Jawaban Pertanyaan
Implikasi Politik di Wilayah Catalonia!
Pertanyaan:
BBC melaporkan hari ini, 19/10/2017, dari kantor Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy: (Pemerintah akan mengadakan pertemuan untuk mengaktifkan Pasal 155 Konstitusi yang mengizinkan pemerintah pusat untuk mengambil kendali atas wilayah Catalonia... Presiden Catalonia, Carles Puigdemont, telah mengirim surat kepada pemerintah Spanyol yang mengancam bahwa parlemen wilayah tersebut akan menyetujui referendum pemisahan diri dari Spanyol jika Madrid terus menekan dan menolak dialog.) Sebelumnya, presiden wilayah tersebut setelah referendum pada 01/10/2017, telah menyatakan kemerdekaan wilayah tersebut dari Spanyol di hadapan parlemen wilayah pada 10/10/2017, namun ia menunda pelaksanaannya untuk membuka ruang dialog... Mengapa wilayah ini mengadakan referendum meskipun ada penentangan dari negara Spanyol, raja, pemerintah, dan mahkamah konstitusinya? Bagaimana posisi internasional terhadap hal ini? Kemudian, sejauh mana kemungkinan implementasi kemerdekaan Catalonia? Jazakallah khairan.
Jawaban:
Agar gambaran menjadi jelas dan jawaban yang paling kuat dalam masalah ini tampak nyata, kita akan meninjau realitas Catalonia, pergerakan sebelumnya untuk pemisahan diri, kemudian referendum terakhir... Setelah itu, kita akan menyebutkan posisi internasional terhadapnya... Dan kemudian kita akan membahas kemungkinan pelaksanaan referendum ini:
Pertama: Realitas Sejarah dan Geografi Catalonia:
Wilayah ini terletak di timur laut Spanyol dengan luas 32,1 ribu kilometer persegi, atau 8% dari total luas Spanyol. Ibu kotanya adalah Barcelona, dan mencakup empat provinsi: Barcelona, Girona, Lleida, dan Tarragona. Jumlah penduduknya mencapai 7,5 juta jiwa, atau sekitar 16% dari total penduduk Spanyol yang terdiri dari 17 wilayah otonom.
Islam telah menyinari Catalonia mulai tahun 95 H selama penaklukan Islam di Andalusia. Ketika pemerintahan Islam berakhir, wilayah tersebut tetap menjadi entitas yang merdeka, kemudian Spanyol mencaploknya secara paksa pada tahun 1714 M. Rakyat wilayah tersebut tidak pernah menerima hal itu dan terus berjuang untuk lepas dari pendudukan Spanyol... Perang saudara pecah pada tahun 1930-an antara pemerintah pusat dan sekutunya, Catalonia yang otonom, di satu sisi, melawan tentara Franco di sisi lain. Setelah kemenangan Franco, ia melakukan penindasan terhadap warga Catalonia, melarang bahasa mereka sebagai bahasa resmi di wilayah tersebut, melarang pengajarannya di sekolah-sekolah, dan meniadakan identitas Catalonia. Setelah jatuhnya rezim penindas pimpinan Franco, diadakan referendum rakyat di mana 30% rakyat memberikan suara mendukung Konstitusi Spanyol yang menetapkan persatuan negara dan hak otonomi bagi bangsa-bangsa, minoritas, dan wilayah-wilayah yang membentuk Spanyol. Pada tahun 1979 M, rakyat Catalonia kembali memperoleh hak otonomi, yang diikuti dengan pengakuan bahasa Spanyol dan Catalonia sebagai dua bahasa resmi di wilayah tersebut... Setelah itu, gerakan separatis Catalonia mereda hingga awal abad ini ketika gerakan tersebut mulai meningkat secara bertahap.
Kedua: Tahapan Gerakan Modern Catalonia untuk Pemisahan Diri:
Gerakan ini dimulai pada tahun 2006 M ketika undang-undang otonomi baru disetujui dan direferendumkan kepada rakyat untuk memperluas kewenangan otonomi, di mana undang-undang tersebut mendefinisikan Catalonia sebagai sebuah bangsa. Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi Spanyol membatalkan undang-undang ini, yang memicu demonstrasi dengan slogan "Kami adalah sebuah bangsa, kamilah yang memutuskan". Pada November 2012, diadakan referendum simbolis yang diikuti oleh 37% warga wilayah tersebut dan mereka memilih untuk merdeka dari negara Spanyol. Pada Januari 2015, Presiden Pemerintah Catalonia, Artur Mas, mengumumkan penyelenggaraan pemilu dini yang bersifat referendum pada bulan September tahun yang sama. Pemilu dini tersebut berlangsung dan arus nasionalis yang menyerukan pemisahan diri menang dengan mayoritas 72 kursi berbanding 63 kursi bagi partai-partai yang menolak kemerdekaan. Mayoritas parlemen pada November 2015 berhasil mengeluarkan undang-undang yang menyatakan dimulainya "proses pendirian negara Catalonia yang merdeka". Pemerintah Spanyol mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang ini dan pengadilan menerima keberatan tersebut.
Pada 09/06/2017, ketika gerakan ini mengambil arah yang lebih keras dan kuat, Presiden Pemerintah Wilayah Catalonia, Carles, mengumumkan pada tanggal tersebut bahwa "referendum umum mengenai kemerdekaan wilayah dari Spanyol akan dilaksanakan pada 01/10/2017 dan pemerintah akan mengajukan pertanyaan berikut dalam referendum ini: 'Apakah Anda ingin Catalonia menjadi (negara) merdeka dengan sistem pemerintahan republik?'" (Novosti, 09/06/2017). Keesokan harinya, pemerintah Spanyol menyatakan akan menghalangi setiap upaya kemerdekaan Catalonia. Pada 06/09/2017, parlemen Catalonia menyetujui undang-undang yang menetapkan dasar-dasar referendum kemerdekaan wilayah tersebut dari negara Spanyol. Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, menanggapi dengan mengatakan: "Pemerintah Spanyol mungkin akan menggunakan kewenangan konstitusional untuk membekukan otonomi di Catalonia dan mencegah kemerdekaan wilayah tersebut dari Spanyol". Mahkamah Konstitusi Spanyol pada 08/09/2017 menanggapi dengan menangguhkan referendum sampai ada keputusan mengenai konstitusionalitasnya.
Meskipun demikian, referendum tetap dilaksanakan tepat waktu pada 01/10/2017 dengan hasil 90% pemilih (yang mencapai 43% dari total populasi) menginginkan pemisahan diri dan kemerdekaan. Raja Spanyol, Felipe VI, menyampaikan pidato pada 03/10/2017 setelah referendum, menyebutnya "ilegal dan tidak demokratis". Namun, gubernur wilayah tersebut mengatakan: "Ia akan mengumumkan kemerdekaan akhir pekan ini atau awal pekan depan," dan menambahkan: "Raja menolak menjalankan peran sebagai mediator penengah yang diberikan kepadanya oleh konstitusi Spanyol" (BBC, 03/10/2017). Terlihat bahwa Spanyol berada dalam posisi sulit; ia tidak mampu mencegah proses referendum dan melakukan tindakan penghalangan yang menyebabkan 893 orang terluka akibat bentrokan antara pasukan keamanan dan pemilih, yang memicu opini publik melawannya. Oleh karena itu, Spanyol mulai mencari cara lain untuk menghalangi deklarasi kemerdekaan, dengan mulai menggunakan perang ekonomi terhadap wilayah tersebut. Perusahaan-perusahaan dan lembaga keuangan besar mengumumkan keluar dari Catalonia, di mana bank terbesar ketiga di Spanyol, Caixabank, memutuskan pada 06/10/2017 untuk memindahkan kantor pusatnya dari Barcelona, ibu kota Catalonia, ke luar wilayah. Spanyol juga mengerahkan ratusan ribu orang yang menentang kemerdekaan ke jalan-jalan di Barcelona pada 08/10/2017 untuk menciptakan momentum massa yang menolak di dalam Catalonia.
Presiden Wilayah Catalonia, Carles, mengumumkan kemerdekaan di hadapan parlemen wilayah pada 10/10/2017, namun ia menunda penerapannya dengan mengatakan: "Saya menerima mandat bahwa Catalonia harus menjadi negara merdeka dalam bentuk republik, saya mengusulkan penundaan dampak deklarasi kemerdekaan untuk mengadakan pembicaraan dengan tujuan mencapai solusi yang disepakati." Namun, ia tidak sampai pada tingkat dukungan eksplisit dari parlemen untuk deklarasi kemerdekaan (Euronews, Reuters, 10/10/2017). Artinya, ia tidak ingin menyulitkan dirinya sendiri dengan mengumumkan pemisahan diri secara final, karena ia tahu bahwa mewujudkan hal itu tidaklah mudah. Ia membiarkan pintu terbuka agar dapat bernegosiasi dengan negara Spanyol dan menghindari bentrokan dengannya. Dengan demikian, wilayah tersebut tetap berada di dalam Spanyol, namun masalah wilayah tersebut tetap hidup dan mengganggu Spanyol serta Uni Eropa, sampai kondisi memungkinkan untuk mewujudkan kemerdekaan.
Ketiga: Posisi Internasional terhadap Peristiwa Catalonia (Posisi Uni Eropa, Amerika Serikat, dan PBB):
Adapun posisi Eropa, mereka jelas menentang referendum dan kemerdekaan wilayah Catalonia. Jerman, Prancis, dan Uni Eropa mendukung posisi pemerintah Spanyol. Wakil Menteri Luar Negeri Jerman, Michael Roth, menyatakan: "Perkembangan di wilayah Catalonia, Spanyol, sangat mengkhawatirkan dan pemisahan diri bukanlah solusi, kecenderungan separatisme tidak menyelesaikan masalah apa pun. Semua negara anggota Uni Eropa harus menghormati prinsip dan aturan supremasi hukum dan demokrasi serta mematuhinya dengan ketat... Konflik politik di Uni Eropa harus diselesaikan melalui dialog, bukan kekerasan di jalanan." (Reuters, 02/10/2017). Prancis juga menyatakan posisinya melalui Menteri Urusan Eropa, Nathalie Loiseau, bahwa Prancis "tidak akan mengakui Catalonia jika wilayah Spanyol tersebut mengumumkan kemerdekaan secara sepihak... Bahkan jika kita mengasumsikan adanya pengakuan atas kemerdekaan wilayah tersebut—sesuatu yang tidak mungkin terjadi—maka hasil segeranya adalah Catalonia akan berada di luar Uni Eropa" (Reuters, 09/10/2017). Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, menyatakan posisi Uni Eropa yang "menuntut penghormatan terhadap keputusan pemerintah Spanyol dan mahkamah konstitusinya," sementara Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, menulis di akun Twitternya pada 02/10/2017: "Saya mendukung argumen konstitusional Perdana Menteri Spanyol Rajoy, dan menyerukannya untuk menemukan cara guna menghindari eskalasi yang berkelanjutan dan penggunaan kekerasan."
Adapun posisi Amerika Serikat, terlihat bahwa pemerintah Catalonia dan presidennya mendapatkan dorongan dan dukungan dari Amerika. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, menyatakan: "Amerika Serikat menganggap referendum tersebut sebagai urusan internal yang tidak ingin dicampuri, membiarkan masalah tersebut kepada pemerintah dan orang-orang di sana untuk menyelesaikannya, sementara AS akan bekerja dengan pemerintah atau entitas mana pun setelah krisis terselesaikan" (Al-Fajr Al-Misriyah, 16/09/2017). Kalimat terakhir ini dianggap sebagai dukungan Amerika terhadap referendum dan kemerdekaan, karena ia mengatakan "kami akan berurusan dengan pemerintah atau entitas mana pun setelah krisis terselesaikan", artinya kami akan mengakui wilayah Catalonia jika berhasil meraih kemerdekaannya. Surat kabar Spanyol El Pais menyebutkan bahwa "Presiden Wilayah Catalonia, Carles Puigdemont, menganggap pernyataan juru bicara Amerika tersebut berarti bahwa Amerika menghormati kehendak rakyat Catalonia dan hasil referendum." Hal ini karena telah diketahui bahwa Amerika menargetkan untuk mencabik-cabik Uni Eropa, sebagaimana ia menyatakan dukungannya terhadap keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dan mendorong hal serupa di negara-negara Eropa lainnya. Setidaknya, Amerika ingin menyibukkan Eropa dengan urusan internal dan gerakan separatisnya agar Uni Eropa atau negara-negara besarnya tidak menyaingi Amerika dalam isu-isu internasional atau mengganggunya. Mendorong gerakan separatis semacam ini sejalan dengan kepentingannya. Posisi ini berbanding terbalik dengan posisinya terhadap masalah referendum Kurdistan dan kemerdekaannya, di mana AS menentangnya dengan keras, menolaknya, dan menggerakkan negara-negara di kawasan yang menjadi pengikutnya dari Irak, Iran, hingga Turki untuk menentang, menolak, dan menekan Barzani; karena hal itu tidak sejalan dengan kepentingannya saat ini. Terlebih lagi, AS adalah pemegang pengaruh di Irak, dan Inggris-lah yang menginstruksikan agennya, Barzani, untuk melakukan langkah tersebut demi mengganggu Amerika dan untuk ditukarkan dengan pencabutan sanksi Amerika yang diterapkan melalui Arab Saudi dan Mesir terhadap Qatar, yang merupakan agen Inggris.
Adapun posisi PBB yang didominasi oleh Amerika, posisinya terkait masalah Catalonia cenderung mendorong kemerdekaan. Sekretaris Jenderalnya, Antonio Guterres, menyatakan "harapannya agar institusi-institusi demokrasi di Spanyol dapat menemukan solusi atas krisis antara pemerintah pusat dan otoritas wilayah Catalonia." Juru bicara Presiden Sidang Umum PBB ke-72 mengatakan: "Hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri adalah hak asasi... dan ia menunjukkan perlunya hak ini diterapkan tanpa melanggar prinsip keutuhan wilayah negara dan melalui kesepakatan antara pihak-pihak terkait" (Associated Press, 03/10/2017). Hal ini mengindikasikan bahwa PBB mendorong kemerdekaan Catalonia, sementara mereka menentang referendum wilayah Kurdistan dan kemerdekaannya karena dominasi Amerika terhadap keputusan di PBB.
Jelas dari posisi-posisi ini bahwa gerakan terbaru Catalonia dalam masalah referendum telah mendapatkan dorongan dari Amerika, karena Amerika berkepentingan untuk memperkeruh suasana di Eropa, terutama di era Trump... Hal ini diperkuat oleh fakta-fakta posisi dan pernyataan yang telah kita sebutkan sebelumnya.
Keempat: Kemungkinan Implementasi Pemisahan Diri Ini:
Hal ini tidak mudah terjadi, setidaknya dalam jangka waktu dekat. Tidak diragukan lagi bahwa Amerika menyadari hal itu, dan dukungannya terhadap gerakan Catalonia adalah untuk memperkeruh suasana di Eropa serta menyibukkan Eropa dengan dirinya sendiri sebagai langkah awal menuju pembongkaran Uni Eropa dalam jangka panjang... Selain itu, ada hal-hal lain yang membuat Spanyol tidak dapat menerima pemisahan diri Catalonia dalam kondisi apa pun, karena dua alasan utama:
Wilayah ini meskipun kecil, ia menyumbang 20% dari total PDB Spanyol dan mengendalikan 70% lalu lintas transportasi dan komunikasi yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri Spanyol, serta menghasilkan sepertiga industri Spanyol. Oleh karena itu, penduduk Catalonia merasa bahwa mereka memberi lebih banyak daripada yang mereka terima, dan pemerintah Spanyol membebankan pajak besar kepada mereka yang mencapai 10% dari pendapatan wilayah. Semua ini memperkuat seruan dan kecenderungan kemerdekaan. Di sisi lain, Spanyol menderita masalah ekonomi, kelemahan dalam anggaran publik, kenaikan defisit anggaran, dan meningkatnya angka pengangguran, selain langkah-langkah penghematan yang dilakukannya. Ekonomi Catalonia adalah elemen kunci dalam menangani masalah-masalah ekonomi ini.
Demikian pula, pemisahan diri Catalonia akan memicu pemisahan diri beruntun di Spanyol dan di luar Spanyol. Kemerdekaan Catalonia akan menjadi pendorong bagi wilayah Basque Spanyol yang sebelumnya telah mengupayakan kemerdekaan. Wilayah Basque telah mendukung langkah Catalonia, yang mengisyaratkan kemungkinan tuntutan wilayah Basque untuk memisahkan diri kembali, karena kecenderungan separatis di sana belum mati. Wilayah Basque telah "menyatakan keinginannya untuk memisahkan diri dari wilayah Spanyol mulai tahun depan" (Siyasa Post, 24/09/2017). Wilayah ini pernah mengalami aksi kekerasan dan tewasnya ratusan orang di mana gerakan ETA memimpin proses pemisahan diri dengan aksi bersenjata selama bertahun-tahun hingga terjadi gencatan senjata tiga tahun lalu dan gerakan tersebut melepaskan senjatanya setelah mendapatkan lebih banyak kewenangan bagi wilayah tersebut. Oleh karena itu, setiap pemisahan diri yang terjadi di satu wilayah kemungkinan besar akan diikuti oleh wilayah lainnya. Menteri Kehakiman Spanyol telah memperingatkan hal ini dengan mengatakan: "Saya sangat khawatir bahwa kemerdekaan wilayah Catalonia benar-benar akan mengakhiri negara Spanyol, karena kemerdekaan Catalonia akan seperti jatuhnya potongan-potongan domino satu per satu setelah potongan pertama dijatuhkan" (Al-Jazeera, 02/10/2017).
Oleh karena itu, Spanyol tidak mungkin menerima dalam kondisi apa pun wilayah Catalonia memisahkan diri, bahkan ia mengancam untuk mengaktifkan Pasal 155 guna mencabut otonomi wilayah tersebut jika tidak mampu mencegah pemisahan diri dengan cara apa pun, sebagaimana dipahami dari apa yang dilaporkan oleh BBC hari ini 19/10/2017 dari kantor Perdana Menteri Spanyol...
- Kemudian, Uni Eropa terancam runtuh jika ide pemisahan diri menyebar di berbagai penjuru, terutama jika itu terwujud... Sebab, terdapat gerakan separatis di Prancis di mana wilayah Catalonia dan Basque terbagi antara Prancis dan Spanyol. Terdapat juga gerakan separatis di Pulau Corsica yang mengupayakan kemerdekaan dari Prancis dan menunggu keberhasilan langkah wilayah Catalonia. Ada pula gerakan separatis di Italia, Belgia, dan lainnya yang mengancam keutuhan Uni Eropa yang sudah menderita banyak krisis dan ancaman dari gerakan-gerakan nasionalis untuk keluar darinya sebagaimana yang terjadi dengan Brexit Inggris.
Semua ini membuat kemungkinan pelaksanaan pemisahan diri ini menjadi hal yang مستبعد (tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat) dan sangat sulit, karena ini merupakan ancaman bukan hanya bagi Spanyol tetapi juga bagi Uni Eropa secara keseluruhan.
Tampaknya presiden wilayah tersebut mulai menyadari hal itu karena ia melihat dirinya hampir terisolasi bahkan di wilayahnya sendiri, di mana sekelompok massa memprotesnya... Oleh karena itu, keputusan deklarasi kemerdekaan tidak dibuat secara penuh, di mana presiden wilayah menunda pelaksanaannya untuk melakukan negosiasi guna mencapai otonomi yang lebih besar bagi wilayah tersebut, serta untuk mencari kesempatan dan menunggu kondisi yang menguntungkan guna mewujudkan kemerdekaan di masa depan, baik terkait situasi Spanyol maupun situasi Uni Eropa... Bahkan Amerika yang mendorongnya pun melambat dalam membelanya ketika melihat posisi kuat Spanyol yang didukung oleh Uni Eropa. Oleh karena itu, Presiden Amerika Trump dalam pertemuannya dengan Rajoy, Perdana Menteri Spanyol, yang pergi ke Amerika untuk menjajaki pendapatnya mengenai masalah kemerdekaan Catalonia, Trump mengatakan dalam konferensi pers bersamanya: "Kami berurusan dengan negara besar dan harus tetap bersatu" (Asy-Syuruq Al-Misriyah, 27/09/2017). Presiden wilayah tersebut akan menyadari bahwa Trump seperti setan dalam janjinya:
يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا
"Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka." (QS an-Nisa [4]: 120)
Meskipun demikian, Amerika akan terus menggoyang Uni Eropa, dan ia akan menemukan pihak-pihak di Eropa yang menyambut janji-janjinya...!
Kelima: Demikianlah, nasionalisme menggerogoti penganut mabda Kapitalisme, khususnya Eropa, sehingga melemahkannya, melemahkan persatuannya, keutuhannya, dan aksi politiknya di luar negeri. Hal ini karena mabda Kapitalisme tidak mampu menangani masalah nasionalisme, dan tidak akan pernah mampu... Ia adalah mabda yang gagal selain juga batil dari dasarnya karena memisahkan agama dari kehidupan. Ia rusak karena demokrasinya yang dikendalikan oleh para pemilik modal sehingga mereka memenangkan jabatan dan hak istimewa atas namanya serta mengeksploitasi hukum-hukumnya. Ia juga zalim karena memerangi agama dan orang-orang yang berpegang teguh padanya, serta adanya diskriminasi di antara manusia atas dasar agama dan ras... Ini adalah hal yang nyata di Amerika dan Eropa yang tidak mungkin luput dari pandangan maupun mata hati...
Sesungguhnya semua hukum buatan manusia tidak lepas dari kezaliman, ketidakadilan, dan kerusakan ini, serta perbudakan terhadap negara dan hamba... Hanyalah Islam yang diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam, satu-satunya yang menegakkan kebenaran dan keadilan di antara manusia serta memperbaiki urusan mereka. Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi makhluk-Nya:
أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
"Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?" (QS al-Mulk [67]: 14)
Islam-lah yang melebur berbagai bangsa ke dalam satu wadah, serta menghilangkan perpecahan dan pertikaian nasionalisme serta kesukuan; karena Islam mengharamkan semua kecenderungan nasionalisme dan fanatisme golongan (asabiyyah) serta memeranginya dengan peperangan yang tidak kenal kompromi... Islam-lah yang menegakkan keadilan di antara manusia dalam pelayanan urusan mereka tanpa diskriminasi apa pun dalam pelayanan baik dari sisi agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, atau apa pun lainnya. Bahkan Islam menganggap semua manusia sederajat dalam perlakuan yang adil di depan peradilan di bawah naungan Daulah Khilafah Rasyidah...
Imam Ahmad mengeluarkan dalam musnadnya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il, telah menceritakan kepada kami Sa'id al-Jurairi, dari Abi Nadhrah, telah menceritakan kepadaku orang yang mendengar khutbah Rasulullah saw. di tengah hari-hari Tasyriq, beliau bersabda:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبَلَّغْتُ
"Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian adalah satu, dan bapak kalian adalah satu. Ketahuilah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula orang non-Arab atas orang Arab; tidak pula orang yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, dan tidak pula yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, kecuali dengan takwa. Apakah aku sudah menyampaikan?"
Mereka berkata: "Rasulullah saw. telah menyampaikan..."
Inilah kebenaran:
فَماذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ
"Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?" (QS Yunus [10]: 32)
29 Muharram 1439 H 19/10/2017 M