Jawab Soal
Pertanyaan: (Dewan Militer di Guinea mengumumkan bahwa mulai Selasa lusa, 14/09/2021, akan memulai serangkaian pertemuan dengan kekuatan politik, masyarakat sipil, dan perwakilan perusahaan pertambangan, sebagai persiapan untuk pembentukan pemerintahan di negara tersebut... Dar al-Hilal 12/09/2021). Guinea Conakry telah menyaksikan pada Minggu sore, 05/09/2021, sebuah operasi kudeta militer yang dipimpin oleh Kolonel pasukan khusus Mamady Doumbouya, yang mengumumkan melalui pidato televisi tentang penangkapan presiden negara tersebut, Alpha Condé, pembubaran parlemen dan pemerintahan, penghentian konstitusi, serta penutupan perbatasan. Jadi, siapa di balik kudeta ini? Dan apakah ini ada kaitannya dengan konflik internasional di negara tersebut?
Jawaban: Untuk menjelaskan pendapat yang benar dalam masalah ini, kami akan meninjau hal-hal berikut:
Pemimpin kudeta, Kolonel Mamady Doumbouya, mengatakan di televisi resmi Guinea setelah kudeta pada Minggu sore 05/09/2021: "Kami telah memutuskan untuk membubarkan institusi dan pemerintahan, menutup perbatasan darat dan udara, dan kami mengimbau pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan pekerjaan mereka secara normal." Ia juga menyerukan "militer untuk tetap berada di barak mereka" dan menyalahkan "pemerintah atas memburuknya situasi, penyalahgunaan keadilan, penindasan terhadap warga negara, tidak menghormati demokrasi, serta politisasi masalah administratif selain kemiskinan dan korupsi yang merajalela." Ia berkata, "Kami telah memutuskan untuk menangkap Presiden Alpha Condé" yang berusia 83 tahun. Ia juga mengumumkan penggantian gubernur daerah dengan personel militer. Pada hari berikutnya, pemimpin kudeta berjanji dalam pidato televisi lainnya "untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional guna mengelola masa transisi," namun ia tidak menetapkan periode transisi tersebut. Ia memanggil para menteri dan pejabat tinggi pemerintah ke sebuah pertemuan dengannya dan mengancam siapa pun yang tidak hadir akan dianggap sebagai "pemberontakan terhadap Komite Nasional untuk Pembangunan dan Persatuan" (Comité National du Rassemblement et du Développement), nama yang dipilih oleh pasukan khusus untuk diri mereka sendiri. Para tentara membawa para pejabat tersebut tanpa rasa hormat ke markas besar tentara di ibu kota Conakry. Ia berkata, "Kami tidak akan lagi mempercayakan politik kepada satu orang, melainkan akan mempercayakannya kepada rakyat," dan menambahkan, "Kita semua akan duduk bersama untuk menulis konstitusi yang mengadopsi realitas yang mampu menyelesaikan masalah kita"... Semua ini menunjukkan keinginannya untuk mengambil alih kekuasaan sendiri saat ini dan setelah masa transisi.
Mari kita melangkah mundur dan mengingat kembali apa yang terjadi pada akhir tahun 2008, di mana sebuah kelompok militer yang dipimpin oleh Kapten Moussa Camara melakukan kudeta empat jam setelah pengumuman kematian Presiden Republik Guinea, Jenderal Lansana Conté. Saat itu mereka mengumumkan bahwa mereka "tidak berniat untuk terus berkuasa lebih dari dua tahun hingga pemilihan presiden diadakan pada akhir tahun 2010." Kami telah menyebutkan rincian kudeta tersebut dalam Jawab Soal tertanggal 26/12/2008 dan menjelaskan bahwa Amerika berada di balik kudeta tersebut, dan inilah yang terbukti kemudian. Memang benar, pemilihan umum diadakan pada November 2010 dan dimenangkan oleh Alpha Condé, yang merupakan penentang pemerintahan Jenderal Lansana Conté, agen Prancis. Alpha Condé dikenal sebagai "tokoh oposisi historis, di mana ia menentang semua pemerintahan yang silih berganti di Guinea sejak kemerdekaannya tahun 1958, dan ia diasingkan ke Eropa. Selain itu, ia dijatuhi hukuman mati dan penjara sebelum ia menduduki kursi kekuasaan pada tahun 2010. (Al Jazeera 24/10/2015)." Ia dipandang sebagai penyelamat rakyat Guinea dari tirani yang dipraktikkan oleh para agen Prancis. Ketika militer yang loyal kepada Amerika melakukan kudeta tahun 2008, sikapnya moderat terhadap mereka, bahkan ia menuntut mereka untuk mengadakan pemilihan umum sebagaimana yang mereka janjikan. Akhirnya pemilihan umum diadakan dan Alpha Condé menang, ia terpilih kembali pada tahun 2015. Masa jabatannya seharusnya berakhir pada tahun 2020 dan ia tidak berhak mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga menurut konstitusi. Namun, ia melakukan amandemen konstitusi melalui referendum rakyat pada tahun 2019 agar pemilihan umum dapat diadakan pada Oktober 2020, dan ia pun menang di tengah protes oposisi terhadap referendum dan pemilihan tersebut, serta tuduhan kecurangan. Namun, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan pada Desember 2020 yang mengukuhkan kemenangan Condé atas para pesaingnya yang mengajukan pengaduan. Maka, pria itu merasa yakin dengan dirinya sendiri dan dukungan rakyat yang ia nikmati, sehingga ia tidak memperhitungkan siapa yang akan menggulingkannya karena tentara berada di pihaknya.
Kemudian kudeta ini terjadi padanya pada 05/09/2021 dan ia pun ditangkap... Respon internasional dan regional terhadap kudeta tersebut memperjelas siapa yang berdiri di belakang kudeta ini:
a. Respon Amerika sangat keras terhadap kudeta militer ini. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negerinya melalui bicaranya, Ned Price, mengatakan: "Amerika Serikat mengutuk perebutan kekuasaan secara militer di Guinea dan apa yang terjadi pada Minggu sore di ibu kota Conakry. Kekerasan dan tindakan apa pun di luar konstitusi hanya akan melemahkan peluang Guinea untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran." Pernyataan itu menambahkan bahwa "peristiwa yang terjadi di ibu kota Guinea, Conakry, dapat membatasi kemampuan Amerika Serikat dan mitra internasional lainnya bagi Guinea untuk mendukung negara tersebut, yang mengupayakan persatuan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Guinea." Ia berkata, "Kami mendesak pihak-pihak di Guinea untuk menghormati konstitusi, meninggalkan kekerasan, dan berkomitmen pada supremasi hukum. Kami mengulangi dorongan kami untuk mengadakan dialog nasional guna memungkinkan jalan damai dan demokratis bagi kemajuan Guinea... (Situs Resmi Departemen Luar Negeri AS, Reuters 06/09/2021)." Hal ini menunjukkan bahwa kudeta ini tidak sejalan dengan kepentingan Amerika, tidak seperti kudeta tahun 2008 yang responnya saat itu hambar dan tidak mengutuknya sama sekali, melainkan berkata: "Kami bekerja sama dengan mitra-mitra kami di kawasan, negara-negara lain, dan Uni Afrika untuk mendorong institusi-institusi di Guinea guna mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membangun transisi kekuasaan yang damai dan demokratis di Guinea." Perkataan ini bersifat positif bagi para pelaku kudeta saat itu. Namun kali ini, AS mengutuk kudeta tersebut, menganggapnya sebagai bentuk kekerasan, mengancam akan membatasi dukungan kepada Guinea, serta menuntut komitmen pada konstitusi, proses demokrasi, dan supremasi hukum, bukan supremasi militer.
b. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Prancis mengeluarkan pernyataan yang hambar dan mengambang setelah kudeta, yang isinya: "Paris bergabung dengan seruan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) untuk mengutuk upaya perebutan kekuasaan dengan kekerasan dan menuntut kembalinya tatanan konstitusional. (AFP 06/09/2021)." Perkataan ini hanyalah bentuk basa-basi terhadap opini publik yang menolak kudeta dan tidak serius. Prancis tidak menuntut pengembalian Presiden Condé ke kekuasaan, tidak mengancam para pelaku kudeta dengan sanksi, dan sikapnya tidak emosional seperti saat terjadi kudeta di Mali melawan agennya, Ibrahim Keita, di mana ia menuntut pengembaliannya ke kekuasaan dan mengutuk kudeta Mali di tingkat tertinggi. Kepresidenan Prancis saat itu mengatakan: "Bahwa Kepala Negara Macron mengikuti situasi ini dengan cermat dan mengutuk upaya pemberontakan yang ada." Menteri Luar Negeri Prancis Le Drian berkata: "Prancis mengutuk dengan sangat keras insiden serius ini"... Kami telah menyebutkan rincian kudeta Mali dalam Jawab Soal tertanggal 01/09/2020. Namun kudeta Guinea tidak dikutuk oleh Kepresidenan Prancis, tidak juga dikutuk oleh Kemenlu Prancis secara terpisah, melainkan menyebutkan bahwa mereka menggabungkan suaranya dengan ECOWAS, yang menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap pengutukan tersebut, dan seolah-olah hanya berbasa-basi kepada kelompok administratif yang tidak efektif ini! Semua ini menunjukkan bahwa Prancis berada di balik kudeta terakhir di Guinea.
c. Jika kita mengetahui sejarah pemimpin kudeta, kita akan yakin bahwa Prancis berada di belakangnya. Sebagaimana diberitakan di surat kabar Prancis, pemimpin kudeta Mamady Doumbouya lahir pada tahun 1980, belajar dan berlatih di sekolah perang di Saumur, Prancis Barat, serta memperoleh diploma dalam studi militer tingkat tinggi. Ia mendapatkan kepercayaan dari para perwira Prancis sehingga dipromosikan ke pangkat kopral, dan bergabung dengan tentara Prancis dalam Legiun Asing (French Foreign Legion) yang didirikan sejak 10 Maret 1831. Selama waktu itu, Doumbouya berpartisipasi dalam Legiun Prancis dalam berbagai misi tentara Prancis di berbagai negara dengan setia kepada Prancis, hingga ia kembali ke Guinea setelah 15 tahun. Ia kemudian diangkat sebagai kepala pasukan khusus pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 dipromosikan ke pangkat kolonel. Informasi mulai bocor tahun lalu tentang keinginan sang kolonel yang ambisius untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh pasukan khusus yang dipimpinnya dengan mengorbankan Kementerian Pertahanan. Kabar beredar pada bulan Mei lalu tentang rencananya melakukan kudeta dan bahwa ia telah ditangkap setelahnya, namun pemerintah membantahnya. Tampaknya itu bukan upaya kudeta melainkan tuntutan untuk memisahkan pasukan khususnya dari Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, Presiden Condé atau pemerintah tidak memiliki kecurigaan yang cukup terhadapnya, dan tidak bisa memastikannya, serta lebih memilih untuk tetap menjaganya di bawah pengawasan karena ia tidak bisa memisahkan pasukan khusus dari Kementerian Pertahanan dan menjadi lembaga independen yang dengannya ia bisa melakukan apa yang ia rencanakan.
Kudeta tersebut menyebabkan kenaikan harga aluminium di pasar global dan mencapai harga tertingginya dalam sepuluh tahun terakhir karena kekhawatiran akan gangguan pasokan, mengingat Guinea adalah produsen Bauxite terbesar di dunia, bahan yang digunakan untuk memproduksi aluminium. Pemimpin kudeta mencoba menenangkan mitra dan investor asing bahwa para pemimpin baru Conakry akan menjaga komitmen mereka untuk melanjutkan kegiatan normal di negara tersebut. (Dewan militer yang dipimpin Kolonel Mamady Doumbouya akan bertemu dengan para pemimpin partai dan tokoh agama pada Selasa mendatang, sementara pada hari Rabu mereka akan bertemu organisasi masyarakat sipil dan perwakilan diplomatik, dan pada hari Kamis akan bertemu dengan pimpinan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Guinea dan kemudian asosiasi pengusaha. Guinea adalah salah satu negara terkaya dalam bijih Bauxite yang digunakan dalam produksi aluminium, dan memiliki tambang untuk mengekstraksi besi, emas, dan intan, namun ia tetap merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Kudeta di Guinea menyebabkan kenaikan harga aluminium di pasar global ke tingkat tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan dewan militer berupaya menenangkan mitra-mitra Guinea bahwa kegiatan produksi tidak akan berhenti dan komitmen akan dihormati... Dar al-Hilal 12/09/2021).
Diketahui bahwa perusahaan-perusahaan ini menjarah mineral ini dan mineral melimpah lainnya di Guinea tanpa menyisakan apa pun bagi penduduknya. Mereka menderita kemiskinan, kekurangan, dan penyebaran penyakit, padahal Guinea dianggap sebagai salah satu negara terkaya dalam berbagai bahan mentah, tetapi penduduknya termasuk yang termiskin di dunia! Padahal mayoritas mutlak mereka adalah Muslim. Namun, Guinea adalah negara yang pernah dijajah oleh Prancis dan diberi kemerdekaan formal pada tahun 1958, sementara pengaruh Prancis di sana tetap ada. Prancis membangun negara dan tentara, menciptakan para penguasa dan lingkungan politik (political medium), serta tetap mengendalikan ekonomi dan menjadikan budayanya dominan di negara tersebut. Amerika datang untuk menyainginya dan mengeluarkannya dari sana untuk menggantikannya dalam menancapkan pengaruh dan menjarah kekayaan negara. Negara-negara kapitalis Barat tujuannya hanyalah penjajahan di Afrika dan tidak peduli dengan kebangkitan negara, kemajuan, serta penanganan masalah rakyat. Mereka menjadikan upaya meraih kekuasaan dan penguasa atau para pemimpin militer di negara tersebut sebagai sarana penjajahan guna meringankan beban mereka untuk mengirimkan tentara pendudukan seperti masa lalu, karena tersedianya kemungkinan untuk menancapkan pengaruh dan penjajahan melalui jiwa-jiwa murah yang dibeli di kalangan politik atau militer. Ketika mereka memenangkan sistem dan penguasa, atau memenangkan perwira yang melakukan kudeta militer sesuai keinginan mereka, maka pintu akan terbuka bagi mereka untuk melakukan penjajahan dan menancapkan pengaruh. Begitulah konflik internasional akan terus berkecamuk di antara negara-negara penjajah atas negara-negara kecil, khususnya di Afrika. Rakyat tidak akan bisa terlepas dari kejahatan besar ini kecuali dengan kembalinya Islam ke tampuk kekuasaan melalui tegaknya Khilafah Rasyidah di satu negara atau lebih dari negeri-negeri Islam, yang akan menghancurkan kaum penjajah dan membebaskan seluruh negeri dari belenggu penjajahan mereka, mengembalikan kekayaan kepada rakyatnya, mendistribusikan hasilnya kepada mereka, serta membangkitkan mereka.
وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
"Dan pada hari (kemenangan) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." (QS Ar-Rum [30]: 4-5)
06 Safar 1443 H 13/09/2021 M