Pertanyaan:
Di Libya telah terbentuk pemerintahan persatuan nasional, dan nampaknya kedua pihak yang bertikai di Libya menyepakatinya. Apakah kesepakatan ini nyata atau tidak? Bagaimana hal itu bisa terjadi setelah konflik bersenjata selama sepuluh tahun, di mana setiap pihak berusaha melenyapkan pihak lainnya? Apa hakikat posisi Amerika, Inggris, negara-negara Eropa, Turki, dan negara-negara lain yang campur tangan dalam krisis Libya terhadap kesepakatan ini?
Jawaban:
Mengamati perkembangan terakhir dalam krisis Libya selama dua tahun terakhir, khususnya sejak 5 Februari 2021 ketika Forum Dialog Politik di bawah naungan PBB memilih otoritas eksekutif terpadu yang mulai bertugas pada 16 Maret 2021, perkembangan ini disebabkan oleh serangkaian peristiwa yang saling berkaitan:
Pertama: Pada kuartal terakhir tahun lalu, meletus perang dialog antara Amerika-Inggris di arena Libya. Inggris, melalui agen-agennya, mengadakan konferensi dialog di Maroko, sementara Amerika, melalui pelaksana tugas utusan PBB, Stephanie Williams, seorang diplomat Amerika, mengadakan pertemuan di Tunisia dan Jenewa. Kami telah merinci hal ini dalam Jawaban Pertanyaan tertanggal 25 November 2020. Setelah itu, rangkaian peristiwa berlangsung sebagai berikut:
Inggris, melalui agen-agennya dengan partisipasi 13 + 13 anggota parlemen dari Tripoli dan Tobruk, mengadakan konferensi di Bouznika, Maroko, pada 24 Januari 2021 untuk memilih otoritas eksekutif dan mendistribusikan posisi-posisi kedaulatan. Hingga akhirnya Amerika berhasil menyelenggarakan konferensi Jenewa antara tanggal 1 hingga 5 Februari 2021, yang diikuti oleh 75 tokoh politik pilihan Amerika untuk bernegosiasi dan memilih kepemimpinan baru. Berbagai tekanan diberikan kepada mereka agar memberikan suara untuk memilih Dewan Kepresidenan dan perdana menteri baru. Maka pada 5 Februari 2021, diumumkan terpilihnya Mohammad al-Menfi sebagai Ketua Dewan Kepresidenan, Abdul Hamid Dbeibeh sebagai Perdana Menteri, serta terpilihnya Moussa al-Koni dan Abdullah al-Lafi sebagai anggota Dewan Kepresidenan. Dengan demikian, Amerika berhasil memilih otoritas eksekutif di Libya dan memenangkan putaran persaingan dengan Inggris ini. Sebaliknya, Inggris kalah dalam putaran tersebut dan tidak mampu memilih kepemimpinan baru dalam konferensi dialog terakhir di Bouznika, Maroko. Ini dianggap sebagai kerugian besar bagi Inggris setelah keberhasilan sebelumnya dalam menyelenggarakan Konferensi Skhirat di Maroko tahun 2015, di mana saat itu Inggris memilih perdana menteri dan ketua dewan kepresidenan serta membentuk pemerintahan di Tunisia di bawah pimpinan Fayez al-Sarraj.
Dengan terpilihnya otoritas eksekutif tunggal (Ketua Dewan Kepresidenan dan Perdana Menteri) oleh Forum Dialog Politik Libya yang didirikan oleh diplomat Amerika, pelaksana tugas utusan PBB Stephanie Williams pada September 2019, dan meluncurkan pertemuan-pertemuannya pada bulan-bulan terakhir tahun 2020, maka Amerika Serikat secara praktis telah memegang kendali proses politik di Libya. Dengan demikian, AS telah berhasil secara bersyarat dalam menarik "karpet Libya" dari bawah kaki Inggris dan Eropa, tanpa berarti AS telah menguasai seluruh kartu di arena Libya.
Otoritas eksekutif baru di Libya yang dipilih oleh forum utusan Amerika-PBB Williams (Forum Dialog Politik Libya) memperoleh suara dari parlemen Libya dengan cukup mudah. (Parlemen Libya pada 10 Maret memberikan mosi percaya kepada pemerintahan persatuan nasional yang dipimpin oleh Dbeibeh dengan jumlah suara mencapai 132 anggota dari total 188... BBC, 14/3/2021). Begitu pula dengan kelancaran proses penyerahan kekuasaan dari pemerintahan Sarraj di Tripoli yang loyal kepada Eropa: (Libya menyaksikan penyerahan tugas pemerintahan baru dengan cara yang lancar tanpa gangguan. Fayez al-Sarraj, Ketua Dewan Kepresidenan dan pemerintahan kesepakatan nasional sebelumnya di Tripoli, merangkul Abdul Hamid Dbeibeh, perdana menteri baru saat penyerahan kekuasaan... Dbeibeh mengucapkan sumpah konstitusional kemarin, Senin, di kota Tobruk di timur negara itu, di mana otoritas yang berbasis di timur menyambut baik penunjukannya. Deutsche Welle Jerman... 16/3/2021). Dengan semua ini, para agen Inggris dan Eropa di Libya telah mengikuti solusi Amerika, dan hal ini tidak akan terjadi kecuali dengan persetujuan Inggris dan Eropa terhadap solusi ini, meskipun untuk sementara.
Untuk melengkapi gambaran tersebut, penyerahan kekuasaan juga berlangsung lancar dari pemerintah Libya Timur yang tidak diakui secara internasional dan didukung oleh Mesir dan Amerika. (Pemerintah paralel di Libya Timur pada hari Selasa menyerahkan otoritasnya kepada pemerintahan persatuan nasional baru yang dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibeh, seminggu setelah yang terakhir secara resmi memulai tugasnya dari ibu kota Tripoli. Proses penyerahan berlangsung di markas besar pemerintah paralel yang tidak diakui secara internasional di Benghazi, kota terbesar kedua di Libya, dengan kehadiran ketuanya, Abdullah al-Thani. Delegasi pemerintahan persatuan nasional diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Hussein al-Qatrani, Menteri Dalam Negeri Khaled Mazen, dan sejumlah menteri. Al-Qatrani menegaskan bahwa fase perpecahan telah "berakhir". Dia mengatakan dalam pernyataan pers, "Pemerintahan persatuan nasional ada untuk melayani seluruh warga negara." France 24, 23/3/2021).
Kedua: Mengamati posisi internasional dan regional terhadap perkembangan krisis Libya saat ini, kami menemukan hal-hal berikut:
Amerika dan PBB: Mengingat jalur solusi politik ini telah dirancang dan diawasi secara langsung oleh utusan Amerika-PBB untuk Libya, maka Amerika dan PBB dipastikan mendukung jalur ini. Stephanie Williams, diplomat Amerika yang bekerja atas nama PBB, merayakan keberhasilannya setelah pemilihan kepemimpinan baru dengan mengatakan, ("Saya senang menyaksikan momen bersejarah ini," dan dia berkata kepada pihak-pihak di Libya, "Ini adalah komitmen resmi dan otoritas eksekutif yang terpilih harus memenuhinya"... Al-Arabiya 5/2/2021). Maka pekerjaan yang dia lakukan telah menjadi pekerjaan resmi yang mengikat bagi pihak-pihak terkait dan dipaksakan kepada mereka, serta mereka tidak berhak menyelisihinya, jika tidak, mereka akan terkena sanksi Amerika yang telah diancamkan sebelumnya. Ini dilakukan dengan cara arogansi dan keangkuhan Amerika yang memaksakan solusi dan mengancam mereka yang menentangnya. Duta Besar AS untuk Libya, Richard Norland, menegaskan selama panggilan telepon dengan Ketua Dewan Kepresidenan Libya Mohammad al-Menfi ("Dukungan Amerika Serikat terhadap Dewan dan Pemerintah" dan mengucapkan selamat kepada semua peserta dalam dialog Libya serta para pemimpin Libya. Dia mengatakan, "Akan ada interaksi yang datang dari Washington"... Bawabat al-Wasat Libya 12/2/2021).
Posisi Turki: (Presiden Turki Erdogan melakukan kontak dengan otoritas eksekutif baru "Ketua Dewan Kepresidenan Mohammad al-Menfi dan Perdana Menteri Pemerintahan Persatuan Nasional Abdul Hamid Dbeibeh" yang menunjukkan—yaitu Erdogan—adanya tanda-tanda harapan mengenai penemuan solusi permanen di Libya... Al-Jazeera Net, 20/3/2021). Kemudian Mohammad al-Menfi melakukan kunjungan ke Turki pada 26/3/2021. (Menfi menuntut selama pertemuannya dengan Erdogan perlunya komitmen terhadap tuntutan tahap transisi di Libya yang berakhir dengan penyelenggaraan pemilu pada 24 Desember tahun ini, Al-Arabiya Net... 27/3/2021). Kemudian, tampaknya ada permintaan Turki untuk menarik para pejuang Suriah dari Libya. (Sumber-sumber Syrian Observatory for Human Rights melaporkan bahwa "perintah telah datang kepada para pejuang Suriah yang setia kepada Ankara di Libya untuk mulai menyiapkan barang-barang dan diri mereka sebagai persiapan untuk kembali ke Suriah... Independent Arabia, 20/3/2021). Semua ini menunjukkan respons besar Turki terhadap jalur solusi politik yang dipimpin oleh utusan Williams.
Sumber-sumber media menyebutkan bahwa Abdul Hamid Dbeibeh segera berangkat ke Turki setelah terpilih di Jenewa sebagai Perdana Menteri Libya. Pernyataan-pernyataan ini, termasuk pernyataan Yasin Aktay, penasihat Presiden Turki, mengonfirmasi hal tersebut. Aktay mengatakan, "Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat Turki dengan pemerintahan kesepakatan Libya sebelumnya pimpinan Sarraj dan keberadaan militer Turki di Libya tidak akan terpengaruh oleh pemilihan pemerintahan baru. Pemerintahan sementara yang baru tidak menentang perjanjian maupun keberadaan Turki di negara tersebut." Surat kabar Prancis, Le Monde, mengatakan pada 8 Februari 2021: "Kepentingan bisnis perdana menteri baru membuatnya sangat dekat dengan Turki, karena dia adalah perwakilan di Libya bagi lembaga-lembaga resmi negara Turki yang tertarik dengan pasar Libya...".
Posisi Mesir: Presiden Mesir as-Sisi menerima sendiri di Kairo Mohammad al-Menfi, Ketua Dewan Kepresidenan yang baru pada hari Kamis 25/3/2021 (Sky News Arabic, 25/3/2021). Ini merupakan sinyal jelas dukungan Mesir terhadap jalur politik di Libya ini, dan bahwa Mesir juga telah mengubah posisinya terhadap krisis Libya mengikuti kemajuan yang dicapai oleh diplomasi Amerika dan utusan PBB Williams. Barangkali kesamaan waktu dalam perubahan posisi kedua negara (Turki dan Mesir) membawa sinyal jelas bahwa kedua negara tersebut mengambil arahan dari sumber yang sama. Para pemimpin baru Libya pun sangat bersemangat mengunjungi dua negara regional yang berpengaruh di arena Libya, yaitu Mesir dan Turki, yang keduanya menjalankan kebijakan Amerika di sana sesuai peran masing-masing. Presiden Mesir as-Sisi menerima Perdana Menteri Libya yang baru, Abdul Hamid Dbeibeh pada 18/2/2021 ("Beliau memperbaharui ucapan selamat kepada kepemimpinan baru Libya dan bersedia memberikan dukungan penuh, serta disepakati adanya pertukaran kunjungan di tingkat pejabat eksekutif dan konsultasi mengenai semua sektor." Dbeibeh berkata, "Libya, baik pemerintah maupun rakyatnya, berharap dapat menjalin kemitraan komprehensif dengan Mesir dengan tujuan menduplikasi model-model sukses dari pengalaman pembangunan yang menginspirasi yang dicapai selama beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden"... Al-Hurra 18/2/2021).
Posisi trio Maghribi (Maroko, Aljazair, dan Tunisia) yang merupakan negara-negara regional berpengaruh di Libya, menyatakan dukungan mereka bagi otoritas eksekutif baru di Libya. Raja Maroko mengirimkan konfirmasinya kepada Ketua Dewan Kepresidenan yang baru ("Dukungan Maroko yang sudah biasa bagi seluruh langkah dan upaya yang Anda lakukan untuk menjawab tantangan yang dihadapi Libya guna menyukseskan tahap yang krusial ini.. dan mengucapkan selamat kepada Mohammad al-Menfi atas kepercayaan yang didapatnya untuk melayani negaranya di tahap transisi yang menentukan ini"... Anadolu 31/3/2021). Menteri Luar Negeri Tunisia Othman Jerandi dan sejawatnya dari Aljazair Sabri Boukadoum bertemu pada 1/4/2021 di Tunisia dan membahas sejumlah isu internasional dan regional, khususnya berkas Libya. Mereka menekankan ("Pentingnya mendukung otoritas eksekutif yang baru demi menyukseskan jalur politik Libya menjelang pemilu mendatang untuk menjaga kesatuan negara persaudaraan ini dan ketahanannya"... Anadolu 2/4/2021). Menteri Luar Negeri Aljazair telah memperbaharui penolakan negaranya terhadap "keberadaan pasukan asing di wilayah Libya". Beliau menekankan dalam pernyataan persnya mengenai "pentingnya menjamin keamanan di Libya melalui penyatuan institusi keamanan"... Independent Arabia, 20/3/2021).
Ketiga negara yang berpengaruh di arena Libya demi kepentingan Eropa, khususnya Inggris, terpaksa mengakui otoritas eksekutif yang dibentuk oleh Amerika di Libya, meniru negara-negara yang bekerja demi kepentingan Amerika. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan bagi diri mereka sendiri dalam tahap transisi ini untuk berupaya mendukung para agen Eropa. Sebab, keberhasilan Amerika di Libya dan konsentrasinya di sana berarti ekspansi di Afrika Utara yang akan mencapai negara-negara tersebut sehingga mengancam para agen yang berafiliasi dengan Eropa, khususnya Inggris. Ini adalah pertama kalinya Amerika memasuki salah satu negara Afrika Utara sejak beberapa dekade yang lalu...
Posisi Negara-negara Eropa: Tidak ada satu pun negara Eropa yang menunjukkan posisi negatif terhadap otoritas eksekutif baru di Libya. Posisi mereka adalah sebagai berikut:
Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, mengunjungi Tripoli dan bertemu dengan Menfi dan Dbeibeh pada 4/4/2021. Dia mengumumkan di akun Twitter-nya ("Berdirinya Uni Eropa di sisi pemerintahan baru Libya dan pemberian dukungan baginya demi menjaga kesatuan dan kedaulatannya serta mewujudkan kemakmuran." Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi pejabat Eropa setelah pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang baru. Beliau berkata dalam konferensi pers, "Kami ingin mendukung kalian untuk membangun negara kalian, tetapi dengan syarat, seluruh tentara bayaran dan tentara 'asing' harus meninggalkan negara ini. Kami mendorong pemilu tepat waktu dan kami ingin mendukung kalian lebih besar lagi. Stabilitas, keamanan, dan migrasi adalah topik-topik penting"... Anadolu 4/4/2021). Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan, ("Keberadaan militer dan aliran tentara bayaran di wilayah Libya meningkat pada tahun terakhir," dengan menganggap bahwa "Misi Irini telah mencapai hasil nyata dalam memantau pelanggaran embargo yang diberlakukan terhadap Libya, hal yang berkontribusi pada langkah-langkah positif yang dicapai warga Libya dengan membentuk pemerintahan persatuan nasional." Uni Eropa beberapa hari sebelumnya telah memperpanjang periode operasi laut "Irini" untuk memantau pesisir Libya selama dua tahun tambahan hingga 2023. Independent Arabia, 20/3/2021).
(Menteri Luar Negeri Italia, Prancis, dan Jerman tiba—hari ini Kamis—di ibu kota Libya, Tripoli, dalam misi Eropa yang bertujuan untuk membuka saluran dialog dengan pemerintahan baru... Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan saat tiba di Tripoli, "Bahwa kemajuan yang disaksikan Libya adalah salah satu dari sedikit titik terang dalam kebijakan luar negeri selama setahun terakhir. Beliau menambahkan bahwa ketika warga Libya mengelola masa depan mereka dengan tangan mereka sendiri sekali lagi, barulah saat itu gencatan senjata berubah menjadi perdamaian dan rekonsiliasi yang nyata," sembari menekankan pada "pemantauan proses embargo persenjataan terhadap pihak-pihak yang bertikai." Beliau menegaskan bahwa "penarikan pasukan asing dan tentara bayaran adalah syarat dasar untuk mempersiapkan pemilu mendatang"... Al-Jazeera Net, 25/3/2021).
Dari seluruh posisi Eropa ini—di mana Inggris absen—terlihat jelas bahwa Eropa setuju dengan syarat atas solusi Amerika ini, yaitu jaminan keluarnya pasukan asing dari Libya, khususnya Turki dan Rusia. Terutama karena Eropa menyadari besarnya kekacauan terhadap kebijakannya yang disebabkan oleh keberadaan Turki dan Rusia di Libya serta komplikasi yang timbul darinya, sementara misi angkatan lautnya "Irini" memantau apa yang masuk dan keluar ke Libya.
Adapun posisi Inggris, maka bercampur antara kebingungan sekaligus kelicikan:
(Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, pada hari Jumat, melakukan panggilan telepon dengan sejawatnya dari Libya, Abdul Hamid Dbeibeh, mengucapkan selamat atas penunjukannya, dan memperbaharui dukungan Inggris bagi proses politik di Libya, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Anadolu... Laporan itu menambahkan, "Keduanya sepakat untuk tetap menjalin kontak erat dalam bulan-bulan mendatang sementara pemerintah sementara mempersiapkan pemilu nasional di akhir tahun ini"... Middle East Monitor, 12/2/2021). Hal ini terjadi lebih dari seminggu setelah terpilihnya Dbeibeh, yang menunjukkan adanya kebingungan Inggris...
Dalam komentar Johnson atas usulan Yordania kepada Dewan Keamanan PBB untuk mencabut embargo ekspor senjata dari Libya, (Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Philip Hammond, saat berkunjung ke Madrid berkata: "Masalahnya adalah tidak ada pemerintahan yang efektif di Libya yang mengendalikan wilayahnya. Tidak ada tentara Libya yang bisa didukung oleh komunitas internasional secara efektif." Hammond menambahkan: "Syarat pertama haruslah pembentukan pemerintahan persatuan nasional, kemudian komunitas internasional harus bersatu dengan cepat di sekitar pemerintahan tersebut dan memastikan bahwa pemerintahan itu memiliki sarana untuk menangani terorisme yang ditimbulkan oleh kelompok militan." Sky News Arabic, 20/2/2021). Jelas dari kata-katanya bahwa Inggris tidak berada dalam gambaran rencana-rencana Amerika yang telah menghasilkan pemilihan ketua dewan kepresidenan dan perdana menteri pemerintahan persatuan nasional... dan ini adalah kebingungan lainnya!
Inggris mengikuti langkah Amerika setelah merasa tidak mampu melampaui Amerika di Libya saat ini. Oleh karena itu, di tengah arus besar yang mendukung jalur politik yang kini dipimpin Amerika dan ketergesaan Amerika dalam pelaksanaannya, (Duta Besar AS Richard Norland menganggap dalam sebuah cuitannya melalui Twitter bahwa pemungutan suara parlemen untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintahan sementara yang baru "telah dibutuhkan segera agar pemerintahan tersebut dapat memulai tugasnya," sembari menunjukkan bahwa "ada kebutuhan untuk mengambil tindakan segera oleh para pemimpin Libya untuk mendanai reformasi yang diperlukan di sektor listrik, dan bidang utama lainnya." Asharq Al-Awsat 7/3/2021), maka Duta Besar Inggris di tengah arus ini menurut sumber yang sama terpaksa mencuit searah dengan pernyataan Amerika (Nicholas Hopton, Duta Besar Inggris untuk Libya, bergabung dalam daftar mereka yang menuntut diadakannya sesi pemberian mosi percaya bagi pemerintahan Dbeibeh. Beliau berkata dalam pernyataan singkat melalui Twitter, kemarin lusa malam, bahwa penting bagi sesi parlemen untuk segera diadakan guna melakukan pemungutan suara dalam memberikan kepercayaan pada hasil Forum Dialog Politik Libya di Jenewa, dan mendukung Libya di jalan menuju masa depan yang lebih baik).
Dari semua ini jelas bahwa Inggris telah berada dalam kesulitan besar di hadapan kemajuan yang dicapai oleh diplomasi Amerika dan utusan PBB Williams, dan tidak ada pilihan lain baginya kecuali mengikuti arus. Maka Inggris menginstruksikan para pengikutnya di Tripoli untuk melakukan penyerahan kekuasaan secara mulus kepada pemerintahan Dbeibeh. Ini mewakili kekalahan politik bagi Inggris di Libya yang tidak mampu ia maupun para pengikutnya perbaiki, baik melalui negosiasi Bouznika di Maroko maupun melalui upaya penghambatan pemungutan suara dan apa yang disebut oleh utusan PBB Stephanie Williams sebagai "uang politik yang korup". Williams berkata: ("Mereka yang mencoba memberikan uang kepada para peserta dialog akan dikategorikan sebagai penghambat dialog, sebagaimana akan dibuka penyelidikan atas informasi mengenai pembayaran suap dan pembelian suara." Beliau menunjukkan bahwa "ada kode etik terkait intervensi uang politik yang korup"... Asharq Al-Awsat 17/11/2020). Kecurigaan uang korup ini merupakan isyarat terhadap peran negara Uni Emirat Arab dan upaya-upayanya untuk mempengaruhi pemilihan anggota Forum Dialog Libya (Al-Jazeera Net, 16/11/2020).
Ketiga: Adapun bagaimana Amerika berhasil menarik "karpet Libya" dari bawah kaki Inggris, hal itu tidak dapat dipahami kecuali menurut fakta-fakta berikut:
1. Pengaruh di dalam Libya: Dengan berakhirnya agen Inggris, Qaddafi, pada tahun 2011, maka penghalang di depan Amerika telah hancur dan Amerika mulai memiliki pengaruh di Libya. Pengaruh ini terus tumbuh, di mana kendali agen Amerika, Haftar, atas wilayah timur Libya menjadi sinyal bahwa Amerika memiliki separuh Libya. Kemudian John Bolton, Penasihat Keamanan Nasional dalam pemerintahan Trump, mengizinkan serangan Haftar ke Tripoli pada tahun 2019 dengan dukungan dari Presiden Amerika selama kontak teleponnya dengan Haftar. Amerika pun menyatakan penolakannya terhadap draf resolusi yang diajukan Inggris saat itu untuk menghentikan kampanye Haftar ke Tripoli. Namun, kampanye ini gagal dan Haftar dijauhkan dari Tripoli bahkan hampir jatuh, seandainya bukan karena Turki yang menyatakan dukungan bagi pemerintahan Tripoli pimpinan Sarraj justru menghentikan dukungannya untuk menyerbu Sirte dan Jufra, dua pangkalan strategis Haftar, yang jika jatuh ke tangan pemerintahan Sarraj maka Haftar akan jatuh. Turki meminta Sarraj untuk berhenti dari itu dan bernegosiasi...
Amerika ingin membuat pemerintahan Sarraj berada di antara dua pilihan: Pertama, menjadikannya tawanan bagi dukungan Turki sehingga ia melemparkan diri ke pelukan Erdogan, lalu Turki melepaskan ikatan-ikatan Eropa darinya. Kedua, agar Turki mampu masuk ke kelompok-kelompok "Islam moderat" yang membentuk tulang punggung kekuatan di Tripoli dan Misrata, lalu menjalankan skenario Suriah pada mereka, sehingga menjadikan milisi-milisi tersebut pengikutnya yang tunduk pada perintahnya. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya kekuatan dari tulang punggung yang kokoh bagi pemerintahan Sarraj tersebut, sehingga mencegah Inggris mengambil manfaat dari kekuatan itu, apalagi kelompok-kelompok tersebut hatinya telah dipenuhi kekaguman kepada Erdogan! Tampaknya kedua hal tersebut terwujud bagi Amerika secara bersamaan dalam bentuk yang dapat diterima meskipun tidak total. Isyarat yang menunjukkan hal tersebut adalah kemudahan kontak-kontak yang dilakukan oleh utusan PBB Williams dengan para walikota, lembaga pemuda, dan militer, tidak ada perbedaan antara Libya Timur yang berafiliasi kepada Amerika maupun Libya Barat yang berafiliasi kepada Inggris hingga hari-hari itu. Artinya, upaya-upaya Amerika untuk memegang kepemimpinan dalam proses politik telah berjalan dengan hambatan yang lebih sedikit karena Turki sedang menyiapkan suasana lebih lanjut baginya di Libya Barat. Hasilnya, pengaruh Amerika di Libya terus bertambah dengan mengorbankan penetrasi di Barat, sementara pengaruh Inggris dan Eropa terus menyusut bahkan di wilayah Barat.
Kini Amerika telah mencapai apa yang diinginkannya dengan melahirkan angkatan kepemimpinan baru dari Dewan Kepresidenan baru dan pemerintahan baru. Oleh karena itu, tidak mustahil ketergantungan Amerika pada Haftar akan berkurang, kecuali sekadar yang diperlukan untuk menggunakannya sebagai alat penekan bagi para politisi untuk melaksanakan perintahnya. Mungkin perkaranya akan berakhir jika keberhasilan politik AS terus berlanjut, apalagi Haftar tidak diberi fungsi apa pun dalam pemerintahan sementara yang baru, padahal dia berambisi untuk menjadi menteri pertahanan di dalamnya atau panglima militer. Namun, perdana menteri baru merangkap jabatan pertahanan dan Dewan Kepresidenan merangkap jabatan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.
2. Perubahan Pemerintahan di Amerika: Kedatangan pemerintahan Biden dan kekalahan pemerintahan Trump memiliki dampak besar dalam mempercepat penarikan karpet Libya oleh Amerika dari bawah kaki Inggris. Meskipun pemerintahan Biden telah memanen benih yang ditanam oleh pemerintahan Trump di dalam Libya, namun pergantian pemerintahan di Amerika sangat menentukan dalam mempercepat transformasi di Libya. Terpilihnya ketua-ketua Dewan Kepresidenan dan pemerintahan persatuan nasional oleh Forum Dialog Libya terjadi sekitar dua minggu setelah Biden menjabat di Washington, dan pembentukan pemerintahan Libya terjadi sekitar dua bulan setelah menjabat. Pengaruh perubahan pemerintahan Amerika adalah sebagai berikut:
a. Kembali kepada sekutu dan mengerahkan mereka melawan Cina dan Rusia:
Pemerintahan Biden mengumumkan bahwa mereka kembali kepada sekutu Eropanya setelah ketegangan di masa pemerintahan Trump. (Biden didampingi wakilnya Kamala Harris selama pidato singkat di markas Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa "Amerika telah kembali dan diplomasi telah kembali." Sputnik Rusia, 4/2/2021). Slogan Biden "America is Back" (Amerika telah kembali) menjadi pengganti slogan Trump "America First" (Amerika yang utama), hal yang diulangi oleh Menteri Luar Negeri AS di Brussels. Beliau berkata: (Kami ingin datang ke sini dengan misi sentral yaitu: menegaskan kembali komitmen kami terhadap aliansi NATO, aliansi kami, kemitraan kami dengan Uni Eropa dan sekutu utama kami... Saya ulangi: bahwa Amerika telah kembali dalam hal komitmen terhadap aliansi dan kemitraannya. Euro News Arabic, 26/3/2021). Amerika kembali kepada sekutu Eropanya untuk mengerahkan mereka melawan Cina dan Rusia. Ini memiliki refleksi besar pada krisis Libya, di mana solusi politik Amerika untuk krisis Libya akan menyisakan sedikit pengaruh bagi Eropa sebagai imbalan bagi tujuan yang lebih besar, yaitu menempatkan mereka di sisinya melawan Cina dan Rusia. Hal ini diungkapkan oleh pernyataan-pernyataan Amerika: (Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membahas bersama sejawatnya dari Italia Luigi Di Maio, hari ini Selasa, berkas Cina, Afghanistan, dan Libya, selama pertemuan para menteri luar negeri negara-negara NATO di Brussels. Di akhir pertemuan, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, melaporkan bahwa "kedua pihak bertukar pandangan mengenai masalah yang ditimbulkan oleh Cina dan masa depan NATO di Afghanistan serta cara paling efektif untuk mendukung reformasi politik di Libya." Menurut juru bicara tersebut, kedua menteri pertahanan negara sepakat untuk melanjutkan kerja sama antara Washington dan Roma mengenai masalah-masalah global dan menyatakan dukungan mereka untuk mengembangkan "kerja sama yang lebih erat antara Amerika Serikat dan Uni Eropa." RT, 23/3/2021).
Dengan semua ini, jelas bahwa perubahan pemerintahan di Amerika menjadi faktor penentu dalam mempercepat transformasi politik di Libya demi kepentingan Amerika...
b. Memburuknya hubungan Eropa dengan Inggris setelah pelaksanaan "Brexit": Negosiasi yang sulit untuk keluarnya Inggris dari Uni Eropa dengan kesepakatan menjadi sebab tertanamnya perpecahan antara Inggris dan negara-negara Eropa. Egoisme Inggris muncul secara kasar selama negosiasi tersebut dan menghasilkan kekakuan Eropa yang lebih menyerupai denda dan hukuman. Perpecahan di antara keduanya menjadi ciri paling menonjol dari hubungan pasca-Brexit. Hal ini terlihat dari sikap manis Inggris terhadap Turki saat Turki menantang Prancis dan Eropa di Mediterania Timur. Ini juga terlihat lebih besar dalam krisis vaksin korona "AstraZeneca" Inggris dengan Eropa. Hal ini membawa hubungan Inggris dengan negara-negara Uni Eropa ke dalam situasi yang mendekati krisis dan ketegangan. Karena itu, menteri luar negeri Prancis dan Jerman melakukan kunjungan ke Libya setelah pembentukan pemerintahan persatuan nasional dengan membawa menteri luar negeri Italia, bukan menteri luar negeri Inggris sebagaimana biasanya dalam pergerakan Eropa internasional sebelum Brexit. Ini berarti bahwa memburuknya hubungan Inggris dengan negara-negara Uni Eropa telah mendorong Uni Eropa untuk mengikuti langkah Amerika dalam jalur solusi di Libya sehingga koordinasi Eropa dengan Inggris pun menghilang. Eropa tidak berdiri bersama Inggris untuk membentuk bendungan di Libya guna menghadapi pergerakan Amerika. Hal ini pada akhirnya membuat Inggris menemukan dirinya sendirian menghadapi arus besar Amerika, sehingga Inggris pun tunduk di hadapan gelombang Amerika dan meminta para agennya untuk menyerahkan kekuasaan di Tripoli.
Keempat: Dari sini jelaslah bahwa Amerika telah memenangkan putaran saat ini dalam konflik dengan Eropa atas sebuah negeri Islam yang dianggap sebagai negeri terkaya minyak di Afrika. Amerika sangat berhasrat untuk mendapatkan investasi di sana dan menjarah kekayaannya. AS sebelumnya telah menyatakan dukungan bagi Haftar dengan harapan Haftar akan menjamin aliran minyak baginya jika Haftar berhasil mengambil alih kekuasaan dalam upayanya menyerbu Tripoli pada April 2019, sebagaimana disebutkan oleh mantan presiden AS Trump yang melakukan panggilan telepon dengannya dan mengumumkannya pada 19/4/2019. Sangat jelas dalam berita tersebut (Trump menegaskan peran "fundamental" Haftar dalam memerangi terorisme dan mengamankan minyak... Deutsche Welle 19/04/2019). Kemudian langkah-langkahnya terus berlanjut hingga AS mendominasi Dewan Kepresidenan dan Perdana Menteri... Walaupun demikian, konflik Amerika-Eropa akan tetap berlangsung tanpa henti di masa mendatang, karena Inggris memiliki lingkungan politik lama, dan negara-negara Eropa lainnya seperti Prancis dan Italia memiliki kepentingan serta keberadaan melalui perusahaan-perusahaan investasi...
Sungguh sangat menyakitkan bahwa negeri Islam ini, sebagaimana negeri-negeri Islam lainnya, menjadi ajang konflik di antara para penjajah untuk memperluas pengaruh dan menjarah kekayaan! Sementara para penguasa di negeri-negeri Muslim terikat dengan penjajah ini atau penjajah itu, dan tidak berpikir untuk melepaskan diri dari keterikatan yang hina ini! Adalah kewajiban bagi umat, khususnya putra-putranya yang ikhlas, untuk memimpin aktivitas politik dan mengerahkan segala upaya dalam mengubah para penguasa ini, meruntuhkan negara-negara asing yang mendukung mereka, dan mewujudkan negara yang menerapkan syariat Allah serta mengembannya ke seluruh dunia, mengembalikan kekayaan kepada pemiliknya dan mendistribusikannya kepada putra-putra umat sehingga tidak ada lagi orang fakir maupun orang yang membutuhkan... Itulah Daulah Khilafah Rasyidah yang mengikuti metode kenabian yang telah dijanjikan oleh Allah SWT:
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kalian yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa." (QS. An-Nur [24]: 55)
Dan Rasulullah ﷺ telah memberi kabar gembira mengenai hal itu setelah fase kekuasaan diktator (Mulk Jabari) yang kita hidup di dalamnya saat ini, melalui sabda beliau:
ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ
"Kemudian akan ada kekuasaan yang diktator (Mulkan Jabriyah), ia akan tetap ada selama Allah menghendakinya, kemudian Allah mengangkatnya jika Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti metode kenabian (Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah). Kemudian beliau diam." (HR. Ahmad dari Nu'man bin Basyir)
25 Sya'ban 1442 H 07/04/2021 M