entitas Yahudi sebagai:
هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ
"Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari kebenaran)?" (QS. Al-Munafiqun [63]: 4)
Para penguasa justru melakukan normalisasi dengan keduanya, dan kepada keduanya mereka tunduk rukuk!
- Adapun mengenai apa yang ada di akhir pertanyaan (mungkinkah Iran menjadi kekuatan nuklir), maka jawabannya adalah ya, ia bisa menjadi kekuatan nuklir seandainya ia tidak mengoordinasikan kebijakan luar negerinya dengan Amerika sebagaimana yang telah dijelaskan, dan kemudian menjadi kekuatan yang diperhitungkan... Namun, pengikatan diri Iran kepada kebijakan Amerika untuk berputar di orbitnya membuatnya tidak akan menjadi kekuatan seperti itu. Iran terus demikian karena elit penguasanya telah merasa nyaman dengan keterikatan pada kebijakan Amerika dan tidak melepaskan diri darinya dalam kondisi apa pun. Alih-alih ia yang mengendalikan kesepakatan nuklir, ia justru mengaitkan hal itu dengan pembicaraan Wina, yaitu dengan persetujuan Amerika: (Juru bicara kementerian luar negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, mengatakan dalam konferensi pers, "Jika kesepakatan tercapai di Wina besok, semua tindakan yang diambil Iran secara teknis dapat dibatalkan." Independent Arabic, 13/06/2022). Oleh karena itu, perubahan mendasar di Iran adalah hal yang mustahil kecuali jika Iran menerapkan Islam dalam kebijakan dalam dan luar negerinya, serta memutus hubungannya dengan Amerika secara total tanpa pernah kembali... Kami mengatakan ini sementara kami menganggap kecil kemungkinannya hal itu terjadi dari para politisi Iran saat ini, namun:
مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
"Agar ada alasan (bagi kami) kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa." (QS. Al-A'raf [7]: 164)
15 Dzulhijjah 1443 H 14/07/2022 M