Pertanyaan:
Kita mengetahui bahwa militer Turki dan pemerintah Turki berada di dua kutub yang berseberangan, lantas bagaimana keduanya bisa menyepakati keputusan serangan militer terhadap Partai Pekerja Kurdistan (Partaiya Karkeren Kurdistan - PKK) di Irak? Padahal, serangan ini akan meningkatkan pamor militer, sementara di sisi lain menyulitkan posisi pemerintah Turki di hadapan Amerika Serikat yang menduduki Irak, khususnya wilayah Kurdistan, mengingat hubungan istimewa antara pemerintah Turki dan Amerika Serikat. Lalu, mengapa Kongres (Senat) AS mengesahkan undang-undang tentang genosida Armenia pada saat ini, yang semakin menambah beban bagi pemerintahan Erdogan?
Jawaban:
Agar jawaban ini menjadi jelas, maka harus dipahami realitas PKK, militer Turki, dan pemerintah Turki saat ini.
Adapun PKK dan perannya terhadap militer serta pemerintah:
Partai ini didirikan pada tahun 1979, namun baru benar-benar mencuat di bawah arahan Amerika Serikat pada tahun 1984 di era Ozal (1983-1993). Saat itu, PKK melakukan operasi pertamanya melawan militer di Siirt (sebuah kota Kurdi di Turki Timur). Tujuannya adalah untuk menekan militer dari sisi keamanan, secara bersamaan dengan tekanan yang dilakukan Ozal terhadap militer dari sisi militeristik melalui pembentukan "polisi bersenjata dengan perlengkapan berat". Hal ini berlanjut selama masa jabatan Ozal hingga berakhirnya masa tugasnya, yang kemudian membuat pihak militer menyita senjata-senjata berat milik aparat keamanan tersebut setelah masa jabatan Ozal usai.
Kondisi PKK terus berlanjut seperti ini: sebagai senjata keamanan di tangan Amerika Serikat untuk menghadapi militer Turki hingga terjadi rangkaian peristiwa antara tahun 1997 dan 1998. Pada saat itu terjadi Gerakan Februari 1997, lalu terbentuknya pemerintahan Ecevit (seorang tokoh veteran kaki tangan Inggris) pada Juni 1997, serta ancaman serius Ecevit terhadap Suriah pada tahun 1998 karena dukungannya terhadap PKK. Akhirnya, Amerika Serikat memandang bahwa kepentingannya menuntut adanya kesepakatan dengan militer Turki melalui pemerintah Turki yang baru—ketika otoritas politik dan militer di Turki menjadi satu jenis (seirama)—dengan cara meninggalkan PKK sebagai organisasi (militer) dan mengakhiri krisis dengan Suriah demi menjaga agar pengaruh Amerika di Suriah tidak goyah. Demikianlah yang terjadi, di mana hal ini berdampak pada Suriah sehingga dilakukan pembicaraan peredaan ketegangan antara Turki dan Suriah yang memuncak pada penandatanganan Perjanjian Adana pada Oktober 1998. Sesuai perjanjian tersebut, Suriah setuju untuk menghentikan dukungannya kepada PKK, mengusir Abdullah Ocalan, dan menyerahkan sejumlah pemimpin lainnya di Suriah kepada Turki.
Ocalan kemudian meninggalkan Suriah menuju Rusia, namun Rusia menolak suakanya. Ia lalu pergi ke Yunani, kemudian Italia, hingga akhirnya menetap di Kenya, di mana unit pasukan khusus militer Turki pergi ke Kenya dan menangkapnya melalui pengaturan oleh intelijen Amerika Serikat (CIA).
Setelah itu, Amerika aktif di Turki melalui kerja politik, massa, dan demokrasi... hingga berhasil mengantarkan Erdogan dan partainya ke tampuk kekuasaan pada tahun 2002.
Adapun PKK sendiri terbelah: satu faksi mengikuti pendekatan aksi Amerika yang baru, yakni aksi politik di bawah kepemimpinan Osman Ocalan; sementara faksi lainnya dikuasai oleh Inggris, di mana pengaruh Yahudi terlihat jelas dalam pergerakan, pelatihan, dan para pemimpinnya. Faksi inilah yang berada di bawah sayap militer Turki, di mana militer memanfaatkannya untuk menciptakan kekacauan guna melawan pemerintahan Erdogan yang pro-Amerika. Pada saat yang sama, hal ini menjadi pembenaran bagi militer untuk memaksakan eksistensinya kapan pun diperlukan dengan dalih menumpas kekacauan. Dengan demikian, kebijakan Amerika terhadap PKK, khususnya di era pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkinma Partisi - AKP), adalah menjadikan isu Kurdi sebagai isu politik. Sedangkan kebijakan Inggris terhadap PKK, khususnya di era pemerintahan AKP, adalah menjadikan isu Kurdi sebagai isu keamanan; yaitu kebalikan dari kondisi sebelum Perjanjian Adana. Hal inilah yang menjelaskan aksi-aksi bersenjata yang dilancarkan saat ini oleh faksi PKK sayap Inggris.
Adapun militer Turki, ia adalah bentukan Mustafa Kemal yang sejak melaksanakan rencana Inggris untuk meruntuhkan Khilafah, ia sengaja membentuk militer dari sisi kepemimpinan dan budayanya atas dasar loyalitas kepada Inggris dan kebijakannya, serta untuk memerangi Islam secara pemikiran bahkan perasaan. Ia menggunakan segala metode brutal dalam melenyapkan elemen-elemen yang menunjukkan tanda-tanda penghormatan terhadap Islam. Ia tidak merasa cukup dengan ketidaktundukan personel militer terhadap Islam agar bisa bertahan dan naik pangkat, bahkan penghormatan istri dan kerabat para personel tersebut terhadap Islam pun turut diperhitungkan.
Demikianlah militer tumbuh di atas sekularisme dan loyalitas kepada Inggris serta kebijakannya. Militer menganggap dirinya sebagai pelindung fondasi republik yang diletakkan oleh Mustafa Kemal, yang berdiri di atas dua garis utama tersebut: sekularisme serta memerangi Islam, dan loyalitas kepada Inggris. Militer menganggap dirinya sebagai penjaga setia atas dua kejahatan ini!
Amerika telah berusaha keras menembus Turki dengan menginfiltrasi militer yang dianggapnya sebagai kekuatan efektif yang memegang kendali negara, namun Amerika tidak mampu karena militer telah jenuh dengan ideologi Mustafa Kemal (Inggris). Setiap kali Amerika mencoba, militer akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan jika agen-agen Amerika melanggar, bukan sekadar garis merah, bahkan jika mereka melanggar atau mendekati garis kuning! Demikianlah militer melakukan kudeta tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997, dengan argumen di setiap kalinya untuk menjaga sistem sekuler Inggris.
Adapun pemerintahan Turki saat ini, Amerika memiliki andil besar dalam pembentukan dan dukungannya, sejak Amerika berhasil memiliki bobot yang berpengaruh dalam Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), di mana kepemimpinannya dipegang oleh dua orang Amerika (maksudnya, kaki tangan AS), yaitu Erdogan dan Abdullah Gul sejak pendiriannya pada Agustus 2001.
Setelah itu, mulailah persiapan panggung bagi kedatangan Erdogan. Amerika menarik 5-7 miliar dolar dari Bank Sentral Turki pada tahun 2001. Hal ini dimungkinkan karena konsesi ekonomi yang fondasinya diletakkan pada periode Ozal memungkinkan Amerika melakukan operasi ini dengan mudah, sehingga menciptakan guncangan ekonomi. Rakyat pun mulai mengeluh karena daya beli Lira merosot tajam, dan kemarahan rakyat terhadap Ecevit serta pemerintahannya semakin meningkat.
Pada saat yang sama, Amerika berhasil menembus sebuah partai kecil yang berkoalisi dengan partai Yilmaz dan partai Ecevit, yaitu Partai Gerakan Nasionalis (Milliyetci Hareket Partisi - MHP) pimpinan Devlet Bahceli. Amerika menginstruksikannya untuk menuntut pemilihan umum dini, dan mengancam akan mundur jika pemilu tidak dilaksanakan. Demikianlah pemilu dini diumumkan pada 3 November 2002, di mana AKP menang mutlak, terlebih lagi dalam propaganda pemilunya mereka mencampurkan sekularisme dengan sedikit nuansa Islam. Meskipun sedikit, nuansa itu mampu menarik suara umat Islam karena permusuhan provokatif kaum sekuler militer dan kaum Kemalis terhadap Islam. Dengan demikian, AKP menang dan mengamankan mayoritas parlemen, sehingga dapat membentuk pemerintahan sendiri.
Erdogan mulai melaksanakan rencana yang telah disusun dengan memperkuat ikatan dengan Amerika dan melemahkan pengaruh Inggris, khususnya militer. Salah satu langkah awalnya adalah mengajukan undang-undang ke parlemen untuk memangkas wewenang intervensi Dewan Keamanan Nasional (Milli Guvenlik Kurulu - MGK) dalam pemerintahan, serta menjadikan dewan tersebut terdiri dari anggota militer dan sipil secara campuran. Pihak militer merasa terganggu dengan hal itu, bahkan beberapa berita bocor bahwa ledakan di Istanbul pada akhir tahun 2003 didalangi oleh (militer) untuk menciptakan ketidakstabilan keamanan yang akan mereka manfaatkan untuk intervensi seperti Gerakan Februari sebelumnya, namun mereka tidak berhasil. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Erdogan menandatangani dokumen "Visi Bersama" antara pemerintah Turki dan pemerintah Amerika Serikat yang ditandatangani oleh Abdullah Gul bersama Rice pada 5 Juli 2006. Garis besarnya, sebagaimana muncul dalam siaran pers yang diterbitkan pada 5 Juli 2006 di situs resmi Departemen Luar Negeri AS, dimulai dengan mukadimah yang menyatakan: "Kami berbagi nilai-nilai dan gagasan terkait tujuan regional dan global: pengembangan perdamaian, demokrasi, kebebasan, dan kemakmuran."
Sekarang, setelah memahami realitas PKK, militer, dan pemerintahan saat ini, maka peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dapat dipahami. Ini bukanlah hal baru, militer sudah terbiasa melakukan hal tersebut setelah kehilangan kemampuan untuk mengganti pemerintahan yang tidak sesuai dengan keinginannya melalui kudeta. Melemahnya kemungkinan militer untuk melakukan kudeta membuatnya beralih ke tindakan meledakkan situasi keamanan guna menggoyang pemerintahan Erdogan agar mundur atau diberhentikan, terutama ketika pemerintah mengambil langkah yang dianggap militer sebagai "garis merah".
Sebelum menganalisis peristiwa-peristiwa terbaru, kita perlu mengingat dua hal penting:
Pertama: Realitas Kepala Staf Militer Turki saat ini, Yasar Buyukanit:
Buyukanit adalah salah satu orang Inggris di militer, bahkan dia termasuk "kelompok elang" (hawks) yang menjadi tumpuan harapan besar kaum sekuler Inggris untuk mengembalikan kekuatan dan dominasi militer. Staf Umum militer terburu-buru menetapkannya sebelum berakhirnya pertemuan Dewan Syura Militer pada 4 Agustus 2006 sebagaimana biasanya dalam kasus-kasus seperti ini. Maka Dewan Syura mengeluarkan keputusan pada 1 Agustus 2006, karena keputusan penunjukan Jenderal Buyukanit memerlukan pengiriman ke kantor Perdana Menteri untuk disahkan setelah pertemuan Dewan Syura Militer Tinggi (Yüksek Askeri Şûra - YAŞ) pada 4 Agustus 2006. Ketergesaan para jenderal tersebut merupakan hasil dari kekhawatiran mereka bahwa Erdogan akan melakukan kampanye perlawanan di saat-saat terakhir.
Para jenderal khawatir Erdogan akan memperlama kunjungan luar negerinya dengan dalih krisis Lebanon, yang akan menghambat pertemuan dewan menteri, ditambah lagi sebagian besar menteri berada di luar Ankara dan parlemen sedang dalam masa reses tahunan. Semua ini bisa menyebabkan penundaan dan penguluran pengesahan keputusan penunjukan Jenderal Buyukanit. Erdogan, yang meninggalkan Turki pada 2 Agustus untuk menghadiri pertemuan Organisasi Konferensi Islam di Malaysia, berniat melanjutkan kunjungan luar negerinya untuk menunda pengesahan tersebut. Namun, para jenderal yang menyadari hal itu memaksa Erdogan untuk mengesahkan keputusan tersebut sebelum memulai tur luar negerinya, yaitu pada 1 Agustus 2006, dan sebelum Dewan Syura Militer mengeluarkan keputusannya pada 4 Agustus 2006!
Kalangan sekuler di Turki telah menantikan kedatangan Buyukanit ke kursi Kepala Staf dengan sangat tidak sabar. Oleh karena itu, diperkirakan masa jabatannya sebagai Kepala Staf selama dua tahun hingga Agustus 2008 akan menjadi periode yang sulit bagi Erdogan, dan dapat menyebabkan terhambatnya jalannya pemerintahan AKP sesuai dengan tingkat kekuatan konflik yang diperkirakan.
Sebagai informasi, jenderal ini sangat memusuhi Islam seperti yang lainnya, bahkan lebih keras. Ia memulai masa jabatannya dengan memecat (tarmīj) tujuh belas personel angkatan bersenjata Turki karena mereka memiliki perasaan Islam, dengan alasan—sebagaimana tercantum dalam sebab pemecatan mereka—adalah "ketidaksesuaian mereka dengan militer".
Kedua: Pemerintahan AKP serius dalam memangkas wewenang militer melalui undang-undang parlemen dan metode demokrasi... sejalan dengan kebijakan Amerika. Sebab, militer adalah pilar utama Inggris di Turki, dan pembatasan wewenang mereka serta menjadikan kekuasaan benar-benar berada di tangan pemerintah, semua ini akan melemahkan pengaruh Inggris dan memperkuat pengaruh Amerika.
Pemerintah memang telah menempuh jalan ini, seperti yang dilakukannya pada Dewan Keamanan Nasional pada tahun 2003, di mana sekretaris dewan dijadikan dari kalangan sipil setelah sebelumnya selalu dari militer, sehingga melemahkan wewenang militer di dewan tersebut. Hal serupa dilakukan pada Mahkamah Konstitusi dengan mengurangi jumlah pendukung militer di pengadilan tersebut... demikianlah, pemerintahan AKP terus berlanjut dalam memangkas wewenang militer melalui pembuatan undang-undang dengan metode demokrasi...
Setelah itu, kami menjawab apa yang ada dalam pertanyaan mengenai peristiwa terbaru dan keputusan terkait Armenia.
18 Syawal 1428 H
29 Oktober 2007 M