Jawab Soal
Pertanyaan:
(Gedung Putih menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Presiden AS Trump mengatakan kepada Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam sebuah panggilan telepon pada hari Jumat, bahwa penting bagi India dan Pakistan untuk berupaya menurunkan ketegangan di Jammu dan Kashmir melalui dialog bilateral. Hespress - Reuters pada 17/8/2019) selesai... Trump mengatakan hal itu di saat Modi membanggakan aneksasi Kashmir secara resmi dan tidak lagi menjadi wilayah yang dipersengketakan antara India dan Pakistan (Modi, Perdana Menteri India, mengatakan pada 15/8/2019 dalam pidatonya pada kesempatan hari kemerdekaan India "Bahwa pemerintahannya telah berhasil mencapai apa yang gagal dilakukan oleh semua pemerintahan India sebelumnya..." Asharq Al-Awsat pada 16/8/2019)! Pertanyaannya: Apa gunanya dialog padahal India telah mencaplok Kashmir secara resmi? Mengapa Pakistan tidak mengambil tindakan yang tepat untuk membebaskan Kashmir dengan jihad, padahal ia mampu melakukannya dengan tentaranya? Lalu, apakah Amerika memiliki peran dalam hal ini? Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan.
Jawaban:
Untuk memperjelas jawaban, kita akan meninjau hal-hal berikut:
Di antara semua wilayah di dunia, wilayah Eurasia adalah yang paling penting bagi para perencana kebijakan luar negeri Amerika. Amerika mengerahkan segala upaya agar tidak muncul pesaing di wilayah tersebut. Ada empat pesaing potensial: Rusia, Cina, Jerman, dan Khilafah... Namun, Amerika melihat pesaing yang nyata saat ini adalah Cina. Sejak runtuhnya Uni Soviet, para strategis Amerika memandang Cina sebagai ancaman terbesar bagi kepentingan Amerika. Secara praktis, para strategis Amerika telah menggunakan negara-negara Asia-Pasifik untuk menghambat kebangkitan Cina sebagai kekuatan maritim, dan memanfaatkan anak benua India untuk menghadapi kebangkitan Cina sebagai kekuatan dominan di Eurasia... Sementara Amerika memperkuat kemampuannya di kawasan Asia-Pasifik melalui sejumlah besar aliansi dengan Taiwan, Thailand, Vietnam, Filipina, Jepang, Indonesia, dan Australia, tidak terjadi aliansi besar di anak benua India - terutama India - hingga Vajpayee memimpin pemerintahan pada akhir 1990-an. Puncak pemanfaatan India terjadi setelah kunjungan Presiden Clinton pada tahun 2000. Tak lama setelah peristiwa 11 September 2001, pemerintahan Bush fokus pada India, dan sebagian besar tindakan Amerika diarahkan untuk menutup kesenjangan militer antara India dan Cina sesuai dengan program-program Amerika... Di antara tindakan-tindakan ini adalah kesepakatan nuklir Amerika dengan India...
Amerika melihat bahwa ketegangan mengenai Kashmir antara India dan Pakistan melemahkan upaya anak benua India dalam menghadapi Cina... Untuk mengatasi ketegangan ini, Amerika Serikat memulai proses normalisasi antara India dan Pakistan. Tujuan dari normalisasi adalah untuk menetralisir pasukan India dan Pakistan agar tidak saling memerangi karena Kashmir, dan mengarahkan upaya menuju kerja sama dengan Amerika Serikat guna membatasi kebangkitan Cina. Amerika mengira bahwa aneksasi Kashmir oleh India dan tekanan Amerika terhadap rezim di Pakistan untuk mencegahnya mengambil kembali wilayah itu secara militer—serta memindahkan masalah tersebut ke meja dialog—akan mematikan isu tersebut dan mencegah konflik militer di antara keduanya. Ini serupa dengan kondisi otoritas Abbas di Palestina dan negara-negara Arab di sekitarnya yang tanpa konflik militer dengan entitas Yahudi, sementara entitas tersebut menjajah dan mencaplok bagian mana pun dari Palestina yang mereka inginkan!... Demikianlah Modi memulai rencana aneksasi Jammu dan Kashmir serta mengubah demografinya. Kemudian muncul keputusan yang diambil Modi pada 5/8/2019 untuk menghapus Pasal 370 dari konstitusi mereka yang berkaitan dengan Kashmir. Pasal ini sebelumnya memberikan otonomi yang luas kepada wilayah tersebut, memungkinkan Kashmir memiliki konstitusi sendiri, bendera terpisah, dan kemandirian dalam banyak hal kecuali urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi. Keputusan pembatalan tersebut dikeluarkan di bawah nama UU "Reorganisasi" yang membagi Kashmir yang diduduki menjadi dua wilayah: wilayah Jammu dan Kashmir, serta wilayah Ladakh, dan menghubungkan administrasi kedua wilayah tersebut ke pemerintah federal di New Delhi. Kamar tinggi parlemen India (Rajya Sabha) pada hari berikutnya, 6/8/2019, menyetujui rancangan undang-undang tersebut dengan persetujuan 125 suara berbanding 61 suara yang menolak. Pasal 35A juga dihapus, yang sebelumnya melarang non-Kashmiri membeli properti dan tanah di Kashmir. Hal ini akan membuka jalan bagi orang-orang India lainnya di negara bagian lain untuk datang ke Kashmir, membeli properti dan tanah, serta melamar pekerjaan pemerintah di sana, yang akan menyebabkan perubahan demografi dan budaya di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim tersebut... Artinya, ini menyerupai tindakan entitas Yahudi dalam aksi aneksasi di Palestina! Sebagaimana apa yang dilakukan Netanyahu adalah dengan persetujuan Amerika dan lampu hijau darinya, demikian pula Modi bertindak dengan persetujuan Amerika dan lampu hijau darinya... Artinya, Modi telah menduplikasi pendekatan Netanyahu di Palestina dengan persetujuan dan dukungan Amerika.
Ketika India mengumumkan keputusan terakhirnya untuk menghapus status khusus Kashmir, posisi Pakistan juga sangat lemah dan tidak lebih dari sekadar kecaman untuk menggugurkan kewajiban. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Pakistan mengecam keras dan menolak pengumuman yang dikeluarkan pada hari Senin (5/8/2019) dari New Delhi, dan bahwa tidak ada tindakan sepihak dari pemerintah India yang dapat mengubah status wilayah yang disengketakan tersebut. Sebagai bagian dari sengketa internasional ini, Pakistan akan melakukan segala daya untuk melawan tindakan ilegal tersebut." (AFP 5/8/2019). Duta Besar Pakistan untuk Moskow, Qazi Khalilullah, mengatakan: "Otoritas Pakistan saat ini fokus pada persiapan reaksi diplomatik, politik, dan hukum terhadap tindakan India baru-baru ini di Kashmir. Sebuah komite khusus telah dibentuk yang akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai hal ini." Artinya, persis seperti yang dilakukan otoritas Abbas dan negara-negara Arab di sekitarnya, di mana mereka mengecam dan memprotes pelanggaran entitas Yahudi terhadap Tanah Diberkati Palestina tanpa menggerakkan tentara untuk berperang. Pakistan mengulangi peran yang sama dengan mengecam tanpa menggerakkan tentara untuk berperang! Terlebih lagi, mereka meminta bantuan PBB dan Amerika untuk menyelesaikan masalah mereka, padahal mereka (Amerika) adalah musuh, maka waspadalah terhadap mereka!
Hal yang mendukung hal ini adalah kicauan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan di Twitter pada 11/8/2019 yang menggambarkan langkah India akan menyebabkan "penindasan terhadap Muslim di India dan selanjutnya akan menyasar Pakistan, serta merupakan upaya untuk mengubah komposisi penduduk di Kashmir melalui pembersihan etnis." Ia meminta apa yang disebut sebagai masyarakat internasional untuk campur tangan, dan mengklaim bahwa masyarakat internasional memiliki kekuatan untuk mencegah India! Pakistan lupa bahwa ia sendiri memiliki kekuatan untuk menjerakan India... Ini adalah hal yang nyata, di mana India pada 26/2/2019 mengumumkan pelaksanaan serangan udara terhadap kamp-kamp kelompok Kashmir dan bahwa ia "telah membunuh sejumlah besar orang di kamp-kamp tersebut." Hal itu dilakukan setelah diumumkan adanya kelompok Kashmir yang melakukan operasi terhadap militer India yang menduduki Kashmir, yang menewaskan 41 tentara India pada 14/2/2019. Pakistan pada hari berikutnya setelah serangan India itu mengumumkan bahwa mereka telah menembak jatuh dua pesawat India, menawan satu pilot, dan membunuh dua lainnya... Ini menunjukkan kemampuan tentara untuk menjerakan India dan mengalahkannya, tetapi rezim Pakistan tidak serius dalam mengambil langkah apa pun untuk menjerakan India. Sebaliknya, rezim tunduk pada perintah Amerika yang meminta agar tidak terjadi eskalasi dalam insiden jatuhnya dua pesawat tersebut. Berita melaporkan bahwa ("Menteri Luar Negeri AS Pompeo berbicara melalui telepon dengan mitranya dari India dan Pakistan setelah serangan India ke kamp kelompok Jaish-e-Mohammad dan mengeluarkan pernyataan yang mendesak kedua pihak untuk tenang, dan menghindari tindakan apa pun yang akan meningkatkan risiko secara drastis." Bahkan Amerika berdiri di samping India ketika ia menambahkan: "Bahwa serangan udara India adalah tindakan pemberantasan terorisme, dan mendesak Pakistan untuk bertindak serius terhadap kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di wilayahnya..." AFP, Reuters 28/2/2019). Dari pernyataan ini tampak jelas betapa berpihaknya Amerika kepada India dan dukungannya terhadap apa yang dilakukannya, sebagaimana yang dilakukan Amerika di Palestina di mana ia selalu berpihak pada entitas Yahudi dan mendukungnya dalam segala hal yang dilakukan terhadap kaum Muslim yang mempertahankan negeri mereka dan berupaya membebaskannya... Meskipun demikian, Pakistan—seperti otoritas Abbas dan rezim-rezim Arab—tidak pernah lepas dari kebiasaannya untuk mengadu kepada Amerika dan menunggu campur tangannya untuk menyelesaikan masalah, padahal ia menyadari bahwa Amerika berdiri di samping India. Duta Besar Pakistan untuk Washington, Majeed Khan, menyatakan pada 27/2/2019 bahwa (Pernyataan tersebut "pernyataan Menlu AS" ditafsirkan dan dipahami sebagai dukungan terhadap posisi India dan inilah yang semakin mendorong mereka "orang-orang India") dan ia berkata: "Mungkin tidak ada negara lain dalam posisi yang lebih baik daripada Amerika Serikat untuk memainkan peran tertentu..." AFP 28/2/2019). Artinya, meskipun ia mengakui bahwa pernyataan Kemenlu Amerika adalah dukungan terhadap posisi India, ia tetap melihat bahwa Amerika adalah pihak yang memenuhi syarat untuk menjalankan peran tersebut! Dan sudah menjadi kebiasaan Amerika untuk menyibukkan mereka dengan Dewan Keamanan dan PBB... Inilah yang dilakukan rezim Pakistan; ia menyatakan tidak ingin ada ketegangan dan eskalasi dengan India, dan bahwa ia hanya akan mengajukan protes resmi kepada PBB terhadap New Delhi, tidak lebih dan tidak kurang. Bahkan rezim mengumumkan akan menyerahkan pilot India yang membunuh itu kembali ke India dan benar-benar menyerahkannya sebagai isyarat perdamaian menurut klaimnya... Demikian pula kemudian saat aneksasi Kashmir, Pakistan menyerukan (sidang khusus Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di wilayah Kashmir di balik pintu tertutup setelah keputusan India membatalkan otonomi wilayah tersebut... Perwakilan Pakistan untuk PBB, Maleeha Lodhi, menyambut baik keputusan Dewan Keamanan untuk membahas masalah Kashmir dalam sidang khusus, dengan mengatakan bahwa masalah Kashmir mulai diangkat secara global dan siap untuk diselesaikan dengan India melalui dialog. Al-Araby Al-Jadeed pada 16/8/2019)!
Posisi ini menunjukkan bahwa rezim Pakistan tidak akan mengambil langkah-langkah militer untuk menjerakan India dan tidak akan melakukan tindakan serius apa pun terhadapnya, yang justru memperkokoh keputusan India untuk menghapus status khusus Kashmir dan memperkuat penjajahan. Perlu diketahui bahwa dalam kunjungan Imran Khan ke Amerika pada 21/7/2019 didampingi oleh Panglima Angkatan Darat Pakistan Qamar Javed Bajwa dan Direktur Jenderal ISI Faiz Hameed, serta selama pertemuannya dengan Trump, ia memintanya untuk memainkan peran demi kepentingan Amerika di Afghanistan dengan mengatakan: "Bahwa ia berharap Pakistan dapat membantu menengahi penyelesaian politik untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 18 tahun di Afghanistan." Maka Imran Khan segera tunduk pada perintah Trump dengan berkata: ("Saya akan bertemu dengan Taliban dan saya akan melakukan yang terbaik untuk meyakinkan mereka agar masuk ke dalam pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan." Kemudian ia membanggakan pengkhianatan rezim Pakistan dan pemberian layanannya kepada Amerika dengan berkata: "Bahwa intelijen Pakistan memberikan informasi yang memungkinkan 'orang-orang Amerika' untuk menentukan lokasi Osama bin Laden..." Reuters 22/7/2019). Semua ini ia berikan kepada Amerika di saat mereka mendukung India dengan mengorbankan Pakistan! Ketika muncul pengumuman India tentang penghapusan status khusus Kashmir, Departemen Luar Negeri Amerika mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Kami terus mendukung dialog langsung antara India dan Pakistan mengenai Kashmir dan isu-isu lain yang menjadi perhatian..." (Reuters 7/8/2019). Amerika tidak mengecam langkah India dan tidak mengatakan bahwa itu melanggar resolusi internasional tentang Kashmir, melainkan hanya menyarankan dialog sebagai bentuk penghinaan terhadap Imran dan rezimnya. Dialog macam apa saat India mengumumkan aneksasi Kashmir secara resmi?! Ini menunjukkan persetujuan Amerika atas langkah ini, bahkan menunjukkan pengetahuan Amerika sebelumnya tentang hal tersebut karena tidak mungkin India mengambil langkah seperti itu sebelum berkonsultasi dengan Amerika dan mendapatkan lampu hijau darinya...
Telah disebutkan dalam kitab kami "Qadhaya Siyasiyah - Bilad al-Muslimin al-Muhtallah" yang diterbitkan pada 21/5/2004 mengenai masalah Kashmir sebagai berikut: ("Oleh karena itu, Amerika, karena kedua negara India dan Pakistan telah berada di bawah pengaruhnya, mulai bersungguh-sungguh dalam menciptakan kesepahaman di antara keduanya mengenai Kashmir. Amerika mengubah pandangan dasarnya untuk menyelesaikan masalah ini, di mana pada awalnya ia ingin menginternasionalisasi masalah tersebut dan sekarang ia mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikannya secara bilateral. Pandangan Amerika dalam solusi ini sekarang mencakup pembagian Kashmir, sehingga Kashmir yang dibebaskan (Azad Kashmir) menjadi milik Pakistan, dan Kashmir yang berada di bawah kendali India menjadi milik India."). Apa yang terjadi sekarang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab kami. India telah melakukan langkah ini dan menciptakan fakta baru di lapangan yang mengukuhkan penjajahan India atas Kashmir.
Cina mengecam langkah India. Keputusan pembatalan Pasal 370 dikeluarkan di bawah nama UU "Reorganisasi" yang membagi Kashmir yang diduduki menjadi dua wilayah: wilayah Jammu dan Kashmir, serta wilayah Ladakh, dan menghubungkan administrasi kedua wilayah tersebut ke pemerintah federal di New Delhi... Terutama karena Ladakh yang berada di wilayah Kashmir terletak di dataran tinggi Tibet yang dekat dengan Cina. India tidak berkonsultasi dengan Cina sebelum undang-undang ini dikeluarkan. Oleh karena itu, Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, menyatakan "Bahwa pihak India baru-baru ini terus merusak kedaulatan wilayah Cina dengan mengubah undang-undang domestiknya terkait perbatasan tanpa merujuk ke Beijing dan bahwa Cina tidak dapat menerima praktik-praktik ini... Pernyataan Chunying muncul sebagai tanggapan atas keputusan New Delhi hari Senin lalu yang mengumumkan bahwa Ladakh adalah wilayah persatuan yang mencakup bagian barat dari perbatasan Cina-India di dalam luas wilayahnya. Chunying menegaskan bahwa Cina selalu menentang pencantuman wilayah Cina di bagian barat perbatasan oleh India di bawah nama unit administratif India..." (Al-Bayan pada 8/8/2019).
8. Kita menyimpulkan dari hal-hal di atas sebagai berikut:
a. Penghapusan Pasal 370 dan kemudian langkah-tahun aneksasi yang telah dan sedang dilakukan oleh Modi adalah dengan lampu hijau dari Amerika dan dukungannya, dengan asumsi bahwa aneksasi tersebut akan membuat kaum Muslim melupakan Kashmir dan menjadikan India serta Pakistan hidup tanpa masalah di antara mereka, mengingat kedua rezim tersebut saat ini berjalan bersama dalam garis politik Amerika... Amerika lupa atau pura-pura lupa, begitu pula India, bahwa Kashmir ada di hati kaum Muslim di Pakistan dan di mana pun, sebagaimana halnya negeri Islam mana pun yang dijajah...
b. Persetujuan rezim di Pakistan atau diamnya mereka terhadap aneksasi Kashmir oleh India sama sekali tidak berarti diamnya kaum Muslim di Pakistan maupun diamnya tentara mereka... Pukulan tentara ini disadari oleh India, dan peristiwa jatuhnya dua pesawat India belum lama berselang... Pukulan tentara ini terjadi sementara rezim Imran melarang tentara untuk menyerang guna membebaskan Kashmir, melainkan hanya diizinkan untuk bertahan dan itupun dengan batasan! Maka bagaimana jika mereka dikerahkan untuk berperang? Jika demikian, niscaya musuh akan melihat kehancuran mereka di tangan tentara tersebut!
c. Cina mengecam langkah India. Kementerian Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Bahwa keputusan India bersifat sepihak dan berdampak negatif pada kedaulatan wilayah Cina serta melanggar perjanjian internasional. Beijing tidak akan menyetujui keputusan sepihak India terkait perubahan status hukum wilayah Kashmir dan bahwa keputusan tersebut tidak dapat diterima" (Anadolu 6/8/2019). Cina menyadari bahwa hal itu memperkuat posisi India di kawasan tersebut, dan membuat India menyaingi Cina serta menjadi kekuatan regional penyeimbang baginya. Inilah yang menjadi tujuan Amerika untuk menghadapi kekuatan regional Cina... Terutama karena Ladakh yang berada di wilayah Kashmir terletak di dataran tinggi Tibet yang dekat dengan Cina. Meskipun jumlah penduduknya sedikit sekitar (270.000 jiwa), penyelesaian masalah Kashmir dengan cara ini dan gangguan terhadap wilayah Ladakh di perbatasan Cina-India tanpa berkonsultasi dengan Cina telah memicu kritik dari Cina. Jika Cina mampu mengatur langkah-langkahnya dan mengembangkan kesadaran politiknya untuk memanfaatkan situasi Ladakh demi kepentingannya, maka ia dapat membalikkan keadaan terhadap rencana-rencana Amerika. Bukannya Ladakh menjadi pangkalan operasi terdepan bagi pasukan Amerika melawan Cina sebagaimana yang direncanakan Amerika, melainkan bisa menjadi jebakan bagi pasukan tersebut di mana mereka akan terperosok ke dalamnya dan tidak bisa keluar!
- Terakhir, musibah kita ada pada para penguasa di negeri-negeri Muslim. Padahal unsur-unsur kekuatan yang kita miliki sudah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk mengembalikan hak-hak kita dengan kemuliaan dan memberi musuh pelajaran yang akan terus diingatnya sampai ke liang kubur! Namun para penguasa yang telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin itu berlutut di hadapan tuan-tuan mereka dari kalangan kafir penjajah jauh melebihi ketundukan mereka kepada Allah Tuhan semesta alam. Mereka menghalangi tentara dari memerangi musuh-musuh mereka untuk membebaskan wilayah yang dijajah... Kemudian para penguasa ini mengemis dengan kehinaan dan kerendahan untuk mendapatkan sedikit sisa-sisa remah di lorong-lorong PBB dan Dewan Keamanan... itu pun jika mereka mendapatkan remah-remah tersebut!... Namun dengan semua tragedi ini, negeri-negeri Muslim yang dijajah mulai dari Palestina hingga Kashmir, hingga Burma bumi Rohingya, kemudian Turkestan Timur, Kaukasus, Chechnya dan sekitarnya, Krimea, dan setiap jengkal tanah di mana muazin mengumandangkan takbir namun dijajah oleh musuh-musuh Islam... semuanya akan kembali dengan izin Allah ke dalam Darul Islam dengan bendera Islam yang berkibar di atasnya... Sang Imam sang perisai (al-Junnah) akan mengembalikannya... Khalifah Rasyidah akan mengembalikannya... tentara Islam yang mujahid akan mengembalikannya... Maka barang siapa yang mencintai kemuliaan di dunia dan Firdaus yang tinggi di akhirat, hendaklah ia menyingsingkan lengan baju dan bekerja bersama orang-orang yang berjuang untuk menegakkan Khilafah, dan biarlah amal ini mengalir dalam darah, hati, dan seluruh anggota tubuhnya dengan kejujuran dan keikhlasan...
إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ
"Sesungguhnya (kemenangan) ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja." (QS ash-Shaffat [37]: 60-61)
17 Dzulhijjah 1440 H 18/8/2019 M